“Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh,” Anies menyampaikan, lewat akun YouTube-nya, Jumat (30/8/2024).

Anies mengatakan hal itu diharapkan tidak akan lama lagi.

“Semoga tidak terlalu lama lagi. Kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret, untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini, makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat. Politik yang lebih mengedepankan policy (kebijakan), gagasan,” kata Anies.

Anies sepertinya lebih memilih jalan membuat partai baru ketimbang masuk atau bergabung dengan partai yang sudah ada.

“Kemudian ada usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Kalau masuk partai, pertanyaannya: ‘Partai mana yang sekarang tidak tersandera kekuasaan?’” tanya Anies.

“Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi, ini adalah sebuah kenyataan, nih,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Anies bikin Partai, Alasannya Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Tata kelola keuangan parpol harus dikuatkan, tidak hanya lagi bergantung figur Ketua Umum dan pemodal. Ketika parpol hanya bergantung pada Ketum untuk membiayai semua operasional parpol yang ada, semua pengambilan keputusan parpol hanya berdasarkan Ketua Umum,” ujar Fadil, Kamis (18/5/2023), dalam webinar 25 tahun reformasi yang digelar Gerakan Bersama Indonesia.

Menurut Fadli, jika keuangan parpol dikelola secara transparan dan akuntabel, tidak bergantung pada satu dua individu oligarki, parpol lebih leluasa mengeksplorasi ide, memperdebatkan gagasan untuk menjawab kebutuhan kebangsaan. Sebaliknya otoritas partai terkunci pada satu dua orang saja, bagaimana diskursus mau terbangun.

“Agenda reformasi partai politik, harus dimulai dengan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana keuangan Parpol harus bisa dipantau secara transparan dan akuntabel,” kata dia.

(Rob/parade.id)

Artikel Peneliti Perludem Sebut Parpol adalah Institusi Demokrasi yang Tertinggal untuk Direformasi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Peningkatan elektabilitas dan peningkatan harapan masyarakat kepada Partai Demokrat menunjukkan keberhasilan kepemimpinan AHY selaku ketua umum Partai Demokrat selama dua setengah tahun terakhir ini. Berhasil memimpin Demokrat menghadapi begal partai sekelas orang dekat Istana, berhasil memimpin Demokrat membantu rakyat yang sedang kesusahan akibat pandemi, dan berhasil memimpin Demokrat menyuarakan harapan dan aspirasi rakyat banyak yang selama ini diabaikan pemerintah,” kata dia, belum lama ini dalam keterangan media.

Hasil survei ini kata dia selaras dengan survei-survei sebelumnya dan masukan-masukan para kader Demokrat terima ketika bertatap muka langsung dengan masyarakat.

“Banyak yang menginginkan perubahan dan berharap Demokrat bisa menjadi salah satu motor pendorong perubahan ini,” ungkapnya.

Kalau bicara mengenai capres-cawapres koalisi perubahan, sikap Demokrat seperti yang disampaikan Ketum AHY, sudah sangat jelas. Demokrat cari yang punya elektabilitas tinggi dan merupakan representasi perubahan.

“Lalu, merupakan konsensus bersama ketiga parpol. Bukan maunya salah satu saja. Jadi, tidak ada yang memaksakan harus si A, atau tidak boleh si B,” katanya.

Hasil survei ini menurut dia tentunya bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan dan bekal untuk Pilpres 2024. Sebab, Demokrat dalam mengusulkan capres dan cawapres di dalam koalisi, akan berpijak pada ukuran-ukuran yang rasional dan realistis.

“Atau, seperti yang disampaikan Ketum AHY, kalau ingin menang, seluruh mitra koalisi harus mengedepankan obyektivitas,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Demokrat Masuk Tiga Besar Survei LSI, Wasekjend: Buah Kepemimpinan AHY pertama kali tampil pada Parade.id.

“Siang ini, bersama dgn 7 pimpinan parpol kami menyampaikan penolakan thdp sistem pemilu proporsional tertutup. Sejak awal @PDemokrat menolak dengan tegas wacana sistem pemilu proporsional tertutup,” AHY mengumumkan, Ahad (8/1/2023).

AHY membeberkan dua alasan mengapa sistem Pemilu proporsional tertutup ditolak oleh Partai Demokrat dan enam partai lainnya. Pertama, kata dia, agar jangan ada hak rakyat yang dirampas.

“Sistem pemilu tertutup membuat rakyat tidak dpt memilih secara langsung wakil2nya. Kita berharap wakil rakyat & pemimpin yg terpilih adl yg benar2 bisa membawa perubahan & perbaikan. Jgn sampai rakyat seperti membeli kucing dlm karung,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Kedua, AHY melanjutkan, agar partai politik juga perlu menjaga semangat para kadernya. “Jangan sampai mereka yang berjuang mendapatkan suara, kemudian rontok semangatnya karena berubah sistem.”

AHY, dan tentu enam partai politik lainnya mendukung Pemilu proporsional terbuka. AHY beralasan, bahwa sistem Pemilu proporsional terbuka tentu memberikan ruang dan peluang yang adil untuk setiap kader.

“Mudah-mudahan perjuangan ini bukan hanya perjuangan Partai Politik, tetapi juga perjuangan seluruh elemen masyarakat Indonesia,” tandasnya.

Jika dilihat dari yang diunggah oleh AHY di akun Twitter-nya, selain dirinya, juga hadir Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Partai PKS Ahmad Syaikhu, Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir dan diwakili oleh Sekjen Johnny G Plate dan Waketum Ahmad Ali. Begitu juga dengan Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono tidak hadir diwakili oleh Waketum Amir Uskara.

(Rob/parade.id)

Artikel Delapan Pimpinan Parpol Tolak Pemilu Proporsional Tertutup pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal itu disampaikan Presiden Partai Buruh-KSPI Said Iqbal setelah mempelajari, membaca, menelaah, dan mengkaji salinan Perppu No 2 tahun 2022 yang beredar di media sosial, dan sudah menyandingkannya dengan UU Cipta Kerja serta UU No. 13 Tahun 2003.

Beberapa pasal yang ditolak oleh buruh, kata Iqbal, pertama adalah pasal tentang upah minimum.

“Di dalam Perppu, upah minimum kab/kota digunakan istilah ‘dapat’ ditetapkan oleh Gubernur. Itu sama dengan UU Cipta Kerja. Bahasa hukum ‘dapat’, berarti bisa ada bisa tidak, tergantung Gubernur. Usulan buruh adalah, redaksinya adalah Gubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kota,” ungkapnya, Selasa (3/1/2023), dalam keterangan tertulis kepada media.

Hal lain, di dalam UU Cipta Kerja, lanjut Iqbal, upah minimum kenaikannya inflansi atau pertumbuhan ekonomi. Di sana kata dia menggunakan bahasa “atau”, dipilih salah satunya.

Sedangkan di UU 13/2003 didasarkan pada survei kebutuhan hidup layak dan turunannya PP 78/2015 menggunakan inflansi dan pertumbuhan ekonomi. Menggunakan kata “dan”, jadi akumulasi dari keduanya.

“Sementara di dalam Perppu berdasarkan variabel inflansi, pertubuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Ini yang ditolak buruh. Sebab dalam hukum ketenagakerjaan tidak pernah dikenal indeks tertentu dalam menentukan upah minimum,” kata dia.

“Kami menduga indeks tertentu seperti di dalam Permenaker 18/2022, menggunakan indeks 0,1 sampa 0,3. Partai buruh menginginkan tidak perlu indeks tertentu,” sambungnya.

Dalam pasal lain yang ditolak Partai Buruh-KSPI di Perppu adalah adanya Pasal 88F yang berbunyi, “Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat (2)”.

Buruh berpendapat, ini seperti memberikan mandat kosong kepada pemerintah sehingga bisa seenaknya mengubah-ubah aturan.

Permasalahan lain terkait dengan pengupahan, Perppu juga menegaskan hilangnya upah minimum sektoral. Ia menyimpulkan, persolan dalam Perppu terkait upah minimum yang ditolak buruh adalah: pertama, UMK bisa diputuskan gubernur bisa juga tidak.

Kedua, formula kenaikan upah minimum berdasarkan inflansi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Buruh menolak menggunakan indeks tertentu.

Ketiga, Pemerintah bisa mengubah formula kenaikan upah minimum, ini juga tidak ditolak buruh. Keempat, upah minimum sektoral dihilangkan.

Catatan kedua yang ditolak buruh menurut dia adalah outsourcing atau alih daya. Di dalam UU Cipta Kerja, Pasal 64, 65, dan 66 dihapus.

Prinsipnya, alih daya diperbolehkan oleh Perppu, sehingga tidak ada bedanya, meski ada ruang dialog. Dalam Perppu disebutkan, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis.

Di sini, Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan dalam Peraturan Pemerintah.

“Akan diatur dalam perturan pemerintah, mana yang boleh mana yang tidak. Makin tidak jelas, karena semakin menegaskan semua pekerjaan bisa di-outsourcing. Ukurannya apa jika diserahkan kepada peraturan pemerintah? Bisa seenak-enaknya, dong?” tanyanya.

Untuk itu, pihaknya meminta sekurang-kuranya outsourcing harus kembali ke UU No 13/2003, dengan ada batasan yang jelas. Hal lain yang menjadi sorotan adalah terkait pesangon.

Dalam Perppu tidak ada perubahan. Buruh meminta kembali pada UU No 13 Tahun 2003. Sementara jika upah di tingkat manager atau direksi dinilai terlalu tinggi, bisa dibuat Batasan 4 PTK.

Keempat, yang sorot adalah tentang PKWT yang di UU Cipta Kerja tidak dibatasi periode kotraknya. Di Perppu tidak ada perubahan, sehingga buruh menolak ini, karena dengan adanya pasal ini kontrak kerja bisa dibuat berulangkali.

Kelima, terkait dengan PHK tidak ada perubahan. Masih sama dengan UU Cipta Kerja. Partai Buruh menolak system mudah rekrut mudah PHK.

Keenam, tenaga kerja asing. Sama persis dengasn UU Cipta Kerja. Partai Buruh menolak dan meminta harus ada izin untuk TKA. Kalau izin belum keluar, tidak boleh bekerja.

“Kemudian saksi pidana, sama persis dengan UU Cipta Kerja. Kami minta kembali ke UU 13/2003. Berikutnya adalah pengaturan waktu kerja juga sama persis dengan UU Cipta Kerja. Begitu juga pengaturan cuti,” urai Iqbal.

“Pengaturan cuti panjang yang hilang, kami tolak. Begitu juga pengaturan cuti, harus kembali ke UU No 13 Tahun 2003,” ia melanjutkan.

Sementara itu, terhadap isi UU Cipta Kerja mengenai pasal Bank Tanah, di Perppu tidak ada perubahan. Artinya tetap berlaku UU Cipta Kerja.

“Kami tolak, karena merugikan petani dan pemilik tanah orang kecil. Bank Tanah diorientasikan untuk kepentingan korporasi besar, perkebunan sawit, dan sebagainya. Partai buruh dan SPI meminta bank tanah dikorelasikan dengan reforma agraria. Bank tanah yang dimaksud adalah untuk didistribusikan kepada petani,” tegasnya.

Langkah yang akan diambil, adalah mempertimbangkan langkah hukum dengan melakukan judicial review. Sementara langkah gerakan, akan ada aksi besar-besaran.

Di samping itu, pihaknya juga akan melakukan lobi. Partai Buruh dan serikat buruh berharap bisa bertemu dengan Presiden Jokowi untuk memberikan masukan.

“Tentang kapan waktu pelaksanaan aksi dan gugatan terhadap Perppu kami akan diskusikan terlebih dahulu dengan elemen yang ada Partai Buruh,” ujarnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Partai Buruh Tolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 pertama kali tampil pada Parade.id.

Ada beberapa tuntutan atau isu yang dibawa dalam aksi kali ini. Di antaranya menolak UU KUHP, menolak Omnibus Law UU Ciptakan Kerja, land reform-Reforma Agraria dan Kedaulautan Pangan, Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), menolak upah Murah, menolak Outsourcing, Perjuangkan Jaminan Sosial: meliputi jaminan makanan, pendidikan, perumahan, air bersih, pengangguran; Berantas Korupsi, dan Usut tuntas semua kasus pelanggaran HAM yang sudah di rekomendasi oleh komnas HAM.

Hadir pimpinan Buruh dalam aksi memperingati Hari HAM Internasional 2022. Di antaranya Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal, Wapres Partai Buruh Agus Supriyadi, Sekjen Partai Buruh Ferry Nuzarli, Ketua Majelis Nasional Partai Buruh Agus Ruli Ardiansyah, Riden, dan lainnya. Tampak juga Sekjen KPBI Damar Panca Mulya.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal menyorot tajam soal UU KUHP yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Di antaranya soal penghinaan kepada Presiden RI.

Iqbal menyebut bahwa UU KUHP sebagai tempat “kejahatan”. “Kejahatan” itu salah satunya ada di pasal penghinaan presiden.

“Satu bukti bahwa UU KUHP menghilangkan sisi kemanusiaan presiden. Padahal kritik itu ujian dari rakyat. Dan kalau penghinaan atau tidak, mestinya lihat konteksnya (dalam kritik),” kata dia saat konferensi pers.

Dengan adanya pasal itu, menurur Iqbal, presiden seolah tidak boleh dikritik. Padahal kata Iqbal, Presiden Jokowi pernah mengingatkan kepada aparat ketika menyoal kritikan lewat mural, di mana saat itu Jokowi disebut memaafkan pembuat mural.

Kalaupun ada unsur penghinaan, menurut Iqbal, mestinya diuji dahulu dan ini ujian untuk kebesaran seorang presiden. “Maka, kalau tetap diberlakuka, akan menjadi pasal karet. Itu yang kami kritik salah satunya (pasal penghinaan presiden),” tegasnya

Iqbal mengaku akan meminta Jokowi untuk tidak menandatangani UU KUHP yang baru disahkan itu. Ia juga akan meminta Jokowi tidak memberikan nomor ke UU itu supaya tidak berlaku.

Sebab menurutnya, rakyat tidak menginginkan itu. DPR-lah disebutnya yang menginginkan. “Padahal DPR itu dipilih rakyat. Saya akan bawa pasal ini ke Jenewa.

Iqbal menyeru kepada anggotanya sekaligus kepada masyarakat untuk tidak memilih partai yang menyetujui lahirnya pasal tersebut, atau yang mendukung KUHP itu.

Hal lain yang ia sorot dalam KUHP adalah soal unjuk rasa yang jika tidak melakukan pemberitahuan maka akan terancam pidana. Lainnya lagi, yang menurut Iqbal berpotensi mengancam ialah kepada awak media atau wartawan.

Wartawan, kata Iqbal berpotensi terancam pidana jika memberitakan hal yang ditafsirkan sebagai penghinaan. Ia sekali lagi menyerukan agar tidak memilih partai yang mendukung KUHP.

Sementara itu, Sekjen Partai Buruh Ferry Nuzarli, di Hari HAM Internasional ini menyinggung masa depan Indonesia atas UU KUHP. Menurut dia, dengan adanya UU KUHP yang kontroversial, nasib baik bangsa dipertanyakan.

Menurut dia, Hari HAM ini tidak saja terkait poster yang dibawa oleh massa aksi seperti mengingatkan kita terhadap kasus aktivis Munir dan lainnya, melainkan juga ke yang lain seperti Omnibus Law. “Sebab Omnibus Law merampas hak-hak kita. Omnibus Law itu ada hak (ekonomi) kita yang dirampas oleh oligarki,” kata dia dalam orasinya.

Wapres Partai Buruh Agus Supriyadi menyinggung pula soal UU KUHP. Menurut dia, ada pasal yang akan membuat kita tidak bisa lagi melakukan aksi unjuk rasa jika sampai berlaku.

KUHP itu kata dia merugikan bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa Partai Buruh menolak UU KUHP.

“Maka kami akan melakukan perlawanan. Kita pastikan Partai Buruh akan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Partai Buruh juga akan melakukan aksi demonstrasi supaya UU KUHP dibatalkan,” orasinya.

Tergabung dalam aksi: KSPI, ORI KSPSI, KPBI, (K)SBSI, SPI, Organisasi Perempuan PERCAYA, organisasi pekerja rumah tangga, miskin kota, organisasi pemuda/mahasiswa, dan berbagai elemen yang lain.

Sebelum menuju ke sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, mereka berkumpul di depan IRTI Monas dan melakukan longmarch. Ratusan yang ikut aksi datang dari Jabodetabek.

(Rob/parade.id)

Artikel Partai Buruh Memperingati Hari HAM Internasional 2022 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Aksi ini akan diikuti berbagai elemen organisasi seperti KSPI, ORI KSPSI, KPBI, (K)SBSI, SPI, Organisasi Perempuan PERCAYA, organisasi pekerja rumah tangga, miskin kota, organisasi pemuda/mahasiswa, dan berbagai elemen yang lain. Selain di Jakarta, aksi juga akan dilakukan di berbagai kabupaten/kota lain di Indonesia,” kata Presiden Partai Buruh-KSPI Said Iqbal, Jumat (9/12/2022).

Iqbal mengatakan, aksi yang akan diikuti oleh ribuan orang ini akan mengusung sembilang tuntutan. Di antaranya menolak UU KUHP, menolak Omnibus Law UU Ciptakan Kerja, land reform-Reforma Agraria dan Kedaulautan Pangan, Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), menolak upah Murah, menolak Outsourcing, Perjuangkan Jaminan Sosial: Meliputi jaminan makanan, pendidikan, perumahan, air bersih, pengangguran; Berantas Korupsi, dan Usut tuntas semua kasus pelanggaran HAM yang sudah di rekomendasi oleh komnas HAM.

(Rob/parade.id)

Artikel Besok, Partai Buruh akan Melakukan Aksi Unjuk Rasa pertama kali tampil pada Parade.id.

Namun demikian, Iqbal menegaskan bahwa pihaknya menolak keras sikap Apindo yang masih ingin menerapkan PP 36/2021 dalam formula kenaikan upah minimum, yang sekarang sudah diubah ke dalam Permenaker No 18/2022.

“Mengecam keras sikap Apindo yang masih bertahan dengan PP 36, padahal sudah ada dasar hukum yang baru,” demikian kecamnya, lewat siaran pers, kemarin, kepada media.

Menurut Said Iqbal, sikap Pemerintah yang menerbitkan Permenakar No 18 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Sebab hanya satu pasal di dalam PP 36/2021 yang diturunkan menjadi Permenaker 18/2022, yaitu pasal terkait dengan kenaikan upah minimum.

“Sedangkan pasal yang lain tidak ada perubahan. Dengan demikian keinginan Apindo untuk mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung terhadap Permenaker 18/2022 sumir. Tidak jelas tujuannya apa,” katanya.

“Hal itu menjelaskan, Apindo, ‘serakah’. Sudah tiga tahun upah buruh tidak naik, di tengah inflansi yang tinggi, tidak ada resesi, dan pertumbuhan ekonomi terbaik nomor tiga di dunia, masih saja menghendaki kenaikan upah minimum yang rendah,” lanjut Iqbal.

Ditambahkan, dalam dua quartal terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia positif. Quartal kedua 5,1 persen dan quartal ketiga 5,72 persen. Selain itu, ekspor tekstil juga tumbuh 3,37 persen dan eksport barang tenun dan turunannya tumbuh 17,6 persen.

“Lalu mengapa masih saja dipermasalahkan bahwa seolah-olah di tekstil dan garmen terjadi PHK besar-besaran sehingga tidak mampu menaikkan upah? Itu hanya akal-akalan Apindo agar untuk menekan upah buruh. Sikap Kadin kami dukung, yaitu dunia usaha harus berkembang. Tetapi secara bersamaan, kesejahteraan buruh harus dijaga,” tegasnya.

Ia juga menyinggung soal adanya ketentuan yang mengatur adanya batas bawah dan batas atas di dalam PP 36/2021. “Padahal konsep seperti itu di seluruh dunia tidak dikenal, yang mengenal hanya perusahaan taksi, yaitu tarif bawah dan tarif atas,” ujar Iqbal.

(Rob/parade.id)

Baik di dalam Konvensi ILO 133, UU No 13 Tahun 2023, maupun omnibus law yang saat ini ditolak buruh, yang namanya upah minimum adalah jaring pengaman agar buruh tidak absolut miskin. Dengan demikian, ketika masih menggunakan PP 36/2021, maka hal itu akan menyalahi Undang-Undang yang berlaku di Indonesia maupun hukum Internasional. Karena daerah yang upahnya sudah melebihi atas batas atas tidak ada lagi kenaikan upah minimum.

(Rob/parade.id)

Artikel Respons Partai Buruh terhadap Sikap Apindo yang Melakukan Uji Permenaker 18/2022 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Itu berarti, kaum buruh di Jawa Barat harus melipat gandakan keberanian untuk melakukan apa pun saat medan juang mogok nasional memanggil kita, untuk melumpuhkan seluruh sendi-sendi ekonomi di Indonesia, sebagai bentuk ledakan perlawanan kita terhadap kesewenangan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan kejahatan Omnibus Lawa UU Cipta Kerja,” kata dia, kepada media.

Buya pun mengajak kepada massa aksi untuk memastikan hadir kembali esok di depan Kantor Gubernur Jawa barat (Gedung Sate). Kehadiran itu kata dia untuk mengaawal rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi.

Ketua DPD SPN Jawa Barat Dadan Sudiana menyinggung adanya kabar dari APINDO, bahwa banyak buruh (70.000) yang di-PHK. Menurut dia, kabar itu adalah fitnah, untuk membungkam gerakan buruh di Jawa Barat agar menerima PP Nomor 36 sebagai formulasi kenaikan UMK Tahun 2023.

Pun yang hampir sama disampaikan oleh Kristianto selaku Ketua DPD FSP KEP Jawa Barat, bahwa tidak menerima formulasi PP Nomor 36 sebagai dasar penentu kenaikan UMK tahun 2023 sesuai kesepakatan dari hasil audiensi hari ini dengan Kepala Disnakertrans Jawa Barat.

Selain soal upah dan rencana mogok nasional, massa juga menyinggung soal Partai Buruh—memenangkannya sebagai kendaraan politik kaum buruh di Indonesia. Hal itu agar tidak terus menjadi korban kebijakan, melainkan bisa berubah menjadi penentu kebijakan demi kesejahteraan kaum buruh dan kelas pekerja Indonesia. Demikian yang dikatakan Ketua DPW FSPMI Prov. Jawa Barat, Suparno.

Buya mengkalaim bahwa massa aksi yang hadir mencapai ribuan orang. Partai Buurh kata Buya memimpin langsung jalannya serangkain aksi hari ini.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi KSPI-Partai Buruh di Disnaker Jawa Barat Hari Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Makbullah Fauzi atau Buya Fauzi selaku Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI dan Partai Buruh yang ikut memberikan bantuan, mengaku duka sangat mendalam apa yang dialami oleh korban.

“Kami berduka sangat dalam, karena Bali selama ini amat mengandalkan sektor pariwisata, yang amat terpuruk sejak masa pandemi Covid-19 melanda Indonesia, sehingga menggugah kami (Partai Buruh, KSPI dan KSPSI Andi Gani,” katanya kepada media, Senin (7/11/2022).

Buya berharap, bantuan yang diberikan oleh Partai Buruh dapat menjadi jembatan silaturahmi antara masyarakat Bali dengan KSPI dan KSPSI Andi Ganj bersama Partai Buruh yang semakin baik demi mewujudkan Indonesia menjadi Negara Sejahtera, sesuai amanat dan cita-cita mulia partai.

Sembari memberi bantuan, warga korban longsor juga diperkenalkan soal Partai Buruh oleh Buya. Salah satunya menyebut bahwa Partai Buruh ini diinisiasi oleh 11 organisasi buruh (termasuk KSPI dan KSPSI Andi Gani).

“Dimana saat ini dipimpin oleh Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh—melanjutkan kepemimpinan almarhum Muchtar Pakpahan yang menjadi Ketua Umum Partai Buruh sebelumnya,” kata dia.

Hal yang sama juga diperkenalkan oleh Katimsus Partai Buruh Said Salahuddin di Balai Subak Blimbinh Sari Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali.

“Bahwa KSPI dan KSPSI Andi Gani adalah dua Konfederasi terbesar buruh yang ada di republik Indonesia ini,” kata dia.

Sementara itu Ferry Nuzarli selaku Pimpinan Pusat KSPSI Andi Gani dalam sambutannya mengatakan soal bantuan itu, bukan yang pertama kali dilakukan oleh KSPI dan KSPSI Andi Gani. Hal ini, kata dia, sebagai bentuk kepedulian kepada kaum buruh yang ter-PHK maupun kepada masyarakat Indonesia di mana pun berada.

Ia juga memperkenalkan Partai Buruh sebagai partai kelas pekerja yang akan berjuang meningkatkan kaum buruh dan kelas pekerja di Indonesia.

“KSPI dan KSPSI Andi Gani bekerja sama dengan Satuan Mako Brimob Polri dan Brimobda Polda Bali, pada hari ini melakukan aksi kepedulian berbagi ratusan paket sembako terhadap para korban terdampak di daerah-daerah yang disebutkan di atas,” kata dia.

Selain Buya, Said, dan Ferry, juga hadir Wasekjend Partai Buruh Indri Yulihartini, Ketua Exco Partai Buruh Ketut Suwandi, serta beberapa perwakilan dari pimpinan Exco kabupaten/kota di provinsi Bali. Hadir pula tokoh-tokoh adat yang ada di Desa Pecatuh, Kuta Selatan, Badung, Bali.

(Rob/parade.id)

Artikel Peduli Partai Buruh kepada Korban Longsor di Bali pertama kali tampil pada Parade.id.