“Konsolidasi Nasional Mahasiswa dan Masyarakat Sipil di Aula Nurcholis Madjid, Universitas Paramadina menindaklanjuti tuntutan Aksi 20 Oktober kemarin dan respons pemerintah terhadap kajian evaluasi 9 tahun Jokowi,” kata Sekjen SEMA Paramadina Afiq Naufal, kepada media, kemarin.

“Sejak pergolakan dan perjuangan mahasiswa di jalan sudah 9 tahun lebih, namun seluruh aksi massa yang dikerahkan tidak ada satu pun yang pernah secara serius kekuasaan Jokowi tanggapi. Bahkan kerap kali jauh dari apa yang semestinya menjadi hak demokrasi dan hak asasi bagi rakyat Indonesia,” ia melanjutkan.

Dalam konsolidasi  nasional itu, semua elemen masyarakat sipil dan mahasiswa disebukan olehnya sudah sampai kepada titik puncak kemarahan terhadap kekuasaan.

“Bagi peserta konsol, sudah 9 tahun Jokowi berkuasa dan sudah 9 tahun demokrasi kita dikebiri. Hingga menjelmalah politik dinasti yang kita lawan ketika reformasi. Hari ini politik dinasti ada di depan mata kita,” paparnya.

“Jokowi tidak henti-hentinya menggunakan kekuasannya untuk melancarkan kepentingannya. Tangan besinya merusak tatanan negara kita sebagai negara hukum, seolah ini negara kekuasaan bagi Jokowi,” ia melanjutkan.

“Mulai dari Omnibus Law, Perppu Cipta Kerja, hingga penghancuran legitimasi dan integritas MK untuk meloloskan anaknya dan masih banyak lagi perusakan integritas lembaga demokrasi kita,” katanya lagi.

Mahasiswa dan masyarakat sipil menurut dia, sudah tidak percaya, masyarakat sipil sudah geram dan cukup sudah masyarakat sipil sangat yakin Jokowi akan tetap melanggengkan kekuasaanya dalam kontestasi elit nanti—lewat anaknya dengan instrumen kekuasaan yang dimiliki.

“Konsolidasi Nasional tersebut sudah tidak ada keraguan dan maaf lagi, kini puncaknya, dan sudah saatnya aksi masyarakat sipil untuk segera Turunkan Jokowi. Seluruh elemen konsolidasi tersebut sepakat untuk #turunkanjokowi,” ia menegaskan.

“Sampai puncaknya Diktator Jokowi masih haus akan kekuasaan dan mendorong putranya menjadi calon yang berkontestasi di Pilpres dengan cara yang sangat menyedihkan bagi demokrasi kita,” imbuhnya.

(Verry/parade.id)

Artikel Konsolidasi Nasional Mahasiswa dan Masyarakat Sipil di Universitas Paramadina: Siap Aksi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mulai legislatif yang didominasi partai Jokowi dan partai pengusungnya  mereduksi asas check and balance,” kata dia.

“DPR tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai pengawas dari eksekutif, malah melegitimasi seluruh hajat dari eksekutif. Terbukti dari beberapa undang-undang yang kontroversial ataupun anggaran yang diajukan eksekutif dengan mulus diloloskan oleh DPR tanpa menjalankan fungsi pengawasannya,” paparnya.

Mega proyek yang dibangun prokapital pun kata dia tanpa mempertimbangkan kajian akademis secara kompeherensif ataupun pelembagaan audit seperti IKN, PSN, dan lain-lain—dijalankan dengan sangat sporadis.

“Bahkan seringkali mengorbankan hak asasi rakyat kecil demi oligarki. Paling dekat kita lihat Ketua MK Anwar Usman, ipar Jokowi atau paman dari Gibran, memuluskan jalur sutra politik dinasti. Memuluskan kembalinya kematian demokrasi melalui nepotisme,” katanya.

Padahal dengan sangat jelas konstitusi kita mengecam hal tersebut. Hukum mengenai praktik nepotisme sendiri telah diatur dalam UUD RI UUD RI No 28 Tahun 1999 Pasal 1 angka 5, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam pasal tersebut juga memuat pengertian dari nepotisme.

Menurut UUD RI No. 28 Tahun 1999 Pasal 1 angka 5, nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Bahkan menurut Pasal 22 UU No. 28 Tahun 1999, penyelenggara yang terbukti melakukan praktik nepotisme, akan dikenai konsekuensi hukum.

Selain itu, seluruh pakar hukum ketaranegaraan sengan tegas nenyatakan apa yang dilakukan MK adalah penyelundupan hukum dan pengkebirian pelembagaan yudikatif kita.

“Tugas legislatif sebagai positive legislator atau open legal policy, diambil alih oleh Ipar Jokowi untuk memuluskan putra mahkota dinasti keji Gibran. Hal tersebut kenudian memicu akan terjadinya sengketa pemilu dengan dalil hukum konstitusi,” katanya.

Jadi, kata dia, tidak ada narasi yang dapat membenarkan apa yang dilakukan Jokowi dan kroninya.

“Dinasti tersebut telah membunuh habis demokrasi, sehingga saya mengingatkan kembali dan menuntut keras turunkan Ketua MK, Jokowi dan kroninya. Saya mengajak seluruh mahasiswa Indonesia dan masyarakat luas untuk kembali melawan agar demokrasi dapat kita tegakkan kembali,” serunya.

(Verry/parade.id)

Artikel Sejak Awal Pemerintahan Jokowi Memiliki Gejala Menjerumuskan Demokrasi dalam Kehancuran pertama kali tampil pada Parade.id.

“Menuju akhir masa jabatan periode, Pak Jokowi semestinya sadar diri akan dosa-dosanya yang tiada hentinya disuarakan mahasiswa. Seharusnya ia mulai fokus bertobat dan menyelesaikan masa periodenya dengan menyiapkan warisan selanjutnya,” katanya.

“Bukan malah terlibat secara praktis yang tidak ada gunanya bagi masyarakat—cawe-cawe ke calon-calon yang hadir namanya dalam survei untuk melanggengkan kekuasaanya,” sambungannya.

Minimal kata dia Jokowi sadar karena telah merusak banyak hal—bayar tuntas janji-janji pemilu sebelumnya.

“Mulai dari janji tuntaskan pelanggaran HAM, kebebasan ekspresi seluas-luasnya, setop utang luar negeri, swasembada pangan, revolusi mental, tidak akan menaikkan BBM, tidak impor garam, bahkan menghindari politik dinasti semuanya tidak ada yang tertepati, dan masih banyak lagi janji yang semuanya hanya dusta,” ungkapnya.

Hingga saat ini malah nyatanya di bawah kepemimpinan Jokowi tidak ada titik terang janji-janji akan ditebus, malah beberapa yang telah dikhianati.

“Belum lagi maraknya produk hukum bermasalah yang karakternya secara formil memakai tangan kekuasaan otoriter dan pro oligarki. Utang negara yang terus melambung tinggi bahkan tercatat terakhir menyentuh di atas 7000 triliun,” ungkapnya lagui.

Ia menyinggung Ibu Kota Negara (IKN) yang menurutnya masih nol besar dari kenyataannya.

“Warisan IKN investasinya hingga kini masih nol besar. Menteri-menterinya di akhir masa jabatan seperti ini bisa-bisanya menjadi tersangka korupsi. Dan mahasiswa yang bersuara kritis pun tidak ubahnya terus dikriminalisasi. Jokowi semestinya fokus menyelesaikan ini,” pintanya.

Jokowi, kata dia, sudah sewajibnya sadar dosa-dosa besarnya itu segera ditebus terlebih dahulu dibanding menuruti kepentingannya. Satu-satunya cara untuk menebus itu adalah dengan diadili dalam sidang pengadilan rakyat.

“Kalau nyatanya masih sibuk mengurus kepentingan politik praktisnya mahasiswa akan siap turunkan paksa Jokowi dari jabatannya. Bagaimanapun caranya. Sebab ini soal masa depan generasi kami,” katanya.

“Dengan dia turun endorse sana-sini atau cawe-cawe malah membuat masyarakat kian gerah dan berujung skandal penggunaan fasilitas negara milik rakyat dan instrumen kekuasaan seperti hukum dieksploiasi untuk kepentingan kekuasaannya semata. Melanggengkan kepetingan keluarganya semata,” katanya lagi.

(Verry/parade.id)

Artikel Mahasiswa Paramadina Siap Menurunkan Jokowi dengan Paksa Sebagai Presiden RI pertama kali tampil pada Parade.id.