“Dalam laporan yang menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara tatap muka, wawancara melalui telepon, online survey, dan pencatatan informasi dari mitra yang ada di lapangan, tercatat bahwa masyarakat adat di Indonesia merespon pandemi ini dengan cara beragam, sesuai dengan karakteristik, pengetahuan, dan pengalaman mereka yang juga berbeda-beda,” ujar Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (KMA) Kemendikbudristek, Sjamsul Hadi, dalam taklimat media di Jakarta, Selasa.

Dia menambahkan sekalipun COVID-19 merupakan penyakit baru, namun sebagian masyarakat adat telah memiliki pengetahuan tentang penyakit menular yang pernah dialami sebelumnya, sehingga bersikap lebih hati-hati.

Misalnya masyarakat adat Punan Tubu di Kalimantan yang telah mengenal wabah sebagai kelapit, yang dicirikan dengan orang sehat yang hari ini sakit dan besok bisa mati. Untuk menghindari penularan, warga diajarkan segera menjauh ke dalam hutan dan tinggal terpisah dalam kelompok-kelompok kecil yang hanya terdiri dari keluarga inti. Sedangkan mereka yang sakit akan ditinggalkan di satu tempat khusus yang telah ditandai.

Hal yang sama juga dilakukan masyarakat adat Topo Uma di Sulawesi Tengah. Mereka telah memiliki pengetahuan lokal tentang penyakit menular yang terintegrasi dalam pola ruang dan perkampungan. Jarak antardesa di wilayah adat ini relatif jauh, selain itu tiap keluarga memiliki polompua, semacam rumah kebun yang bisa jadi tempat mengasingkan diri sembari menjalankan kegiatan berkebun.

Tradisi masuk dan menjauh ke dalam hutan juga dipraktikkan oleh Orang Rimba di Bukit Dua belas, Jambi. Orang Rimba menyebut tradisi itu sebagai besesandingon, yang mana mereka akan masuk ke hutan dan menetap dalam waktu tertentu di sana. Selama masa besesandingon itu, Orang Rimba juga melarang orang asing atau luar masuk.

“Ini semacam cara Orang Rimba untuk mencegah penularan penyakit. Sayangnya, tradisi masuk ke hutan yang dijalankan oleh masyarakat adat Punan Tubu (Kalimantan), Topo Uma (Sulawesi Tengah), dan Orang Rimba (Jambi) ini semakin hari semakin sulit untuk dijalankan karena mereka kehilangan banyak wilayah hutan adat yang semula menjadi tujuan dan tumpuan untuk berburu dan hidup berpindah-pindah,” terang dia.

Bagi masyarakat adat yang tinggal menetap dan wilayah ulayat, seperti Baduy di Banten, respon mereka terhadap pandemi dilakukan dengan cara menutup atau memperketat pintu masuk ke wilayah mereka. Sejak pandemi, Baduy Dalam sangat membatasi kedatangan orang luar, sehingga mereka mampu menjaga kampung mereka bebas dari kasus COVID-19. Karantina wilayah serupa juga dilakukan masyarakat adat Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, yang menutup desa dari kunjungan orang luar dan meminta agar raja menutup sementara rumah raja dari kunjungan tamu, serta menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker untuk warga suku Boti.

“Catatan penting dari keberhasilan karantina wilayah adat seperti di Baduy dan Boti ini adalah karena mereka memiliki kepemimpinan, modal sosial dan ketahanan pangan yang kuat serta mampu menopang kebutuhan mereka selama pandemi.”

Namun sebagian masyarakat adat beranggapan bahwa wabah COVID-19 tidak akan melanda, bahkan cenderung menyangkal risikonya. Mereka beranggapan bahwa COVID-19 merupakan penyakit orang kota yang tidak mungkin berdampak ke mereka. Persepsi semacam itu ada pada masyarakat adat di di Nusak Dengka, Desa Oelua Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao. Masyarakat percaya adanya COVID-19 namun mereka percaya bahwa virus tersebut tidak sampai ke komunitasnya. Sehingga mereka tetap melakukan aktivitas sosial dan ekonomi seperti biasanya.

Bagi masyarakat adat yang terbuka dan semi-tertutup, seperti di Rote Ndao, Baduy Luar, Osing, dan lain-lain, maka upaya mitigasi yang perlu dilakukan adalah mitigasi kesehatan, sosial ekonomi, dan budaya yang lebih terintegrasi. Permasalahan yang dihadapi masyarakat adat terbuka lebih kompleks karena mereka tidak sepenuhnya mampu bertahan sendiri dan membutuhkan sentuhan atau pendampingan dari luar. Banyaknya disinformasi terkait COVID-19 yang beredar, minimnya fasilitas kesehatan, dan stigma terhadap mereka yang melaporkan diri, menjadi masalah yang harus ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan komunikasi risiko yang lebih baik lagi.

Dalam hal itu diperlukan peran tokoh masyarakat adat dalam memberikan edukasi atau informasi terkait COVID-19 dan vaksinasi agar lebih mudah dipahami/diikuti/dipatuhi oleh masyarakat adat juga sangat penting. Penguatan peran pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), terutama puskesmas pembantu (Pustu) yang berada paling dekat dengan lokasi atau wilayah komunitas masyarakat adat, menjadi kunci penguatan komunitas masyarakat adat.

*Sumber: Antara 

Artikel Masyarakat Adat Respon Pandemi secara Beragam pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dalam hal ini, kami, LEKSMA Jayabaya mencoba untuk membantu pemerintah dengan menyalurkan bansos. Sebab, di tengah pandemi Covid ini, tentu semu rakyat kesulitan dengan masalah perekonomian,” demikian keterangan LEKSMA Jayabaya, yang diwakili oleh Sekum BEM RI, Muhammad Rafli, kepada parade.id, Ahad (26/9/2021).

“Untuk mengatasi hal itu, maka LEKSMA Jayabaya berinisiatif mengadakan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian dan darma bakti sebagai mahasiswa,” sambungnya.

Dalam penyaluran bansos, Rafli mengatakan warga cukup antusias menyambutnya. LEKSMA pun, kata dia, mengaku merasa sangat senang dengan kontribusi ini, karena secara langsung sekaligus meringankan tugas pemerintah.

Ringgo Ringgo misalnya, mengatakan bahwa dirinya merasa terbantu sekali dengan adanya acara ini.

“Terbantu sekali dengan bansos ini. Apalagi saya ngojek sudah mulai semenjak pandemi,” tuturnya.

Pun dengan Boru Siregar, salah seorang warga yang ikut menerima bansos, ia mengapresiasinya. Bansos ini menurut Boru sangat membantu dirinya.

“Karena tentunya saya sebagai seorang ibu yang menghidupi keluarga seorang diri, apalagi di tengah pandemi ini, saya sangat kesulitan,” katanya.

Kita, kata Rafli, sebagai kaum muda tentu harus saling bahu membahu untuk dapat mengurangi kesulitan rakyat di tengah melandanya Covid. Kaum muda sebagai garda terdepan harus mampu melihat situasi dan kondisi akan kesulitan-kesulitan serta masalah di tengah masyarakat.

Sebagai maum muda, kata dia, juga harus mampu bersinergi dengan rakyat dan pihak-pihak yang terkait di bidangnya untuk mengatasi serta memutus mata rantai pandemi Covid.

“Bersama rakyat saling bahu membahu menghadapi dampak dari kesulitan ekonomi,” ia mempertegas.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari. Dimulai  kemarin, Sabtu hingga Ahad (25-26 September 2021).

Selain BEM RI, kegiatan ini juga didukung oleh Perempuan Milenial dengan Ketumnya Nadia Y Putri, Gerakan Pejuang Muda dengan diwakili oleh Waketum Andre, serta aparat kepolisian setempat (Polres), Bekasi.

(Ver/PARADE.ID)

Artikel LEKSMA Jayabaya Bersama Warga Menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) pertama kali tampil pada Parade.id.

“Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan kita, semuanya diuji dan sekaligus diasah,” kata dia, di Sidang Tahunan 2021.

Ujian dan asahan menurutnya menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bukan hanya beban yang diberikan kepada kita, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri juga diajarkan kepada kita.

Tatkala ujian itu terasa semakin berat, asahannya juga semakin meningkat. Itulah proses menjadi bangsa yang tahan banting, yang kokoh, dan yang mampu memenangkan gelanggang pertandingan.

“Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah melalui etape-etape ujian yang berat. Alhamdulillah kita berhasil melampauinya,” kata dia.

Resesi dan krisis yang datang bertubi-tubi dalam perjalanan setelah Indonesia merdeka, kata dia, juga berhasil kita lampaui. Setiap ujian memperkokoh fondasi sosial, fondasi politik, dan fondasi ekonomi bangsa Indonesia.

Setiap etape memberikan pembelajaran dan sekaligus juga membawa perbaikan dalam kehidupan kita.

“Kemerdekaan Republik Indonesia bukan diperoleh dari pemberian ataupun hadiah, tetapi kita rebut melalui perjuangan di semua medan. Perang rakyat, perang gerilya, dan diplomasi di semua lini dikerahkan, dan buahnya membuat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka,” katanya.

Menurut Presiden, pandemi Covid-19 ini telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan. Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu selama ini.

Memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan tidak membuat keramaian, adalah kebiasaan baru yang dulu dianggap tabu. Bekerja dari rumah, belanja daring, pendidikan jarak jauh, serta rapat dan sidang secara daring, telah menjadi kebiasaan baru yang dulu kita lakukan dengan ragu-ragu.

Di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru, merupakan fondasi untuk membangun Indonesia Maju. Kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era Revolusi Industri 4.0 ini, agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif.

“Adanya Pandemi Covid-19 sekarang ini, akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan kita,” katanya lagi.

Pandemi Menguatkan Perilaku

Presiden menyatakan bahwa selama satu setengah tahun diterpa pandemi, telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan kita, dan sekaligus penguatan kelembagaan nasional kita. Kesadaran, partisipasi, dan kegotongroyongan masyarakat menguat luar biasa.

Kelembagaan pemerintahan lintas sektor dan lintas lembaga negara, serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa, juga mengalami konsolidasi. Hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi.

“Dari sisi masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan semakin tinggi. Kebiasaan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, telah menjadi kesadaran baru. Gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, berolah raga, dan mengonsumsi makanan yang bernutrisi, terasa semakin membudaya,” kata dia.

Hal ini, katanya, merupakan modal besar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat dan dalam pengembangan SDM yang berkualitas.

Kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk divaksin, memperoleh layanan kesehatan, memperoleh pengobatan, serta saling peduli juga semakin tinggi. Pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama.

Pandemi telah menguatkan institusi sosial di masyarakat, dan semakin memperkuat modal sosial kita. Jika ingin sehat, warga yang lain juga harus sehat.

Jika ada seseorang yang tertular Covid-19, maka hal ini akan membawa risiko bagi yang lainnya. Penyakit adalah masalah bersama, dan menjadi sehat adalah agenda bersama.

Kapasitas kelembagaan negara dalam merespons pandemi juga semakin terkonsolidasi dan bekerja semakin responsif. Kita tahu bahwa pandemi harus ditangani secara cepat dan terkonsolidasi, dengan merujuk kepada data, ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Kita juga paham bahwa praktik demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik harus dijunjung tinggi,” ucap Presiden.

Kerja sama antarlembaga, serta kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif, kata dia, menjadi kunci dalam menangani pandemi. Sejak awal pandemi, lembaga legislatif dan lembaga pemeriksa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk cepat mengonsolidasikan kekuatan fiskal.

TNI, Polri, dan birokrasi dari tingkat nasional sampai tingkat desa, terus bahu membahu dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan, 3T, termasuk vaksinasi dan penyiapan fasilitas isolasi terpusat.

Hampir semua Forkopimda bergerak terpadu dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan perekonomian. Manajemen lapangan dalam testing, tracing, treatment dan vaksinasi, telah mengasah kepemimpinan di semua level pemerintahan.

“Saya yakin, kapasitas respons kita dalam menghadapi ketidakpastian di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain juga semakin kokoh,” katanya.

Penyediaan Layanan Kesehatan Meningkat

Penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah maupun swasta menurut dia juga mengalami peningkatan yang menggembirakan. Layanan kesehatan di banyak daerah bertambah cukup signifikan, baik dalam hal penambahan kapasitas tempat tidur, maupun fasilitas pendukungnya. Yang sangat mengharukan dan membanggakan adalah kerja keras dan kerja penuh pengabdian dari para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain.

Kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan.

“Tetapi, pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi dalam negeri, termasuk pengembangan vaksin merah-putih, dan juga oksigen untuk kesehatan. Ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus kita jamin, dan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapa pun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah bekerja keras mengerahkan semua sumber daya demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional.

Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa. Sebab, perang melawan Covid-19 tidak akan berhasil jika ketidak adilan akses terhadap vaksin masih terjadi.

Melalui diplomasi vaksin ini, kita telah menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia berperan aktif untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Walaupun kita sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang sedikit pun. Pengembangan SDM berkualitas tetap menjadi prioritas.

Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik, untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia, terus diupayakan. Reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetap menjadi agenda utama.

“Pandemi telah mengajarkan kepada kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian,” katanya.

Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Pemerintah harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat.

Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan.

Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten.

Justru itulah kata dia yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat. Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi.

Pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal.

Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra Kerja juga terus ditingkatkan. Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen.

“Yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional,” katanya.

Pandemi Tidak Boleh Hambat Proses Reformasi

Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi kata dia tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita. Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55 persen dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi dan ekspor.

Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas.

Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus kita percepat. Minggu yang lalu pemerintah telah meluncurkan OSS, Online Single Submission (OSS), yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha, apalagi bagi jenis- jenis usaha yang berisiko rendah.

Urusan perizinan, pengurusan insentif dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Pada periode Januari sampai Juni 2021, Realisasi Investasi Indonesia, tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan, sedikitnya Rp442,8 triliun, dengan rincian 51,5 persen di Luar Jawa, dan 48,5 persen di Jawa. Investasi ini menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia.

“Penambahan investasi di bulan-bulan ke depan ini kita harapkan bisa memenuhi target Rp900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan,” katanya.

Perkembangan investasi menurut dia harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama. Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru yang berkelanjutan. Perkembangan sektor pangan terus kita upayakan untuk membangun kemandirian pangan.

Transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau, akan menjadi perubahan penting dalam perekonomian kita. Konsolidasi kekuatan riset nasional terus diupayakan, agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

Sinergi dunia pendidikan dengan industri dan pengembangan kewirausahaan terus dipercepat melalui Program Merdeka Belajar. Hal ini diharapkan mengakselerasi kualitas SDM nasional, dan sekaligus meningkatkan daya saing industri dan produk dalam negeri.

Perluasan akses pasar bagi produk-produk dalam negeri menjadi perhatian serius pemerintah. Program “Bangga Buatan Indonesia” terus kita gencarkan, sembari meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global. Pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar jumlahnya terus bertambah. Sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22 persen dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik.

Partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting karena potensinya yang sangat besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global.

“Tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun di tahun 2021,” sampainya.

Hikmah Pandemi

Pandemi Covid-19 juga memberikan hikmah kepada bangsa Indonesia bahwa krisis menuntut konsolidasi kekuatan negara untuk melayani rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Dukungan semua pihak, utamanya Lembaga-lembaga Negara, menempati posisi sentral. Kerja cerdas dan sinergitas antar-lembaga negara menjadi salah satu kunci utama untuk bisa gesit merespons perubahan yang terjadi di masa mendatang.

Keseimbangan dan saling kontrol antar-lembaga negara sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan kita. Tetapi, kerja sama, sinergi, serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab, justru lebih utama dalam menghadapi pandemi.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga- lembaga Negara, juga kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini,” kata Presiden.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Presiden Sebut Pandemi Seperti Kawah Candradimuka yang Menguji pertama kali tampil pada Parade.id.

Virus yang memiliki tingkat mutasi yang tinggi dan juga cara penyebaran yang tergolong mudah, menjadikan kurva penyebaran virus sulit melandai. Sehingga mematuhi aturan pembatasan jarak dan menggunakan masker menjadi solusi menurunkan kurva penyebaran virus covid-19.

Terlepas dari kesadaran masyarakat, Pemerintah telah bekerja keras memutus mata rantai penyebaran virus. Usaha pemerintah dimulai dengan himbawan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), sampai pada upaya vaksinasi masal.

Masyarakat seyogyanya mendukung upaya tersebut. Bukan malah menghalangi kerja pemerintah yang jelas berdampak baik bagi masyarakat.

Berbagai jenis PPKM mulai dari PPKM darurat atau PPKM level 4, substansinya adalah mengurangi kerumunan. Memberlakukan pembatasa kegiatan terutama di tempat-tempat yang berpotensi terjadi kerumunan masyarakat. Bahwa kerumunan mempercepat laju penyebaran virus di karenakan kemudahan berpindahnya dari yang terinfeksi, pada sekitarnya yang jaraknya tidak begitu jauh.

Pakar epidemiologi undip Prof. Dr. Dr. Suharyo Hadisaputro,SP.PD-KPTI dalam sebuah diskusi via zoom meeting membahas lonjakan kasus Covid-19 menyatakan masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya protokol kesehatan. Masyarakat mengabaikan kegiatan-kegiatan yang dapat memicu penularan virus yang di sebutnya TITIK LENGAH.

Salah satu dari 10 titik lengah menurutnya adalah Makan bersama, walaupun sebelumnya memakai masker kalau makan pasti dibuka dan kemudian berbincang tanpa memperdulikan siapa yang diajak bicara OTG atau tidak. (Sumber: https://www.undip.ac.id/post/19871 di akses 29 juli 2021)

Menjadi persoalan saat ini adalah aturan yang di buat pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus terus mendapat bantahan dari beberapa pihak. Mencoba untuk membentuk opini publik bahwa yang di lakukan pemerintah sia-sia. Dengan alasan kebijakan pemerintah mengganggu sektor ekonomi, menghalangi kelas bawah mencari nafkah.

Padahal persoalan cukup jelas, bahwa masalahnya adalah pandemi. Pandemi yang terlebih dahulu diselesaikan barulah sektor lain. Mengabaikan virus corona pun tidak menjadi solusi, sebab sasarannya adalah kesehatan manusia.

Merespon kondisi kota makassar yang tergolong zona merah dalam peta penyebaran Covid-19, Wali Kota Makassar resmi memberlakukan PPKM level 4 mulai 26 juli 2021 kemarin.

Upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus harusnya mendapat respon positif dari masyarakat. Apalagi pemkot kota makassar memberikan kelonggaran bagi pedagang kaki lima (PKL) boleh buka himgga jam 22:00 Wita.

Menanggapi kebijakan Pemkot kota Makassar, saya selaku Ketua Umum HMI Koordinator Komisariat UMI sangat mendukung penerapan PPKM di Kota Makassar untuk mempercepat pemutusan rantai penyebaran Covid-19. Dan menyatakan bahwa saya menolak segala bentuk tindakan provokasi dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebab Usaha memutus mata rantai terus saja mendapat halangan dari beberapa pihak.

Padahal jelas, bahwa PPKM, vaknisasi masal dan protokol kesehatan menjadi jalan keluar dari pandemi. Tentunya kita tidak boleh serta-merta menolak kebijakan jika arahnya baik bagi masyarakat. Apalagi dalam kondisi seperti ini.

Pandemi menjadi penghalang bagi semua sektor.

HMI koordinator komisariat UMI akan melaksanakan vaksinasi gratis sebagai usaha keluar dari masalah pandemi. Kita tidak bisa berlama-lama dalam kondisi pandemi. Semua sektor tidak bisa berjalan ideal karena kesehatan merupakan faktor yang paling penting.

Jalan keluar dari kondisi pandemi ini di antaranya adalah vaksinasi. Oleh karenaitu kita seharunya melepas segala bentuk provokasi terkait vaksinasi.

Semakin cepat selesainya vaksinasi massal, semakin leluasa kita bisa berkegiatan.

*Ketua Umum HMI Koordinator Komisariat UMI (periode 2018-2019) M. Kevin Hary Pratama

Artikel Mendukung Program Pemerintah Sebagai Solusi Keluar dari Pandemi pertama kali tampil pada Parade.id.

Hentikan isu itu dan biarlah menjadi bagian dari wacana sesaat, sebaliknya alangkah elok bila dihentikan demi mencegah kedaruratan. Kasihan rakyat kecil yang menanggung beban berat akibat pandemi maupun oleh kondisi kehidupan kebangsaan yang sarat beban.

Rakyat kecil itu hanya untuk mempertahankan diri, bisa bekerja serabutan, mencari sesuap nasi saja betapa susah dan sangat tidak mudah. Mereka serba terbatas dalam segala hal, sehingga pandemi ini makin menambah beban hidup bagi saudara-saudara kita yang rakyat kebanyakan itu.

Boleh jadi para elite yg terus berdebat soal-soal bangsa atau isu panas itu tidak terganggu dengan pandemi Covid-19. Mereka sudah mapan atau establish dalam segala hal,bahkan berlebih. Sehingga tidak ada beban dalam situasi berat ini,yg bagi rakyat kecil sungguh sangatlah berat.

Mungkin dengan memproduksi isu-isu kontroversial malah akan mendapat lebih banyak nilai-tambah bagi para elite itu. Namun bagaimana dengan tanggungjawab etik dan sosial di tengah bangsa yang tengah menghadapi musibah besar? Di sinilah kearifan para elite sangatlah diharapkan.

Memang demokrasi yang sudah menjadi paradigma utama kehidupan kebangsaan di negeri ini sangat membolehkan untuk memperbincangkan isu-isu yang dianggap menyangkut hajat hidup bangsa dan negara.

Sebaliknya tidak ada larangan, bahkan dianggap bertentangan dengan konstitusi dan demokrasi bila ada larangan memperbincangkan isu-isu kebangsaan yang kontroversial sekalipun.

Tetapi demokrasi juga menuntut pertanggungjawaban moral dan sosial ketika bangsa dan negera saat ini tengah memghadapi masalah yang lebih besar.

Demokrasi itu bukanlah tujuan, tetapi instrumen untuk mencapai tujuan negara. Di luar demokrasi masih terdapat aspek moral, etika, dan tanggungjawab atau kewajiban warga negara untuk tegaknya keadilan, kebaikan, perdamaian, persatuan, dan keutuhan Indonesia.

Bila isu yang diperbincangkan itu dianggap untuk mencegah keterbelahan politik Indonesia, sebaliknya maka terbuka pula kemungkinan bahwa melalui isu-isu panas itu malah bangsa Indonesia menjadi terbelah secara nyata.

Politik Indonesia itu menuntut moral dan nilai “hikmah kebijaksanaan” sebagaimana terkandung dalam sila keempat Pancasila, bukan sekadar politik nilai-guna dan asas kebebasan belaka.

Indonesia setelah reformasi itu memang kehidupan kebangsaan dan kenegaraannya sangat demokratis, bahkan demokrasi menjadi overproduksi. Namun perlu dicatat, bahwa demokrasi itu sarana dan bukan tujuan.

Selain itu demokrasi dalam praktiknya selama hampir dua dasawarsa ini demokrasi substansial semakin terkalahkan oleh demokrasi prosedural yang pragmatis dan liberal.

Siapa yang dapat menghentikan politik uang, transaksional, dinasti, dan oligarki akibat demokrasi yang prosedural, liberal, dan overproduktif di negeri ini saat ini.

Kurang apa lagi demokrasi di negeri ini, yang dalam sejumlah hal dan prosesnya memgalami deviasi dan distorsi dari jiwa Pancasila dan konstitusi yang diletakkan para pendiri Indonesia tahun 1945.

Kontroversi isu atasnama demokrasi juga harus diperhitungkan dampaknya bagi masyarakat.

Bersikaplah moderat dan tidak radikal-ekstrem dalam memahami serta mempraktikkan demokrasi di Indonesia, karena di landasan politik Indonesia itu ada nilai Pancasila.

Letakkan demokrasi dengan segala perdebatannya yang gaduh itu dalam konteks nilai serta kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas.

Lebih-lebih ketika Indonesia saat ini tengah sarat beban akibat pandemi Covid-19 dan masalah kebangsaan lainnya, yang dampaknya sangat membuat rakyat menderita.

Kepada para cerdik pandai marilah sebarluaskan dan manfaatkan ilmu dan akses yang dimiliki untuk mencerdaskan, mencerahkan, dan membawa kemaslahatan dalam kehidupan bangsa, negara, dan kemanusiaan semesta.

Ilmu itu memerlukan etika dan kebijaksanaam agar menjadi suluh keadaban dan peradaban. Insya Allah bila para cerdik pandai memanfaatkan ilmu dan kearifannya untuk kemaslahatan umum serta mencegah diri dari kemudaratan.

Maka para pemilik ilmu akan menjadi pewaris para Nabi yang mengeluarkan umat manusia dari kegelapan pada kehidupan yang bercahaya pencerahan. Ilmunya akan membawa dirinya ke sorga.

*Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir

Artikel Atasi Pandemi, Hentikan Kontroversi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jadi kalau dari luar rumah, sebaiknya mencuci tangan dahulu,” kata dr Cut Aigia dalam konferensi pers bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Minggu.

Setelah mencuci tangan dengan sabun, masyarakat diimbau untuk membersihkan barang-barang yang digunakan di luar dengan disinfektan agar virus yang kemungkinan telah menempel pada permukaan barang-barang tersebut lumpuh dan mati.

Didasarkan pada beberapa artikel yang telah disampaikan banyak peneliti tentang durasi waktu virus bertahan di permukaan, benda, ia menyampaikan kembali bahwa virus SARS-COV-2 dapat menempel di permukaan benda berbahan plastik selama 3-5 hari.

Sementara pada permukaan logam atau tembaga, virus tersebut bisa bertahan selama 4-8 jam dan pada karet atau kertas selama sekitar 1 hari.

“Bahkan ada yang bilang 4 hari juga. Kalau karet, menurut yang saya baca, itu sekitar 3 hari. Jadi hampir sama seperti plastik juga,” katanya.

Kemudian, setelah membersihkan barang-barang tersebut, masyarakat diimbau untuk melepas dan memasukkan pakaian yang telah mereka pakai ke tempat cucian dan segera mandi untuk sepenuhnya membersihkan tubuh dari kemungkinan paparan virus tersebut.

Bagi warga masyarakat yang tidak berhijab saat keluar rumah, mereka juga diimbau untuk mengeramas rambut karena rambut juga dapat terpapar virus berbahaya itu.

Sementara itu, dr Sheila Taly Salsabila mengatakan selain perlunya membersihkan tubuh dan barang-barang setelah beraktivitas di luar rumah, masyarakat juga disarankan untuk tetap menerapkan pola hidup sehat dan menutrisi tubuh dengan asupan makanan yang bergizi seimbang.

Kemudian, ia juga mendorong masyarakat untuk tetap produktif di dalam rumah bersama dengan anggota keluarga tercinta.

“Kita bisa melakukan hal-hal baru bersama anak-anak kita. Mengajarkan anak menggambar dan lain sebagainya. Intinya kualitas bersama keluarga jadi lebih besar,” demikian dr Cut Aigia.

(Robi/antara/PARADE.ID)

Artikel Kiat Aman Pulang ke Rumah di Tengah Pandemi pertama kali tampil pada Parade.id.