“Hehe. Walau banyak tantangan yg datang ke kami para Partai pengusung, termasuk ke mas Anies sendiri selaku kandidat, kami akan terus maju & berjuang sampai habis. Bukan apa-apa, dari 3 kandidat dgn elektabilitas tertinggi, jika mau ada perubahan, alternatifnya ya cuma Anies ini,” kata Jansen, Jumat (14/4/2023).

Namun sekali lagi, kata Jansen, itu hak bebas tiap partai mau mengusung atau mendukung siapa pun. Apalagi bagi partai-partai yang belum punya kursi di parlemen, kata dia bebas saja sebenarnya—tidak ada juga keharusan sesuai perintah UU harus mengusung kandidat tertentu. Berbeda dengan partai-partai yang sudah di parlemen.

Terakhir: Utk seluruh masyarakat pendukung perubahan diluar sana: mari bersama-sama terus kita bergandengan tangan, saling mendukung menghalau segala gangguan dan tantangan terhadap koalisi ini dgn cara kita masing2. Yg bisa main medsos, ya utarakan pendapatnya. Yg bisa berdoa, ya doakan terus koalisi ini lancar dan melaju. Dan berbagai cara lainnya yg mampu kita lakukan sesuai skill dan posisi kita masing2. Penting kita terus berjuang dulu sampai habis.

“Aku sepenuhnya yakin koalisi ini akan melaju. Sejak awal kita dan kami semua juga sadar, bahwa akan ada banyak sekali tantangan dan halangan utk koalisi ini. Termasuk Mas Anies sendiri juga menyadari itu,” ia menegaskan, di akun Twitter-nya.

“Dengan segala pertimbangan itu, kita putuskan terus maju. Termasuk deklarasinya kita buat jauh-jauh hari, lebih dulu dari yg lain. Sehingga jika ada gangguan seperti saat ini kita mengetahuinya sejak awal. Sehingga bisa kita hadapi bareng2. Di Pemilu mananapun di dunia ini, yg sehat dan benar itu: ada 2 kutub yg saling berbeda maju. Lanjutkan dan Perubahan,” ia melanjutkannya.

Menurut Jansen, kalau yakin kinerjanya selama ini baik, apalagi survey katanya rakyat sangat puas, apa yang ditakutkan—harusnya kalahkan kandidat perubahan itu di sana dan biarkan saja melaju.

Kata Buni Yani, kalimat Amien Rais itu kalimat pengandaian conditional sentence dengan kata if (jika). Dimana jika Anies tidak bisa maju jadi capres, maka terbuka Partai Ummat untuk mendukung Prabowo.

(Rob/parade.id)

Artikel Partai Ummat Dukung Prabowo Jika Anies Gagal Capres, Begini Respons Jansen pertama kali tampil pada Parade.id.

Untuk itu Partai Ummat menyerukan kepada seluruh ummat Islam di dunia, khususnya di Indonesia untuk bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita di Palestina atas agresi Israel yang membabi buta bisa segera dihentikan.

“Aksi ini merupakan aksi yang sangat biadab di tengah ummat Islam sedang menjalankan ibadah puasa, dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan ini,” tegas Ridho.

Partai Ummat, lanjut Ridho mendesak pemerintah agar melakukan protes diplomatik kepada negara-negara Islam dan dunia internasional pada umumnya untuk bersama-sama mengecam tindakan brutal Israel kepada warga Palestina itu.

Ia mengingatkan aksi kekerasan yang brutal itu sesungguhnya tidak hanya menodai perjuangan bangsa Palestina tetapi juga menodai kemanusiaan, menghancurkan kemanusiaan.

Perihal kemanusiaan yang beradab sendiri, menurut Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, adalah satu spirit utama yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, konstitusi Republik Indonesia, yang sangat menjunjung tinggi kemerdekaan bangsa yang terjajah.

“Oleh karena itu, Partai Ummat mendesak pemerintah agar segera menyampaikan nota protes kepada dunia melalui badan-badan dunia seperti PBB atau OKI, karena bagaimanapun Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia,” ujar Ridho

Partai Ummat juga menyerukan kepada seluruh ummat Islam di Indonesia dan seluruh dunia untuk bersama-sama mendoakan agar seluruh aksi keji Israel itu dihentikan dunia.

Terhadap negara-negara yang selalu berlindung di belakang Israel, lanjut Ridho, Partai Ummat menyerukan bersama-sama untuk melakukan aksi kemanusiaan secara universal membantu warga Palestina.

“Partai Ummat meminta kepada seluruh pihak, seluruh bangsa untuk bahu-membahu mendukung dan membantu perjuangan bangsa Palestina,” pungkas Ridho.

(Rob/parade.id)

Artikel Partai Ummat Sebut Laku Israel Biadab, karena Menyerang Warga Palestina yang Beribadah pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketua Umum (Ketum) Partai Ummat

Sebelum memulai pidato saya, ini sebuah tradisi baru bagi Partai Ummat, kita mengapresiasi kerja panitia yang luar biasa. Kalau tasyakuran kemarin, belum lama ini, kita beri nilai panitia A+. Maka panitia, baik SC maupun OC, Rakernas Perdana Partai Ummat, insya Allah nilainya A 24 karat.

Tanggal 5 Februari yang lalu, majalah Tempo merilis beberapa artikel, yang isinya menghentakkan kesadaran kita. Jadi ternyata wacana tunda pemilu 2024, tidak hanya dihidupkan kembali, namun telah dikaji dan bahkan telah diupayakan jalannya lewat berbagai macam cara. Mereka berusaha memperpanjang masa jabatan presiden dan Anggota DPR hingga lima tahun berikutnya, setelah 2024.

Berbagai upaya tengah mereka lakukan untuk mewujudkan wacana tersebut.

Pertama, mereka berupaya melakukan amandemen UUD 1945, dengan berbagai macam dalih ini adalah masa pemulihan ekonomi pascapandemi. Dalih yang lain, kita harus hidupkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Amandemen, di situ lah kemudian mengubah, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, tujuan akhir mereka adalah mengubah pasal 7 UUD 1945, yaitu yang mengatur masa jabatan presiden yang maksimal dua perioden.

Kedua, ada skenario lainnya yang didesain sedemikian rupa sehingga pada saatnya nanti, KPU akan mengatakan, “Mohon maaf, kami tidak siap, karena waktu yang relatif pendek, untuk mempersiapkan perubahan aturan dalam rangka merespons perubahan sistem (seumpama, dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup).”

Ketiga, gerakan-gerakan siluman telah dilakukan pendekatan-pendekatan ke ormas-ormas, ke kalangan kampus, yang bertujuna untuk mengondisikan, dalam artian meninakbobokan mereka agar menyetujui rencana penundaan pemilu 2024 dan bahkan ada delegasi yang dikirim kepada kiai-kiai di berbagai macam di wilayah Indonesia.

Siapa mereka-mereka ini? siapa gerangan mereka di balik semua ini? Siapa mereka yang berani melawan konstitusi UUD 1945? Di antara mereka ini ada yang berkata, kira-kira begini, “Saya tidak berminat atau ini ide dari siapa?” Katanya begitu.

Kemudian yang lain di antara mereka berkata, “Kita tidak bisa menghalangi Ketua Partai atau kelompok masyarakat tertentu berwacana soal perpanjangan.”

Lainnya dari mereka berkata lagi, “Secara konstitusi semua bisa terjadi.”

Mereka yang mengatakan ini lupa atau pura-pura lupa. Mereka ini pejabat pemerintah, ketua-ketua partai, relawan-relawan yang lahir dari rahim reformasi tetapi malah mengapa mereka kemudian durhaka terhadap konstitusi? Sebab telah jelas membatasi masa jabatan presiden hanya dua kali. Mereka seharusnya berada di garda terdepan. Pendekatan konstitusi. Tapi malah mengendap-endap di belakang.

Sadarlah yang di sana. Mengutip ayat yang ada di Qlquran, mereka telah membuat tipu daya, mereka membuat makar, dan Allah membalas tipu daya makar mereka tersebut. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya.

Sejarah telah mengajarkan kepada kita, kekuasaan yang terlalu lama bercokol, karena sirkulasi kepemimpinan yang ditunda-tunda, akan melahirkan tirani-tirani baru, akan menjadi bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu. Menimbulkan ledakan krisis sosial, krisis ekonomi dan lainnya itu. Bahkan di beberapa negara lain, tirani-tirani lahir begitu cepat. Kurang dari satu dekade saja, mereka sudah merajalela.

Lalu di Indonesia ini, mengapa pemilu mau ditunda? Kita sudah lihat dengan mata kepala kita sendiri, bagaimana tirani politik telah merusak demokrasi yang susah payah kita perjuangkan sejak reformasi hingga hari ini. Tirani politik membawa kita kembali ke zaman kegelapan otokrasi. Sekarang cengkraman oligarki hampir ada di semua lini. Politik pecah belah atas bangsa sendiri. Kebebasan diamputasi. Sedikit kritik bisa ditangkap Pak Polisi.

Reputasinya memang bertambah, namun dalam hal korupsi. Mengutip ayat Alquran dalam surat Al-Baqarah ayat 49: Ia mengingatkan kita, bagaimana seorang tirani, sebuah tirani itu demi menjaga kekuatannya, demi menjaga kekuasaannya, takut diambil secuil saja, itu tega melakukan apa pun, termasuk menyembelih, membunuh anak-anak laki pada zamannya waktu itu. Inilah yang kita lihat sekarang. Wakil rakyat pun tak lewat dikooptasi hingga mereka lupa fungsi. Lupa siapa yang diwakili. Lupa apa yang harus diawasi. Singkat kata, mereka yang terhormat itu lupa diri.

Politik nasional saat ini, telah sukses menciptakan kehidupan nasional yang hobbesian. Dimana manusia dikatakan akan menjadi srigala bagi manusia lainnya dan manusia akan memerangi manusia lain, yang kuat menindas yang lemah, yang dominan memaksa yang lain untuk menyerah, yang pinta memintari yang tak sekolah.

Tirani tak peduli demokrasi. Bagi mereka itu adalah kepentingannya sendiri. Lalu mengapa pemilu mau ditunda? Kita sudah melihat dengan mata kepada kita sendiri, bagaimana tirani hukum mengatur putusan peradilan. Diringankan sesuai pesanan. Diberatkan sesuai titipan. Bahkan ditembakan timas panas ke tubuh 16 laskar muda yang semuanya berumur 22 tahun. Puluhan gas air mata dilontarkan ke penonton Kanjuruhan. Bergelimpangan 135 orang meregang nyawa, 43 di antaranya masih anak-anak. Tapi mereka bukan sekadar angka. Mereka bukan sekadar daftar nama. Mereka adalah cita-cita dan kebanggan orang tua. Mereka dilahirkan dan disuapi, diajari untuk menyambung hidup, dan kehormatan keluarga. Mereka adalah masa depan dan harapan Indonesia.

Siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah membuat kerusakan di bumi maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia, kata Allah.

Tirani sekali lagi, tidak peduli dengan rakyatnya sendiri, apalagi hanya anak buahnya sendiri. Lantas apa alasan pemilu mau ditunda.

Kita telah lihat bagaimana tirani ekonomi membuah 1 persen orang kaya Indonesia mengusai lebih dari 50 persen aset nasional. Sedangkan 99 persen sisanya, termasuk seluruh kita yang hadir di ruangan ini, berebut sisanya (dari 50 aset nasional tersebut).

Bayangkan, adil atau tidak? Adil atau zalim? Kalau zalim kita lawan, dengan cara-cara yang beradab, yang adiluhur.

Kita lihat, 26 juta penduduk Indonesia, hidup di garis kemiskinan. Berapa garis kemiskinan itu? Garis kemiskinan itu setara Rp500 ribu. Setiap bulannya, untuk kebutuhan: sandang, pangan, papan. Satu orang, bayangkan. 500 ribu untuk sandang, pangan, papan. Ini bukan garis kemiskinan. Rp500 ribu itu, untuk sebulan itu adalah garis kemusnahan.

Kita juga lihat bagaimana tirani ekonomi membentangkan karpet merah yang empuk. Bukan untuk ekonomi dalam negeri, sayangnya untuk ekonomi asing. Indonesia menjadi komprador. Istilah sekarangnya asong. Membuka pintu bagi imprealisme modern, sehingga 90 persen produk yang dijual, di platform belanja online di Indonesia adalah produk asing.

Padahal lebih dari Rp400 triliun nilai belanja online pada tahun 2021. Hanya 10 persen produk dalam negeri.

Tirani, lagi-lagi tidak pernah peduli, sekalipun rakyatnya melarat ataupun sekara. Lalu mengapa pemilu mau ditunda? Apa perlu kita tunda pemilu?

Kita lihat bagaimana tirani sumber daya alam telah melakukan destruksi ekologi. Dilubangi 44 persen daratan Indonesia, dipangkas bukit Jayawijaya di Papua sana, digunduli 100 ribu hektare lebih hutan-hutan di nusantara, diambil macam-macam mineralnya, batubaranya, nikelnya, emasnya, uraniumnya, minyaknya, gasnya, kayunya, dan semuanya, jadi bancakan segelintir orang yang serakah yang berkongsi dengan asing dan aseng. Dan habis manis, sepah pun dibuang. Ditinggalkan begitu saja tanpa pemulihan lingkungan. Menyisakan lubang-lubang asam yang beracun, menyisakan tanah-tanah gundul dan air yang tercemar, dan ditambah dampak perubahan iklim, kerusakannya pun semakin masif. Tirani sekali lagi, tidak peduli ekologi sama sekali, yang penting kepentingan dirinya sendiri.

Di negeri ini masih banyak tirani-tirani lainnya: tirani pendidikan, tirani kesehatan, tirani kebudayaan dan lain sebagainya. Maka pertanyaan, mengapa pemilu mau ditunda? Jawabannya  tidak ada yang akan ditunda. Sirkulasi kekuasaan kepada anak bangsa yang punya kapasitas dan kapabilitas adalah sebuah keharusan demi lahirnya keadilan-keadilan multidimensional yang sekaligus membasmi tirani-tirani tersebut. Dan ini lah demokrasi yang merupakkan cita-cita dan amanah reformasi, yatitu demokrasi konstitusional yang menjami peralihan kekuasaan secara proporsional. Maka itu reformasi menjadi sebuah agenda bangsa yang mendesak untuk dilanjutkan, yang justru tidak boleh ditunda.

Partai Ummat untuk itu akan menambah perjuangannya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, Partai Ummat akan menggalakan pengkaderan untuk mencetak kader-kader ideologis yang memiliki kecerdasan teoritis maupun praktis dengan mental manusia tauhid yang merdeka seutuhnya, yang bebasa dari rasa inperior dan superior, yang bebas merasa takut ke selain Allah, dan siap memperjuangkan tegakan keadilan dan lawan kezaliman demi menggapai rida Allah semata. Katakanlah, kita ini semua, katakanlah, sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, matiku, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.

Kedua, Partai Ummat akan membangun struktur organisasi yang berstandar modern, yang efektif dan efisien tata kelolanya, yang  terintegrasi dengan kemajuan digitalisasi serta diisi dengan kolaborasi dan koordinasi antar kader yang solid dan konsisten.

Ketiga, Partai Ummat secara khusus akan melawan dengan cara beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, “ Ya! Kami, Partai Ummat, ya, kami adalah politik identitas!”

Kita akan jelaskan. Tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan akan terjebak dalam moralitas yang relatif dalam etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama tercerabut, dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang pancasilais.

“Siapakah yang lebih baik perkataannya, dari orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, ‘Sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang  berserah diri’.”

Dalam semangat yang sama, Partai Ummat juga akan membangun perjuangan dari masjid sebagaiman Rasulullah s.a.w melakukan setelah hijrah. Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan juga etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran, untuk menyusun rencana dan strategi keumatan dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik. Dilarang di masjid seharusnya bukan politik gagasan, tapi politik provokasi. Keduanya sangatlah berbeda, yang seharusnya dilarang bukanlah politik persatuan tetapi politik segregasi. Politik pecah belah. Sekali lagi, keduanya sangatlah berbeda.

Keempat, sebagaiman kata-kata bijak, “1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak.”

Partai Ummat dengan ini mengajak segenap anak bangsa lainnya, ormas-ormas, kalangan kampus dan partai politik lainnya untuk berkolaborasi dan berlomba-lomba untuk membangun Indonesia.

“Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan.”

Kelima, dalam hal pilpres, pileg, maupun pilkada, Partai Ummat akan memeras isi pikirannya memberikan gagasan-gagasan terbaiknya, merumuskan rencana dan strategi baiknya, menugaskan kader-kader terbaiknya, insya Allah untuk memenangkan pemilu 2024.

Keenam, insya Allah pada saatnya nanti, Allah mengizinkan Partai Ummat, untuk memegang setangkup kekuasaan. Partai Ummat akan menegakkan keadilan-keadilan multidimensional, keadilan-keadilan komprehensif, keadilan-keadilan distributif, lewat rancangan, lewat perbaikan, penegakan UU serta peraturan, lewat upaya-upaya konkret yang responsif atas dasar platform perjuangan dan yang jelas tidak akan pernah berkompromi dengan bentuk kezaliman.

Akhir kata, kader-kader Partai Ummat, siapkan dirimu semua. Kita sambut bersama badai perjuangan di depan sana. Kita ini pejuang, bukan pecundang, maka kepada kata menyerah, kita katakan pantang. Rayakan perjuangan ini. Allah bersam kita semua. Allahu akbar.

Artikel Pidato Ketum Partai Ummat dalam Rakernas Perdana: Konsilidasi Ummat Menuju Kemenangan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita akan secara lantang mengatakan, “ Ya! Kami, Partai Ummat, ya, kami adalah politik identitas!’” tegasnya, dalam Rakernas perdana Partai Ummat, baru-baru ini.

Ia menjelakan, bahwa tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan akan terjebak dalam moralitas yang relatif dalam etika yang situasional.

“Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama tercerabut, dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang pancasilais,” tegasnya kembali.

Ia pun menyebut bahwa Partai Ummat secara khusus akan melawan dengan cara beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan soal politik identitas ke masyarakat.

“Siapakah yang lebih baik perkataannya, dari orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, ‘Sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang  berserah diri’,” katanya mengutip ayat suci di Alquran.

Hal di atas disebut Ridho penambahan perjuangannya Partai Ummat. Ada enam penambahan perjuangan Partai Ummat termasuk soal politik identitas.

Lainnya, Partai Ummat dikatakan oleh Ridho akan menggalakan pengkaderan untuk mencetak kader-kader ideologis yang memiliki kecerdasan teoritis maupun praktis dengan mental manusia tauhid yang merdeka seutuhnya, yang bebasa dari rasa inperior dan superior, yang bebas merasa takut ke selain Allah, dan siap memperjuangkan tegakan keadilan dan lawan kezaliman demi menggapai rida Allah semata.

“Katakanlah, kita ini semua, katakanlah, sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, matiku, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam’,” kembali ia mengutip ayat di Alquran.

Selain itu, Partai Ummat akan membangun struktur organisasi yang berstandar modern, yang efektif dan efisien tata kelolanya, yang  terintegrasi dengan kemajuan digitalisasi serta diisi dengan kolaborasi dan koordinasi antar kader yang solid dan konsisten.

Dalam semangat yang sama, ia melanjutkan, Partai Ummat juga akan membangun perjuangan dari masjid sebagaiman Rasulullah s.a.w melakukan setelah hijrah. Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan juga etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran, untuk menyusun rencana dan strategi keumatan dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik.

“Dilarang di masjid seharusnya bukan politik gagasan, tapi politik provokasi. Keduanya sangatlah berbeda, yang seharusnya dilarang bukanlah politik persatuan tetapi politik segregasi. Politik pecah belah. Sekali lagi, keduanya sangatlah berbeda,” ia mengingatkan.

Masih dalam poin penambahan perjuangan Partai Ummat, Ridho mengutip kalimat yang cukup populer, “1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak”—Partai Ummat dengan ini mengajak segenap anak bangsa lainnya, ormas-ormas, kalangan kampus dan partai politik lainnya untuk berkolaborasi dan berlomba-lomba untuk membangun Indonesia.

Dalam hal pilpres, pileg, maupun pilkada, Partai Ummat dikatakannya akan memeras isi pikirannya memberikan gagasan-gagasan terbaiknya, merumuskan rencana dan strategi baiknya, menugaskan kader-kader terbaiknya, insya Allah untuk memenangkan pemilu 2024.

Ia yakin, insya Allah pada saatnya nanti, Allah mengizinkan Partai Ummat, untuk memegang setangkup kekuasaan. Partai Ummat pun akan menegakkan keadilan-keadilan multidimensional, keadilan-keadilan komprehensif, keadilan-keadilan distributif, lewat rancangan, lewat perbaikan, penegakan UU serta peraturan, lewat upaya-upaya konkret yang responsif atas dasar platform perjuangan dan yang jelas tidak akan pernah berkompromi dengan bentuk kezaliman.

“Akhir kata, kader-kader Partai Ummat, siapkan dirimu semua. Kita sambut bersama badai perjuangan di depan sana. Kita ini pejuang, bukan pecundang, maka kepada kata menyerah, kita katakan pantang. Rayakan perjuangan ini. Allah bersam kita semua. Allahu akbar,” tutupnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketum Partai Ummat: Kami adalah Politik Identitas, Politik yang Pancasilais pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita sudah melihat dengan mata kepada kita sendiri, bagaimana tirani hukum mengatur putusan peradilan. Diringankan sesuai pesanan. Diberatkan sesuai titipan,” pidatonya dalam  Rakernas perdana, beru-baru ini, di Jakarta.

“Bahkan ditembakan timas panas ke tubuh 16 laskar muda yang semuanya berumur 22 tahun. Puluhan gas air mata dilontarkan ke penonton Kanjuruhan. Bergelimpangan 135 orang meregang nyawa, 43 di antaranya masih anak-anak. Tapi mereka bukan sekadar angka. Mereka bukan sekadar daftar nama. Mereka adalah cita-cita dan kebanggan orang tua. Mereka dilahirkan dan disuapi, diajari untuk menyambung hidup, dan kehormatan keluarga. Mereka adalah masa depan dan harapan Indonesia,” ia melanjutkan.

Siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah membuat kerusakan di bumi maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia, kata dia, mengutip ayat di Alquran.

Tirani sekali lagi, kata dia, tidak peduli dengan rakyatnya sendiri, apalagi hanya anak buahnya sendiri. Lantas ia kembali mempertanyakan alasan apa pemilu ditunda.

“Kita telah lihat bagaimana tirani ekonomi membuah 1 persen orang kaya Indonesia mengusai lebih dari 50 persen aset nasional. Sedangkan 99 persen sisanya, termasuk seluruh kita yang hadir di ruangan ini, berebut sisanya (dari 50 aset nasional tersebut). Bayangkan, adil atau tidak? Adil atau zalim? Kalau zalim kita lawan, dengan cara-cara yang beradab, yang adiluhur,” ungkapnya.

Selain tirani demokrasi, Ridho menyebut juga ada tirani ekonomi di mana diberi karpet merah. Bukan untuk ekonomi dalam negeri, sayangnya untuk ekonomi asing.

“Indonesia menjadi komprador. Istilah sekarangnya asong. Membuka pintu bagi imprealisme modern, sehingga 90 persen produk yang dijual, di platform belanja online di Indonesia adalah produk asing,” kata dia.

“Kita lihat, 26 juta penduduk Indonesia, hidup di garis kemiskinan. Berapa garis kemiskinan itu? Garis kemiskinan itu setara Rp500 ribu. Setiap bulannya, untuk kebutuhan: sandang, pangan, papan. Satu orang, bayangkan. 500 ribu untuk sandang, pangan, papan. Ini bukan garis kemiskinan. Rp500 ribu itu, untuk sebulan itu adalah garis kemusnahan,” sambungnya.

Padahal lebih kata dia, dari Rp400 triliun nilai belanja online pada tahun 2021. Hanya 10 persen produk dalam negeri. Tirani, lagi-lagi kata dia tidak pernah peduli, sekalipun rakyatnya melarat ataupun sekara.

“Lalu mengapa pemilu mau ditunda? Apa perlu kita tunda pemilu? Kita lihat bagaimana tirani sumber daya alam telah melakukan destruksi ekologi. Dilubangi 44 persen daratan Indonesia, dipangkas bukit Jayawijaya di Papua sana, digunduli 100 ribu hektare lebih hutan-hutan di nusantara, diambil macam-macam mineralnya, batubaranya, nikelnya, emasnya, uraniumnya, minyaknya, gasnya, kayunya, dan semuanya, jadi bancakan segelintir orang yang serakah yang berkongsi dengan asing dan aseng,” ungkapnya lagi.

“Dan habis manis, sepah pun dibuang. Ditinggalkan begitu saja tanpa pemulihan lingkungan. Menyisakan lubang-lubang asam yang beracun, menyisakan tanah-tanah gundul dan air yang tercemar, dan ditambah dampak perubahan iklim, kerusakannya pun semakin masif. Tirani sekali lagi, tidak peduli ekologi sama sekali, yang penting kepentingan dirinya sendiri,” kata dia.

Menurutnya, di negeri ini masih banyak tirani-tirani lainnya: tirani pendidikan, tirani kesehatan, tirani kebudayaan dan lain sebagainya. “Maka pertanyaan, mengapa pemilu mau ditunda? Jawabannya  tidak ada yang akan ditunda,” tegasnya.

Sirkulasi kekuasaan kepada anak bangsa yang punya kapasitas dan kapabilitas menurut dia adalah sebuah keharusan demi lahirnya keadilan-keadilan multidimensional yang sekaligus membasmi tirani-tirani tersebut. Ini demokrasi yang merupakkan cita-cita dan amanah reformasi, yaitu demokrasi konstitusional yang menjami peralihan kekuasaan secara proporsional.

“Maka itu reformasi menjadi sebuah agenda bangsa yang mendesak untuk dilanjutkan, yang justru tidak boleh ditunda,” tegasnya lagi.

(Rob/parade.id)

Artikel Partai Ummat: Tirani Tidak Peduli Demokrasi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jadi ternyata wacana tunda pemilu 2024, tidak hanya dihidupkan kembali, namun telah dikaji dan bahkan telah diupayakan jalannya lewat berbagai macam cara. Mereka berusaha memperpanjang masa jabatan presiden dan Anggota DPR hingga lima tahun berikutnya, setelah 2024,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan wacana, Ridho mengatakan berbagai upaya tengah mereka lakukan. Pertama, kata dia, mereka berupaya melakukan amandemen UUD 1945, dengan berbagai macam dalih ini—adalah masa pemulihan ekonomi pascapandemi. Dalih yang lain, kita harus hidupkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).

“Amandemen, di situ lah kemudian mengubah, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, tujuan akhir mereka adalah mengubah pasal 7 UUD 1945, yaitu yang mengatur masa jabatan presiden yang maksimal dua perioden,” paparnya.

Kedua, ia melanjutkan, ada skenario lainnya yang didesain sedemikian rupa sehingga pada saatnya nanti, KPU akan mengatakan, “Mohon maaf, kami tidak siap, karena waktu yang relatif pendek, untuk mempersiapkan perubahan aturan dalam rangka merespons perubahan sistem (seumpama, dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup).”

Ketiga, ada gerakan-gerakan siluman yang telah dilakukan dengan pendekatan-pendekatan ke ormas-ormas, ke kalangan kampus, yang bertujuna untuk mengondisikan, dalam artian meninakbobokan mereka agar menyetujui rencana penundaan pemilu 2024 dan bahkan ada delegasi yang dikirim kepada kiai-kiai di berbagai macam di wilayah Indonesia.

“Siapa mereka-mereka ini? siapa gerangan mereka di balik semua ini? Siapa mereka yang berani melawan konstitusi UUD 1945? Di antara mereka ini ada yang berkata, kira-kira begini, ‘Saya tidak berminat atau ini ide dari siapa?’ Katanya begitu,” kata Ridho lagi.

“Kemudian yang lain di antara mereka berkata, ‘Kita tidak bisa menghalangi Ketua Partai atau kelompok masyarakat tertentu berwacana soal perpanjangan.’ Lainnya dari mereka berkata lagi, ‘Secara konstitusi semua bisa terjadi’,” ia menyambungnya.

Mereka yang mengatakan ini dipertanyakan oleh Ridho: lupa atau pura-pura lupa. Sebab mereka ini menurut dia pejabat pemerintah, ketua-ketua partai, relawan-relawan yang lahir dari rahim reformasi.

“Tapi malah mengapa mereka kemudian durhaka terhadap konstitusi? Sebab telah jelas membatasi masa jabatan presiden hanya dua kali,” kata dia.

Mereka seharusnya berada di garda terdepan. Melakukan pendekatan konstitusi. Tapi malah mengendap-endap di belakang. Ridho minta mereka sadar.

Ridho kemudian mengutip ayat yang ada di Alquran, di mana mereka telah membuat tipu daya, mereka membuat makar, dan Allah membalas tipu daya makar mereka tersebut. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya.

“Sejarah telah mengajarkan kepada kita, kekuasaan yang terlalu lama bercokol, karena sirkulasi kepemimpinan yang ditunda-tunda, akan melahirkan tirani-tirani baru, akan menjadi bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu. Menimbulkan ledakan krisis sosial, krisis ekonomi dan lainnya itu. Bahkan di beberapa negara lain, tirani-tirani lahir begitu cepat. Kurang dari satu dekade saja, mereka sudah merajalela,” sindirnya.

Tirani politik menurut dia telah membawa kita kembali ke zaman kegelapan otokrasi. Apalagi sekarang cengkraman oligarki hampir ada di semua lini. Belum lagi politik pecah belah atas bangsa sendiri. Kebebasan diamputasi. Sedikit kritik bisa ditangkap polisi, kata dia.

“Lalu di Indonesia ini, mengapa pemilu mau ditunda? Kita sudah lihat dengan mata kepala kita sendiri, bagaimana tirani politik telah merusak demokrasi yang susah payah kita perjuangkan sejak reformasi hingga hari ini. Reputasinya memang bertambah, namun dalam hal korupsi,” kata dia.

Ia kembali mengutip ayat Alquran, di mana ada peringatan soal (orang) tirani–sebuah tirani itu demi menjaga kekuatannya, demi menjaga kekuasaannya, takut diambil secuil saja, kemudian ega melakukan apa pun, termasuk menyembelih, membunuh anak-anak laki (pada zamannya waktu itu).

Inilah yang menurut Rido kita lihat sekarang. Wakil rakyat pun kata dia tidak lewat dikooptasi hingga mereka lupa fungsi. Lupa siapa yang diwakili. Lupa apa yang harus diawasi.

“Singkat kata, mereka yang terhormat itu lupa diri,” kata dia.

Politik nasional saat ini, menurutnya telah sukses menciptakan kehidupan nasional yang hobbesian. Dimana manusia dikatakan akan menjadi srigala bagi manusia lainnya dan manusia akan memerangi manusia lain, yang kuat menindas yang lemah, yang dominan memaksa yang lain untuk menyerah, yang pinta memintari yang tak sekolah.

Ia mengatakan itu karena menurutnya tirani tidak peduli demokrasi. Mereka hanya peduli dengan kepentingannya sendiri.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketum Partai Ummat Singgung Pihak yang Ingin Menunda Pemilu 2024 dalam Rakernas pertama kali tampil pada Parade.id.

Untuk Provinsi NTT, Partai Ummat dinyatakan memenuhi syarat di 19 kab/kota dari syarat minimal memenuhi syarat 17 kab/kota. Sementara untuk Provinsi Sulut, Partai Ummat dinyatakan memenuhi syarat di 11 kab/kota dari syarat minimal memenuhi syarat 11 kab/kota.

“Dari hasil rekapitulasi tersebut, KPU menetapkan Partai Ummat sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022. Juga menetapkan Partai Ummat menempati nomor urut 24 sebagaimana Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022,” demikian yang disampaikan Anggota KPU Idham Holik, kemarin.

Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengucapkan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu RI karena telah bertindak secara profesional dan bijaksana dalam menangani masalah yang sempat dialami oleh Partai Ummat.

“Mari kita bersama selaku peserta, penyelenggara dan pengawas, insya Allah kita menciptakan Pemilu 2024 yang berasaskan Luberjurdil,” kata dia.

Pengumuman soal Partai Ummat lolos sebagai peserta Pemilu 2024 di Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI terhadap Partai Ummat, di Ruang Rapat Utama Gedung KPU.

Hadir Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU Idham Holik, August Mellaz, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, dan Yulianto Sudrajat. Turut hadir Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu Totok Hariyono serta pimpinan dan pengurus Partai Ummat.

(Rob/parade.id)

Artikel Partai Ummat Peserta Pemilu 2024 usai Dinyatakan Terverifikasi oleh KPU, Nomor Urut 24 pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam pertemuan itu, pemohon, dalam hal ini Partai Ummat, disebut bersedia dan sanggup memenuhi jumlah kekurangan syarat keanggotaan Partai UMMAT sekurang-kurangnya 5 kabupaten/kota di NTT dan 10 kabupaten/kota di Sulut,serta Termohon melaksanakan putusan ini paling lambat 3 hari kerja sejak putusan dibacakan.

“Hadir dalam Sidang Pembacaan Putusan Terjadinya Kesepakatan Permohonan No Register 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022 dengan Pemohon Partai UMMAT, Selasa (20/12/2022) di Bawaslu,” demikian dikutip akun Twitter KPU RI.

Sebelum ada kesepakatan, juga telah dilakukan mediasi dengan Partai UMMAT yang turut dihadiri Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan Anggota KPU Idham Holik.

Sebelum itu, lewat Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengaku mendapatkan informasi yang valid bahwa Partai Ummat tidak lolos Pemilu 2024. Selain Partai Ummat, kata Amien, diloloskan oleh KPU.

“Video ini kami buat setelah kami mendapatkan informasi A1, yang valid. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti, seluruh partai baru dan partai non parlemen akan diloloskan oleh KPU, kecuali Partai Ummat,” kata Amien, Selasa (13/12/2022) di akun Instagram-nya.

Artikel Pimpinan Partai Ummat Bertemu Pimpinan KPU, Ini Hasilnya pertama kali tampil pada Parade.id.

Mengetahui hal itu, Ketum Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) Usamah Hisyam menyinggung, mengingatkan Presiden Jokowi, bahwa Partai Ummat itu adalah aset bangsa. “Oleh sabab itu hendaknya pemerintah memberikan perhatian terhadap sinyalemen yang disampaikan oleh tokoh reformasi yang juga Ketua Majelis Syuro Partai UMMAT Prof Amien Rais bahwasannya KPU tidak akan meloloskan satu-satunya partai baru dalam verifikasi peserta Pemilu 2024, yang akan diumumkan KPU tanggal 14 Desember 2022 nanti,” ia mengingatkan, Selasa (13/12/2022), setelah menyaksikan video Konferensi Pers Amien Rais Selasa (13/12) yang beredar di masyarakat luas melalui pemberitaan dan media sosial.

Menurut Usamah, bila partai politik baru lainnya diloloskan, maka sudah sewajarnya Partai Ummat yang diketahui memiliki jaringan struktur kepengurusan hingga ke tingkat kecamatan dan desa di seluruh tanah air diloloskan oleh KPU. Sebab, sepengetahuannya Partai Ummat dikelola secara profesional dengan militansi dan ideologi yang sangat jelas untuk mengakomodasi aspiratif umat Islam dalam menegakkan kebenaran dan keadilan yang menjadi tagline partai ini.

“Jangan sampai manuver KPU untuk tidak meloloskan Partai Ummat karena tekanan oknum-oknum kekuasaan tertentu justru akan menjadi bumerang bagi pemerintah” tegas Usamah lewat keterangannya kepada media.

Usamah menambahkan, bahwa perjuangan Amien Rais dan kawan-kawan untuk mendirikan Partai Ummat patut dihargai dan diberi acungan jempol. Sebab, bagaimanapun juga dengan mendirikan partai maka semua gerakan oposisi masuk dalam format konstitusional untuk mengembangkan kualitas demokrasi di negeri. “Oleh sebab itu kebereadaan partai ini tak perlu dikhawatirkan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. KPU harus benar- benar transparan dan professional menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, jangan terpengaruh dengan permainan oknum-oknum kekuasaan di pusaran istana karena setahu saya Presiden sangat menghargai demokrasi,” terang Usamah yang pernah menjadi pimpinan rombongan Umrah keluarga Joko Widodo menjelang Pilpres 2019 lalu.

Usamah mengatakan KPU jangan menjadi sumbu bagi terbakarnya demokrasi di negeri ini. Sebab, bila benar sinyalemen Amien Rais tersebut, maka kata Usamah, sama saja KPU menjadi korek dalam membakar kemarahan umat Islam yang dampaknya dapat mengakibatkan kekuasaan pemerintah justru terganggu menjelang pilpres 2024.
“Biarkan rakyat yang menentukan pilihan apakah Partai Ummat akan lolos Parliament Threshold atau tidak. Ini baru demokrasi yang fairness,” kata Usamah.

“Kalau saja Partai Ummat justru lolos dan bisa memenangkan pemilu 2024 maka itu sudah menjadi suratan takdir yang tercatat di Lauhul Mahfudz. Jadi enggak usah risau,” sambungnya pungkas.

Dalam video tersebut Amien Rais mengungkapkan:
“Pada tanggal 14 Desember 2022 nanti, seluruh partai baru dan partai non parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Ummat. Bagi kami keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal, terlebih kita semua telah menyimak berita-berita hari ini di beberapa media mainstream yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu.
Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar Partai Ummat di-single out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Umma tidak bisa mengikuti Pemilu 2024. Dengan ini kami Partai Ummat mengajukan tiga tuntutan sebagai berikut: pertama, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan partai-partai non parlemen untuk segera di audit oleh tim independent.
Kedua, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai-partai parlemen untuk juga diaudit secara independent dan dibuka seluas- luasnya kepada publik. Ketiga, menuntut DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait dengan adanya dugaan kuat interpensi yang dilakukan oleh KPU pusat kepada KPU provinsi dan KPU daerah mengenai hasil verifikasi di provinsi dan di daerah dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Pernyataan ini kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat.”

(Rob/parade.id)

Artikel Partai Ummat Disebut tak Lolos Pemilu 2024, Ketum PARMUSI Singgung Jokowi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Video ini kami buat setelah kami mendapatkan informasi A1, yang valid. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti, seluruh partai baru dan partai non parlemen akan diloloskan oleh KPU, kecuali Partai Ummat,” kata Amien, Selasa (13/12/2022) di akun Instagram-nya.

Bagi Partai Ummat, kata Amien, keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. “Terlebih kita telah menyimak berita-berita hari ini di beberapa media mainstream yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu,” kata dia lagi.

Amien menduga, ada perintah kekuatan yang besar, sehingga Partai Ummat di-single out atau yang satu-satunya disingkirkan, tidak mengikuti Pemilu 2024. “Dengan ini kami, Partai Ummat mengajukan tiga tuntutan sebagai berikut: pertama, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhaadap partai-partai baru dan partai-partai non parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen,” tuntutannya.

Kedua, ia melanjtkan, menuntut agar seluruh hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai-partai parlemen untuk juga diaudit secara independen dan dibuka seluas-luasnya kepada publik. Ketiga, Partai Ummat menuntut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait dengan adanya dugaan kuat intervensi yang dilakukan oleh Pusat kepada KPU Provinsi dan KPU Daerah mengenai hasil verifikasi faktual di provinsi dan di daerah, dan segera memberhantikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran.

“Pernyataan ini kami buat, demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat di negeri ini sekaligus kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Selamatkan demokrasi Indonesia. Selamatkan Indonesia,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Amien Rais Dapat Info Partai Ummat tak Lolos Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Parade.id.