“Tapi fungsi oposisi kita sebenarnya ada di legislatif tersebut. Maka, merdekakan mereka dari kungkungan #DaulatParpol dan kembalikan #DaulatRakyat!” katanya, kemarin.

Jadi, kata dia, tak perlu teriak oposisi, kecuali bisa cukup membuktikan bahwa suara mereka memang merdeka ke hadapan publik. Sebab ia melihat saat ini DPR RI kita kebanyakan satu suara tanpa perbedaan yang nyata.

“Banyak kesalahan memahami oposisi dalam tradisi presidensial. oposisi presidensial bermuara pada oposisi kongresional atau lembaga perwakilan,” katanya.

Menurut dia pun banyak partai yang tidak tahu cara oposisi dalam presidensiil. Bicara “kami oposisi” tapi faktanya parlemen kita sepi dari orang cerewet.

Kalau DPR sepi artinya, kata dia, sesungguhnya oposisi sudah tidak ada. Hanya dengan mengembalikan daulat rakyat maka oposisi tegak.

Jika seorang anggota DPR ebih taat kepada kabinet apa pum posisi partainya, kata dia, maka dia tidak paham makna kongresional. Tapi seorang anggota DPR yang partainya di luar kabinet, dan tetap diam lebih sulit dimengerti lagi.

“Apa guna inunitas dan kekebalan hukum? Ini kritik saya kepada partai yang gak diundang ke istana kemarin. Mereka sibuk dengan branding “berada di luar istana dan kabinet” tapi gak paham bagaimana membangun pandangan alternatif dengan menggunakan kekebalan legislatif atau @DPR_RI . Mereka sama saja sebenarnya,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Fahri mengajak parpol yang mengaku oposisi untuk mengaktifkan semua anggotanya di parlemen. Minta mereka “menggonggoong” lebih keras hingga suara rakyat yang tak terdengar menjadi nyaring terdengar.

“Jewerlah” eksekutif di seluruh lini dan jangan bersekongkol dengan mereka. Diam kalian adalah sekongkol, kata Fahri.

“Peran pengawasan dan oposisi tidak bisa diserahkan kepada masyarakat sipil atau pun partai baru. Rakyat pada dasarnya tidak bebas, terbukti sekarang. Tapi suara rakyat di @DPR_RI sangat berarti dan dahsyat. Inilah yg harusnya kita fungsikan. Jangan malah sibuk pencitraan.”

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Oposisi Tidak Dikenal dalam Presidensialisme pertama kali tampil pada Parade.id.

Lahirnya KAMI merupakan tindak lanjut dari 9 tokoh oposisi. Semula 9 tokoh, sekarang bertambah dan semakin banyak jumlahnya

9 tokoh itu adalah Abdullah Hehamahua, Emha Ainun Najib, Din Syamsudin, Gus Najih, Habib Rizieq, Rizal Ramli, Refly Harun, Rocky Gerung dan Said Didu.

Dari 9 tokoh itu, kini jumlahnya sudah semakin banyak. Ada dari militer seperti Gatot Nurmantyo. Ada juga Rahmawati Soekarno Putri. Ada ekonom Ichsanudfin Nursy. Ada aktifis seperti Syahganda Naenggolan, Ahmad Yani, Habib Muchsin, Habib Smith Alhaddar, MS Ka’ban, Jumhur Hidayat, Sri Bintang Pamungkas dan Chusnul Mar’iyah. Ada juga dari tokoh NU yaitu Djoko Edy dan Rachmad Wahab.

Berdirinya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menimbulkan sejumlah pertanyaan: apakah Indonesia dalam kondisi tidak selamat? Lalu, mau menyelamatkan Indonesia dengan cara apa?

Dari banyak komentar sejumlah tokoh yang tergabung dalam KAMI, nampak tegas kesimpulannya bahwa Indonesia sedang menuju ke arah yang salah. Bisa hancur akibat cara yang keliru dalam mengelola negara. Zig zag dan cenderung ugal-ugalan.

Bermula dari ambisi infrastruktur yang membuat hutang negara mengalami pembengkakan yang luar biasa. Sekitar 7000 T. Korupsi makin masif yang diantaranya mengakibatkan sejumlah BUMN bangkrut. Terbit UU yang “dicurigai” untuk melindungi para koruptor dan perampokan negara. Terutama revisi UU KPK, UU Corona dan UU Minerba. Belum lagi RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang semakin memangkas hak – dan memiskinkan- buruh.

Lahirnya KAMI adalah bagian dari bentuk keprihatinan atas bangsa yang semakin hari semakin terpuruk.

Penguasa dengan semua aturan dan kebijakannya dianggap lebih berpihak pada korporasi, dari pada memikirkan nasib rakyatnya sendiri.

Tanpa UU Corona, UU Minerba dan RUU Omnibus Law, kehidupan rakyat sudah sangat berat. Lahirnya sejumlah UU dan RUU tersebut membuat kehidupan rakyat semakin frustrasi. Belum lagi hukum yang cenderung berpihak kepada orang-orang seperti Djoko Tjandra, Harun Masiku dan Abu Janda. Representasi dari konglomerasi, partai pengusung dan kelompok pendukung. Halo E-KTP?

Terkini adalah RUU HIP. MUI dan lebih dari 200 ormas menolak RUU ini karena dianggap sebagai upaya untuk memberi peluang bangkitnya komunisme. Tapi, pemerintah dan fraksi PDIP nampaknya kekeh dan tetap akan mensukseskan RUU HIP ini. Meski kali ini diwacanakan dengan nama RUU BPIP.

Belum lagi praktek politik yang menganut asas “demokrasi terkendali”. Semua dikontrol, baik melalui Undang-undang maupun aparat.

Dari semua keprihatinan ini, lahirlah KAMI. Dari segi nama, gerakan ini fokus untuk menyelamatkan bangsa. Bagaimana cara menyelamatkannya? Menasehati dan kritik pemerintah? Sudah. Bahkan tiap hari. Demo? Sering sekali. Apakah berpengaruh? Tidak! Lalu? Apakah mau ganti presiden dengan memintanya mundur? Pasti presiden gak bakal mau. Bisa-bisa akan dianggap makar.

Tapi setidaknya, berkumpulnya para tokoh nasional dari berbagai unsur bangsa ini akan menjadi perhatian tersendiri bagi rakyat Indonesia saat ini. Apalagi jika jumlah tokoh semakin banyak dan mendapatkan semakin besar dukungan dari rakyat, maka segala kemungkinan bisa terjadi.

Jakarta, 3 Agustus 2020

*Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa, Tony Rosyid

Artikel Setelah Sembilah Tokoh Oposisi, Kini Lahir Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

Abinader merupakan ketua Partai Revolusioner Modern (PRM), oposisi pemerintah.

Berdasarkan hasil hitung suara yang hampir selesai, Abinader mendapatkan 52,53 persen suara, sementara calon presiden dari partai penguasa, Gonzalo Castillo menerima 37,48 persen suara.

Castillo telah lebih dulu mengakui kekalahannya dari Abinader, Senin (6/7), setelah pemilihan umum di Republik Dominika dibayang-bayangi oleh kesulitan menghadapi pandemi COVID-19.

Republik Dominika, negara dengan 10,4 juta penduduk, yang berbagi wilayah dengan Haiti di Pulau Hispaniola, melaporkan lebih dari 38.000 kasus positif dan 821 korban jiwa akibat COVID-19.

Kemenangan Abinader pun menandai berakhirnya kekuasaan PLD selama 16 tahun.

Selama PLD berkuasa, Republik Dominika sempat jadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di Amerika Latin. Namun, Republik Dominika juga menghadapi banyak kasus korupsi dan masalah kesenjangan.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Ketua Partai Oposisi Terpilih Jadi Presiden Republik Dominika pertama kali tampil pada Parade.id.