Hadir seluruh direksi PDAM Jawa Barat dan Kepala SPI Jawa Barat serta Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat, Mulyana.

“Kegiatan ini tujuannya dalam rangka menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan management resiko,” kata Plt Ketua Perpamsi Jawa Barat sekaligus Direktur Utama Perumdam Tirta Mukti Cianjur, Budi Karyawan.

“Saya sebagai Plt Ketua Perpamsi Jawa Barat, ingin tidak ada lagi PDAM di Jawa Barat yang kinerjanya tidak sehat. Alhamdulillah semua sudah sehat,” sambungnya.

Budi mengucapkan kepada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang mendapatkan penghargaan dari BPKP Jawa Barat.

“Kami ucapkan selamat, semoga diikuti oleh PDAM yang lain pada tahun-tahun berikutnya,” tandasnya.

(Riz/PARADE.ID)

Artikel DPD Perpamsi Jabar Gelar Bimtek di Cianjur pertama kali tampil pada Parade.id.

“Meminta hak karyawan PDAM Kab. Bima untuk segera dibayarkan oleh Pemkab selaku pemilik PDAM, karena sampai dengan saat ini karyawan PDAM belum menerima gaji selama 26 bulan dan meminta pertanggung jawaban kepada pemerintah Kab. Bima,” demikian kata koordinator aksi Arsyad, Selasa (23/2/2021), di Halaman Kantor Bupati Bima Dusun Godo, Woha, Bima, NTB.

Massa aksi juga meminta Pemkab Bima untuk segera memberikan pernyataan modal yang layak kepada PDAM Kab. Bima, karena PDAM adalah satu-satunya BUMD yang bergerak di bidang air bersih dan menyangkut hidup orang banyak.

Kabag Ekonomi, Hariman mengatakan bahwa terkait dengan keuangan, diakuinya belum bisa memastikan, juga karena masih menunggu proses di DPRD. Tetapi, apa yang menjadi keluhan massa, Harinan menyatakan akan disampaikan kepada PLH Bupati Bima.

“Sebelumnya saya meminta maaf kepada Bapak-bapak karena Bapak PLH Bupati Bima sedang tidak ada di tempat. Jadi, Bpk PLH Bupati Bima sudah amanatkan agar saya yang akan menanggapi apa yang menjadi tuntutan Bapak-bapak,” ia menanggapi.

Aksi tersebut diklaim sebagai aksi spontan dari pegawai PDAM yang menuntut haknya, karena selama ini Pegawai PDAM hanya bekerja tanpa digaji oleh pihak pemerintah Kab. Bima.

Tidak menutup kemungkinan dengan macetnya Dinas PDAM Kab. Bima maka kebutuhan masyarakat berupa air bersih juga akan ikut macet.

“Diharapkan kepada Pemkab Bima untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di PDAM Kab Bima mengingat kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” tandasnya.

(Rep/PARADE.ID)

Artikel Pegawai PDAM Tidak Digaji Selama 26 Bulan pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketua BPPSPAM, Bambang Sudiatmo menyampaikan bahwa dari 380 BUMD Air Minum di Indonesia yang telah dinilai kinerjanya oleh BPPSPAM pada 2019, ada 237 PDAM atau sekitar 63 persen BUMD air minum yang belum menerapkan FCR.

Jumlah ini tersebar di 107 BUMD air minum klaster kecil, 75 BUMD air minum klaster sedang dan 55 BUMD air minum klaster besar.

“Tarif rata-rata BUMD air minum di Indonesia belum dapat menutupi biaya pokok produksinya sehingga memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah,” kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Selain itu, dari 224 BUMD air minum yang berkinerja sehat terdapat 106 BUMD air minum atau 47,32 persen yang belum menerapkan FCR. Hal ini menunjukkan bahwa biaya operasional BUMD Air Minum belum efisien atau pendapatan belum optimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, pasal 27 ayat (5) disebutkan, dalam hal kepala daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi, yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai FCR, maka pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.

Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan BPPSPAM untuk meningkatkan kinerja BUMD air minum di Indonesia menjadi 100 persen sehat pada 2024, maka mulai Juni 2020, BPPSPAM mulai melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Tarif FCR kepada BUMD air minum terpilih pada tahun ini.

Bambang mengatakan sebelumnya BPPSPAM telah merencanakan kegiatan ini untuk 30 BUMD air minum, namun karena ada pandemi COVID-19, sehingga terjadi refocusing anggaran di BPPSPAM maka pelaksanakan kegiatan ini hanya dapat dilakukan terhadap enam BUMD Air Minum saja melalui video conference.

BUMD air minum yang mendapat fasilitas BPPSPAM dalam kegiatan ini yaitu BUMD Air Minum Kabupaten Karo, Kabupaten Takalar, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Aceh Timur dan Kota Pekan Baru.

(antara/PARADE.ID)

Artikel 63 Persen PDAM Belum Terapkan Tarif Pemulihan Penuh pertama kali tampil pada Parade.id.