Dalam diskusi, hadir beberapa narasumber, seperti pengamat kebijakan publik Marwan Batubara, dewan pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Prof John Pieris, praktisi hukum Kamaruddin Simanjuntak, Mariana, perwakilan mahasiswa Razaq (HMI) dan Dendy (GMNI).

Pengamat kebijakan publik Marwan Batubara usai memberikan paparan saat diskusi menyinggung penegakan hukum belakangan ini dan Pancasila.

Menurut dia, penegakan hukum saat ini tidak konsisten dengan semua butir yang ada di Pancasila. Contoh kasusnya adalah legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap anak presiden, Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Kalau sesuai dengan semua butir yang terdapat pada Pancasila, maka menurutnya pencalonan hingga terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden ditolak MK.

“Itu artinya kita tolak hasil pilpres 2024. Saya kira yang sebut sudah putusan MK, kan sudah bermasalah. Itu sudah tidak pantas kita terima,” ujarnya kepada parade.id.

Hal yang sama juga disinggung Mariana. Menurut dia, maju hingga terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden sudah menabrak konstitusi.

Ia pun menyinggung hal demikian ada peran Presiden Jokowi, sebagai orang tuanya. Mariana menyebut Jokowi dan Gibran tidak pancasilais.

“Di akhir masa jabatannya, Jokowi mestinya memberikan kesan baik sebagai pemimpin. Bukan sebaliknya. Maka, kita jangan diam agar Jokowi tidak terus menabrak aturan (baca: hukum),” Mariana menyampaikan.

Dendy dari GMNI pun demikian. Menilai Jokowi tidak paham Pancasila. Bahkan menurut dia, sejak menjadi presiden, Jokowi tidak memahami Pancasila.

Kalau paham Pancasila, maka kata dia, Jokowi takkan berlaku pendek seperti apa yang telah diperbuatnya selama memimpin.

Menurut Razaq pun demikian. Jokowi dinilainya tidak paham apa itu Pancasila. Bahkan menurut Razaq, semua butir di Pancasila, Jokowi tidak memahaminya.

Razaq mencontohkan berita terbaru, yakni naiknya uang kuliah tunggal (UKT).

Menurut dia, soal itu, mestinya negara hadir, untuk memudahkan masyarakat. Bukan malah membebaninya.

“Jangan sampai malah orang-orang dan kolega mereka saja yang bisa kuliah,” tekan Razaq.

Menurut praktisi hukum Kamaruddin Simanjuntak, Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber dalam menjalankan pemerintahan.

Pancasila, kata dia, juga adalah keinginan. Keinginan rakyat itu harus dijalankan, termasuk menjalankan UUD 45.

“Rakyat mesti didengar agar demokrasi berjalan dengan baik. Sebab suara rakyat adalah penentu masa depan bangsa dan negara,” kata Kamaruddin yang hadir secara virtual.

(Rob/parade.id)

Artikel Napas Demokrasi, Roh, dan Jiwa Kedaulatan Rakyat Perlu Peran Pancasila pertama kali tampil pada Parade.id.

“Toleransi persatuan dan gotong royong adalah kunci membangun bangsa yang kokoh,” ujar presiden.

Ia juga mengajak kita untuk menyambut pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita, dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila.

“Memperjuangkan Indonesia maju yang adil yang sejahtera serta berwibawa di kancah dunia,” ajaknya lagi.

Dalam pidatonya itu, presiden juga mengatakan bahwa Pancasila sangat relevan untuk dunia, tidak hanya utama untuk Indonesia. Hal itu, kata presiden dibuktikan dengan kepemimpinan Indonesia diterima dan diakui dunia: Presidensi G20 yang telah sukses dilaksanakan dan Keketuaan ASEAN.

“Ideologi Pancasila membuat kepemimpinan Indonesia diterima dan diakui dunia,” kata presiden.

(Rob/parade.id)

Artikel Presiden Mengajak Kita untuk Menolak Ekstremisme, Politisasi Identitas, dan Politisasi Agama pertama kali tampil pada Parade.id.

Kendati begitu, Indonesia kata presiden, akan selalu siap berkontribusi bagi dunia.

“Inilah Indonesia!” tegas presiden, saat berpidato memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023, di Monas, Jakarta.

Sebagai negara besar, Indonesia harus duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan menurut presiden, Indonesia siap bekerja sama.

“Siap memimpin. Kita ingin bekerja sama. Kita ingin berkolaborasi dengan negara mana pun dan menjadi titik temu serta jembatan dari perbedaan-perbedaan yang ada di dunia,” terangnya.

Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 di Monas, Jakarta, banyak dihadiri pimpinan lembaga dan atau institusi Negara, mantan pejabat dan pejabat Negara, serta perwakilan Negara-negara sahabat.

(Rob/parade.id)

Artikel Jokowi Tegaskan bahwa Indonesia Tidak Dapat Didikte oleh Negara Mana Pun pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita ingin kekayaan alam negeri ini bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Kita ingin rakyat di luar Jawa juga merasakan manfaat yang signifikan dari pembangunan yang ada,” ujar Presiden.

“Keadilan pemerataan dan kesejahteraan adalah yang ingin kita wujudkan melalui reformasi struktural, peningkatan kualitas SDM, hilirisasi industri dan pembangunan Ibu Kota Nusantara,” ujar presiden lagi.

Ia mengaku saat ini masih terus berjuang untuk menghadirkan pembangunan yang adil dan merata itu. Butuh kesinambungan dan keberlanjutan, kata presiden.

“Personil dalam pemerintah bisa berganti tetapi perjuangan tak boleh berhenti,” katanya.

Di Hari Lahir Pancasila ini, presiden mengajak agar kita terus memegang teguh Pancasila—memperkokoh kemajuan bangsa.

“Bangsa ini berhasil menghadapi tantangan dan semakin dipercaya dunia. Semua itu pondasinya adalah ideologi Pancasila yang diwariskan presiden pertama Republik Indonesia insinyur Soekarno,” ajaknya.

(Rob/parade.id)

Artikel Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Presiden Ingin Manfaat Pembangunan Dirasakan Semua Masyarakat pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ideologi Pancasila tak lekang oleh waktu. Ideologi Pancasila lahir dan tumbuh dari bangsa sendiri. Ideologi Pancasila yang membuat benteng pertahanan bangsa ini menjadi kuat dan sekarang ini kita dihargai dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya, Kamis (1/6/2023), melalui akun YouTube resmi Sekretaris Kabinet.

Makna memperingati Hari Lahir Pancasila, menurut Pramono bukan hanya semata-mata memberikan penghargaan kepada Bung Karno dan founding father, yang telah meletakkan dasar Pancasila. Lain dari itu, juga menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perlu diketahui, bahwa cikal bakal Pancasila lahir dari pidato Soekarno berjudul ‘Lahirnya Pancasila’, di sidang Dokuritsu Junbi Cosakai pada tanggal 1 Juni 1945. Dokuritsu Junbi Cosakai sendiri adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Awalnya, Pancasila adalah gagasan. Kemudian dirumuskan secara rinci dalam beberapa kali sidang. Barulah di tanggal 1 Juni 1945, setelah lima kali sidang, Soekarno menyampaikan gagasan-gagasannya tentang dasar negara Indonesia.

Panca diartikan lima dan sila adalah prinsip/azas. Saat itu Bung Karno berpidato dengan ‘berapi-api’ menjelaskan satu per satu makna sila dari Pancasila.

Pertama kata Bung Karno adalah kebangsaan. Sila kedua adalah nilai-nilai internasionalisme atau kemanusiaan. Sila ketiga tentang demokrasi. Sila keempat keadilan sosial. Da sila kelima tentang Ketuhanan yang Maha Esa.

Kendati begitu, pidato Bung Karno belum menjadi rumusan sempurna untuk menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Maka dibentuklah Panitia Sembilan, untuk merumuskan lebih jauh undang-undang berdasar lima azas tersebut.

(Rob/parade.id)

Artikel Pramono Anung Mengajak Rawat Kebhinekaan di Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita akan secara lantang mengatakan, “ Ya! Kami, Partai Ummat, ya, kami adalah politik identitas!’” tegasnya, dalam Rakernas perdana Partai Ummat, baru-baru ini.

Ia menjelakan, bahwa tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan akan terjebak dalam moralitas yang relatif dalam etika yang situasional.

“Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama tercerabut, dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang pancasilais,” tegasnya kembali.

Ia pun menyebut bahwa Partai Ummat secara khusus akan melawan dengan cara beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan soal politik identitas ke masyarakat.

“Siapakah yang lebih baik perkataannya, dari orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, ‘Sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang  berserah diri’,” katanya mengutip ayat suci di Alquran.

Hal di atas disebut Ridho penambahan perjuangannya Partai Ummat. Ada enam penambahan perjuangan Partai Ummat termasuk soal politik identitas.

Lainnya, Partai Ummat dikatakan oleh Ridho akan menggalakan pengkaderan untuk mencetak kader-kader ideologis yang memiliki kecerdasan teoritis maupun praktis dengan mental manusia tauhid yang merdeka seutuhnya, yang bebasa dari rasa inperior dan superior, yang bebas merasa takut ke selain Allah, dan siap memperjuangkan tegakan keadilan dan lawan kezaliman demi menggapai rida Allah semata.

“Katakanlah, kita ini semua, katakanlah, sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, matiku, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam’,” kembali ia mengutip ayat di Alquran.

Selain itu, Partai Ummat akan membangun struktur organisasi yang berstandar modern, yang efektif dan efisien tata kelolanya, yang  terintegrasi dengan kemajuan digitalisasi serta diisi dengan kolaborasi dan koordinasi antar kader yang solid dan konsisten.

Dalam semangat yang sama, ia melanjutkan, Partai Ummat juga akan membangun perjuangan dari masjid sebagaiman Rasulullah s.a.w melakukan setelah hijrah. Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan juga etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran, untuk menyusun rencana dan strategi keumatan dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik.

“Dilarang di masjid seharusnya bukan politik gagasan, tapi politik provokasi. Keduanya sangatlah berbeda, yang seharusnya dilarang bukanlah politik persatuan tetapi politik segregasi. Politik pecah belah. Sekali lagi, keduanya sangatlah berbeda,” ia mengingatkan.

Masih dalam poin penambahan perjuangan Partai Ummat, Ridho mengutip kalimat yang cukup populer, “1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak”—Partai Ummat dengan ini mengajak segenap anak bangsa lainnya, ormas-ormas, kalangan kampus dan partai politik lainnya untuk berkolaborasi dan berlomba-lomba untuk membangun Indonesia.

Dalam hal pilpres, pileg, maupun pilkada, Partai Ummat dikatakannya akan memeras isi pikirannya memberikan gagasan-gagasan terbaiknya, merumuskan rencana dan strategi baiknya, menugaskan kader-kader terbaiknya, insya Allah untuk memenangkan pemilu 2024.

Ia yakin, insya Allah pada saatnya nanti, Allah mengizinkan Partai Ummat, untuk memegang setangkup kekuasaan. Partai Ummat pun akan menegakkan keadilan-keadilan multidimensional, keadilan-keadilan komprehensif, keadilan-keadilan distributif, lewat rancangan, lewat perbaikan, penegakan UU serta peraturan, lewat upaya-upaya konkret yang responsif atas dasar platform perjuangan dan yang jelas tidak akan pernah berkompromi dengan bentuk kezaliman.

“Akhir kata, kader-kader Partai Ummat, siapkan dirimu semua. Kita sambut bersama badai perjuangan di depan sana. Kita ini pejuang, bukan pecundang, maka kepada kata menyerah, kita katakan pantang. Rayakan perjuangan ini. Allah bersam kita semua. Allahu akbar,” tutupnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketum Partai Ummat: Kami adalah Politik Identitas, Politik yang Pancasilais pertama kali tampil pada Parade.id.

“Menurut Profesor Hans Joachim Morgenthau, yang dikenal sebagai guru hubungan internasional dengan aliran realis mengakui kenyataan. Mereka mengatakan dalam hubungan antara negara yang berlaku adalah kekuatan atau power,” kata Prabowo berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut dikemukakannya saat menyampaikan orasi ilmiah bertema “Peran Indonesia Menghadapi Perubahan Dunia Global dalam Satu Dekade ke Depan” dalam acara Wisuda Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Pancasila di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa.

Selain itu, Prabowo menyampaikan sebagaimana disebutkan ahli sejarah Thucydides bahwa pihak yang kuat dapat melakukan apa pun yang dia mampu lakukan.

“Seperti kata ahli sejarah Thucydides, pada 2.500 tahun yang lalu bahwa the strong will do what they can, the weak suffer what they must (yang kuat akan melakukan yang dia mampu, yang lemah akan menderita oleh apa yang harus dideritanya),” ucap dia.

Prabowo membedah unsur-unsur kekuatan nasional tersebut dengan menyoroti aspek militer yang merupakan salah satu unsur kekuatan nasional bernilai penting.

“Bangsa itu apakah mampu mengolah, me-manage (mengelola), mendirikan, dan melatih tentara yang baik. Kita punya kekayaan yang luar biasa, jadi kita perlu tentara yang baik,” ujar Prabowo.

Dalam orasi tersebut, Prabowo menyampaikan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang untuk menuju keberhasilan kepada para wisudawan.

Contohya, kata Prabowo, bagi seseorang yang ingin menjadi pemimpin maka dia harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengasah kecerdasan, disiplin, berpikir positif, memiliki semangat, tidak mengenal menyerah, mampu bekerja sama, dan setia.

“Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, meskipun kau harus jatuh. Kau akan jatuh di antara bintang-bintang,” ujar Prabowo kepada para wisudawan mengutip kata-kata Presiden Ke-1 RI Soekarno.

Pada akhir orasi ilmiahnya, Prabowo menyerahkan secara simbolis 1.200 buku berjudul Paradoks Indonesia dan Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto kepada para wisudawan.

Saat menyerahkan buku-buku itu, Prabowo didampingi Rektor Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) Siswono Yudo Husodo, dan Ketua Pengawas YPPUP Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar.

*Sumber: Antara 

Artikel Menhan: Kekuatan Nasional Penting untuk Hadapi Tantangan Global pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pancasila sesyai dg Shahifah Madinah. Persatuan menjadi pondasi membangun negara dan toleransi menjadi penyanggah keutuhannya,” kata dia, baru-baru ini, di akun Twitter-nya.

Pancasila, kata dia, bukan agama dan bukan anti agama tetapi menjadi perekat para pemeluk agama dan keyakinan bangsa Indonesia.

“Bangga dg Pancasila yg menjadi titik temu (kalimatun sawa’) paham dan keyakinan masyarakat di Indonesia. Tulisan saya thn 2018 lalu (https://cholilnafis.com/2018/10/01/apa-kabar-pancasila/).”

Di cuitan lainnya, kiai Cholil menyinggung persatuan para pemimpin. Ia menyinggung ini karena perilaku pemimpin berpengaruh pada masyarakat.

“Para pemimpin bangsa dan tokoh2 masyarakat perlu sering jumpa dan saling merekatkan agar masyarakat kokoh dalam persatuan. Prilaku pemimpin sangat berpengaruh pd polarisasi masyarakt. Komunikasi politik itu seni yg indah. Adapun meraup dukungan dan koalisi butuh keterampilan,” katanya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel NKRI adalah Pilihan dan Kesepakatan Bangsa, Sesuai dengan Negara yang Dipimpin Rasulullah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pancasila tentu saja bukan teks mati, nilai-nilainya harus bertumbuh dalam kehidupan nyata. Keluarnya Undang-Udang Cipta Kerja (Ciptaker) yang memberatkan kehidupan mayoritas pekerja sungguh bertolak belakang dari semangat ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’ dan ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata dia, dalam rilisnya, yang diterima parade.id, Rabu (1/6/2022).

“Tahun lalu kenaikan rata-rata upah buruh yang hanya menyentuh bilangan 1,09% juga menjauhkan bangsa ini dari semangat yang terkandung dalam Pancasila,” sambungnya.

Ini seperti ironi, ketika di tengah kesulitan hidup yang amat berat yang dirasakan rakyat selama pandemi, kita justru menyaksikan kenaikan kekayaan pejabat dalam jumlah yang mencengangkan. Tidak sedikit elit negeri ini yang bersedia hidup dalam kemewahan sementara kebanyakan rakyat masih terbelenggu kesusahan.

“Belakangan waktu kita akrab dengan pengertian bahwa gerak ekonomi dan politik nasional semakin tersandera oligarki. Tidak ada yang Pancasilais dari itu semua. Ini adalah bentuk pengkhiatan yang telanjang dari nilai-nilai Pancasila,” kata dia.

Di Hari Kelahiran Pancasila ini, Partai Buruh pun kata dia menyampaikan beberapa poin penekanan. Pertama, Partai Buruh meminta agar dikembalikannya semangat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Semangat yang harus melatarbelakangi setiap pengambilan kebijakan ekonomi dan politik negara.”

Kedua, meminta agar dihentikannya “politisasi Pancasila”—sebuah praktik politik yang menjadikan Pancasila sebagai temeng dan jargon politik belaka tanpa pengamalan nilai-nilainya secara konkret, terutama sila Kemanusiaan yang Adil Beradab dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Ketiga, mengecam tindak tanduk elit nasional negeri ini yang banyak di antaranya telah keluar atau bahkan mengkhianati nilai-nilai Pancasila. Tanpa kemakmuran yang merata bagi segenap rakyat Indonesia, artinya tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Selama hal itu masih menjadi kenyataan, menurut dia maka selama itu pula Pancasila telah dipunggungi.

Selanjutnya, Partai Buruh meminta agar soal korupsi dibabat habis, dengan hentikan penumpukkan kekayaan oleh segelintir orang, dengan memberi perhatian yang lebih besar kepada kaum muda serta kelestarian lingkungan, dan laksanakan Reforma Agraria sejati.

“Tanpa itu semua nilai-nilai Pancasila tak akan benar-benar diagungkan,” demikian katanya.

Menurut dia, Pancasila adalah penemuan luhur bangsa Indonesia. Dimana Bung Karno telah memberikan sumbangsih historis dalam meletakkan falsafah negara ini. Pidato 1 Juni 1945 akan selalu diingat sebagai tonggak penting perjalanan republik.

Menengok ke belakang, visi keadilan dan kesejahteraan rakyat yang diigagas oleh pemimpin pergerakan nasional mewarnai perdebatan tentang falsafah negara dalam persidangan BPUPKI.

Pada 1 Juni 1945, dalam pidatonya mengenai falsafah negara, Soekarno memasukan prinsip kesejahteraan sebagai prinsip keempat. Selanjutnya, Soekarno mengemukakan visi emansipasinya, bahwa dengan prinsip kesejahteraan, “tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka”.

Dalam pidato yang sama Bung Karno dengan nyaring menyatakan tidak akan dibiarkan kaum kapitalis merajalela.

Perumusan Pancasila pada akhirnya meletakkan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai sila yang penting berdampingan dengan sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab.”

“Kedua sila inilah yang juga menjadi jiwa utama dalam pendirian Partai Buruh dan oleh karenanya menjadi alat ukur utama Partai Buruh dalam melihat kenyataan.”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Hari Pancasila 1 Juni, Ketua Bapilu Partai Buruh Mengatakan Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pemahaman Anda bkn pemahaman hukum. Coba sy tanya balik: mau dijerat dgn UU nomer berapa Deddy dan pelaku LGBT? Nilai2 Pancasila itu blm semua menjadi hukum. Demokrasi hrs diatur dgn hukum (nomokrasi).
Nah LGBT dan penyiarnya itu blm dilarang oleh hukum. Jd ini bkn kasus hukum,” kata dia, menjawab pertanyaan Didu, Rabu (11/5/2022), di akun Twitter-nya.

Berdasar asas legalitas, menurut dia, orang hanya bisa diberi sanksi heteronom (hukum) jika sudah ada hukumnya. Jika blm ada hukumnya maka sanksinya otonom (seperti caci maki publik, pengucilan, malu, merasa berdosa, dll).

“Sanksi otonom adl sanksi moral dan sosial. Bnyk ajaran agama yg blm menjadi hukum.”

Contoh lain, lanjut dia, Pancasila mengajarkan bangsa Indonesia “berketuhanan”. Tapi tak ada orng dihukum karena tak bertuhan (ateis).

“Mengapa? Ya, krn blm diatur dgn hukum. Org berzina atau LGBT mnrt Islam jg tak bs dihukum krn hukum zina dan LGBT mnrt KUHP berbeda dgn konsep dlm agama.”

Respons Mahfud tersebut karena pertanyaan Didu ini: “Prof @mohmahfudmd yth, pemahaman saya : 1) demokrasi bukan berarti bebas melakukan apa saja. 2) demokrasi harus dibatasi oleh hukum, etika, moral, dan agama. 3) pemerintah harus melindungi bangsa dan rakyatnya dari perusakan moral.”

Pertanyaan Didu muncul karena Mahfud menyebut, “Konten Deddy Corbuzier soal LGBT jadi polemik. Mahfud menyatakan RI demokratis. Negara tak berwenang melarang Deddy, rakyat juga berhak mengkritik Deddy.”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Nilai-nilai Pancasila Belum Semua Menjadi Hukum, Kata Menko Polhukam pertama kali tampil pada Parade.id.