Penggeledahan itu dilakukan setelah sehari sebelumnya Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Mia Amiati mengumumkan penetapan dua tersangka dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Riau.

Pantauan ANTARA, penggeledahan dilakukan sejak Selasa siang sekitar pukul 12.00 WIB. Ruangan Kepala Bidang Pembinaan Kasi Pembelajaran dan Peserta Didik SMA Dinas Pendidikan Riau yang berada di lantai dua menjadi sasaran penyidik.

Terlihat tim yang mengenakan rompi warna hitam merah bertuliskan Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait dugaan korupsi pembelajaran berbasis Informasi Teknologi dan Multimedia untuk SMA. Penggeledahan dikawal personel Brimob Polda Riau.

Tim juga meminta dokumen lain yang dibutuhkan dari pegawai yang berada di ruangan tersebut. Banyak pegawai mengaku tidak mengetahui dokumen yang diminta karena merasa tidak pernah mengerjakannya.

Di sela-sela penggeledahan, tim penyidik sempat bersitegang dengan sejumlah pegawai ketika minta menunjukkan sejumlah berkas yang diminta penyidik, namun mereka justru mengelak sehingga tim penyidik pun meminta kerja sama para pegawai.

“Saya bilang tolong bantu kami. Jangan sampai kalian itu, kami punya kesimpulan menghalangi penyidikan, itu ada pidananya,” tegas salah seorang penyidik.

Penggeledahan itu juga mendapat kawalan ketat dari aparat Brimob Polda Riau bersenjata lengkap. Hingga berita ini diturunkan, penggeledahan masih terus berlangsung.

Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan piranti lunak pembelajaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Mia Amiati mengatakan kedua tersangka itu adalah Hafiz Timtim alias HT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur PT Airmas Jaya Mesin (Ayoklik.com) cabang Riau Rahmad Dhanil alias RD.

“Dalam perkara ini kami sudah menetapkan dua tersangka dugaan korupsi pengadaan media pembejaran perangkat keras di Disdik Riau. Mereka berinisial HT dan RD,” katanya.

Mia menjelaskan bahwa hasil penyidikan menyatakan perbuatan HT yang tidak melakukan survei harga pasar dalam kegiatan pengadaan tersebut tersebut menjadi awal korupsi puluhan miliar itu terjadi. Semestinya, ia mengatakan pelaksanaan proyek itu menggunakan kalatog elektronik.

Langkah selanjutnya adalah menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan pesanan broker. Kemudian, faktanya tersangka melakukan pengadaan dengan bersekongkol dengan pihak ketiga, serta menerima gratifikasi dan fasilitas dari pihak ketiga.

“Untuk tersangka RD, perbuatannya bersekongkol menentukan spesifikasi barang dengan tersangka HT,” imbuhnya.

Proyek itu sendiri diketahui bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2018 lalu. Dalam pelaksanaannya diprakarsai oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Riau dan menelan uang rakyat sebesar Rp23,5 miliar.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Kejati Geledah Dinas Pendidikan Riau terkait Dugaan Korupsi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sudah ada rencana operasional yang disiapkan KLHK bersama BNPB. Tapi saya ingin meyakinkan Riau harus menjadi contohnya,” kata dia, usai bertemu kepala Polda Riau dan gubernur Riau di Pekanbaru, Sabtu.

Nurbaya mengatakan pemerintah telah mengumpulkan data kebakaran hutan-lahan yang terjadi di “Bumi Lancang Kuning” dalam kurun waktu 10 hingga 13 tahun terakhir. Menurut dia, Riau memiliki kondisi cuaca unik dengan dua kali musim kemarau dalam satu tahun.

Ia menuturkan, Presiden Jokowi pada November 2014 pernah mendatangi Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Kala itu Jokowi datang untuk memantau langsung langkah pencegahan kebakaran hutan-lahan di lahan gambut. Hingga kini, proses pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan-lahan terus dibenahi dengan menerapkan berbagai sistem terpadu.

“Kalau kita lihat pada November 2014 Presiden Jokowi datang pertama kali ke Meranti. Marilah kita bisa mendapatkan solusi dari seluruh perjalanan rumit ini juga di Riau. Ini baru benar-benar konkrit dari Riau untuk Indonesia, bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah kebakaran,” katanya.

Ia mengatakan pasca bencana kabut asap parah yang terjadi di Riau pada 2014 dan 2015 silam, telah dilakukan berbagai langkah dalam pencegahan dan penanganan bencana tahunan itu. Riau telah memiliki satuan tugas yang terdiri gabungan pemerintah daerah, TNI, polisi, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan unsur terkait lain.

Kemudian, yang teranyar adalah aplikasi berbasis Android, Dashboard Lancang Kuning yang diluncurkan Polda Riau. Sebuah sistem yang memungkinkan para personel Satgas Karhutla Riau untuk memantau dan melaporkan kebakaran secara terpadu dengan bermodal ponsel pintar.

Namun, dia mengatakan, Presiden Jokowi menginginkan agar ada pembaruan sistem pencegahan kebakaran hutan-lahan nasional secara permanen. “Dari 2015 kita melakukan penanganan kebakaran hutan-lahan dan presiden minta pencegahan sebagai solusi permanen,” kata dia.

Secara umum, dia mengatakan terdapat tiga jalur utama upaya pencegahan karhutla secara permanen. Pertama, pengendalian operasional, di mana pelaksanaannya dilakukan dengan membentuk satuan tugas terpadu, melakukan deteksi dini, menyiapkan Poskotis lapangan, melakukan kesiapan pemadaman melalui darat maupun udara, penegakan hukum, dan keterpaduan MPA.

Kedua adalah pencegahan berdasarkan analisis iklim dan langkah, yang di dalamnya terdapat monitoring cuaca, analisis wilayah, dan dieksekusi dengan modifikasi cuaca.Ia mengatakan modifikasi cuaca akan segera dilaksanakan sekitar pertengahan Agustus mendatang.

Langkah serupa juga akan diterapkan di Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Langkah selanjutnya adalah dengan melibatkan partisipasi MPA. Langkah itu diselaraskan dengan tata kelola gambut dan kearifan lokal soal pertanian.

“Bagaimana sistem operasi yang selama ini sudah baik, kita sempurnakan dengan partisipasi MPA. Misalnya kepala Polda Riau sudah keluarkan maklumat tapi pengetahuan dasar perlu dilengkapi pemahaman tentang hak dan kewajiban. Oleh karena itu kita kembangkan sistem MPA dengan pendekatan kesadaran hukum masyarakat namanya paralegal,” kata Nurbaya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Siti Nurbaya Jadikan Riau Model Pencegahan Karhutla Permanen Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.