“Partai politik yang sudah mendapat mandat rakyat melalui orang-orangnya tidak selayaknya dikelola sebagai milik pribadi. Bagaimana berharap kepada partai politik kalau jualannya romantisme yang tidak rasional sambil mengabaikan tangga-tangga metodologi menuju kemajuan bangsa,” kata dia, belum lama ini.

Parpol pun menurut dia atas hal itu telah dikubur dalam brankas oligarki kepentingan uang dan kekuasaan.

“Pengen mendengar pidato ketua umum partai politik satu saja yang bermutu yang mengandung makna dan pengertian yang dalam tentang jalan-jalan kemajuan bagi bangsa kita tak kita temukan lagi semua hanya basa-basi hitung kursi dan tiket basi untuk koalisi,” tertulis demikian di akun Twitter-nua.

Menurut Fahri, susah kalau parpol telah berhenti menjadi dapur pemikiran yang mengelaborasi gagasan-gagasan besar untuk keluar dari jebakan transisi. Akhirnya kita hanya menonton pertunjukan Ketoprak Humor untuk menghibur diri sendiri yang sedang patah hati.

“Kalau partai politik sudah mendapatkan kepercayaan rakyat melalui pemilu artinya sebagian sahamnya sudah dibeli oleh publik dan oleh sebab itu dia harus tunduk kepada metode pengelolaan yg terbuka dan tidak bisa lagi dikelola secara tertutup untuk keluarga dan kelompok sendiri.”

“Jadi Sekali lagi saya membicarakan sistem politik dan kepartaian kita serta efek buruknya bagi munculnya partai politik yang semakin hari menjelma menjadi beban sistem kita itu sendiri. Tentu kita sedang mencari waktu dan saat yang tepat untuk memperbaikinya melalui pemilu 2024.”

Ini, kata dia, tentu adalah debat besar bagi para pimpinan parpol–harus ada yang berani menyelenggarakan perdebatan di antara mereka. Apakah mereka punya jalan keluar untuk situasi yang rumit ini. Atau jangan-jangan kata Fahri, mereka tidak menganggap ada masalah dan menganggap semuanya baik-baik saja. Ia kemudian menyinggung sistem parlementer.

“Bagusnya sistem parlementer adalah karena ketua umum partai adalah calon pemimpin nasional. Apabila partainya menang dan sukses membangun koalisi besar maka dia otomatis akan menjadi perdana menteri memimpin kabinet untuk periode yang akan datang. Tapi sistem kita presidensial!”

Dalam sistem parlementer ketua umum berdebat untuk mencari suara rakyat dan kalau dia menang dia langsung memimpin rakyat. Dalam sistem presidensial seperti kita ketua umum biasanya tak tampak, mereka hanyalah koki yang meracik kader terbaik untuk diajukan ke ruang perdebatan publik.

“Sekarang bagaimana mengadu jago2 partai politik dalam sistem presidensialisme yang akan bertarung di ruang legislatif dan di ruang eksekutif. Caranya adalah menyiapkan ruang perdebatan bagi mereka di kampus2, di kota2 dan di setiap tempat di ruang publik daerah pemilihan mereka.”

Ia pun mengajak untuk mendorong KPU RI untuk menyelenggarakan perdebatan yang terbuka dan mengurangi kompetisi non-ide dan non-gagasan, seperti yang selama ini terjadi, yaitu perang atribut, bantuan sosial serta ‘Serangan Fajar’ yang sangat tidak mendidik bagi publik, dan juga demokrasi kita yang masih muda.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Parpol Sering Gaungkan Persatuan tapi Menyingkirkan Orang Beda Pendapat adalah Keanehan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mski tdk disbut PrUUan, ptsn JR bs jd inovasi baru. Kalo kabul, JR AD prpol lain jg bs,” katanya, Jumat (1/10/2021).

Tapi, kata dia, perlu diingat juga bahwa tegaknya hukum dan keadilan harus seiring dengan tegaknya etika bernegara.

“Meski UU tdk explisit larang advkt jd ketum prpol, tp etika kpantasan sulit trima, aplgi mau prsoalkn AD Prpol orang lain. Mski hkm slalu msti trtulis, kpntasan&baik-buruk bs cukup dg sense of ethics,” demikian tertulis di akun Twitter-nya.

Parpol pun menurut dia juga lembaga negara dalam arti luas, status dan perannya ada di UUD. Apalagi, lanjutnya,  kalau jadi dibiayai  APBN, pastu jadi objek pemeriksaan BPK.

“Mk AD prpol sbg implementing regulation kwenangan ngatur atas delegasi UU, tdk boleh langgar UU. Pngdlan hrs bs nilai hal ini, tntu trgntung hakimnya.”

Lembaga negara dalam arti luas itu menurutnya bisa juga disebut lembaga publik yang sangat pentinh sehingga hatus diatur dalam UUD 1945.

“Maka status prpol skrg bukan lagi cuma bdn hkm privat yg biasa dipahami, tp jg bdn hkm publik dg tgjawab politik kenegaraan. Wewenangnya utk ngatur materi AD jg ditntukan UU,” kata mantan Wantimpres itu.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Parpol adalah Pilar Utama dan Saluran Rakyat pertama kali tampil pada Parade.id.

“parpol harus bikin pengakuan bahwa parpol sedang banyak masalah. Menghindar dari korupsi, KKN, oligarki, dan praktik jual beli jabatan gak sanggup bagaimana mau bilang baik2 aja? #DemokratisasiParpol,” katanya, Ahad (26/9/2021).

Pun, kata dia, kader parpol-parpol yang sudah dapat jabatan dari rakyat dan kadernya juga menyimpang dan pimpinanya nyeleweng harus juga rendah hati untuk menerima konsep demokratisasi parpol sebagai cara memperbaiki partai di negeri ini.

“jangan kayak gak punya salah gitu dong,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Fahri juga menyebut bahwa parpol sedang terkunci dalam masalah besar. Harus ada keberanian untuk keluar bersama-sama, kata dia.

Dan menurutnya, ini bukan soal menang-menangan. Parpol sebagai lembaga pemikiran yang menampung aspirasi publik harus mengidentifikasi masalahnya secara tepat, karena salah, baca salah solusi.

“Kalau kita tanya partai politik di Indonesia sekarang, ‘BAGAIMANA KALIAN CARI UANG?’ Jawabannya cukup bingung karena akan ada di antara uang pribadi, korupsi dan uang yg berasal dari sumber yg tidak bisa dijelaskan. Sampai kapan ini dibiarkan?  #DemokratisasiParpol jawabannya!”

Menurut dia, parpol itu adalah suplier utama para pejabat puncak dalam negara, para pengambil keputusan inti mulai presiden sampai kepala desa. Kalau parpol gagal, maka negara kata dia bisa gagal.

Dan ini masalah serius. Maka, lanjut mantan Wakil Ketua DPR ini, kita harus memperbaiki tradisi partai politik, karena ia jantung negara.

“Selain persoalan internal parpol yg terkait #DemokratisasiParpol UU partai politik juga melakukan kesalahan termasuk membiarkan dominasi pemerintah untuk mengatur parpol. Kalau sekarang eksekutif melakukan intervensi itu karena UU yg dibikin parpol di @DPR_RI memberi jalan.”

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Fahri Sebut Ini, Kalau Ada yang Menganggap Parpol Baik-baik Saja pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pagi2 (Rabu. red) sudah ada yang tanya, apakah Parpol yang berjuang lewat DPR menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis atau khilafah bisa dipidana? TIDAK, jawabku. Bisa dibubarkan? BISA, kuasa membubarkan Parpol itu ada di MK. Apakah MK punya keberanian? Hanya Tuhan yang tau. Liberte!” demikian katanya, di akun Twittter pribadinya.

Persoaln di atas menurut dia jangan dianggap biasa. Pasalnya, usaha untuk itu sedang diperjuangkan di parlemen.

Waspadalah. Ancaman kita kini kian berat, tidak hanya Covid-19 tapi juga kekuatan politik bawah tanah yang mendompleng isu Covid hendak mengubah Pancasila menjadi Ekasila. Upaya ini terjadi di parlemen, lewat jalur legal formal. Masih anggap enteng tentang ini? Rakyat Monitor!”

Kemungkinan Benny menyindir RUU HIP yang belakangan ini menjadi pembicaraan hangat di banyak kalangan. Hampir semua daerah pun merespon RUU HIP ini.

Pun dengan ormas Islam, yang tampak kencang sekali menolak RUU HIP.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Benny: Parpol yang Ingin Ganti Pancasila Bisa Dibubarkan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ketiga parpol yang sudah mengajukan tersebut, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Partai Gerindra,” kata Pelaksana tugas Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus Harso Widodo di Kudus, Selasa.

Terkait pencairan dana bantuan partai politik, kata dia, pada Senin (29/6) sudah digelar pertemuan dengan menghadirkan calon partai politik penerima bantuan.

Setelah proposal masuk, kata dia, tim verifikasi proposal akan meneliti berkasnya terlebih dahulu.

“Jika berkas sudah benar dan final, baru diajukan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus untuk pencairan,” ujarnya.

Kemudian, kata dia, akan dilanjutkan dengan penyerahan dana bantuan keuangan secara simbolis dan lanjut bimbingan teknis.

Ia berharap 8 Juli 2020 sudah semua parpol mengajukan proposal kegiatan untuk pencairan dana bantuan, kemudian akhir Juli 2020 bisa dilakukan penyerahan bantuan yang akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ).

Adapun besarnya anggaran yang disiapkan sebesar Rp1,2 miliar untuk diberikan kepada 10 parpol peraih kursi di DPRD Kudus.

Nilai bantuan keuangan untuk masing-masing parpol, berdasarkan jumlah perolehan suara dengan nilai bantuan per suara sebesar Rp2.550.

Adapun 10 parpol yang memiliki kursi di DPRD Kudus, yakni Partai Golkar, PPP, Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN.

Parpol yang mendapatkan banpol terbesar, yakni PDI Perjuangan karena pada Pemilu Legislatif 2019 mendapatkan kursi sebanyak delapan kursi dengan nilai bantuan Rp219,47 juta, disusul Partai Kebangkitan Bangsa meraih tujuh kursi dengan nilai bantuan Rp193,18 juta.

Partai politik yang mendapatkan dana bantuan paling sedikit, yakni PPP, Partai Hanura dan Partai Demokrat yang masing-masing mendapatkan dua kursi.

Adapun nilai bantuan masing-masing untuk PPP sebesar Rp73,8 juta, Partai Hanura sebesar Rp70,22 juta, dan Partai Demokrat sebesar Rp51,25 juta.

Sesuai ketentuan, dana bantuan politik hanya terbatas digunakan untuk kesekretariatan sekitar 40 persen dan pendidikan politik sekitar 60 persen.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Tiga Parpol di Kudus Mengajukan Pencairan Dana Bantuan Keuangan pertama kali tampil pada Parade.id.