“Tapi pada Perkara PHI ini ditunda selama tiga minggu. Ada apakah yang sebenarnya sehingga penundaan Putusan Pengadilan sampai dengan tiga minggu?” tanyanya, lewat keterangan tertulis kepada media, Senin (23/12/2024).

Penundaan putusan pengadilam selama tiga minggu tersebut pun menimbulkan banyak pertanyaan. Pasalnya, menurut dia tidak ada keterangan yang jelas terhadap penundaan atas putusan pengadilan perkara aquo yang tertera pada Ecourt Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Apakah memang Putusan Pengadilan ditunda karena hari libur atau telah terjadi praktik mafia pengadilan?” tanya Andianto lagi.

Proses perkara aquo pada pengadilan PHI Jakarta Pusat menurut dia, seharusnya sudah pada tahap Pembacaan Putusan Pengadilan (ecourt). Yaitu tepatnya pada tanggal 18 Desember 2024.

“Namun terlihat di dalam Ecourt Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk jadwal Putusan Pengadilan ditunda sampai dengan hari Kamis, 9 Januari 2025,” kata dia.

Andianto adalah kuasa hukum dari 47 orang yang menyoal perselisihan hak atas uang pesangon pensiun PT Pelni (Persero). Ke-47 orang yang diwakili Suyatno itu, sebelumnya telah melayangkan gugatan ke Pelni. Tercatat dalam Ecourt Mahkamah Agung RI.

Gugatan PHI telah terdaftar sejak tanggal 30 Agustus 2024, dengan Nomor Perkara: 228/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst.

Dalam tuntutan pensiun pegawai terhadap PT Pelni, sebagai Tergugat I, pensiunan pegawai meminta agar PT Pelni membayar kekurangan pembayaran uang pesangon sebesar Rp12.682.323.538, (12,7 miliar), dari total yang harus dibayarkan sebesar Rp15.300.579.095,- (15,3 miliar). “Sementara saat ini, yang telah dibayarkan oleh PT Pelni kepada Penggugat dalam perkara aquo hanya sebesar Rp2.682.323.538, (2,7 miliar),” ungkap Andianto.

“Sebagai contoh uang pesangon yang dibayarkan oleh PT Pelni terhadap Bapak Suyatno sebesar Rp205.901.914, yang seharusnya dibayar sebesar Rp359.518.016. Jadi PT Pelni mengalami kekurangan pembayaran terhadap Bapak Suyatno sebesar Rp153.616.102,” imbuhnya.

Dalam penghitungan uang pesangon PT Pelni juga menambahkan dana BPJS/JHT dan dana THT (Tunjangan Hari Tua) sebagai variabel dana pesangon, dimana kedua komponen tersebut seharusnya tidak menjadi faktor penghitung atau pengurang dalam memberikan uang pesongan.

“Hal itu sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKB) Nomor 35 tahun 2023, diatur dalam Undang-undang Kegtenagakerjaan pasal 94, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/.010/2012 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun, serta Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 60/Pjok.05/2020,” terang Andianto.

Pensiunan pegawai PT Pelni juga mempermasalahkan dana pensiun yang dihitung dari paket gaji yang rata-rata paket gaji dari pegawai PT Pelni hanya sebesar Rp1.000.000 (1 jutaan), jauh di bawah angka UMR.

Apa yang diungkap Andianto, disebutnya dialami oleh semua pensiunan pegawai yang telah diberhentikan oleh PT Pelni sebanyak 176 orang, terutama terhadap kelompok 47 orang yang diwakili oleh Suyatno dan kawan-kawan.

PT Pelni telah memberhentikan sebanyak 176 orang Pegawai pada periode Juli 2023 sampai dengan Januari 2024.

Pegawai yang diberhentikan oleh PT Pelni (Persero) terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok 65 orang, kelompok 47 orang dan kelompok 64 orang.

(Rob/parade.id)

Artikel Wajarkah Putusan Pengadilan PHI Ditunda Tiga Minggu? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Semestinya tugas petinggi Pelni adalah menutup kerugian ratusan milyar itu. Bukan ngurusi pengajian,” demikian katanya, beberapa waktu lalu, melalui akun Twitter-nya.

Petinggi Pelni harusnya malu dengan keadaan perusahaan saat ini, dimana ada kerugian yang besar di sana. Bukan malah mengurusi pengajian dan memasang wajah galak ke pengajian yang tidak merugikan apa-apa terhadap perusahaan.

“Kami suka traveling pakai kapal Pelni, tapi jika begini lebih baik hindari Pelni.”

Beliau khawatir atas sikap petinggi Pelni karena hal tersebut, jangan-jangan ke depan kapten kapal ketika memimpin doa perjalanan diganti karena ada tudingan radikal.

“Atau karena doa pakai agamanya sendiri tidak pakai cara 6 agama atau belum izin direksi.

Wahai saudaraku kaum muslimin NU, Muhammadiyah dll belum kah kalian sadari akan hal seperti ini di era ini…?”

Pengalaman ustaz Tengku bertahun tahun naik Sinabung dan Kambuna Medan-Jakarta selalu saat berjamaah, jadi imam, ceramah, dan khotbah. Begitu religiousnya Pelni selama bertahun-tahun sejak zaman Soeharto, dan tidak ada masalah. Ia heran mengapa justru sekarang jadi begini.

“Salah Pelni atau arahan rezim? Hemm…”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Daripada Urusi Pengajian, Petinggi Pelni Lebih Baik Urusi Kerugian Perusahaan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Semoga seluruh kampanye kalian tentang bahaya ‘Islam radikal’ atau ‘kelompok intoleran’ bersumber dari penghormatan pada hak atas kebebasan beragama,” katanya, kemarin, di akun Twitter-nya.

Bila benar Direksi PT. Pelni melarang kajian Ramadan di tempatnya, menurutnya ini bukan keputusan yang benar. Ia bisa memaklumi upaya mencegah kajian yang bisa digolongkan hate crime, tapi harusnya diperiksa kasus per kasus.

Sebab melarang seluruhnya akan menabrak hak atas kebebasan beragama.

Bila direksi PT. Pelni melarang semua kajian Ramadan, lanjutnya, maka mereka terikat pada konsekuensi yang salah, yakni melarang kegiatan umat semua agama di Pelni. Bila tidak, itu akan menerbitkan tuduhan mendiskriminasi, merusak kerukunan sosial, dan menggerus etos kebhinekaan. Ia berharap tidak ada demikian.

“Bila Direksi Pelni memilih konsekuensi keliru tadi, yakni melarang kegiatan umat dari semua agama di tempatnya, maka mereka melakukan hal yang melampaui kewenangan.”

Pelni harus ingat, kata Rachland, bahwa kebebasan beragama dijamin konstitusi dan hanya bisa diatur oleh UU—bukan oleh selembar surat keputusan direksi.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Politisi Partai Ini Komentari Pengajian Ramadan yang Dibatalkan di Pelni pertama kali tampil pada Parade.id.

Sebab, tindakan itu disertai dengan tuduhan serius mengenai radikalisme, yang mestinya punya dasar serta konsekuensi yang juga serius.

Sayangnya, kita tak melihat dasar dan konsekuensi serius tersebut. Siapa sebenarnya yang dituduh radikal? Apakah panitianya? Atau daftar narasumbernya?

Sy membaca, salah satu narasumber dalam rangkaian kegiatan Ramadhan yg dibatalkan itu adalah Ketua Komisi Dakwah MUI, K.H. Cholil Nafis. Apakah ia juga dianggap radikal? Apakah MUI dianggap sbg sarang orang-orang radikal oleh Komisaris Independen PT Pelni?

Jika panitia yang dianggap radikal, apa dasar PT Pelni menganggap stafnya sendiri sebagai radikal? Bagaimana bisa perusahaan negara merekrut orang-orang radikal?

Selanjutnya, kalau memang benar-benar radikal, kenapa tidak diproses hukum? Kenapa hanya dipindahkan, yg membuat orang jadi mempertanyakan dasar tuduhan tersebut.

Penyematan stigma radikal tanpa dasar yang jelas adalah wujud nyata sikap Islamophobia. Ironisnya, Islamophobia ini justru terjadi di perusahaan negara yang seharusnya jauh dari intrik dan sentimen politik.

Ini menunjukkan ada masalah serius dalam hal penunjukkan pejabat-pejabat BUMN saat ini. @KemenBUMN

Sikap Islamophobia semacam itu tak boleh dibiarkan. Menteri BUMN @KemenBUMN harus menegur komisaris tersebut, karena tindakannya bisa memancing reaksi negatif yang tidak kita harapkan.

Sebagai wakil pemerintah di BUMN, seorang komisaris mestinya dibekali dengan ‘attitude’ sebagai pejabat publik, sehingga tidak bisa sembarangan berbicara dan bertingkah di depan umum.

Itu sebabnya, komisaris BUMN mestinya direkrut dari kalangan profesional, birokrat, atau orang-orang yang kompetensinya jelas, bukan direkrut dari kalangan ‘buzzer’.

Sayang sekali PT Pelni menjadi obyek perhatian publik bukan karena prestasi atau capaiannya, melainkan karena ada komisarisnya yang mengidap Islamophobia.

Sikap fobia terhadap Islam biasanya diidap oleh orang-orang yang kemampuan literasinya miskin dan dangkal. Dia tidak memahami ajaran Islam, atau dia tidak mengenal umat Islam dengan baik.

Akibat dangkalnya pemahaman tersebut, dia jadi gampang memberikan stigma. Menurut saya, sangat berbahaya jika BUMN dihuni oleh pejabat-pejabat yg dangkal pemahaman kemasyarakatannya semacam itu.

Apalagi, secara akademik sikap “radikal” bukanlah bentuk kejahatan. Intoleransi, serta terorisme memang adalah bentuk kejahatan. Tetapi, menyamakan “radikal” dengan “intoleransi”, atau “terorisme”, jelas sebuah kesalahan. Itu sesat pikir namanya.

Di Indonesia, label radikal kini secara politis telah dikonotasikan kepada kalangan Islam. Sehingga, tuduhan itu umumnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi, secara konsep sudah jelas keliru.

Inilah yg membuat kenapa masyarakat Islam jadi sensitif jika mendengar tuduhan radikal. Sebab, di sisi lain, kelompok-kelompok yang sudah jelas memberontak, atau melakukan kekerasan bersenjata, malah diberi label eufimistik.

Namun, ketika ada kelompok Islam menyerukan ajaran agamanya, seperti menyebut kata “jihad”, misalnya, stigma radikal langsung disematkan. Padahal, kata jihad sendiri memiliki makna yang luas.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, pejabat publik mestinya berhati-hati dalam melontarkan pernyataan terkait soal keislaman. Kita tak ingin kembali lagi ke zaman yang tak bersahabat dengan Islam dan umat Islam.

Menteri BUMN seharusnya memberikan pembinaan kepada para petinggi PT Pelni. @KemenBUMN

Hak karyawan PT Pelni untuk beribadah, atau melakukan kegiatan keagamaan, tak seharusnya diintervensi oleh direksi atau komisaris. Itu mengesankan tugas direksi dan komisaris BUMN jadi bersifat remeh-temeh belaka.

*Poltiisi Gerindra, Fadli Zon

Artikel Jangan Biarkan Ada Fobia Islam di BUMN pertama kali tampil pada Parade.id.

Kiai Cholil pun memberikan penjelasan soal itu. Bahwa, katanya, yang ditolak itu bukanlah dirinya, melainkan pengisi lainnya.

“Saya pun dapet telp begitu dari orang dalam bahwa yg ditolak bukan saya tapi narsum yg diprotes oleh netizen,” kata dia, kemarin, di akun Twitter-nya.

Menurut beliau, pembatalan acara itu soal koordinasi internal di Pelni. Setidaknya, hal itu setelah flyer menyebar dan ramai di publik lalu digagalkan semua narsum dan kegiatannya.

“Nyatanya saya dapet info begitu dari telp yg saya terima, dan semua acaranya dicancel. Bukan hanya saya lohh,” jelasnya, ketika merespon salah satu netizen yang bertanya.

“Mohon pak kyai tidak ikut arus “menyelamatkan diri” dg mengatakan bukan saya yg ditolak. karena politik belah bambu sedang berlangsung. bagi yg diinjak sangat kerasa, tapi bagi yg diangkat kadang tdk terasa,” demikian pertanyaan dari akun @BacotApp.

Soal digagalkan jadwalnya, ia mengaku tak masalah karena memang lahan dakwah tempat lain masih banyak, termasuk di pesantren Cendikia Amanah, ponpes yanh ia asuh sendiri.

“Coba anda tanya ke PT Pelni utk memastikannya, Krn saya dapet infonya begitu,” ia kembali menjawab pertanyaan akun tersebut.

“Baik, Yai. Maksud saya adalah supaya tidak ada kesan bersikap “menyelamatkan diri sendiri” saja. karena menurut saya, Pak Kyai, dan pendakwah yang lainnya juga adalah pendakwah yang sama sekali jauh dari cap radikal. Sementara radikal sendiri sudah didefinisikan melenceng,” tanyanya.

Kiai Cholil mengimbau sebaiknya hal itu tidak perlu diributkan. Sebagai Ketua MUI, ia tidak ingin menyelamatkan diri sendiri tanpa memedulikan yang lain.

“Tapi soal jadwal dicancel krn tak mau penceramahnya biasa aja,” jawabnya untuk akun lainnya.

“Kalau menurut saya yang awam ini, sebaiknya satu barisan saja Pak Kyai. Karena sama2 pendakwah dan sesama Muslim. Atas nama Islam, bukan firqah. Punten, Kyai,” demikian respons akun @DeniMntc.

Beliau menganggap bahwa gagal mengisi ceramah itu adalah hal biasa.

“Saya diundang tanpa memberi tahu dan saya tak cari tahu nama2 narsum lainnya. Saya bukan panitianya juga bukan takmir masjid PT Pelni.  Jadi mengisi masjid yg sama atau forum yg sama bukan berarti sama pikirannya,” tandasanya, ke akun lain.

“Pak kiyai mau isi kajian bersama ust2 trsbut. Artinya ga mungkin mereka radikal..hehe,” kata akun @khairulcnk.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Penjelasan Ketua MUI terkait Dibatalkannya Kegiatan Ceramah Ramadan di Pelni pertama kali tampil pada Parade.id.

“He hehe. Mau mengundang atau tdk juga saya tetap ngajar syaikh. Yg jelas acara itu sdh dibatalkan. Santai aja,” katanya, ketika menjawab pertanyaan salah satu netizen, yakni Mustafa Nahrawardaya.

Berikut cuitan Mustafa di @TofaTofa_id: “Saya usul jangan undang Kyai @cholilnafis di PELNI. Nanti jadi cerdas semua jamaah. Coba undang Yai @MurtadhaOne1 @yusuf_dumdum atau @GunRomli atau @ulil.”

Netizen lainnya, @gatse8 tampak merasa heran dengan anggapan bahwa kiai Cholil. Ia pun memention kiai Cholil.

“Ya. Dulu sdh dikomfirmasi dari sebulan lalu lebih ke saya. Saya tak tahu siapa saja yg mengisi di kajian hari lainnya. Tapi tadi sdh di WA ke saya bahwa seluruh kajian itu dibatalkan,” jawab kiai Cholil.

Berikut cuitan @gatse8: Di acara ini ada Kyai @cholilnafis , mosok radikalisme.”

Kiai Cholil mengakui bahwa benar adanya ia diundang oleh pihak Pelni (Persero) untuk Ramadan. Pihak panitia sudah melakukan konfirmasi ke dirinya.

“Krn waktunya yg cocok dan daring maka saya terima, dan saya tak pernah menanyakan dg siapa dan siapa saja asatidznya yg diundang,” kata dia.

Pernyataan beliau itu untuk menjawab netizen lainnya, yakni @msvabdillah: “Ijin yai @cholilnafis apa bener acara tsb sdh dikonfimasi?”

Sebelumnya, Kristia Budiyarto alias Kang Dede melalui akun Twitter-nya, @kangdede78 mengumumkan bahwa acara yang tersebar di media sosial, dengan pembicara yang dimaksud, sudah dibatalkan.

“Sehubungan flyer info penceramah dlm kegiatan Ramadhan di lingkungan PT @pelni162 dr Badan Dakwah Pelni yg sudah beredar luas perlu saya sampaikan bahwa: Panitia menyebarkan info terkait pembicara Ramadhan belum ada ijin dari Direksi. Oleh sebab itu kegiatan tsb DIBATALKAN,” demikiak cuitannya.

Selain itu, lanjut dia, pejabat terkait dengan kepanitiaan acara tersebut telah dicopot.

“Ini pelajaran sekaligus WARNING kpd seluruh BUMN, jangan segan-segan MENCOPOT ataupun MEMECAT pegawainya yg terlibat radikalisme.

Jangan beri ruang sdktpun, BERANGUS.”

Kristia Budiyarto alias Kang Dede adalah Komisaris Independen PT Pelni (Persero). Ia merupakan salah satu influencer Jokowi yang aktif di media sosial, terutama Twitter.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Tanggapan Santai Ketua MUI Kiai Cholil Ketika Dianggap Radikal pertama kali tampil pada Parade.id.