“Pansus Angket Haji berawal dari Komisi VIII yang  mengalami kemacetan rapat dengan Kementrian agama karena tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai,” kata Cak Imin, panggilan akrabnya, kemarin, lewat akun X-nya.

Ketertutupan Kemenag, kata Cak Imin, yang kemudian membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antre berpuluh tahun.

“Jadi ini murni urusan pekerjaan komisi VIII yang meminta Pansus angket haji. Fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji,” kata Cak Imin.

“Gak ada urusanya dengan PKB atau PBNU.

Paham !” tegasnya.

Dikutip detik.com, Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyinggung pembentukan Pansus Haji karena masalah pribadi, untuk menyerang PBNU.

Hal tersebut ia sampaikan ketika menyebut bahwa pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja.

“Soal pansus ya pansus haji ya. Nah ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh,” kata Yahya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024).

“Kami melihatnya nggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi,” tambahnya.

Yahya menduga ada kaitan dengan adiknya, Yaqut Cholil Qoumas, yang juga sebagai Menteri Agama RI. Namun tetap yang menjadi sasaran adalah PBNU.

“Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini,” kata Yahya.

Meski menduga ke arah sana, Yahya menyebut masih melihat perkembangan lebih lanjut dari pansus tersebut. Dia juga menyebut banyak juga jemaah NU yang ikut haji, dan mempersilakan mereka untuk bisa ditanyakan terkait pelaksanaannya.

“Kita kan punya jamaah yang berhaji juga ada banyak orang yang bisa ditanyain ya kalau perlu bikin survei ya sebetulnya nggak ada yang menurut saya,” imbuhnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Pansus Haji Ada karena Komisi VIII Mengalami Kemacetan Rapat dengan Kemenag pertama kali tampil pada Parade.id.

Ia menyampaikan bahwa apa yang dilakukan kelima orang itu, sebagai tindakan yang tidak patut di tengah kondisi Palestina saat ini.

Kelima orang itu ada 1 dosen dari UNUSIA, 1 dari Pagar Nusa, 1 dari PWNU Jakarta, dan juga 2 dari Fatayat NU.

“Berdasarkan info yang PBNU terima, mereka melakukan kegiatan pertemuan-pertemuan di sana tanpa mengetahui awalnya akan bertemu Presiden Israel,” kata KH Yahya Staquf atau Gus Yahya, dikutip NU Online, Selasa (16/7/2024).

Gus Yahya menekankan hal ini dikarenakan ketidaktahuan orang-orang yang berangkat tersebut terhadap peta dan geopolitik dalam konflik yang terjadi ini.

Oleh karenanya PBNU telah mengimbau kepada seluruh kader NU untuk berhati-hati dalam bersikap dalam isu-isu yang sensitif ini.

Mengenai sanksi, tentu akan diproses melalui lembaga masing-masing. Tentu hal ini melanggar, karena jelas, segala aktivitas mengenani engagement internasional seharusnya berada pada kebijakan PBNU.

Gus Yahya menegaskan kembali, terhadap apa yang dilakukan lima orang tersebut, ia meminta maaf dan memohonkan maaf sikap lima orang yang berangkat ke Israel.

Berdasar info yang didapat PBNU, yang mengundang lima orang itu adalah NGO Advokat Israel. “Banyak NGO Advojat Israel berupaya untuk melakukan engagement kepada negara-negara di dunia.”

Namun, upaya ini adalah upaya gagal. Karena tidak ada hasil yang strategis dari pertemuan ini.

Salah satu engagement strategic yang diungkap oleh Gus Yahya, sebagai tindakan strategis PBNU adalah R20 bersamaan dengan G20.

Pada pertemuan tersebut pemuka Yahudi juga diberikan kesempatan untuk berbicara. Beberapa Rabi dari Amerika menyatakan perlu rekontektualisasi ajaran Yahudi yang mencegah dari perdamaian.

Hasil pertemuan dengan pemuka-pemuka agama di dunia, termasuk dengan rabi-rabi Yahudi tersebut, dibukukan. Ini menggambarkan ada engagement strategic.

PBNU memikiki strategi yang matang dengan hasil yang nyata untuk upaya-upaya perdamaian.

“Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh kader-kader NU. Maka, PBNU telah menetapkan, bahwa semua engagement internasional di bawah koordinasi PBNU.”

(Rob/parade.id)

Artikel Ketum PBNU Minta Maaf soal Nahdliyin yang Israel pertama kali tampil pada Parade.id.

“Tak bisa diterima oleh nalar sehat kunjungan mereka ke Israel bertemu presiden yg sdg menghancurkan manusia dan kemanusiaan di Palestina,” tegas Kiai Cholil.

Kunjungan mereka ke Israel dan bertemu dengan presidennya disebut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat keterlaluan.

“Kita semua sdg melawan genosida yg dilakukan Israel sungguh kunjungan mereka itu keterlaluan,” tegasnya kembali.

Kelima orang tersebut yang kabarnya mengatasnamakan nahdliyin itu adalah Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, Syukron Makmun, dan Izza Annafisah Dania.

Belum terang apa motif kelima orang itu ke Israel dan bertemu dengan presiden Isaac Herzog. PBNU berencana memanggil mereka untuk tabayun.

(Rob/parade.id)

Artikel Nahdliyin yang Bertemu Presiden Israel Melukai Perasaan Umat Islam pertama kali tampil pada Parade.id.

Atas kasus ini, Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) K.H. Mahbub Maafi Ramdan, Ahad (12/5) mengatakan, praktik haji ilegal di luar prosedur (manasik tanpa visa haji) bertentangan dengan substansi syariat Islam. Praktik ilegal ini, ujar dia, membahayakan pelakunya dan jamaah haji secara umum.

Kiai Mahbub menambahkan, kebijakan pengendalian kuota jamaah haji dengan legalitas praktik manasik melalui visa haji yang dilakukan oleh KSA berkesesuaian dengan maqasid atau substansi syariat Islam, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan mengantisipasi mafsadat.

“Praktik haji ilegal telah merampas (ghashab) hak (kenyamanan) jamaah haji yang kuotanya terdistribusi ke banyak negara. Praktik haji ilegal “membunuh” ruang gerak jamaah haji dunia,” kata Kiai Mahbub dalam keteramgannya, di Jakarta.

Praktik haji ilegal memunculkan mafsadat bagi yang bersangkutan dan jamaah haji dunia, baik darurat layanan kamar kecil, serangan cuaca panas karena tidak mendapat tenda Arafah, kepadatan jamaah tak terkendali di titik-titik kritis area haji (seperti terowongan Mina, area tawaf dan sai), keterbatasan oksigen di tengah lonjakan kerumunan, kemacetan lalu lintas di area haji, maupun ketidaktenangan sebagai buronan razia aparat otoritas KSA yang selalu menghantui selama melaksanakan ibadah haji.

Menurutnya, praktik haji ilegal bertentangan dengan substansi syariat Islam. Praktik haji tanpa prosedur formal dilarang secara syariat karena melahirkan banyak mafsadat baik yang bersifat individual (pelakunya) maupun kolektif jamaah haji dunia. 

“Praktik haji tanpa prosedur formal yang ditentukan pemerintah KSA maupun otoritas negara asal jamaah merupakan tindakan ghashab (perampasan hak) yang diharamkan secara syariat,” kata Kiai Mahbub kepada NU Online, Ahad (12/5/2024) dini hari Waktu Arab Saudi.

Ia mengajak masyarakat Indonesia untuk menghargai dan mematuhi prosedur formal dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah KSA maupun ketentuan negara asal jamaah dalam hal ini undang-undang seputar perhajian yang berlaku di Indonesia. 

“Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan prosedural dapat mengantisipasi berbagai mudarat perhajian yang potensi terjadi dan mendatangkan kemaslahatan sehingga rangkaian manasik haji dapat terselenggara dengan baik, layak, dan nyaman,” kata Kiai Mahbub.*

Artikel LBM PBNU: Praktik Haji Ilegal di Luar Prosedur Bertentangan Substansi Syariat Islam pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sebagaimana lirik lagu ‘Ya Lal Wathon’, tadi baru kita nyanyikan dan kita kumandangkan bersama-sama: ‘Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dirimu’. Atas nama masyarakat, bangsa, dan Negara, saya menyampaikan terima kasih pada alim ulama, para yai, para masyaikh, dan kepada para keluarga besar NU,” ujar Jokowi.

NU, kata Jokowi, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa.

“Jumlah anggota sangat banyak. Sangat besar. Tersebar di seluruh tanah air Indonesia dan bahkan tersebar di berbagai Negara,” kata Jokowi.

Kekuatan besar ini kata dia perlu dikonsolidasi, perlu diorganisasi dengan baik. Ditingkatkan terus kualitasnya.

“Bukan hanya di bidang sosial, di bidang keagamaan, dan bidang kemanusiaan tetapi juga di bidang ilmu pengetahuan dan  teknologi. Di dunia professional. Di bidang kewirausahaan,” terangnya.

Ia setuju dan mendukung apa yang sedang dan akan dilakukan oleh PBNU.

“Digitalisasi bisa masuk sebagai pintu masuknya untuk mengonsolidasikan kekuatan NU, baik ada yang di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Kita semua menyadari kondisi nahdliyin, di akar rumput perlu didukung,” katanya.

Pemerintah, kata Jokowi, menyambut baik inisiatif baik PBNU membentuk Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKM NU) yang sangat penting untuk meningkatkan keluarga Indonesia, terutama untuk para nahdliyin di level grassroot, di level akar rumput.

“Namun, selain itu, banyak sekali juga nahdliyin muda yang bermain di level global, yang sedang berkuliah di luar negeri banyak, yang sedang ilmu pengetahuan baru, banyak. Belajar teknologi baru, banyak. Belajar AI, banyak. Belajar precition medicine, banyak. Belajar dunia masa depan, banyak. Dan belajar ilmu masa depan tanpa kehilangan jati dirinya sebagai muslim, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai nahdliyin,” puji Jokowi.

Hal itu kata Jokowi, merupakan kekuatan besar NU untuk menyongsong masa depan. Mereka-mereka ini harus dihubungkan dengan umat di akar rumput.  Mereka harus menjadi bagian solusi bagi nahdliyin di akar rumput dan  mensejahterakan umat.

“Oleh karena itu saya mendukung inisiatif Bapak KH Yahya Staquf, Ketua Umum PBNU yang melakukan digitalisasi—selain membantu memperbaiki cara kerja organisasi, digitalisasi ini juga akan menghubungkan para nahdliyin di seluruh dunia. Saling berbagi komitmen saling bekerja sama.  Bersama meningkatkan kualitas diri. Bersama-sama mencari solusi untuk NKRI dan kesejahteraan umat,” tegasnya.

Pemerintah mendukung peningkatan kualitas pendidikan di NU. Salah satu contohnya yang tadi telah disampaikan oleh Gus Yahya, yaitu Universitas NU (UNU) di Yogjakarta milik PBNU, yang membangun gedung setinggi 9 lantai

“Tinggi gedungnya 9 lantai itu penting dan saya saat itu tidak mau dinego. Harus  9 lantai. Sebab angka 9 itu penting bagi NU. NU itu bintang. 9 itu Walisongo. Songo itu kan 9,” ujarnya.

“Alhamdulillah saat ini gedung 9 lantai sudah selesai dibangun. Interior dan furniture hampir selesai dan sudah mulai dipergunakan walaupun belum diresmikan. Artinya ini produktif. Belum diresmikan sudah digunakan,” ungkapnya.

Namun kata Jokowi, bukan hanya gedung yang penting , yang penting adalah programnya.

“Saya minta agar UNU Yogja ini bisa menjadi lokomotif yang menarik banyak lembaga pendidikan tinggi NU untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bersaing menjadi tenaga profesional , untuk bersaing menjadi enterpreneur menjadi wirausaha dan tetap berakar kuat kepada ke-NU-annya,” pesannya.

Saat ini UNU Yogja, kata Jokowi, juga sedang difasilitasi.

“Ini sudah setahun lebih untuk bekerjasama dengan Uni Emirat Arab. Baru dua minggu yang lalu saya juga berbicara lagi dengan yang mulia MBZ di KTT G20 di India. Saya berbicara setengah jam. Saya singgung lagi masalah ini. ‘Ya, Pak Jokowi. Sedang proses’. Jawaban beliau seperti itu,” imbuhnya.

Di Bulan ini, kata Jokowi, akan dikirim Menteri Suhail untuk berbicara lagi di Indonesia. Jadi kata dia, saat ini untuk Yogja sedang kita fasilitasi untuk bekerjasama dengan Uni Emirat Arab dan pendirian MBZUH sedang dalam proses.

“Rencananya akan dibangun lagi gedung baru di sebelahnya dan saya juga minta lantai 9 lagi sehingga nanti menjadi gedung kembar dan ini menunjukkan kedekatan Indonesia dengan dunia Islam,” jelasnya.

Banyak lagi yang disebutkan Jokowi. Terpenting, ada banyak program lain yang sedang pemerintah kerjakan bersama NU dan ormas Islam lainnya, karena tantangan yang kita hadapi masih sangat banyak dan sangat berat.

“Namun dengan terus didampingi para ulama, didampingi para yai, insyaallah bangsa Indonesia memenangi masa depan, bisa mewujudkan Indonesia emas, dan bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tandasnya.

Jokowi pun resmi membuka secara resmi pembukaan Munas-Konbes NU 2023. Hadir Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, Puan Maharani, Kabinet Indonesia Maju, Duta Besar Negara-negara Sahabat, Panglima TNI dan Kapolri, Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Ketua MUI KH Anwar Iskandar, Para Masayaikh-Alim Ulama, Habaib, Kiai, para pengasuh pondok pesantren, seluruh pengurus NU di seluruh wilayah, serta Pimpinan Pondik Pesantren Al-Hamid, KH Lukman Hakim.

(Rob/parade.id)

Artikel Jokowi Puji NU dalam Menjaga Indonesia, Pancasila, dan NKRI pertama kali tampil pada Parade.id.

Berikut pernyataan resminya:

PERNYATAAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

TENTANG  PERSOALAN REMPANG-GALANG

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memandang perlu menyampaikan pandangan dan sikap terkait persoalan Rempang-Galang, dengan terlebih dahulu perlu mengemukakan beberapa hal  yang penting dan mendasar, sebagai berikut:

PBNU senantiasa menyimak dengan seksama, seraya terus mengawal derap langkah kehidupan kita bersama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

PBNU berpegang teguh pada itikad baik dan nilai-nilai keutamaan, serta bersandar pada objektivitas, dalam menentukan pandangan, posisi, sikap dan perannya; dan

PBNU selalu mendorong berbagai pihak agar mengutamakan musyawarah (syura’) dalam mencari jalan keluar bagi persoalan hidup bersama;

Selanjutnya, dalam menyikapi persoalan Rempang-Galang, PBNU menyampaikan pandangan sebagai berikut:

Dalam pandangan PBNU, pesoalan Rempang-Galang merupakan masalah yang terkait pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan. Persoalan semacam ini terus berulang akibat kebijakan yang tidak partisipatoris, yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan  hingga pelaksanaannya.. Hal ini kemudian diperparah oleh pola-pola komunikasi yang kurang baik, PBNU meminta dengan sungguh-sungguh kepada Pemerintah  agar mengutamakan musyawarah (syura’) dan menghindarkan pendekatan koersif;

Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi’iyah pada Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama telah membahas persoalan pengambilan tanah rakyat oleh negara. PBNU berpandangant bahwa tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses iqtha’ (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya’ (pengelolaan lahan), maka hukum pengambilalihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram. Namun demikian, PBNU perlu menegaskan kembali agar menjadi perhatian semua pihak bahwa hukum haram tersebut jika pengambilalihan tanah oleh pemerintah dilakukan dengan sewenang-wenang. Hasil Bathsul Masail tersebut tidak serta merta dapat dimaknai menghilangkan fungsi sosial dari tanah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan konstitusi kita. Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk mengambil-alih tanah rakyat dengan syarat pengambilalihan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan tentu harus menghadirkan keadilan bagi rakyat pemilik dan/atau pengelola lahan;

PBNU mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki pola-pola komunikasi dan segera menghadirkan solusi penyelesaian persoalan ini, dengan memastikan agar kelompok yang lemah (mustadh’afin) dipenuhi hak-haknya, serta diberikan afirmasi dan fasilitasi;

PBNU mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya proyek strategis nasional dan kemaslahatannya bagi masyarakat umum, serta memastikan tidak adanya perampasan hak-hak serta potensi kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam;

dan PBNU selalu membersamai dan terus mengawal perjuangan rakyat untuk mendapatkan keadilan melalui cara-cara yang sesuai kaidah hukum dan konstitusi. Selanjutnya, PBNU juga mengimbau kepada masyarakat Rempang-Galang agar menenangkan diri dengan memperbanyak zikir serta taqarrub kepada Allah, serta tetap memelihara sikap husnudhon terhadap pemerintah dan aparat keamanan.

Semoga kita senantiasa mampu mengambil pelajaran demi kemajuan kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

والله الموفق الى اقوم الطريق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jakarta, 15 September 2023

Yahya Cholil Staquf

Ketua Umum

Artikel PBNU soal Rempang pertama kali tampil pada Parade.id.

Selain Ketum PBNU, penganugrahan juga diberikan Kepada Sudibyo Markus dan Cardinal Miguel Ayuso Guixot.

Menurut Haedar, ketiga tokoh yang menerima penganugrahan merupakan representasi dari kekuatan lintas iman dan lintas agama yang selama ini menebar benih-benih keagamaan yang mencerdaskan dan mencerahkan, sekaligus kedamaian bagi semesta.

“Tokoh-tokoh ini juga bukan hanya dalam wacana tetapi punya pengalaman lapangan yang mendorong usaha dialog antar iman, dialog antar golongan, bahkan dialog antar bangsa,” kata Haedar, Senin (13/2/2023), lewat akun Twitter-nya.

Penganugrahan gelar doktor itu dalam ‘Membangun Persaudaraan dalam Keragaman Kemanusiaan’. Haedar menghadiri penganugrahan itu pagi hari.

(Rob/parade.id)

Artikel Haedar Menghadiri Penganugrahan Gelar Doktor Kehormatan Gus Yahya dari UIN Sunan Kalijaga pertama kali tampil pada Parade.id.

“Whatever his cause is, it is doomed to fail. Mari kita teruskan saja duduk santai menikmati kesyahduan iman kita sendiri sambil menunggu Rasmus Paludan runtuh bersama segala cita-citanya atau dia insaf kemudian berbelok ke jalan yang benar,” kata Gus Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (28/1/203) malam.

Menurut Gus Yahya, meski kitab umat Islam dibakar, jelas Alquran tidak sedikit pun menjdi hina karena perbuatannya. Perbuatan Paludan justru akan sia-sia. Sebab, apabila dia bermaksud menjauhkan orang dari Alquran, perbuatan Paludan justru malah  mendorong rasa penasaran mereka yang belum tahu isi Alquran.

Jika maksud pembakarannya untuk melampiaskan kemarahan kepada Turki, kata Gus Yahya, Alquran tidak menanggung apa pun yang menjadi tanggung jawab Turki.

“Kalau dia bermaksud menyerukan agar Eropa kulit putih bersatu melawan Islam, perbuatannya justru memancing orang-orang Eropa dil uar kelompoknya untuk melawannya,” ujar Gus Yahya.

Jka terjadi konflik universal atas perbuatan Paludan itu, kata Gus Yahya, tidak akan ada kelompok, termasuk kelompok Paludan, yang bisa menang.

Paludan kembali melakukan aksinya membakar salinan Alquran pada Jumat (27/1/2023) waktu setempat. Aksi pembakaran kitan suci umat Islam dilakukan di depan masjid serta Kedutaan Besar Turki di Kopenhagen, Denmark.

“Masjid ini tidak punya tempat di Denmark,” kata Paludan dalam siaran langsung di halaman Facebooknya.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketum PBNU Menilai Pembakar Alquran Orang Putus Asa yang Hilang Akal pertama kali tampil pada Parade.id.

Artikel ICMI dan PBNU Jalin Kerja Sama Percepat Transformasi Bangsa: Kembangkan Inkubator Pesantren pertama kali tampil pada Parade.id.

Kehadiran Puan ke kantor PBNU di Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, kemarin (14/3/2022) didampingi oleh sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi PDIP yaitu Ahmad Basarah, Utut Adianto, Said Abdullah dan Diah Pitaloka.

Puan diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, dan jajaran pimpinan PBNU lainnya.

“Terima kasih atas pertemuan silaturahmi yang hangat, kami sepakat untuk menjaga harmoni keseimbangan antara seluruh umat beragama. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional,” ujar Puan usai pertemuan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengaku mendatangi kantor PBNU karena ingin meneruskan jejak sang kakek, Presiden pertama Indonesia Soekarno, dan juga ibunya, Megawati Soekarnoputri. Puan menyatakan, keluarganya mempunyai kedekatan dengan para tokoh NU.

“Insyaallah ini menjadi tugas saya untuk melanjutkan silaturahmi keluarga besar Bung Karno dengan PBNU,” ucapnya.

Ditambahkan Puan, kedatangannya ke PBNU juga sekaligus sebagai bentuk merajut kerja sama dalam upaya membangun bangsa dan negara. Ia menegaskan, semua anak bangsa harus saling bergandengan tangan untuk membuat Indonesia semakin besar.

“Kami datang ke sini selain silaturahmi tentu saja ingin menyampaikan bahwa membangun bangsa dan negara itu tidak bisa sendirian. Membangun bangsa itu harus dilakukan secara gotong royong,” jelas Puan.

Di sisi lain, sejarah kedekatan PDIP dengan PBNU pun diharapkan agar bisa terus dipertahankan. Puan mengatakan, PDIP dan PBNU memiliki satu visi dan misi yang sama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“NU bersama dengan PDIP tentu saja mempunyai konstituen yang sama yaitu wong cilik. Karenanya kami berharap ke depan apa yang menjadi tugas-tugas dari PDIP dengan NU bisa-bisa bersama kami sinergikan, bisa sama-sama kami lakukan secara konkret sampai ke bawah,” papar mantan Menko PMK itu.

“Dan sebagai partai politik kami bersama dengan PBNU dapat tetap menjaga NKRI dan didasarkan nilai-nilai Pancasila yang harus kami implementasikan dengan seluruh hati rakyat Indonesia,” lanjut Puan.

Ketua DPR pun menyinggung mengenai kondisi pandemi Covid-19 yang masih ada di Indonesia. Puan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu membantu penanganan pandemi Covid-19.

“Komitmen ini harus bersama-sama kita lakukan untuk membuat Indonesia menjadi sejahtera, dan konkret dalam melaksanakan hal-hal yang kami lakukan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Puan turut menjawab pertanyaan wartawan terkait isu Pemilu 2024.

“Posisi DPR sesuai mekanisme DPR dan pemerintah sudah sepakat pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” tegas Puan.

Kemudian terkait RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Puan memastikan DPR terus berkomitmen untuk cepat menyelesaikannya.

“Besok Insyaallah akan ada Rapim dan Bamus, bukan hanya terkait RUU TPKS tapi termasuk agenda lainnya,” ucapnya.

Sementara itu, Gus Yahya sebagai Ketum PBNU memberikan apresiasi atas kedatangan Puan. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus terus diupayakan bersama antara PBNU dengan DPR dan juga PDIP.

“Kita mencapai banyak kesepahaman bagaimana kita saling berbagi tugas dan sekaligus juga bersinergi satu sama lain agar apa masalah-masalah nyata yang dirasakan rakyat bisa lebih efektif dicarikan jalan keluarnya,” terang Gus Yahya. []

Artikel Silaturahmi ke PBNU, Puan: Kami Sepakat Jaga Harmoni Antara Umat Beragama pertama kali tampil pada Parade.id.