Meskipun tidak terlalu sering, saya juga mulai jenuh dengan test swab antigen dan PCR. Rata-rata 2-4 kali sepekan. Cukup merepotkan.

Perasaan ini saya sampaikan kepada seorang teman yang sering sekali bepergian. Dia enjoy saja dan tidak pernah repot dengan test swab antigen dan PCR.

Teman saya ini punya “jaringan” dengan klinik tertentu yang membantunya bisa naik pesawat dan selalu lulus dan lolos tanpa test.

Caranya? Untuk lulus test antigen, dia semprotkan cairan tertentu beberapa saat sebelum test. Cukup beberapa kali semprot, hasilnya selalu negatif. Untuk test PCR lebih hebat lagi.

Dia cukup kirim NIK ke klinik langganan. Dalam waktu 1 atau 2 jam dia sudah mendapatkan hasil test yang dikirim melalui WA. Tidak hanya itu, dalam aplikasi Peduli Lindungi juga tercatat negatif dan layak bepergian. Berapa orang yang punya “jaringan” seperti teman saya itu? Wallahu ‘alam.

Jadi, di negeri +62 ini banyak sekali orang hebat yang bisa lolos tanpa test. Ada orang hebat yang lolos masuk Perguruan Tinggi Negeri tanpa test. Sekarang ada lagi yang lulus dan lolos naik pesawat tanpa test swab antigen atau PCR.

Kok bisa ya? Itulah hebatnya orang-orang di negeri +62. Seperti film Warkop: Dono, Kasino, dan Indro: Semua Bisa Diatur. Lucu tapi nyata.

Penulis adalag Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti

Artikel Lolos tanpa Test pertama kali tampil pada Parade.id.

Salah satu perusahaan yang mempunyai peran dalam bisnis PCR di Indonesia adalah PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Dari penelusuran majalah Tempo, sebagian saham PT Genomik Solidaritas Indonesia dipunyai oleh PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.

Kedua perusahaan ini terafiliasi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pemilik saham GSI Lab lainnya adalah Yayasan Adaro Bangun Energi, organisasi nirlaba di bawah PT Adaro Energy Tbk milik Garibaldi Thohir, kakak Menteri BUMN Erick Thohir.

“Dugaan skandal bisnis PCR di tengah pandemi Covid-19 yang sangat memalukan ini, harus diusut tuntas,” demikian yang disampaikan Mirah Sumirat selaku Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulis (9/11/2021).

Mirah Sumirat menyatakan bahwa dugaan terjadinya konflik kepentingan sangat terlihat jelas. Luhut Binsar Panjaitan menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP PEN) dan Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

Pernah menjadi Satgas Covid-19 guna menekan penyebaran Covid-19 di 9 provinsi prioritas. Di satu sisi, Luhut Binsar Panjaitan menjadi pihak yang memiliki kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan Covid-19.

“Di sisi lain, Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan perusahaan yang berbisnis PCR di Indonesia. Sehingga patut diduga segala kebijakan yang dibuat dalam menanggulangi Covid-19, dapat diatur sedemikian rupa agar menguntungkan bisnisnya.”

Mirah menyatakan keprihatinannya, di saat rakyat semakin sulit dan menderita, di saat jutaan pekerja dirumahkan, diputus hubungan kerjanya (PHK), kehilangan penghasilan, hingga banyak perusahaan gulung tikar karena berbagai kebijakan Pemerintah selama pandemi Covid-19, ternyata para pejabatnya justru diduga kuat telah mengambil keuntungan bisnis di tengah pandemi. Sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis PCR, mereka tentukan sendiri harga jualnya.

“Sebagai pejabat Pemerintah, mereka sendiri yang menetapkan perubahan status PPKM serta memaksakan kewajiban PCR untuk berbagai keperluan. Konflik kepentingannya sangat ‘telanjang’.”

Mirah juga menengarai di akhir tahun ini, di saat libur Natal dan tahun baru, diduga Pemerintah akan kembali membuat pembatasan aktivitas masyarakat dan mewajibkan test PCR atau antigen kepada masyarakat. ASPEK Indonesia meminta agar Pemerintah menghentikan berbagai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), atau apa pun namanya, termasuk menghentikan kewajiban PCR maupun antigen sebagai syarat perjalanan di tengah pandemi Covid-19.

“Jangan persulit masyarakat lagi, dengan berbagai kebijakan yang justru akan mematikan ekonomi masyarakat bawah,” tandasnya.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel ASPEK Indonesia: Copot Menteri yang terkait Bisnis PCR di Tengah Pandemi pertama kali tampil pada Parade.id.

Ia juga mengkritisi dugaan pemaksaan vaksin kepada masyarakat. Kritik soal keduanya ia gaungkan lewat tagar #StopWajibPCR #JanganPaksaVaksinasi.

“Pantaslah PPKM terus diperpanjang!! Ternyata sungguh keterlaluan rakyat di bikin ketakutan dengan diminta mengurung diri, akhirnya terbongkar perlahan ada bisnis di balik pandemi #StopWajibPCR #JanganPaksaVaksinasi,” kritisnya, Ahad (7/11/2021).

Menurut dia, sungguh suatu kolaborasi yang keji jika penguasa dan pengusaha bersama-bersama dengan secara sadar dan sengaja “memeras” rakyat lewat keputusannya dengan mengatasnamakan demi kepentingan negara pada saat pandemi terjadi. Setop wajib PCR dan jangan paksa vaksin pun kembali ia gaungkan.

“Ketika Penguasa turut serta ‘memanfaatkan’ pandemi untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya maka sesungguhnya kehancuran semakin dekat bagi penguasa tersebut #StopWajibPCR,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Soal PCR, sebagaimana kabar yang beredar belakangan ialah terkait harga. Disorot tajam oleh banyak pihak. Harga PCR bikin sebagian orang merasa keberatan.

Harga PCR juga kabarnya diduga disalahgunakan dengan mengambil untung dari itu.

Sedangkan soal vaksinasi, yang diduga ada pemaksaan kepada masyarakat, boleh jadi benar adanya. Juga boleh jadi sebaliknya.

Namun, dalam upaya melawan Covid, vaksin dipercaya sebagai pencegahnya. Pemerintah terus mendorong agar masyarakat divaksin.

Hanya saja, dalam penerimaan vaksin kepada masyarakat ada kriteria tertentu yang disebut tidak bisa menerima/tidak boleh divaksin (karena memiliki riwayat penyakit tertentu, misal). Pun dengan alasan lain.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Presiden ASPEK Indonesia Kritisi Kewajiban PCR pertama kali tampil pada Parade.id.

“Setelah dihitung-hitung, kelihatannya angka Rp300 ribu itu menjadi angka yang mungkin masuk akal dan riil untuk dilaksanakan,” kata Dante Saksono Harbuwono saat diwawancarai wartawan di Jakarta, Selasa.

Menurut Dante rekomendasi tarif yang disampaikan Presiden Joko Widodo bukan tanpa perhitungan yang matang terhadap komponen pendukung PCR seperti bahan baku reagen, kapasitas, tenaga medis hingga distribusi barang.

Ia mengatakan Kemenkes sudah melakukan persiapan menurunkan tarif tes PCR, antara lain melakukan permodalan untuk menyederhanakan harga reagen sebagai komponen terpenting PCR.

“Karena itu adalah komponen terbesar dari seluruh pembiayaan dalam tes PCR,” katanya.

Dante optimistis perhitungan matang yang direkomendasikan pemerintah bisa menekan tarif PCR hingga di bawah atau menjadi Rp300 ribu per orang dari harga eceran tertinggi saat ini Rp499 ribu per orang.

Dante menyebut tarif PCR yang terjangkau oleh masyarakat merupakan hal penting dalam melakukan pencegahan gelombang susulan COVID-19. “Karena data yang paling penting untuk melakukan identifikasi COVID-19 untuk mencegah terjadinya gelombang-gelombang berikutnya adalah melakukan testing yang tepat,” katanya.

PCR, menurut Dante, perlu dijangkau secara luas oleh masyarakat lewat penetapan harga yang ideal. “Testing ini dapat dilakukan oleh masyarakat secara luas apabila harganya terjangkau dan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kami tindak lanjuti secara teknis,” katanya.

*Sumber: Antara

Artikel Wamenkes: Tarif PCR Rp300 Ribu Masuk Akal untuk Dilaksanakan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Apakah sudah dilakukan penelitian sampling terkait mobilitas masyarakat melalui udara dengan peningkatan kasus positif? Ini penting agar masyarakat tahu bahwa kebijakan tersebut dibuat berdasarkan hasil penelitian ilmiah,” kata Netty dalam keterangan medianya, Sabtu, (23/10/2021).

Menurut Netty,  kebijakan ini terkait dengan ide pelonggaran mobilitas namun harus tetap terpantau agar tidak kebobolan.

“Saat ini angka kasus sudah menurun, PPKM sudah dilonggarkan, namun tetap harus dipantau agar tidak bablas. Nah, bagaimana caranya? Mengapa harus dengan  tes PCR yang berbiaya tinggi?” tanya Netty.

Netty juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut jangan sampai diskriminatif.

“Mengapa hanya transportasi udara sementara transportasi lainnya juga menimbulkan kerumunan. Perlu konsistensi antara prasyarat angkutan darat, laut dan udara terkait screening method karena esensinya sama dan seharusnya tidak berbeda alat,” katanya.

Bila transportasi udara dianggap memiliki risiko lebih, maka kata dia harus ada afirmasi harga tes PCR yang terjangkau oleh semua kalangan. Prinsipnya jangan sampai membebani masyarakat, karena saat ini tes PCR masih tinggi.

“Kimia Farma sebagai BUMN saja mematok harga Rp495 ribu. Angka ini jauh lebih mahal ketimbang harga tiket ekonomi  pesawat Jakarta-Surabaya,” katanya.

Oleh karena itu, wajar jika kebijakan ini menimbulkan polemik pro kontra.

“Kebijakan ini akan diterima oleh masyarakat jika  pemerintah memiliki solusi  terkait pembiayaannya. Apakah pemerintah dapat memberikan subsidi biaya tes PCR agar terjangkau? Jika pemerintah dapat menekan harga tes hingga  diangka Rp150 ribu, tentu akan sangat membantu masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu menurut Netty kewajiban PCR untuk pesawat juga memantik masalah karena setiap daerah memiliki kapasitas beragam terkait ketersediaan lab dan aksesibilitas publik untuk PCR.

“Seharusnya waktu berlakunya juga diperpanjang, bukan hanya dua hari. Apalagi masih banyak lab di daerah yang infrastrukturnya belum lengkap sehingga tidak mampu mengeluarkan hasil tes PCR dalam kurun waktu 1×24 jam. Hal ini akan menjadi masalah tersendiri jika tidak ada solusi dari pemerintah,” katanya.

Terakhir Netty meminta pemerintah agar jangan longgar dalam menegakkan disiplin prokes di manapun.

“Masyarakat harus terus diingatkan agar memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ini yang secara ilmiah sudah terbukti mencegah penularan,” katanya.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Syarat Wajib PCR untuk Penerbangan Jangan Membebani Masyarakat pertama kali tampil pada Parade.id.

“4 hari lalu saya test masih 800 ribuan. Buatlah 400 ribu. Berapa banyak mereka lakukan test ditagih ke negara,” kata Jansen, Jumat (23/7/2021).

Hal ini, kata Jansen, agar testing, tracing, treatment menjadi optimal. Penanganan pandemi ini pun kata dia juga bisa ikut terkendali.

“Kalau harga PCR semahal itu testing pasti terkendala. Kondisinya ekonomi rakyat terdampak pandemi. Tabungan habis bahkan banyak sudah tak punya uang. Buat harga PCR ini lebih terjangkau,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Hal lain jika harga PCR diturunkan ialah beban rakyat di masa seperti ini jadi bisa sedikit ringan. Pemerintah pun terbantu.

“Apalagi disituasi melonjaknya kasus covid dgn varian Delta yg mudah sekali menular, kunci agar dia tidak semakin nyebar kesana kemari ya dgn TESTING. Jd tolong Surat Edaran @KemenkesRI terdahulu direvisi turunkan harga PCR ini.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Politisi Minta kepada Kemenkes Harga PCR Mandiri Diturunkan Harganya pertama kali tampil pada Parade.id.