Politisi Gelora, Fahri Hamzah yang tidak pernah jumpa dengannya, tetapi mengaku pernah ikut demonstrasi sampai beliau mundur 21 Mei 1998, memberikan kenangan atau catatan terkait almarhum.

“Pak Harto adalah tokoh besar yg mentranformasi negara kita menjadi kekuatan yg disegani. Hari ini kita mengheningkan cipta,” tulis Fahri, Kamis (8/6/2021), di akun Twitter-nya.

Semua yang pernah memimpin kita, kata Fahri, adalah pahlawan kita pada zamannya.

“Pak Harto memimpin bangsa ini 30-an tahun lebih dengan segala kurang lebih. Terlalu banyak bekas yang beliau tinggalkan  maka mengingatnya adalah monumen bagi memori kolektif bangsa.  #100TahunPakHarto.”

Kita tidak akan pernah bisa menjadi bangsa besar sampai seluruh pendiri dan pejuang bangsa kita letakkan dalam penghargaan yang tinggi. Apa pun kesalahan mereka, katanya, manusia tidaklah ada yg sempurna.

“Tugas kita adalah menghargai dan meneruskan  jejak langkah.”

Pada masanya ketika berkuasa, setiap pemimpin menerima pujian. Kadang berlebihan, kadang tidak demikian. Maka, kata dia, tidak adil baginya ketika tiada generasi setelahnya tidak memberikan perhargaan apalagi memaki.

“Kita harus melawan sikap tidak adil seperti ini kalau mau besar dan maju.”

Ia mengajak kita untuk mulai dewasa soal ini. Sebuah bangsa tidak boleh menyimpan dendam masa lalu. Itu beban berat yang menghalangi kita terbang tinggi.

Sekarang, kata dia, kita mesti menatap ke depan untuk bangsa dan negara. Memulai perjalanan menjadi kekuatan global yang diperhitungkan. Semoga hal demikian terkabul, harap dia.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel 100 Tahun Soeharto, Fahri: Tokoh Besar yang Mentransformasi Negara Kita pertama kali tampil pada Parade.id.

“Anehnya baru skrg status MUI digugat.

Why?” kata dia, Ahad (28/2/2021), di akun Twitter-nya.

Ia kembali seperti membandingkan keadaan saat ini dengan rezim lainnya, yakni rezim Orde Lama, di mana ketika itu menurutnya hanya PKI dan anteknya yang berani menghina Ulama, Ormas Islam, dan partai-partai Islam. Setelah itu menurutnya juga tidak ada hujatan terhadap ulama dan Ormas Islam dll.

“Tiba tiba di rezim ini menjamur hinaan dan hujatan terhadap Ulama dan Ormasy Islam dan MUI. Siapa mereka?”

Menyangkut hujatan atau gugatan yang dimaksud beliau ialah terkait Fatwa Halal. Padahal, kata beliau, sampai saat ini menurut UU JPH (Jaminan Produk Halal) satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan Fatwa Hala adalah MUI, bukan yang lain bahkan bukan instansi Pemerintah atau Kementerian Agama dll.

“Perpres nomor 152 tahun 2012 MUI adalah MITRA PEMERINTAH. Paham Teddy?”

MUI sendiri berdiri pada tahun 1975. Diprakarsai 10 Ormas Islam nasional. Di antaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Mathla’ul Anwar, Perti, Persis, Ittihadiyah, al Washliyah dll. Beliau sendiri bekas pengurus MUI Pusat. Pernah menjabat Wasekjen.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Rezim Orde Baru Tidak Ikut Mengatur MUI pertama kali tampil pada Parade.id.