Aksi Partai Buruh direncanakan akan digelar di dua tempat. Di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.

Aksi di dua tempat itu massa Partai Buruh yang berada di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sedangkan untuk di luar itu, aksi digelar di kantor Gubernur, Bupati/Walikota masing-masing daerah.

Estimasi massa yang akan ikut aksi Partai Buruh puluhan ribu orang.

Adapun tuntutan yang dibawa Partai Buruh ada tiga. Yaitu:  Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, Hostum (Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah), dan Cabut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Seruan aksi sudah dikeluarkan Exco Pusat Partai Buruh, yang ditandatangani langsung oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Sekjen Ferri Nuzarli pada Ahad (14/7/2024).

Surat intruksi dengan nomor 149/ORG/EXCO-P/VII/2024 ditujukan kepada: 11 Inisiator Partai Buruh, Pengurus Exco Pusat Partai Buruh, Pengurus Exco Provinsi Seluruh Indonesia, Pengurus Exco Kab/Kota Seluruh Indonesia, Pengurus Exco Kecamatan Seluruh Indonesia, dan Anggota Partai Buruh Seluruh Indonesia.

Mereka tergabung dalam Partai Buruh: KSPI, FSPMI, KSPSI AGN, SPI, (K) SBSI, KPBI, SPN, dan FSP KEP.

(Rob/parade.id)

Artikel Partai Buruh Akan Melakukan Aksi Unjuk Rasa, Ini Tanggal dan Tuntutannya pertama kali tampil pada Parade.id.

Aksi direncanakan digelar di dua tempat, untuk di Jakarta. Yaitu di depan gedung Mahkamah Konstitusi dan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Sedangkan di luar Jakarta, aksi akan dilakukan di Kantor Gubernur, Bupati/Walikota masing-masing daerah.

Tuntutan yang akan dibawa Partai Buruh hanya dua. Yaitu, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja dan hapus outsourcing tolak upah murah (hostum).

Massa yang akan diturunkan oleh Partai Buruh diperkirakan 15.000 orang. Surat pemberitahuan aksi dikabarkan telah dilayangkan ke aparat kepolisian.

(Rob/parade.id)

Artikel Partai Buruh Akan Melakukan Aksi pada Tanggal 8 Juli 2024 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dimana meski setelah mengiur selama 10 hingga 20 tahun, buruh tetap saja tidak memberikan kepastian bisa memiliki rumah,” kata saat konferensi pers di aksi pada Kamis (6/6/2024), di dekat patung kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

Iqbal menyebut kehadiran Tapera seperti melepas tanggung jawab yang dimiliki pemerintah, yang mestinya menyiapkan rumah untuk rakyatnya.

Hal itu kata dia karena Pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD.

Iqbal mengancam akan menurunkan massa lebih banyak dan lebih luas (baca: seluruh Indonesia), jika pemerintah tetap ngotot menjalankan Tapera.

Bahkan Ketua Mahkamah Partai Buruh Riden Hatam Azis menyebut, buruh siap menghentikan produksi serentak selama seminggu untuk bisa membatalkan Tapera, dengan catatan Apindo yang menolak tetap konsisten bersuara (menolak) Tapera.

“Kalau Apindo enggak mau, Apindo omong kosong dan bohong,” ujar Riden dalam orasinya.

Buruh, kata Riden, juga akan siap aksi kembali tetapi akan aksi akan dilakukan di depan gerbang Istana Negara persis. Bukan di dekat patung kuda Arjuna Wiwaha.

“Maka kami minta Presiden Jokowi untuk mencabut Tapera. Kalau belum dicabut kita enggak akan pernah diam,” imbuh Riden.

Selain aksi menolak PP Tapera, isu lain yang diangkat dalam aksi tadi adalah Tolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, Tolak KRIS BPJS Kesehatan, Tolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja, dan Hapus OutSourching Tolak Upah Murah (HOSTUM).

Soal UKT, menurut Iqbal, pendidikan mestinya menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

“Tapi kini menjadi beban yang menghimpit akibat UKT yang mahal. Akibatnya, bagi anak-anak buruh, mimpi untuk meraih pendidikan tinggi menjadi semakin sulit dengan biaya yang terus melambung,” kata dia.

Adapun terkait KRIS), buruh berpendapat kebijakan ini justru menurunkan kualitas layanan kesehatan dan akan semakin memperburuk pelayanan di rumah sakit yang sudah penuh sesak.

“Buruh menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan layak bagi seluruh rakyat,” tuntutan buruh.

Penolakan terhadap Omnibuslaw UU Cipta Kerja juga disuarakan. Beleid yang diklaim akan mendorong investasi ini, bagi para buruh, adalah simbol ketidakadilan yang melegalkan eksploitasi.

“Fleksibilitas kerja melalui kontrak dan outsourcing yang semakin bebas, hanya memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk memperlakukan buruh sebagai alat produksi semata, bukan sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat,” katanya.

UU Cipta Kerja juga menyebabkan upah murah, pesangon rendah, mudahnya PHK, jam kerja yang fleksibel, hingga hilangnya beberapa saksi pidana.

Soal HOSTUM, disebut bahwa sistem outsourcing tidak memberikan kepastian kerja dan upah yang jauh dari layak, di mana telah menempatkan buruh dalam kondisi yang semakin sulit.

“Hidup mereka seperti terombang- ambing dalam ketidakpastian yang terus menghantui,” ungkap Iqbal.

Ribuan buruh yang melakukan aksi hari ini berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat perkerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, dan juga Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi lainnya.

Aksi dimulai pukul 10.00 dan selesai pada pukul 14.00.

(Rob/parade.id)

Artikel Partai Buruh Akan Kembali Aksi Jika Tapera Tidak Dicabut: Merugikan dan Membebani pertama kali tampil pada Parade.id.

Selain terkait Tapera, aksi Partai Buruh nanti juga terkait: Uang Kuliah Tunggal (UKT), Kris BPJS Kesehatan, Omnibus Law, Outsourching, dan Upah Murah.

Pemberitahuan untuk aksi pun sudah diberitahukan ke aparat berwajib, lewat surat yang bernomor 141/ORG/EXCO-P/VI/2024 pada hari ini, Senin (3/6/2024).

Surat pemberitahuan Partai Buruh ditandatangani langsung Said Iqbal dan Ferri Nuzarli (Presiden dan Sekretaris Jenderal).

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Partai Buruh 6 Juni terkait Tapera Akan Berlangsung di Istana pertama kali tampil pada Parade.id.

Iqbal menyampaikan aksi memperingati May Day kali ini hanya membawa dua tuntutan. Yaitu menuntut dicabutnya Omnibus Law UU Cipta Kerja dan hapus outsourching tolak upah murah (HOSTUM).

Terkait tuntutannya terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja, Iqbal menjelaskan bahwa sejauh ada UU kontroversial itu, keterserapan yang diucapkan malah sebaliknya.

“Malah banyak yang di-PHK,” kata Iqbal, saat konferensi pers.

Selain itu, hadirnya UU Cipta Kerja juga malah membuat daya beli buruh Indonesia turun. Iqbal menyebut atas hal itu, negara seperti tidak hadir.

“Kita menolak karena telah membuat daya beli buruh menurun. Negara tidak hadir kalau seperti ini,” kata Iqbal.

Adapun soal upah, Iqbal menilai, sejak ada UU Cipta Kerja, upah buruh tidak naik signifikan. Hanya 1,58 persenan. Padahal kata Iqbal, inflasi Indonesia lebih dari 2 persen.

“Bukannya naik, malah kita nombok 1 persen. Buruh tidak menikmatinya. Justru yang menikmati malah orang-orang kaya,” papar Iqbal.

Oleh karena itu, Iqbal meminta agar kebijakan untuk kesejahteraan buruh diatur ulang. Permintaan itu juga disampaikannya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Dan mudah-mudahan May Day kali ini didengar oleh Prabowo sebagai presiden terpilih,” harapnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi May Day 2024 Partai Buruh pertama kali tampil pada Parade.id.

Untuk di daerah, aksi dikonsentrasikan di depan Kantor Kepala Daerah setempat.

Membaca surat ‘instruksi aksi’ yang diterima parade.id, Partai Buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara pukul 9 pagi hingga selesai.

Surat intruksi dengan nomor 129/ORG/EXCO-P/IV/2024 telah diberitahukan ke aparat kepolisian.

“Sehubungan dengan peringatan Hari Buruh se-dunia tanggal 01 Mei 2024, Partai Buruh akan melaksanakan kegiatan Aksi Unjuk Rasa. Sehubungan dengan itu, maka kami Komite Eksekutif Pusat Partai Buruh dengan ini menyampaikan pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa yang akan dilaksanakan, pada hari Rabu, 1 Mei 2024,” demikian bunyi surat instruksi yang diterbitkan pada 23 April 2024.

Ada dua tuntutan Partai Buruh dalam aksi May Day 2024. Yaitu Cabut Omnibus Law dan Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah/HOSTUM.

Aksi akan diikuti puluhan ribu buruh, dari seluruh afiliasi Partai Buruh.

Surat instruksi tersebut ditandatangi langsung oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Sekjen Ferri Nuzarli.

(Rob/parade.id)

Artikel May Day 2024, Partai Buruh akan Melakukan Aksi Unjuk Rasa di Depan Istana Negara pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam konferensi persnya, Iqbal menjelaskan terkait Tritura yang dibawa Partai Buruh. Yakni pertama turunkan harga kebutuhan pokok. Kedua, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. Ketiga atau terakhir, tegakkan Pemilu bersih dan jurdil.

Tuntutan pertama, soal turunkan harga kebutuhan pokok, Iqbal menjelaskan karena saat ini rakyat semakin terasa sulit, terlebih dengan kenaikan harga beras.

Soal itu, Iqba meminta agar pemerintah segera menurunkan harga beras. Iqbal khawatir, kalau tidak segera diturunkan, maka pemerintahan Jokowi ini akan menghadapi masalah, seperti kejatuhan.

“Kalau harga beras tinggi, pemerintah ini bisa jatuh. Sebab kenaikan harga beras ini akan menimbulkan kekacauan,” Iqbal menyampaikan.

Soal kedua, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, Iqbal menekankan telah banyak memakan korban. Misal terkait upah murah untuk buruh.

Terakhir soal Pemilu bersih dan jurdil, Iqbal menjelaskan bawa tuntutan itu karena dianggapnya pesta rakyat ini tampak kotor dan curang. Tapi, dia menekankan kotor dan curang itu hanya pada pemilihan legislatif (Pileg) saja, sembari menyinggung Sirekap KPU.

Iqbal menyinggung itu karena ia menemukan adanya jumlah suara Partai Buruh yang turun di salah satu daerah.

“Bukan persentasenya. Ini jumlah suara. Itu terjadi di Deli Serdang,” ungkap Iqbal.

Iqbal pun mengingatkan KPU agar jangan main-main. Sekali ketahuan buruh dicurangi, maka kata Iqbal, ekonomi Indonesia bisa lumpuh—dengan gelaran aksi besar-besaran.

Selain Iqbal, hadir pimpinan serikat/organisasi seperti Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz dan Ketum SPN Djoko Heriyono.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Tritura Partai Buruh pertama kali tampil pada Parade.id.

Konsolidasi ini dihadiri kurang lebih seribu orang peserta, dari perwakilan serikat pekerja tingkat perusahaan, kabupaten/kota, dan provinsi yang ada di Provinsi Banten. Caleg-Caleg Partai Buruh se-Provinsi Banten juga hadir dalam konsolidasi akbar ini.

Hadir dalam konsolidasi, Ketua PSP SPN PT Nikomas Gemilang Suprihatin yang beranggotakan kurang lebih 40 ribu pekerja menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap Partai Buruh. Bahkan ada beberapa kader serikat dari perusahaan ini menjadi Caleg dari Partai Buruh, dengan demikian, SPN akan bersungguh-sungguh dalam memberikan dukungan.

Begitu juga dengan Ketua PUK KSPSI PT Chingluh Victory, Agus Dasarna, menyampaikan bahwa Partai Buruh adalah jalan untuk mewujudkan kesejahteraan Partai Buruh.

Dalam sambutannya, Ketua PUK FSPTSK KSPSI PT Panarub, Hendi menegaskan bahwa perubahan dimulai dari partai buruh.

“Saya meyakini setiap yang hadir hari ini adalah yang memikirkan buruh bukan pada kepentingan sendiri. Sudah sepantasnya kita mewujudkan negara yang sejahtera. Jangan sampai partai ini ditunggangi oleh kepentingan lain,” tegasnya.

Hal yang sama ditegaskan Ketua KC FSPMI Tangerang, Jumali. Jumali bahkan berkeyakinan, setidaknya di Provinsi Banten akan ada satu fraksi di DPRD Provinsi Banten. Termasuk dengan meloloskan tiga DPR RI dari Banten.

Sementara itu, Presiden FSPMI yang juga Ketua Mahkamah Partai Riden Hatam Aziz berkeyakinan, hampir satu juta buruh mendukung dan memilih Partai Buruh dalam Pemilu 2024.

“Selama ini buruh berjuang di parlemen jalanan bukan tidak menang tapi tidak adanya kekuatan secara politik untuk merubah kebijakan,” ujarnya.

Riden menegaskan, jika partai buruh lolos ke Senayan, program prioritasnya adalah mengncabut omnibus law UU Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh.

Melihat besarnya antusias peserta dalam Konsolidasi Akbar ini, ditambahkan dengan hasil survey Risetindo Barometer, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Partai Buruh hampir bisa dipastikan lolos parliamentary threshold karena elektabilitas sudah tembus 4,78 persen.

Selain meloloskan Caleg-Calegnya ke Senayan, Said Iqbal juga berkeyakinan, Partai Buruh bakal memiliki satu fraksi DPRD Provinsi Banten. Termasuk juga memiliki fraksi di beberapa kabupaten/kota.

Keberadaan anggota legislatif dari Partai Buruh, kata Said Iqbal, akan bersungguh-sungguh untuk membela hak buruh, petani, nelayan, dan elemen rakyat kecil yang lainnya. Bahkan perintah pertama Presiden Partai Buruh kepada anggota legislatif adalah cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Selain terkait pemenangan Partai Buruh, ada tiga isu yang disuarakan dalam konsolidasi ini. Pertama, Cabut SK Gubernur terkait upah minimum tahun 2024. Kedua, Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dan Ketiga, Stop Perang Israel Palestina – Wujudkan Perdamaian Permanen. []

Artikel Hampir Satu Juta Buruh se-Provinsi Banten Dipastikan Mendukung Partai Buruh dalam Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal ini terbukti dengan telah dilayangkannya surat pemberitahuan aksi kepada Polda Jabar selama 3 hari berturut-turut pada hari Rabu, Kamis dan Jumat, tanggal 27, 28, dan 29 Desember 2023, seiring dengan dilaksanakannya Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, sesuai undangan yang telah dilayangkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang dikawal ketat dengan aksi Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jawa Barat.

Buya Fauzi (Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI sekaligus Penanggung Jawab Aksi Nasional Partai Buruh) mengungkapkan dua alasan kuat mengapa Buruh Jawa Barat tetap tidak menurunkan tensi perjuangan di jalanan seperti di Provinsi lain di Indonesia:

1 . Isi dari SK Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk UMK Tahun 2024 amatlah menyakitkan dengan tetap memaksakan kehendak jahat PP No 51 Thn 2023 yang nyata nyata hanya berpihak sesuai pesanan para pengusaha hitam di Indonesia.

“Atas dasar itulah, sebelum SK Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk UMK Tahun 2024 diberlakukan pada Tanggal 1 Januari 2024 sesuai amanat aturan perundang-undangan yang berlaku, masih ada waktu bagi PJ Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk melakukan revisi,” kata dia, Selasa (26/12/2023), dalam keterangannya.

2 . SK Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk upah masa kerja 1 tahun ke atas  seperti SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat sebelumnya adalah bentuk jalan tengah bagi kaum buruh di Jawa Barat selama ini setelah terpuruknya UMK bagi Buruh di Jawa Barat pada beberapa tahun terakhir ini sebagai buah yang teramat pahit dari UU jahat Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Dua alasan kuat inilah yang membuat saya memutuskan bahwa kobar aksi Buruh Jawa Barat pantang untuk dipadamkan.”

“Saya juga menyampaikan bahwa aksi selama 3 hari berturut turut di Kota Bandung ini sebagai bentuk peringatan keras dari Buruh Jawa Barat kepada PJ Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk secepatnya memenuhi seluruh tuntutan aksi demi menghindari lumpuhnya seluruh sendi sendi ekonomi di Kota Bandung pada khususnya dan di wilayah Bandung Raya pada umumnya selama 3 hari berturut turut Buruh Jawa Barat menggelar aksi, mengingat Kota Bandung dan wilayah Bandung Raya adalah titik pusat episentrum kebijakan perekonomian di Jawa Barat.”

Pada kesempatan kali ini, Buya Fauzi juga meminta dukungan kepada seluruh masyarakat di wilayah Bandung Raya pada khususnya dan di seluruh Jawa Barat pada umumnya, dan meyakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa perjuangan Kaum Buruh di Jawa Barat tidak hanya demi kepentingan Kaum Buruh saja.

Namun juga sebagai upaya penyelamatan nasib dan masa depan Rakyat Jawa Barat dari ancaman meningkatnya jumlah angka kemiskinan buah pahit dari kebijakan PJ Gubernur Provinsi Jawa Barat yang hanya berpihak kepada para pengusaha di Jawa Barat semata.

Selain itu, Buya Fauzi juga berharap agar seluruh rakyat Jawa Barat dapat memaklumi seluruh dinamika yang terjadi di lapangan selama 3 hari berturut turut Buruh Jawa Barat menggelar aksi.

“Lumpuhkan Kota Bandung Rebut Jawa Barat,” demikian Buya Fauzi menutup sikap dan seruan perjuangan bagi Kaum Buruh di Jawa Barat pada penyampaian satu hari jelang aksi 3 hari berturut turut di Kota Bandung. []

Artikel Buruh Jawa Barat Membara di Akhir Tahun pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Iqbal, dalam jawabannya, terkait temuan survei itu, karena buruh yang disurvei sedikit.

“Metodeloginya benar. Respondennya benar. Tapi jumlah buruh yang berserikatnya kecil,” kata Iqbal kepada parade.id, usai konferensi pers aksi kawal Sidang Perdana Uji Materiel di dekat Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2023).

Selain itu, menurut Iqbal, temua hasil survei yang dilakukan itu juga tidak mendalam. Surveinya seluruh rakyat.

“Bukan survei mendalam per daerah pemilihan (dapil) atau segmen komunitas. Sebab, Partai Buruh adalah segmennya, segmented. Konstituennya yaitu buruh, petani, nelayan—tetapi mayoritas adalah buruh,” terangnya.

Sebelumnya, Partai Buruh pernah mendapatkan skor survei 0,1 persen. Artinya ada kenaikan, walau tidak signifikan. Dan menurut Iqbal, kenaikan itu boleh jadi karena buruh sudah mulai sadar bahwa telah hadir Partai Buruh, yang segmented issue. Membawa isu-isu mereka.

“Seperti melakukan aksi-aksi terkait upah yang bergelombang—melibatkan hampir 1 juta buruh. Belum lagi karena adanya mogok nasional—di sana impact-nya. Tapi, begitu dipotret internal, lebih ber-impact, 2,3 peren,” kata dia.

Hasil survei 2,3 persen itu, kata Iqbal, usai dilakukan survei internal di-18 provinsi, 150-an kabupaten/kota, dan 37 dapil. Survei internal itu khusus buruh (yang berserikat maupun yang tidak berserikat).

“2,3 persen, yang memilih Partai Buruh: 3.390.000 orang. Enggak seperti yang ada di survei di umum, yang memang tidak terpotret,” imbuhnya.

Partai Buruh menggunakan survei internal dengan nama Risetindo Barometer. Pimpinan Asep Saepudin.

Survei itu, kata Iqbal, melibatkan 1.200 responde (khusus buruh). Margin error sebesar 2,83 persen. Terbaru, Partai Buruh sedang melakukan survei lanjutan pada 20 provinsi. Iqbal percaya, usai dilakukan survei, elektabilitas Partai Buruh bisa 4,19 persen.

(Rob/parade.id)

Artikel Said Iqbal Menjawab Temuan Survei Pemilih Partai Buruh Hanya 0,2 Persen pertama kali tampil pada Parade.id.