Dalam keterlibatan TNI dalam pengamanan “Mudik Lebaran 2024” ini, TNI menyiapkan 67.955 personel dari tiga Angkatan, serta  mengerahkan Alutsista untuk mengangkut  pemudik.

“Setiap tahun TNI mengerahkan Kapal Laut KRI, pesawat Hercules dan Bus yang melayani route Jakarta-Semarang-Surabaya dengan membawa ratusan pemudik,” ujar Panglima TNI.

Panglima TNI mengatakan keterlibatan TNI dalam Operasi Ketupat mengacu pada Undang-Undang  Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“TNI melaksanakan tugas perbantuan pada Polri dalam menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat,” ujar Panglima TNI.

Rakor juga dihadiri Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Kapolri, Dirut Pertamina, Wakil Menteri Agama, Kepala Basarnas, Kepala BNPB, dan pejabat terkait lainnya.*

Artikel Panglima TNI Hadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024 pertama kali tampil pada Parade.id.

Dikutip Antara, perjalanan karier Jenderal Agus dimulai sebagai seorang perwira pertama di lingkungan Korps Baret Merah (Kopassus). Eks Wakasad tersebut sebelumnya pernah bertugas sebagai Kepala Seksi (Kasi) Operasi Sektor A Grup 3/Pusdikpassus (Pusat Pendidikan Pasukan Khusus).

Selepas itu, ia juga mengemban jabatan sebagai Komandan Batalyon (Danyon) 22/Manggala Yudha Grup 2 Kopassus/Sandi Yudha yang bermarkas di Kartasura, Jawa Tengah.

Selain itu, ia juga pernah menjadi Kepala Penerangan (Kapen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Karier militer Agus semakin menanjak saat ia mulai dipercaya untuk mengisi jabatan-jabatan strategis, seperti Komandan Kodim (Dandim) 0735/Surakarta (2009–2011).

Jabatan tersebut diemban Agus di era kepemimpinan Jokowi saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Tak berhenti di sana, Agus juga menduduki beberapa jabaran penting lainnya seperti: Wakil Asisten Operasi (Waasops) Kepala Staf Divisi Infanteri 2/Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) pada 2011–2014. Asisten Operasi Kepala Staf Kodam (Kasdam) I/Bukit Barisan (2014–2015). Dosen Madya Sekolah Staf dan Komando TNI AD (Seskoad) pada 2015.

Perwira menengah Detasemen Markas Besar TNI AD (2015–2016). Komandan Resimen Induk Kodam (Danrindam) II/Sriwijaya (2016–2017). Perwira tinggi bintang satu saat menjabat Komandan Korem (Danrem) 132/Tadulako (2017–2018).

Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD (Wadanpussenif Kodiklatad) pada 2019–2020. Komandan Resor Militer (Danrem) 061/Surya Kencana pada 2020.

Setelah itu, karier militer Agus terus melesat dan menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) pada 2020–2021. Dengan begitu, ia secara otomatis mendapatkan kenaikan pangkat (naik satu tingkat) menjadi seorang mayor jenderal. Agus pun menjadi salah seorang perwira TNI yang berada di lingkaran dekat Jokowi sejak dia masih menjadi Wali Kota Surakarta sampai akhirnya Presiden RI.

Dia kemudian lanjut mengemban tugas sebagai Panglima Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi (2021–2022), dan kemudian menjadi Wakil Kepala Staf TNI AD mendampingi Jenderal Dudung pada 2022–25 Oktober 2023. Baca juga: Amran Sulaiman Dilantik Jadi Mentan, Ini Daftar Menteri Kabinet Jokowi Terbaru Prajurit paket lengkap Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) sekaligus pengamat militer Anton Aliabbas mengatakan bahwa Agus memiliki riwayat pendidikan kemiliteran yang lengkap.

Hal ini lantaran Agus memiliki pengalaman penugasan dari satuan tempur, pendidikan, sampai teritorial.

“Di lingkungan teritorial, Agus juga tercatat pernah menjabat Danrem 132/Tadulako Palu dan Pangdam III/Siliwangi. Saat menjabat Danrem (Tadulako), Agus ikut berjibaku dalam penanganan bencana likuifaksi di Palu,” ujarnya Anton.

“Agus telah mengikuti Seskoad, Sesko TNI, hingga Lemhannas serta tercatat pernah menjadi dosen di lingkungan Seskoad,” imbuhnya.

Dengan demikian, menurutnya, Agus terbilang sosok dengan “paket komplit” karena mengikuti dikbangum (pendidikan pengembangan umum) TNI lengkap, memiliki penugasan beragam dan dekat dengan Jokowi.

Anton menilai, ditunjuknya Agus sebagai KSAD tidak begitu mengejutkannya. Salah satunya karena ia merupakan satu dari tiga nama yang pernah bertugas di lingkaran Istana. Dua nama lainnya adalah Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto

Letnan Jenderal TNI Agus Subiyanto resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang baru di Istana Merdeka, Rabu (25/10/2023).

Ia dilantik menjadi KSAD menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang akan segera purnabakti pada 19 November 2023. Dikutip dari Kompas.com, Kamis, pelantikan Agus Subiyanto sebagai KSAD tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 89 TNI Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KSAD yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan.

Juga berdasar Keputusan Presiden RI Nomor 90 TNI Tahun 2023 tentang Kenaikan Pangkat Dalam Golongan Perwira Tinggi TNI yang memutuskan untuk menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi atas nama Letjen Agus Subiyanto dari Letjen menjadi Jenderal TNI terhitung mulai tanggal ditetapkan Keppres ini, yakni 25 Oktober 2023. Dengan ini, Agus akan melepaskan jabatan lamanya sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) yang sudah diembannya sejak 4 Februari 2022.

Agus Subiyanto adalah pria kelahiran 5 Agustus 1967 yang berasal dari Baros, Cimahi Tengah, Jawa Barat. Ayahnya, Deddy Unadi juga merupakan pensiunan TNI dengan pangkat terakhir sersan kepala.

Agus mengenyam pendidikan dasar dan menengah di Cimahi. Ia kemudian melanjutkan sekolah menengah atasnya di Bandung pada 1983–1986. Selepas itu, dia berhasil menembus rangkaian seleksi menjadi taruna Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada 1991.*

Artikel Perjalanan Karier dan Profil Calon Panglima TNI Agus Subiyanto yang Disetujui DPR RI pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal lain, yakni soal Pemilu, ia menegaskan pentingnya TNI tetap menjaga netralitas sehingga tidak terjerumus ke dalam politik praktis. “Sinergi TNI dengan Polri juga harus ditingkatkan untuk menjaga situasi kondusif di dalam negeri,” penegasannya.

Terkait konflik di Papua, Presiden menekankan pentingnya pendekatan humanis yang disertai dengan ketegasan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan di Papua, utamanya yang berkaitan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Ia pun mengucali selama bertugas ke Panglima TNI Yudo.

(Rob/parade.id)

Artikel Pesan Presiden Jokowi untuk Laksamana Yudo Margono usai Dilantik sebagai Panglima TNI pertama kali tampil pada Parade.id.

Pelantikan Laksamana Yudo diawali pembacaan keputusan presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Kemudian Jokowi memimpin sumpah jabatan.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian petikan sumpah yang dibacakan Laksamana Yudo Margono yang disaksikan via akun YouTube Sekretariat Presiden.

Laksamana Yudo menjabat sebagai Panglima TNI hingga bulan November 2023. Di bulan itu Yudo memasuki usia pensiun.

(Rob/parade.id)

Artikel Presiden Jokowi Melantik Laksamana Yudo sebagai Panglima TNI pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dan setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi dan Anggota Komisi I terhadap calon Panglima TNI maka Komisi I DPR RI memutuskan, poin satu, menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andi Perkasa sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya membawa TNI semakin maju dan profesional,” Meutya menyampaikan, kemarin, Jumat (2/12/2022), di gedung DPR RI, Jakarta.

Meutya mengatakan, kesetujuan Laksamana Yudo menjadi Panglima TNI disetujui seluruh fraksi. Sembilan fraksi status suara tidak ada yang berbeda. “…, setelah mendengarkan pemaparan visi misi calon Panglima TNI disertai dengan strategi dan program prioritas, serta kebijakan yang akan dijalankan Panglima TNI ke depan,” katanya.

Sementara itu, Laksamana Yudo yang mengetahui hal itu, di mana Ketua Komisi I telah mengumumkan tentang persetujuannya, dari fit and propert test yang sore kemarin dilaksanakan, baik dari visi misinya sampai pendalaman tadi, kemudian yang menjadi perhatiannya nanti—tadi yang sudah disampaikan oleh Komisi I dalam pendalaman yang mulai dari operasional, baik di Aceh, di Papua, di Laut China Selatan, kemudian alutsista, kesehatan prajurit, menjadi perhatiannya semua, untuk nanti referensi tugas-tugas ke depan.

Seperti diketahui, Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun di tanggal 21 Desember 2022, tepat berusia 58 tahun. Jenderal Andika menjabat sebagai Panglima TNI sejak 17 November 2021. Dilantik oleh Presiden Jokowi saat berusia 56 tahun.

(Rob/parade.id)

Artikel Komisi I DPR RI Setuju Laksamana Yudo Margono Sebagai Panglima TNI pertama kali tampil pada Parade.id.

“Segera, segera kita siapkan penggantinya,” kata Jokowi usai menghadiri HUT Ke-8 Partai Perindo di Jakarta, Senin, dikutip Antara.

Saat ini terdapat tiga kepala staf pada tiga matra TNI yang berpeluang untuk menjadi Panglima TNI, yakni Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf TNI AU Marsekal Fadjar Prasetyo.

“Sudah semua dikantongi, ‘kan memang harus dari kepala staf, nanti segera dipilih,” kata Jokowi.

Andika Perkasa dilantik Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI pada tanggal 17 November 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 106/TNI 2021. Andika saat itu menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, usia pensiun prajurit paling tinggi ialah 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Andika lahir pada tanggal 21 Desember 1964 atau 57 tahun lalu sehingga pada tanggal 21 Desember 2022 dia berusia 58 tahun.

Menurut UU TNI tersebut, Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Presiden mengusulkan calon panglima untuk mendapat persetujuan dari DPR.

Jika DPR tidak menyetujui calon panglima, Presiden mengusulkan calon pengganti.

Artikel Pengganti Panglima TNI Sudah di Kantong Jokowi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Tidak boleh takut ya, bicara apa adanya supaya kita bisa benar-benar menghukum mereka yang terlibat,” katanya saat menerima kunjungan pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dipantau dari kanal YouTubenya di Jakarta, Jumat.

Dalam audiensi antara Panglima TNI dengan pimpinan LPSK beserta sejumlah korban kerangkeng manusia tersebut, Jenderal Andika menanyakan langsung keberanian korban untuk buka suara.

Para korban yang dihadirkan langsung menyatakan tidak takut dan siap memberikan keterangan atau kesaksian secara lengkap. Namun, satu orang pemuda di antaranya mengaku takut ketika ditanya oleh Panglima TNI.

Ketika ditanya Panglima TNI, korban mengangguk dan mengaku takut karena masih trauma atas peristiwa yang dialaminya.

Hingga saat ini, Panglima TNI mengatakan telah memeriksa sembilan prajurit yang diduga terlibat dalam kasus kerangkeng manusia tersebut. Akan tetapi, jumlah itu bisa saja bertambah jika ada keterlibatan oknum TNI lainnya.

“Kami tidak menutup atau membatasi sembilan saja. Kami berusaha terus menggali,” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) tersebut.

Dalam penjelasannya, Panglima TNI meminta semua pihak terutama para korban untuk menyampaikan apabila adanya intimidasi.

“Kalau dari TNI yang mengintimidasi kami pasti menindaklanjuti itu,” ujarnya.

Panglima meminta pimpinan LPSK untuk memberikan daftar dan alamat rumah para korban. Tujuannya, TNI bisa mengontrol atau patroli secara khusus.

“Kami memberikan keamanan bagi korban dari berbagai macam intimidasi selama proses hukum berlangsung,” tegas dia.

*Sumber: Antara

Artikel Panglima TNI Minta Korban Kerangkeng Manusia Tidak Takut Bersuara pertama kali tampil pada Parade.id.

“Yang saya harapkan dari pertemuan (antardelegasi TNI dan ADF) adalah kemitraan, persahabatan, keramahan, dan ada yang lebih penting, yaitu melanjutkan kerja sama yang telah terbangun dan membuatnya jadi lebih baik,” kata Andika ke Panglima Angkatan Bersenjata Australia Jenderal Angus Campbell di Victoria Barracks, Sydney, Australia, sebagaimana disiarkan kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuan TNI-ADF Leaders Summit, Andika Perkasa menjelaskan hubungan persahabatan itu juga penting diwujudkan selain peningkatan kerja sama bidang militer dan pertahanan.

Oleh karena itu, Panglima TNI sengaja mengikutsertakan banyak perwira dari tiga matra TNI untuk hadir secara langsung dalam pertemuan TNI-ADF Leaders Summit 2022.

“Mereka nantinya juga punya tugas menjadikan kemitraan (TNI dan ADF) jadi semakin kuat,” kata Andika.

Dalam pertemuan yang sama, Andika mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Campbell dan jajarannya atas sambutan hangat di Victoria Barracks dan dukungan yang diberikan sehingga tujuan mendekatkan hubungan persahabatan antarprajurit dapat terwujud.

Jenderal Angus Campbell menyampaikan TNI dan ADF telah memiliki hubungan persahabatan dan kemitraan yang telah lama terjalin.

Ia menilai kerja sama antara TNI dan ADF semakin kuat tiap waktunya.

Campbell pun berharap pertemuan TNI-ADF Leaders Summit dapat menjajaki peluang memperluas kerja sama antara militer dua negara.

“Saya berharap dalam beberapa hari ke depan, ada langkah-langkah yang dibuat untuk memperdalam kemitraan itu,” kata Campbell.

Andika mengunjungi Australia selama beberapa hari untuk menghadiri secara langsung TNI-ADF Leaders Summit di Sydney. Pertemuan itu berlangsung di Victoria Barracks, salah satu bangunan bersejarah bagi militer Australia.

Dalam pertemuan itu, masing-masing delegasi tidak hanya mendengar arahan dari Jenderal Andika dan Jenderal Campbell, tetapi beberapa dari mereka turut memberi paparan sebagai bahan diskusi.

Dari delegasi Indonesia, Komandan Lanud El Tari Kupang Marsekal Pertama TNI Aldrin Petrus Mongan turut memberi paparan mengenai kemitraan antara TNI dan ADF.

Di ujung pertemuan, Andika dan Campbell saling bertukar cinderamata. Panglima TNI memberi wayang kepada Campbell sebagai kenang-kenangan.

*Sumber: Antara 

Artikel Panglima: TNI dan ADF Perlu Perkuat Persahabatan Antarprajurit pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jika mengacu kepada aturan undang undang dalam hal ini TAP MPRS NO 25 TAHUN 1966, maka kami sepakat dengan statement Panglima TNI. Sehingga menurut kami setiap warga negara Indonesia punya hak untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit walau dia adalah keturunan PKI,” kata Ketum BMI M. Zulkifli, lewat siaran persnya, Kamis (31/3/2022).

“Tetapi jika kita berbicara dalam konteks tindakan antisipasi keamanan negara, maka walaupun mereka punya hak untuk mendaftar tetapi kami tidak sepakat jika mereka harus lolos menjadi prajurit,” sambungya.

Ia rasa panglima TNI juga harus mendengar pendapat masyarakat luas soal ini. Jika banyak masyarakat yang menolak keturunan PKI lolos menjadi prajurit TNI, ini bukan berarti mereka dendam dengan keturunan PKI. Dan ia rasa apa yang BMI sampaikan atau kelak orang sampaikan itu adalah bentuk aspirasi sebagian besar rakyat yang sangat khawatir akan terulangnya masa kelam yang dilakukan PKI kepada negara ini.

“Jadi Pak Jenderal harus paham bahwa ini bukan dendam tetapi bentuk antisipasi keamanan negara agar peristiwa kelam yang dilakukan PKI kepada bangsa ini tidak terulang lagi. Dan saya rasa panglima TNI harus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mengantisipasi kebangkitan PKI di tubuh TNI.”

Oleh karena itu, kata dia, demi keamanan rakyat dan negara dan maka menurut BMI tidak ada masalah jika TNI membuat aturan khusus yang diberlakukan kepada seluruh peserta calon prajurit demi menghasilkan sosok prajurit yang berkualitas dalam rangka menjaga rakyat dan keutuhan NKRI.

Sebelumnya, Panglima TNI Andika mengizinkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) boleh mendaftar dalam proses seleksi penerimaan prajurit TNI. Langkah itu dilakukan Andika dengan mencecar syarat yang sebelumnya diatur proses rekrutmen prajurit di lingkungan TNI.

Hal itu ditegaskan Andika dalam rapat penerimaan prajurit TNI yakni Taruna Akademi TNI;  Perwira Prajurit Karier TNI; Bintara Prajurit Karier TNI; dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022 yang diunggah di akun YouTube Andika, Rabu (30/3).

“Oke nomor 4 yang ingin dinilai apa, kalau dia ada keturunan apa?” tanya Andika.

Mulanya dalam rapat, dipaparkan terkait mekanisme penerimaan prajurit TNI mulai dari tes mental ideologi, Psikologi, akademik, kesamaptaan jasmani, hingga kesehatan. Andika dalam rapat itu sempat mempertanyakan soal pertanyaan uraian yang diberikan kepada calon prajurit TNI yang ikut seleksi.

Salah seorang anggota pun menjawab Andika.

“Pelaku dari tahun 65-66,” kata anggota itu.

“Itu berarti gagal, apa bentuknya apa, dasar hukumnya apa?” tanya Andika.

“Izin, TAP MPRS Nomor 25,” kata anggota itu lagi, dikutip cnnindonesia.

Andika lalu meminta anggota TNI itu untuk menyebut isi TAP MPRS itu. Ia mempertanyakan apa yang dilarang berdasarkan TAP MPRS 25 Tahun 1966.

“Yang dilarang dalam TAP MPRS nomor 25, satu Komunisme, ajaran Komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow komunis tahun 65,” kata anggota itu.

“Yakin ini? cari, buka internet sekarang. Yang lain saya kasih tahu nih, TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, tidak ada kata-kata underbow segala macam, menyatakan Komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya,” kata Andika.

Sebagai informasi, TAP MPRS 25 berisi tentang pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis, Marxisme, Leninisme.

Andika mengatakan jika melarang sesuatu harus mempunyai dasar hukum. Ia mempertanyakan dasar hukum pelarangan dari keturunan PKI.

“Ini adalah dasar hukum, ini legal, tapi tadi yang dilarang itu PKI. Kedua adalah ajaran komunisme Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini apa dasar hukum, apa yang dilanggar sama dia,” kata Andika.

Lantas salah satu peserta rapat di ruangan tersebut mengatakan tidak ada hal yang dilanggar.

“Jadi jangan mengada-ngada. Saya orang yang patuh perundangan. Kalau kita melarang pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya, tidak ada lagi, keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya gunakan dasar hukum. Hilang nomor 4,” imbuh dia.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel BMI Merespons Pernyataan Panglima TNI soal Penerimaan Calon Prajurit Keturunan PKI pertama kali tampil pada Parade.id.

Berdasarkan kanal YouTube yang dipantau di Jakarta, Jumat, upacara serah terima jabatan tersebut berlangsung di Markas Besar (Mabes) TNI.

Dankodiklat yang sebelumnya dijabat oleh Letnan Jenderal (Letjen) TNI Madsuni, digantikan oleh Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Bambang Ismawan.

Kemudian, untuk jabatan Dankoopsus yang sebelumnya dijabat oleh Mayjen TNI Richard Horja Taruli Tampubolon diserahkan kepada Mayjen TNI Joko Purwo Putranto.

Mayjen TNI Bambang Ismawan sebelumnya menjabat sebagai Pangdam XVI/Patimura. Amanah tersebut merupakan tantangan baru bagi Mayjen Bambang.

Ia mengaku akan bekerja keras dan mengevaluasi sejumlah program-program yang masih perlu diperbaiki. Pada dasarnya, semua telah tersusun termasuk kinerja di 2022.

“Promosi menjadi bintang tiga di satu sisi kebanggaan tapi ada juga tanggung jawab besar,” kata dia.

Oleh karena itu, lanjut dia, sebagai Dankodiklat ia hanya ingin bekerja sebaik mungkin karena telah diamanahkan jabatan baru oleh Panglima TNI.

“Saya hanya ingin bekerja dan memberikan yang terbaik agar kepercayaan yang diberikan tidak mengecewakan Panglima TNI,” ujarnya.

Senada dengan itu, istri dari Mayjen TNI Bambang Ismawan, Shintawati, berharap suaminya selalu bekerja dengan baik untuk masyarakat di Tanah Air.

“Semoga dapat berbuat yang terbaik di mana pun berada,” kata dia.

*Sumber: Antara

Artikel Panglima TNI Hadiri Serah Terima Jabatan Dankodiklat serta Dankoopsus pertama kali tampil pada Parade.id.