Tera dari FMN membuka sesi diskusi pukul 17.30 WIB dengan menyoroti film “Pesta Babi” sebagai gambaran perlawanan warga Papua mempertahankan tanah adat. Ia menilai pembangunan dan investasi berpotensi mengurangi ruang hidup masyarakat adat. Rici dari AGRA mengaitkan persoalan Papua dengan krisis agraria nasional, mengkritisi PSN dan food estate yang dinilai menguntungkan pemodal besar. Kenaikan biaya produksi, katanya, menambah beban petani.

Vero dari AMP menambahkan pendekatan militer yang meningkat di Papua berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat adat, terutama perempuan Papua yang menghadapi keterbatasan akses kesehatan, pendidikan, dan kekerasan berbasis gender. Kerusakan kawasan mangrove disebut mengancam kehidupan masyarakat pesisir.

Asfinawati menekankan keterkaitan militerisme, feodalisme, dan patriarki dalam praktik kekuasaan. Ia mengajak peserta membangun budaya kritis dan egaliter, mencontohkan solidaritas internasional dari perjuangan Timor Leste.

Sesi Mimbar Bebas pukul 19.30 WIB diisi orasi Alfred dari GMKI Jakarta yang mengkritik represi terhadap sipil, eksploitasi SDA, dan perampasan tanah adat. Ia mendorong penguatan solidaritas untuk keadilan sosial dan HAM.

Kesimpulan diskusi: narasumber sepakat solidaritas antara mahasiswa, petani, masyarakat adat, dan organisasi rakyat perlu dibangun untuk melawan ketidakadilan sosial, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM di Papua.*

Artikel Pesta Rakyat Kritik PSN Rugikan Rakyat Papua pertama kali tampil pada Parade.id.

Koalisi yang terdiri dari AMP, FRI-WP, IPMAPA-JADETABEK, KMP2, COMRADE, AMPTPI, dan JKP2-JAKARTA menyebutkan bahwa operasi militer di Papua sejak era 1960-an hingga 2025 telah mengakibatkan 85-100 ribu warga sipil Papua tewas di tangan militer. Catatan ini merujuk pada data dari berbagai sumber termasuk OSINT (Open Source Intelligence).

“Perjuangan rakyat Papua untuk merdeka dari penjajahan Indonesia dan imperialisme global sejak Desember 1961 hingga kini masih terus berlanjut,” demikian pernyataan sikap yang dibacakan, di sekitar Monas, Jakarta Pusat.

Koalisi mengkritisi berbagai operasi militer yang dilakukan Indonesia di Papua, mulai dari Operasi Trikora (1961-1962), Operasi Damai Cartenz 2 (2020-sekarang/2025), hingga catatan pelanggaran HAM seperti pembunuhan warga sipil, pemerkosaan, dan penangkapan. Mereka menyebut Papua sebagai memoria passionis (ingatan penderitaan) yang terus berlanjut.

Kritik terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam

Selain operasi militer, koalisi juga menyoroti eksploitasi masif sumber daya alam Papua melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Data menunjukkan deforestasi Papua mencapai 765,71 hektar dengan berbagai perusahaan tambang dan perkebunan beroperasi di wilayah tersebut, termasuk PT Freeport Indonesia, PT SDIC Indonesia, dan berbagai perusahaan kelapa sawit.

“Hal ini tentu sangat menggangu dan merusak masa depan rakyat Papua yang ribuan tahun hidup bergantung pada hutan,” seraya menyoroti bahwa 20 kabupaten di Papua mengalami deforestasi sepanjang 2011-2020.

Koalisi juga mengkritisi pertemuan COP 30 di Belem, Brazil (10-21 November 2025) yang dihadiri delegasi Indonesia, termasuk Hashim Sumitro Djojohadikusumo dan Presiden Prabowo. Mereka menilai pemerintah hanya berfokus mendukung investor tanpa upaya nyata menyelamatkan hutan atau masyarakat adat Papua.

14 Tuntutan Politik

Dalam pernyataan politiknya, koalisi mengajukan 14 tuntutan, antara lain:

1. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua
2. Tarik seluruh militer organik dan non-organik dari tanah Papua
3. Tutup PT Freeport, BP LNG Tangguh, serta seluruh perusahaan di tanah Papua
4. Buka akses bagi jurnalis lokal maupun internasional ke Papua
5. Usut dan tuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM di Papua
6. Tangkap dan adili jenderal pelanggar HAM
7. Bebaskan seluruh tahanan politik Papua tanpa syarat
8. Hentikan kekerasan terhadap perempuan
9. Stop diskriminasi rasial terhadap orang Papua
10. Cabut UU OTSUS Jilid II
11. Hentikan pemekaran DOB di Papua
12. Hentikan program transmigrasi
13. Hentikan Proyek Strategi Nasional
14. Mendukung penuh kemerdekaan Palestina, West Sahara, Kanaky, dan Catalonia

Koalisi menekankan bahwa operasi militer di Papua bukan upaya merebutkan wilayah, melainkan untuk kepentingan kapitalisme yang mengeksploitasi sumber daya alam Papua.

“Menghadapi rezim berwatak kolonialis, militeristik, dan kapitalistik yang masih dan tersistematis ini, membuat kami menyaksikan lanjunya kerusakan hutan, pembunuhan warga sipil, dan pembungkaman terus dipraktekkan di Papua,” tutup pernyataan tersebut, seraya mendesak persatuan nasional antara rakyat tertindas untuk mengakhiri rezim yang dianggap menindas rakyat Papua.

Artikel Koalisi Gerakan Papua Desak Penghentian Militerisme dan Kembalikan Hak Rakyat Papua pertama kali tampil pada Parade.id.

Selain ditujukan kepada Presiden Prabowo, surat tersebut juga dialamatkan kepada Menko Polhukam, Panglima TNI, dan Kapolri. Zulkifli berharap pemerintah mengambil langkah konkret untuk menindak kelompok radikal dan terorisme, termasuk penganut paham keagamaan radikal, serta para pendukung keras Papua merdeka.

Dalam surat terbukanya, Zulkifli menyampaikan salam dan doa untuk para pemimpin negara, kemudian langsung menyoroti dua kasus yang menjadi perhatian utama BMI di Sulawesi Selatan.

“Izin saya Muhammad Zulkifli Ketua Umum Brigade Muslim Indonesia untuk menyampaikan kepada bapak presiden bahwa baru-baru ini di Sulsel ada dua kasus yang menjadi perhatian kami, di mana keduanya merupakan tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang bertujuan merongrong kedaulatan negara,” bunyi penggalan surat tersebut.

Kasus pertama yang disorot adalah penyebaran propaganda ISIS, yang menurut BMI bertujuan untuk mengubah Indonesia menjadi negara Islam dengan paham Daulah. Kasus kedua adalah pengibaran Bendera Bintang Kejora yang disertai teriakan “Papua Merdeka” oleh kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua.

“Menyikapi kondisi di atas maka demi keutuhan dan kedaulatan negara tentunya kami meminta kepada bapak Presiden dan seluruh jajaran agar kedua masalah di atas mendapatkan bentuk atensi dan penindakan yang sama,” tegas BMI dalam suratnya pada Rabu (28/5/2025).

Zulkifli menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi kelompok yang berusaha merongrong keutuhan negara. Ia meminta Presiden Prabowo untuk bertindak tanpa pandang bulu, demi menghindari stigma bahwa negara pilih kasih dalam penegakan hukum terhadap potensi ancaman yang sama-sama mampu merusak keutuhan NKRI di kemudian hari.

“Tentunya kami tidak ingin masyarakat menganggap bahwa bapak Prabowo Subianto adalah presiden yang lemah yang tidak mampu menjaga keutuhan negara sehingga kami meminta bapak presiden untuk segera memerintahkan jajarannya agar menangkap seluruh pelaku perongrong negara yang sengaja mengibarkan Bendera Bintang Kejora sambil meneriakkan seruan revolusi untuk Papua Merdeka,” pungkas Zulkifli, menuntut tindakan cepat dan tegas dari pemerintah.*

Artikel Ketum BMI Desak Presiden Prabowo Tindak Tegas Pengibar Bendera Bintang Kejora pertama kali tampil pada Parade.id.

Zul menyampaikan itu untuk mengingatkan kepada pihak tertentu yang selama ini terkesan membela segala tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, atau yang disebutnya sebagai KKB OPM kepada masyarakat setempat.

“Pengikut OPM disiksa, kalian teriak HAM. Wahai anak Indonesia, wahai para aktivis HAM, di mana suara kalian saat mereka menyiksa dan membunuh saudaramu?” tanya Zul.

“Kami tentu saja sepakat dengan penegakan HAM di mana pun, termasuk Papua tetapi bukan berarti kita harus tebang pilih terhadap persoalan HAM yang ada di Papua, termasuk tindakan melanggar HAM yang dilakukan oleh para kelompok KKB OPM kepada saudara-saudara kita di Papua sana,” Zul melanjutkan.

Zul protes dengan pihak atau aktivis tertentu itu. “Kami protes keras kepada para manusia-manusia yang tidak memiliki nurani yang selalu mengatasnamakan dirinya pejuang HAM,” protesnya.

“Saat kelompok KKB terbunuh atau teraniaya kalian teriak HAM. Sekarang, kami ingin tanya di mana suara kalian saat saudara-saudara kami penduduk Papua dan pendatang disiksa dengan cara sadis? Di mana suara kalian, wahai manusia berhati iblis?!” Zul melanjutkan dengan tanya.

Zul menilai, suara HAM soal di atas tidak adil, terlebih jika menyinggung Defianus Kogoya.

BMI tidak ingin ketidakadilan ini terus berjalan hanya karena alasan HAM atau tekanan negara luar atau seakan hanya kelompok OPM yang dianggap manusia—karena dinilai sedang berjuang untuk lepas dari NKRI.

“Kami ingin NKRI tetap utuh. Dan kami ingin Indonesia bersih dari para perongrong negara. Kami minta kiranya pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi untuk mendengarkan tuntutan kami,” pinta Zul.

Tuntutan itu antara lain: Mendukung TNI/Polri dalam memberantas separatis/KKB di Papua dan meminta kepada pemerintah untuk segera mengerahkan pasukan terbaik untuk membumihanguskan seluruh kelompok OPM dan pengikutnya di tanah Papua;

Mengusut dan menindak secara tegas segala bentuk pelanggaran HAM tanpa tebang pilih; Tangkap semua anggota KKB OPM hidup atau mati;

Tangkap kembali Delfianus Kagoya, Anggota KKB dan lakukan proses hukum sesuai aturan berlaku; Meminta kepada seluruh jaksa dan hakim untuk memberi tuntutan dan vonis hukuman seberat mungkin kepada seluruh Anggota KKB yang menjalani proses hukum; Dukung Otsus;

Cabut beasiswa seluruh  mahasiswa(i) dan pulangkan semua mahasiswa(i) yang terindikasi sebagai pendukung gerakan OPM;

Tutup semua Asrama Papua yang terindikasi sebagai tempat melakukan doktrinasi kepada mahasiswa untuk mendukung Gerakan Papua Merdeka. Soal ini, BMI melihat karena banyak mahasiswa Papua terprovokasi menyuarakan penegakan HAM pasca viralnya penganganianyaan yang dialami oleh Anggota KKB OPM Delfianus Kogoya.

“Menurut kami sah-sah saja adek-adek berteriak soal HAM tetapi harusnya adek-adek ini adil dan tetap meminta supaya negara melakukan proses hukum kepada Delfianus Kogoya. Mereka harus  ingat orang itu adalah anggota KKB yang terlibat berbagai tindak kekerasan di sana dan pantas untuk diberi hukuman yang seberat mungkin melalui proses hukum,” papar Zul.

Untuk hal-hal di atas, Negara diminta Zul tidak perlu takut dengan aksi teror mereka. Mereka, kata Zul, wajib diperangi karena kita wajib menjaga keutuhan NKRI.

Lain hal, BMI melayangkan protes keras kepada aparat kepolisian Papua. BMI protes karena aparat kepolisian membebaskan pengikut OPM yang dimaksud Zul.

“Kami ingin penjelasan, apakah karena polisi di Papua ini takut atau apa. Kalau takut, maka itu Kapolda Papua mending diganti saja,” tandas Zul.

(Rob/parade.id)

Artikel Jangan Tebang Pilih soal HAM di Papua pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ya Alloh, semoga Engkau memberikan tempat terbaik disisiMu untuk ke enam Putera2 Bangsa Terbaik dan Engkau lindungi semua hambaMu yg telah mendedikasikan dirinya untuk memperjuangkan Kebebasan & Kemanusiaan,” doa Susi, Ahad (16/4/2023).

Selain enam anggota TNI yang gugur, dikabarkan juga ada yang disandera. Bahkan kabarnya puluhan orang belum diketahui keberadaannya. Susi berharap, ada yang menggerakkan hati agar sandera tersebut dibebaskan, tak terkecuali captain Philip Marthens.

“Sudah cukup casualties yg terjadi. Bebaskan semua Sandera demi kemanusiaan,” harapannya.

Informasi yang diperoleh, kelompok diduga KTSP menyerang Tim Badak 1, Badak 3, Candraca 2, dan Candraca 11 Pos Mugi saat pembersihan daerah di Mugi-Mam Kompleks sekitar Pukul 16.30 WIT. Akibat penyerangan itu enam orang meninggal dunia, sembilan orang diduga ditangkap KTSP, dan 21 orang belum diketahui nasibnya.

Dalam laporan yang ditujukan kepada Pangdivif 1 Kostrad, tim gabungan terpencar sehingga menyelamatkan diri menuju ketinggian Cakra 1. Adapun jumlah kerugian belum dipastikan karena komunikasi dengan tim masih terputus.

Lewat laporan itu juga tercatat informasi sembilan orang yang ditawan KTSP didapatkan dari HT Channel KTSP di Pos Mugi dengan pernyataan, “Ini sembilan orang temanmu mau diambil atau tidak?” Pernyataan ini pun masih dalam penyelidikan.

Tactical Floor Game (TFG) dilaksanakan Dankolakopsrem 172, Dansatgas 321 dan Satgas gabungan Kopassus dalam rangka evakuasi dan pengiriman bantuan pasukan pada pukul 19.00 WIT.

(Rob/parade.id)

Artikel Susi Pudjiastuti Berduka atas Gugurnya Anggota TNI di Papua oleh KTSP pertama kali tampil pada Parade.id.

Sementara itu, dilaporkan sembilan orang ditangkap dan puluhan lainnya belum diketahui keberadaannya.

Mengetahui berita tersebut, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyo menagih janji pemerintah untuk menghadirkan kedamaian di Papua.

“Negara harus bertanggung jawab. Ini bukan kali pertama kita mendengar baik warga sipil, aparat keamanan hingga WNA menjadi korban KTSP. Tetapi seolah kita abai terhadap kondisi di Papua. Mana janji yang diberikan Pemerintah untuk menghadirkan kedamaian?” tagih AHY, Ahad (16/4/2023).

Menurut AHY, penyelesaian persoalan di Papua harus dengan tangan dingin. Pendekatan keamanan pun harus dijalankan dengan efektif. Tapi, kata dia, kunci hadirnya kedamaian adalah melalui pendekatan keadilan dan kesejahteraan.

“Pendekatan yg juga harus dilakukan di seluruh tanah air,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

AHY mengajak kita mendukung TNI/Polri untuk melakukan pencarian terhadap prajurit yang hilang, karena hal itu bukan sesuatu yang mudah—mengingat medan Papua yang sulit dan cuaca yang ekstrim. Ia juga mengajak kita mendoakan anggota TNI yang menjadi korban diterima di sisi Tuhan.

“Ini bulan suci Ramadhan, semoga mati syahid. Al Fatihah.”

(Rob/parade.id)

Artikel Lagi! Anggota TNI Gugur di Papua, AHY Tagih Janji Ini ke Pemerintah pertama kali tampil pada Parade.id.

Melalui Ketua Harian BMI, Muh Hanif Aji Muslim, mengingatkan bahwa rencana aksi yang nanti akn dilakukan boleh jadi rawan memicu kemarahan masyarakat Makassar dan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa.

“Menyikapi rencana aksi anak Papua di Makasar yang dinilai mendukung gerakan teroris Papua Merdeka, kami harap adik-adik mahasiswa Papua jangan lagi terprovokasi ajakan kelompok pendukung teroris Papua Merdeka yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Papua di Kota Study Makassar, untuk melakukan aksi, yang justru dapat memicu konflik dengan anak-anak Makasar,” Hanif mengingatkan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/4/2023).

Hanif mengingat kembali dengan tegas, bahwa BMI memiliki sikap sama, di mana tidak akan memberi ruangan sedikit pun kepada aksi-aksi seperti yang dimaksud.

Kendati begitu, bagi BMI, mahasiswa Papua tetaplah saudara yang harus dihormati.

“Tapi, jika mereka tidak bisa menghormati kami, maka kami akan mengambil langkah dengan cara kami sendiri agar mereka bisa lebih menghargai kami,” kembali ia mengingatkan.

Kepada aparat keamanan, BMI berharap dapat memahami kondisi ini sehingga dapat memastikan mahasiswa Papua tetap berada di asrama dan tidak  melakukan aksi di jalanan.

(Verry/parade.id)

Artikel BMI Menyikapi Rencana Aksi Forum Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Papua di Makassar pertama kali tampil pada Parade.id.

Suara dalam rekaman itu mengaku sebagai sebagai juru bicara (jubir) Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) Sebby Sambom.

Namun, menurut Ketua Brigade Muslim Indonesia (BMI), M Zulkifli, OAP mengindahkan ajakan itu. Terbuktii, tanggal 16 Januari 2023, kondisi Kota Jayapura dan Wamena tetap kondusif.

“Masyarakat di tanah Papua mengindahkan propaganda yang dikeluarkan Jubir OPM itu pasca penangkapan Gubernur Papua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saya pikir masyarakat di tanah Papua paham mana wilayah penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi dan mana kepentingan politik Sebby Sambo,” katanya, belum lama ini.

Menurut dia, apa yang disampaikan oleh Jubir OPM itu, provokasi yang sudah barang tentu membuat ketersinggungan bagi masyarakat di Papua yang ingin hidup damai. Ia menekankan bahwa propaganda dalam bentuk provokasi membakar kota-kota di Papua justru agenda kepentingan politik Jubir OPM itu sendiri.

“Kan jelas di voice notes WA itu, dia (Sebby) menyebut apabila tidak terjadi pembakaran dia kembali menyebutkan mereka OAP adalah pengecut. Ini provokasi. Saya menilai bahwa statemen Sebby Sambo itu mempertegas bahwa kelompok teroris Papua Merdeka itu anti NKRI tetetapi Sebby dan Kelompoknya di sisi lainnya tidak anti Lukas Enembe,” ungkapnya.

“Ini kan jelas, ada ketegasan kelompok Sebby sebagai Jubir TPNPB OPM itu pro Lukas Enembe. Akan timbul kecurigaan bahwa seakan-akan Sebby dan Lukas punya hubungan spesial, dan kami khawatir jangan sampai dana triliunan yang dikucurkan pemerintah jutru digunakan untuk membantu gerakan teroris OPM,” ia melanjutkan.

Ia berharap aparat penegak hukum perlu lebih dalam untuk mengetahui hubungan keduanya. “Aparat TNI-Polri sebagai penjaga NKRI untuk menggali hubungan Sebby dan Lukas Enembe. Ada kekhawatiran kami jangan sampai banyak dana otonomi khusus (otsus) yang dikucurkan untuk mendukung gerakan teroris Papua merdeka,” harapnya.

(Verry/parade.id)

Artikel OAP Mengindahkan Ajakan Jubir OPM pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jika yang dikatakan prof mahfud ini benar, dalam dunia intelijen penegakan hukum ini adalah fungsi informant handling yg siapapun bisa digalang termasuk tukang katering, kini langkah selanjutnya adalah melindungi keamanan informan tersebut &keluarganya,” Yudi mengingatkan, Ahad (15/1/2023), lewat akun Twitter-nya @yudiharahap46.

Yudi menceritakan bahwa menggalang informan untuk mau memberikan informasi tak mudah. Butuh usaha keras penyidik membangun kedekatan (rapport) sebab dia berada di sirkel terdekat yang infonya tentu A1 (akurat dan terpercaya), sebab orang luar tidak akan tahu apa yang terjadi di dalam kecuali diberitahu “orang dalam”.

Pun kata dia termasuk mem-profiling orang yang bisa digalang tidak mudah. Penyidik tak kenal orang itu sebelumnya, kata Yudi  pasti ada terbersit pikiran ‘jangan jangan nanti dia berkhianat dan kasih tahu dia didekati musuh’.

” Makanya nanti bisa backfire dan bisa dijebak dengan informasi palsu yg berbahaya bagi penyidik. Tentu tukang katering unggul dalam informasi, paham berapa orang yg dilayani makannya termasuk situasi disitu&orang pun tak menduga dia jadi informan,sebab tugasnya hanya sediain makan, Tapi sekali lagi, penyidik dianggap sukses bukan hanya nangkap TO tapi juga selamatin informan,” katanya.

Dikutip detik.com, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan salah satu strategi aparat untuk memastikan kelancaran proses penangkapan Lukas Enembe, salah satunya dengan mengecek ke katering langganan Lukas Enembe.

“Dulu ditakut-takuti, kalau ditangkap katanya seluruh rakyat Papua turun,” kata Mahfud Md di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur.

Mahfud lalu menjelaskan aparat mengamati jumlah massa pendukung Lukas Enembe yang menolak penangkapan. Massa itu berada di sekitar kediaman Lukas Enembe.

“Iya hari pertama sekitar 2.000, 3.000 orang (yang turun mendukung Lukas Enembe). Empat hari kemudian tinggal seribu, terus sampai akhirnya turun jadi 60 orang,” jelas Mahfud.

Lantas, dari mana aparat tahu jumlah pendukung Lukas Enembe yang berada di sekitar kediamannya menurun? Di sini peran kateringan muncul, berdasarkan catatan diketahui jumlah pendukung Lukas Enembe berjaga di kediaman Enembe.

“Pak Mahfud kok tahu? Itu (Lukas Enembe, red) pesan katering, yang makan ada catatannya. Kita kenal tukang kateringnya, hari ini pesan berapa, baru ketika sedang kecil (pesanannya) ambil (petugas KPK menangkap Lukas Enembe),” terang Mahfud.

(Rob/parade.id)

Artikel Mantan Penyidik KPK Ingatkan Keselamatan Informan dalam Penangkapan Lukas Enembe pertama kali tampil pada Parade.id.

“Alhamdulillah, hari ini, Sabtu, atas izin Allah subhana wa taala, adik-adik BMI kembali melakukan giat bela negara dalam rangka mengantisipasi giat para pendukung perongrong negara (kelompok pendukung  gerakan Papua merdeka) yang kemungkinan mencemari hari HAM di Makassar yang atuh pada hari ini (Sabtu, red),” kata Ketum BMI Muhammad Zulkifli, kepada media.

Zul, sapaan akrabnya menjelaskan, bahwa ini adalah giat kedua di bulan Desember, di mana BMI bersyukur juga telah berhasil bekerja sama dengan aparat–sehingga seluruh jalan-alan di Makasar bersih dari giat-giat para pendukung OPM yang akan merayakan hari kemerdekaan Papua di Makassar pada tanggal 1 Desember 2022.

Atas hal itu, BMI berharap saudara-saudara kita dari Papua tidak tertipu dengan ulah oknum-oknum yang selalu menghasut saudara-saudara kita anak Papua yang berada di kota studi di mana pun berada, termasuk di Makassar.

“Kita ingin saudara-saudaraku, anak Papua bisa lebih fokus untuk belajar dan mencari pengalaman terbaik di Makassar, untuk kemudian membangun Papua menjadi lebih baik,” harapnya.

(Verry/parade.id)

Artikel BMI Pastikan Tidak Ada Gerakan Papua Merdeka di Hari HAM Internasional pertama kali tampil pada Parade.id.