Peresmian dilakukan terpusat di Gedung Anutapura Medical Centre (AMC) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anutapura di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (26/3/2024).

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, untuk memulihkan kondisi pascabencana Sulteng yang terjadi di tahun 2018 telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2022 tentang penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pacabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan saat ini siap diresmikan beberapa infrastruktur yang telah diperbaiki.

“Kita resmikan Gedung Anutapura Medical Centre (AMC) RSUD Anutapura yang dilaksanakan konstruksinya pada tahun 2021 sampai tahun 2024. Kita lihat gedungnya seperti ini seluas 19.000 m2 dengan anggaran Rp244 miliar dilengkapi dengan IGD, Kebidanan, Poliklinik, Radiologi, Lab, Ruang Rawat Inap, dan Instalasi Bedah Sentral,” kata Presiden Jokowi.

Dikatakan Presiden, gedung RSUD Anutapura ini menjadi gedung yang pertama di Indonesia menerapkan teknologi lead rubber bearing (LRB) untuk menahan daya seismik akibat gempa.

“Kita juga resmikan rekonstruksi UIN Datokarama Palu yang dibangun sejak 2020 dengan biaya Rp139 miliar di atas lahan seluas 34.000 m2. Rekonstruksi ini meliputi sarana bangunan belajar gedung perkukiahan, auditorium, student centara, fasilitas okahraga serta fasilitas pendukung lainnya,” kata Presiden Jokowi.

Terakhir, Presiden Jokowi juga meresmikan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan infrastruktur permukiman pascabencana yang telah dibangun sejak 2019-2024, dengan total biaya Rp1,05 triliun meliputi pembangunan Huntap sebanyak 3724 unit senilai Rp. 483 miliar, serta infrastruktur permukiman senilai Rp571 miliar.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa penanganan pascabencana Sulteng meliputi tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. “Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama,” ujarnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, untuk rekonstruksi RSUD Anutapura dilaksanakan dengan dana loan IRSL JICA (Japan International Cooperation Agency) dan mengadopsi teknologi dari Jepang melalui kerja sama dengan JICA dikerjakan kontraktor PT Adhi Karya.

Direktur RSUD Anutapura dr. Maria Rosa Da Lima Rupa mengatakan, setelah perbaikan dan mulai digunakan pada September 2023 lalu sangat membantu masyarakat yang melakukan berobat jalan dan rawat inap.

“Apabila dibandingkan dengan gedung sebelumnya ini jauh lebih baik, apalagi ditambah dengan teknologi tahan gempa, sehingga kami pelayan kesehatan merasa lebih aman. Kami dari masyarakat dan Pemerintah Kota Palu sangat berterima kasih kepada Kementerian PUPR dan JICA yang telah membantu perbaikan gedung RSUD ini,” kata Maria.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR Essy Asiah, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah Baskoro Elmiawan. (*)

Artikel Menteri Basuki Dampingi Presiden Resmikan Faskes, Pendidikan dan Huntap Pascabencana Sulteng pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, TNI-Polri mendukung penanggulangan Covid-19.

Untuk itu dan bertepatan pada hari ini dilakukan Gerakan Bakti Sosial TNI-Polri, di antaranya pemberian bingkisan yang disalukan oleh Babinkamtibmas, Babinsa, Babinpotmar, Babinpotdirga dan Club Motor Kota Palu.

“Terkait hal ini, kita tetap melaksanakan disiplin dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan tidak melupakan protokol kesehatan dan mengenakan masker,” demikian sambutannya, Jumat (11/9/2020).

Panglima TNI menjelaskan, bahwa TNI-Polri akan melaksanakan Patroli guna mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan masyarakat tentang pentingnya memakai masker dan jaga jarak.

“Karena ini adalah tugas mulia bersama-sama masyarakat dalam mencegah penularan Covid-19 agar tidak menyebar luas,” terangnya.

Kegiatan yang dimulai dari pukul 13.25 WITA, dihadiri pejabata setempat, yakni Gubernur Sulawesi Tengah Longky Janggola dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nilam Sari Lawira.

Selain itu hadir pula Pangkogabwilhan II Marsdya TNI Imran Baidirus, Pangkogabwilhan III Letjen TNI Ganip Warsito, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Arios Tiopan Aritonang, Aslog Panglima TNI Marsda TNI Kukuh Sudibyanto, Asrenum Laksda TNI Agung Prasetyawan dan Aster Panglima TNI Mayjen TNI Matsuni, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Abdul Rakhman Baso, Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Gunawan Santos dan Danrem 132/Tdl Brigjen TNI Farid Ma’ruf.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Pesan Panglima Hadi di Acara Gerakan Bhakti Sosial TNI-Polri pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami meminta pihak Grab agar mengembalikan skema dan nilai insentif yang lama,” tuntutan mereka, yang dibacakan oleh Abd. Latif selaku Koordinator aksi, Selasa (12/8/2020), di depan kantor DPRD Prov. Sulteng.

Selain itu, massa aksi juga meminta, dan mendesak pihak Grab untuk menerapkan sistem keuntungan dari kedua belah pihak.

“Aturan Grab yang lama sangat merugikan kami di Sulteng, maka dari itu kami mitra Grab Sultenh meminta kepada DPRD Prov. Sulteng dapat menyampaikan/memfasilitasi aspirasi kami ke pusat, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan,” katanya lagi.

Mitra Grab atau massa meminta haknya dikembalikan seperti biasanya.

“Karena kita bukan budak yang bekerja dengan aturan yang merugikan kami. Kami sebagai mitra seperti diperas. Kami ini merupakan mitra Gran dan kami bukan karyawan Gran, oleh karena itu kami meminta agar tidak ada yang diintimidasi,” tandasnya.

Aspirasi atau tuntutan massa direspon oleh salah satu anggota dewan setempat, yakni oleh I Nyoman Slamet, dari PDIP. Slamet mengatakan bahwa aspirasi dari massa akan didukung dan akan diteruskan ke Komisi-komisi DPRD.

“Mendukung dan akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan dari aliansi mitra Grab bike Sulteng dan akan membicarakan dengan komisi terkait, berkaitan dengan tututan dan aspirasi saudara-saudara sekalian,” janjinya.

Selain anggota dewan, pihak dari Dinas Perhubungan pun memberikan respon terkait hal di atas. Dikatakan oleh Andi Ponulele, bahwa bahwa dari hasil rapat awal tahun kemarin untuk Grab dan Gojek telah terdaftar di Kominfo, dan keberadaan serta legalitas Gran dan Gojek di seluruh pelosok ini diakui.

Untuk permasalahan yang disampaikan pada hari ini, kemungkinan menurut dia hubungan yang kurang harmonis antara pelaku Grab dengan pihak perusahaan Grab.

“Dan kami dari Dinas Perhubungan siap untuk memfasilitasi untuk menukan titik terang antara kedua belah pihak,” kata dia.

Respon dari DPRD dan Dinas Perhubungan diwakilkan oleh 15 orang dari massa aksi. Setelah mendapatkan respon, massa pun bergerak ke kantor Pusat layanan Grab Cabang Palu.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Mitra Grab Palu Keluhkan Aturan Lama Diberlakukan, Ngadu ke DPRD pertama kali tampil pada Parade.id.

Penolakan ratusan masyarakat Forum Talise Bersaudara yang dipimpin oleh Bey Arifin (Mantan Anggota DPRD) itu disampaikan di Kantor DPRD Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah pada hari ini, Selasa (21/7/2020).  Massa juga membawa spanduk yang berisikan menolak penggusuran lahan di wilayah Talise Valangguni dengan dalil kepentingan manusia.  #kami juga manusia dan rakyat butuh keadilan#.

Sementara, orasi yang disampaikan Forum Talise Bersaudara di antaranya meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan surat pemberhentian dalam penggusuran lahan masyarakat yang sedang berlangsung di wilayah Talise Valangguni.

Selesai menyampaikan orasi, perwakilan massa diterima oleh Anggota DPRD Kota Palu di Ruang Sidang Gabungan Kantor DPRD dalam membahas permasalahan penggusuran lahan di Kelurahan Talise.

Muh. Safir (Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi Gerindra) dalam kesempatan itu mengatakan, seminggu ini memang ia dan lainnya mencari data yang valid sambil menunggu kehadiran Kepala Dinas dan Wali Kota Palu untuk membahas pemberhentian penggusuran lahan Talise Valangguni.

“Selama yang dilakukan saudara tidak bertentangan dengan hukum, maka kami akan mendukung dan berjuang bersama-sama,” ujar Muh. Saif.

Dia menyarankan agar masyarakat Talise Valangguni tetap bersikap sopan dan meminta untuk menghargai apa yang sudah kita putuskan.

Dalam kesempatan tersebut, Iksan Qalbi (Ketua DPRD Kota Palu) juga mengungkapkan apa yang menjadi alasannya membentuk Pansus Rehab-Rekon, karena tugasnya untuk mencari data yang valid di lapangan.

“Menerima aspirasi masyarakat, sehingga pada hari ini saya mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian sementara penggusuran lahan Talise Valangguni sambil menunggu data yang valid,” tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua II Fraksi PKS, Rizal, berharap kepada Pansus Rehab-Rekon setelah surat permintaan pemberhentian ini keluar, agar tetap mencari data-data yang valid terkait data penggusuran lahan yang berada di Talise Valangguni dan apa yang kita lakukan merupakan kepentingan masyarakat.

Di lain pihak, AKP Syahrul (Kasat Intel Polres Kota Palu) juga menungkapkan bahwa pihak kepolisian meminta kepada masyarakat agar tidak memberhentikan kegiatan penggusuran lahan dan biarkan surat tersebut yang akan menghentikan kegiatan secara sendirinya, sehingga hal ini tidak menimbulkan persoalan.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Forum Talise Bersaudara Tolak Penggusuran Lokasi Huntap III pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam deklarasi yang diinisiasi Sahabat Rusli-Aldi Taher di salah satu warung kopi di Kota Palu, Jumat Malam itu, Rusli dan Alde optimis dapat memperoleh dukungan partai politik dan masyarakat Sulteng.

“Beberapa pasangan bakal calon mengaku sudah mendapat dukungan partai politik tapi hingga saat ini belum mendeklarasikan diri, baru kami dan Rusdi Mastura-Mamun Amir yang berani mendeklarasikan diri siap maju dalam Pilkada Sulteng 2020,” kata Rusli, usai mendeklarasikan diri.

Ditambah lagi sejumlah partai politik, lanjutnya, belum menyatakan sikap dan mengeluarkan surat keputusan (SK) persetujuan mengusung salah satu dari beberapa pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng.

“Biarlah saat ini belum ada partai politik yang mengeluarkan SK mengusung kami. Siapa tahu besok sudah ada. Perlu dicatat apakah yang mengaku sudah mendapat usungan parpol sudah mendeklarasikan diri? Tidak,”ucapnya.

Ia yakin dengan modal tulus dan ikhlas untuk membangun Sulteng dapat memperoleh dukungan parpol  dan mendapat tempat di hati masyarakat.

Sementara itu bakal calon Gubernur Sulteng Aldi Taher yang sebelumnya juga mendeklarasikan diri maju dalam Pilkada Sumatera Barat (Sumbar) namun kandas mengaku  maju dalam Pilkada Sulteng agar Sulteng maju dan berkah.
“Banyak destinasi wisata yang potensial di Sulteng. Semoga Allah SWT meridhoi usaha kami,” harapnya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Artis Aldi Taher Maju Pilkada Sulteng 2020 pertama kali tampil pada Parade.id.

Secara substansi, tuntutan yang disampaikan antara lain menolak Omnibus Law, setop eksploitasi buruh, penuhi hak-hak buruh migran, setop perampasan lahan petani, setop liberalisasi dan privatisasi dunia pendidikan, tolak kenaikan iuran BPJS, gratiskan rapied test dan tolak rencana pembuangan limbah tailing.

“Banyak perampasan lahan petani yang telah dikelola secara turun-temurun, perampasan lahan ini juga terjadi di berbagai wilayah di Sulteng. Tidak cukup hanya persoalan perampasan lahan, investasi juga adalah aktor utama perusak lingkungan tambang di berbagai wilayah,” demikian alasan pengunjuk rasa, Kamis (16/7/2020).

Menariknya dari semua peristiwa dugaan perampasan lahan serta investasi di atas terjadi sebelum UU Cipta Kerja yang mereduksi 83 UU diketuk oleh DPR RI.

“RUU ini banyak bersinggungan dengan berbagai sektor karena pembahasannya dikebut 100 hari secara sembunyi-sembunyi.”

Pengunjuk rasa mempertanyakan, kesejahteraan seperti apa yang hendak dituju melalui RUU Cipta kerja yang pasal-pasalnya sebagian besar dibuat untuk pengusahan.

“Kesejahteraan seperti apa yang hendak dituju saat rakyat dan alam hanya menjadi objek investasi yang suaranya dianggap sebagai sikap melawan negara.”

Pendemo juga menganggap, dalam prosesnya, RUU tersebut tidak melibatkan rakyat secara luas.  Draft RUU maupun naskah akademik tidak dibuka untuk publik dan partisipasi rakyat ditutup.

“DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU lebih melibatkan pengusaha investor yang punya catatan hitam di berbagai wilayah Indonesia.”

Aksi dikomandoi oleh Agus Randy. Beberapa ormas yang tergabung di dalamnya ada JATAM, PBHR, KPA, SMIP, WALHI, YTM, SP Palu, LND, GEMPAR, FNPBI, PMII, SB PALU, HMI MPO, PMKRI, GMNI, HIMASOS, SKKP HAM, dan PMII Sulteng.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Tolak Omnibus Law, Frontal “Geruduk” DPRD Sulteng pertama kali tampil pada Parade.id.

“Tidak ada dampak banjir terhadap kegiatan pembelian beras produksi petani tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Kepala Bidang Pengadaan dan Operasional Pelayanan Publik Perum Bulog Sulteng, Amir Sube di Palu, Rabu.

Ia mengatakan sekalipun di sejumlah daerah di Sulteng dilanda banjir, namun sama sekali tidak mempengaruhi atau menghambat pengadaan beras yang dilakukan Bulog bersama mitra kerja baik langsung ke sentra-sentra produksi di seluruh kabupaten penghasil beras di daerah ini.

Bulog tetap berupaya keras untuk bisa memenuhi target penyerapan beras sesuai prognosa yang ditetapkan.

Pada musim panen (MP) 2020 ini, Bulog Sulteng, kata dia, ditargetkan membeli sebanyak 25.000 ton beras produksi petani lokal.

Dan realisasi pembelian beras di Sulteng sampai saat ini sudah sekitar 50 persen dari target pengadaan yang ditetapkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

Dia juga menjelaskan bahwa Bulog dalam membeli beras petani selain bekerja sama dengan mitra-mitra penggilingan padi, juga turun langsung ke petani.

“Kita tidak hanya diam di kantor saja, tetapi turun langsung melakukan pembelian di sentra-sentra produksi,” kata Amir.

Bulog membeli beras/gabah dari petani sesuai dengan standar mutu dan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kalau kualitas gabah/berasnya sesuai dengan persyaratan, maka Bulog membeli sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah.

Menjawab pertanyaan, Amir juga menjamin stok beras di gudang masih cukup hingga tiga bulan mendatang.”Kita masih punya stok beras di gudang saat ini sebanyak 5.000 ton,” ujarnya.

Jika diperhitungkan dengan rata-rata penyaluran setiap bulan sekitar 1.600 ton, maka stok yang ada masih cukup untuk tiga bulan ke depan.

Sulteng sejak 1984 telah menjadi salah satu daerah yang telah mencapai swasembada beras di kawasan timur Indonesia.

Sejak menjadi daerah swasembada beras, Sulteng juga telah mengirim beras produksi petani ke sejumlah daerah,termasuk di Maluku.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Bulog: Banjir Tidak Pengaruhi Pengadaan Beras di Sulteng pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam pernyataannya, ANAK NKRI menolak segala macam usaha atau perubahan Pancasila serta mendesak DPR RI untuk tidak membahas RUU HIP.

ANAK NKRI juga Mendukung penuh dan siap mengawal Maklumat Pimpinan Pusat MUI serta Dewan MUI Provinsi seluruh Indonesia yang menolak RUU HIP.

Dinyatakan pula, bahwa ANAK NKRI mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dan menangkap inisiator dan konseptor RUU HIP yang ingin menggantikan dasar Negara Pancasila manjadi Trisila dan Ekasila.

“Mendesak MPR RI agar sesuai UUD 1945 melakukan sidang pemberhentian Presiden atau Sidang Istimewa apabila Presiden Jokowi memberikan peluang kepada pihak-pihak yang akan mengubah Pancasila,” demikian informasi yang didapat redaksi parade.id, Kamis (9/7/2020).

ANAK NKRI Menyerukan kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh aktivis serta seluruh elemen yang setia kepada NKRI melawan komunis gaya baru yang berusaha bangkit dalam kehidupan masyarakat maupun jalur kekuasaan.

Mereka juga meminta agar Presiden memecat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri yang mengintervensi serta melegalkan Tenaga Kerja Asing dari Negara Komunis, yang membangkitkan paham/pengaruh komunis di Indonesia berkembang.

“Jika tidak diindahkan maka umat Islam Sulteng akan melakukan aksi berilid-jilid,” ancam ANAK NKRI.

Menurut pendemo, Pancasila sebagai kesepakatan final oleh para ulama dan para bapak bangsa dimana tidak membutuhkan penafsiran lebih luas bahkan lebih sempit dari penjabaran yang sudah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 beserta situasi batin yang menyertai rumusan finalnya pada 18 Agustus 1945.

“Oleh karena itu dengan tegas menolak RUU HIP dikarenakan definisi Haluan Ideologi Pancasila dalam RUU HIP tidak lagi meletakkan agama sebagai sesuatu yang pokok dan mendasar. “

Namun, lanjut pendemo, diganti dengan mental spiritual bahkan dalam RUU HIP pasal 7 ayat 2 ada upaya memeras Pancasila menjadi Trisila atau tiga sila yaitu sosio-nasionalisme, sosio demokrasi serta Ketuhanan yang berkebudayaan sehingga bukan lagi Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menurut pendemo merupakan pelecehan terhadap agama dan nilai-nilai luhur Ketuhanan yang maha Esa yang selama ini dijunjung tinggi oleh rakyat dan bangsa Indonesia masih dalam pasal yang sama trisila diperas lagi menjadi ekasila atau satu sila saja yaitu Gotongroyong. Sehingga, Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi menjadi acuan dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara.

“RUU HIP tidak memuat Tap MPRS Nomor 25 tahun 1966 berisi tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Padahal TAP MPRS tersebut merupakan konsideran.”

Dalam RUU HIP pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial ini ditulis secara leterlek termaktub dalam RUU HIP. Pasal 5 ayat 1 yang bunyinya sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. diatas sangat tegas bahwa sandi pokok Pancasila adalah keadilan sosial ini mirip persis dengan manifesto Partai Komunisme pada tahun 1963 yang pernah mengakibatkan pertumpahan darah sehinga dan membangkitkan luka masa lalu.

Pernyataan sikap ANAK NKRI Sulteng dikomandoi Irwandi Nurhamuddin (Korlap, Sekretaris DPD FPI Kota Palu). Dalam apel siaga tersebut terlihay diikuti oleh Habib Hasan bin Idrus Alhabsyi (Imam Daerah DPD FPI Sulteng), Habib Husen bin Idrus Alhabsyi (Ketua Umum DPP Himpunan Pemuda Alkhairaat [HPA]), Ust. Mahmud Labudu (Sekretaris DPD FPI Sulteng), Dedi Irawan (Ketua DPW HPA Sulteng), Habib Idrus bin Ahmad Alhabsyi (Ketua DPD FPI Kota Palu) dan Habib Husen Bachmid (Ketua Majelis Taklim Alkhairaat). Juga dihadiri Ustaz Abdul Gofur (FPI Sigi), Ami Syadat (FPI Sulteng), Edi Setiawan Negara (FPI Sulteng, Staf Sakinah Aljufri [Anggota DPR RI Fraksi PKS]) dan Moh. Arief (FPI Sulteng).

(Verry/PARADE.ID)

Artikel ANAK NKRI Palu Apel Siaga Ganyang Komunis pertama kali tampil pada Parade.id.

Koordinasi yang dilaksanakan di Ruang Press Room Kantor Kajati Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Samratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timor, Kota Palu dihadiri oleh Ferdinan (PUPR Kota Palu), Hari Wibowo (Koordinator Kajati Sulteng), Letkol Inf. Heri Bambang Wahyudi (Dandim 1306/Dgl), AKBP Moch. Sholeh (Kapoles Kota Palu), Dafid (BPN) serta perwakilan masyarakat diantaranya Laundri, Ridwan, Bambang, Onal, Samad, Israk, Ijal dan Muhammad.

Dalam pertemuan tersebut, Hari Wibowo menyampaikan bahwa pihak pemerintah selalu menjaga hak asasi masyarakat dan kami tidak mau mengatasi permasalahan secara kekerasan, karena sesuai surat dari Wali Kota Palu bahwa sudah enam kali Wali Kota melaksanakan mediasi namun tidak menemukan jalan keluar.

“Jangan sampai masyarakat menjadi korban dan tadi pagi kami telah melakukan pemeriksaan ke pertanahan, ternyata tidak ada surat sama sekali milik masyarakat.  Kami hanya menginginkan agar persoalan ini dapat didiskusikan untuk mendapatkan jalan keluar, karena Huntap ini adalah untuk saudara kita,” ujar Hari Wibowo.

Sesuai surat yang berlaku, tanah ini merupakan tanah milik HGB dan tanah tersebut masih milik HGB sampai bulan November 2020 dan sekarang baru bulan enam.

“Maka dari itu, kami mohon kesediaan dari masyarakat, karena bangunan Huntap ini untuk masyarakat juga.  Kami khawatir jangan sampai dana dari Bank Dunia bisa diambil atau ditarik kembali,” tegasnya.

Sementara dari perwakilan masyarakat menyampaikan, bahwa masyarakat merasa dikorbankan oleh pemerintah sendiri.  Pernyataan Wali Kota Palu yang mengatakan sudah enam kali mengadakan rapat namun kenyataannya sampai sekarang masyarakat tidak pernah merasa didatangi bahkan diajak koordinasi dengan baik oleh Wali Kota Palu.

“Kami meyakini bahwa tanah masyarakat yang berada di Kelurahan Talise tidak akan bisa dibuatkan surat kepemilikan lahan, karena itu sudah merupakan lahan yang dikuasai oleh pemerintah, ungkap salah seorang warga,” ceritanya.

“Memang masyarakat dai dulu tidak pernah diberikan hak kami.  Dari 5000 Ha lahan yang berada di Kelurahan Talise Valangguni, tidak ada yang diberikan kepada masyarakat walaupun hanya sebagian. Kami juga memohon agar ada lahan yang diberikan kepada kami,” ujarnya.

Di lain pihak, Kapolres membenarkan jika aparat kepolisian pernah menangkap masyarakat yang pernah datang ke Huntap III sambil membawa parang, namun masyarakat tersebut sudah dibebaskan saat itu juga.

“Terkait Huntap, kami meminta masyarakat agar legowo untuk memberikan sebagian lahan tersebut, karena masyarakat tidak memiliki atas hak yang tetap.  Diharapkan masyarakat juga ke depan dapat memberikan saran agar pemerintah dapat membuat surat apabila telah diberikan sebagian lahan sebagai alas hak dan diharapkan disini sudah ada keputusannya,” tegas Kapolres.

Pihak BPN mengatakan bahwa BPN hanya mengerjakan lahan dan bekerja berdasarkan penunjukkan bersama atas SK Gubernur.

“Kami hanya berharap BPN dan PUR bekerja tidak dihalangi dan BPN bersedia membuat sertifikat apabila ada wali Kota yang datang dan bersedia memberikan izin,” demikian informasinya.

Sementara, Fedinan menyampikan sesuai Penlok dari Wali Kota Palu, untuk lahan pembangunan Huntap yaitu di Kelurahan Tondo Talise, Duyu Balaroa dan Pembewe dan semuanya sementara berjalan. Namun untuk rencana pembangunan di Huntap III di Kelurahan Talise selalu tersendat, karena masyarakatnya yang selalu menghalangi.

Dalam rapat tersebut, disimpulkan bahwa perwakilan masyarakat meminta agar penggusuran dihentikan dulu sebelum masyarakat mendapatkan kejelasan dan sosialissi dari Wali Kota Palu.  Sedangkan pemerintah tetap akan melaksanakan penggusuran lahan atas dasar alas hak tanah, masih dimiliki pemerintah.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Pertahankan Lahan Huntap Kelurahan Talise, Warga Temui Kajati Sulteng pertama kali tampil pada Parade.id.

Pengambilan sumpah ini dimaksudkan agar Pilkada kali ini kualitasnya tidak berkurang dan merupakan pertaruhan oleh penyelenggara pemilu serta guna memberikan pemahaman kepada masyarakat agar datang ke TPS.

Selain itu penyelenggara bisa memberikan keadilan kepada semua baik penyelenggara maupun calon kepala daerah.

“Agar Petugas yang baru PPS dapat bekerja dengan baik mengingat tahapan sudah berjalan,” demikian keterangan dari pihak KPU setempat.

Pengambilan sumpah pengganti antarwaktu oleh ketua KPU Palu, Agussalim Wahid dari Abd Haris ke Sri Zul. Sri kini menjabat di Kelurahan Lolu Selatan. Sedangkan Kelurahan Nunu dijabat oleh Muttaqim. Sebelumnya dijabat oleh Ria Sudarwati.

Kegiatan pelantikan dihadiri oleh Ketua KPU Kota Palu Agussalim Wahid sendiri, Komisioner Bawaslu Kota Palu Munirah, Sekertaris KPU kota Palu, Ketua PPK kec. Tatanga Yunus. Serta dihadiri pula oleh Ketua PPK Kec. Palu Timur Hairil, Rohaniawan, dan lainnya yang berjumlah sekitar 10 orang.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Pelantikan dan Pengambilan Sumpah serta Bimbingan Teknis Pengganti Antarwaktu PPS pertama kali tampil pada Parade.id.