PMII Sulteng mengambil langkah aksi unjuk rasa karena sosok Guru Tua yang dikenal sebagai penyebar ilmu di Provinsi Sulteng. Mereka berharap aspirasinya ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

“Karena Guru Tua adalah guru kami. Menjadi tokoh tauladan di sini (Sulteng). Berkat beliau ajaran Islam tersebar di wilayah Indonesia Timur dan sudah ratusan madrasah berdiri karena usaha beliau dalam menyebarkan ilmu agama Islam,” demikian salah satu orator menyampaikan.

PMII Sulteng berencana kembali aksi usai Idulfitri 1446 Hijriah.

Guru Tua adalah Habib Idrus bin Salim Aljufri. Ia adalah pendiri Alkhairaat.

Terbaru, Pengurus Besar (PB) Alkhairaat di Palu mengintruksikan seluruh komisariat wilayah (komwil) dan komisariat daerah (komda), untuk melaporkan oknum penghina Guru Tua. Hal itu disampaikan Ketua Tim hukum PB Alkhairaat Asgar Bashir Khan di Palu, Kamis.

Sebelumnya, beredar video yang diunggah di berbagai platfom media sosial yang diduga menghina pendiri Alkhairaat Habib Idrus bin Salim Aljufri. Penghinaan itu disampaikan Muhammad Fuad Riyadi alias Gus Fuad Plered dengan bahasa yang dinilai tak pantas.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi PMII Sulteng atas Dugaan Penghinaan Guru Tua oleh Fuad Plered pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ini akan menjadi preseden kelam yang menjadikan militer tidak hanya sebagai alat pertahanan negara, namun otoritas yang menggerogoti kekuasaan negara,” kata dia lewat keterangan tertulisnya, Selasa (18/3/2025).

Ia mengatakan bahwa RUU TNI sarat pasal bermasalah yang bertentangan dengan Konstitusi dan mengancam supremasi sipil. “Perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif menghidupkan kembali Dwifungsi TNI,” katanya.

Kemudian ia menyinggunh penambahan tugas operasi militer selain perang, termasuk dalam penanganan narkotika, mempercepat militerisasi kebijakan sipil. Lebih parah kata dia, penghapusan kewajiban Presiden untuk meminta pertimbangan DPR dalam pengerahan TNI membuka jalan bagi intervensi militer tanpa kontrol.

“Ditambah lagi, tata cara pembahasan RUU tersebut dilakukan secara tidak etis. Pembahasan dilakukan secara tertutup dan tidak ditempat semestinya,” katanya.

Proses yang tidak layak ini kata dia, mengindikasikan jika para pemangku kebijakan sedang melakukan kudeta konstitusional secara terselubung.

“Jika revisi undang-undang TNI disahkan, ini merupakan langkah mundur dalam penguatan demokrasi di Indonesia, serta upaya mengkhianati amanat reformasi yang telah dicapai dengan perjuangan berdarah-darah,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel PMII Cabang Ciputat soal RUU TNI: Mimpi Buruk Demokrasi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pentingnya digitalisasi semisal dengan kiprah orang terkaya di dunia saat ini, Elon Mask—perubahan era digital ini luar biasa. Mudah-mudahan JIC tidak terlalu tertinggal jauh pada itu di tengah dunia digital yang sangat luar biasa,” ujar Didi saat konferensi pers.

Oleh karena itu, kata dia, seperti dakwah dewasa ini yang dilakukan oleh JIC tidak hanya tatap muka (fisik), melainkan juga dilakukan secara online/daring. Hal itu kata Didi, untuk menjaring lebih banyak umat yang ingin mengetahui dakwah-dakwah JIC.

“Maka kami (JIC) memiliki akun-akun media sosial maupun web yang mensyiarkan dakwah-dakwah rahmatan lil ‘alamin. Keberadaan JIC sebagai informasi dan ide-ide seperti Islamic Digital Fest hari ini,” tekannya.

Didi memberi tahu bahwa usia JIC saat ini sudah 21 tahun. Di usia itu, JIC kata Didi telah mengukir banyak hal-hal bermanfaat untuk umat.

“Antara lain PPIJ meng-upgrade standar organisasi, meriset dengan menerbitkan jurnal Al-Madinah, terlibat di forum-forum atau diskusi dalam dan luar negeri—menyampaikan pendidikan dini menuju Indonesia Emas, dan lainnya—kami sampaikan itu di forum rektor,” urainya.

Kepala Divisi Komunikasi dan Penyiaran Pusat PPIJ Muhamamad Zein turut menambahkan capaian yang diraih PPIJ. Yaitu perpustakaan dapat prestasi dengan grade A di tingkat nasional Kemenag, meraih ISO 9001: 2015. “Ke depan kita akan memperbaruinya,” tukasnya.

Lainnya adalah riset seperti yang disebutkan Didi. “Bulan Agustus kemarin, kita menerbitkan jurnal Al-Madinah. Jurna ini pun sudah tembus ke perguruan tinggi. Dan Desember ini rencananya kami akan terbitkan jurnal itu dalam dua bahasa,” terangnya.

Lainnya diungkap Zein seperti memperluas jaringan, bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di antaranya Perbanas di Jatim, Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, UIN Ciputat, UNJ, universitas di Maroko, dan universitas di Turki.

“Semua untuk tunas-tunas muda berbakat kita belajar ke sana. Semoga tahun depan kita dapat dana hibah besar dan kita alokasikan ke anak-anak berprestasi itu,” katanya.

Terakhir, PPIJ kata Zein menyoal ekonomi, di JIC sekarang telah ada kantin—membuat atau memproduksi roti dan baso sendiri. Ia berharap hal itu bisa berkembang dengan topangan dana yang memadai.

Islamic Digital Fest 2024 bertema “Empowering Mosque Through Digilization”. Kegiatan dilaksanakan tidak dengan menonjolkan kegiatan pameran (expo), melainkan talk show dan pelatihan kepada peserta perwakilan dari berbagai Islamic Centre di Indonesia.

Acara dilaksanakan dua hari, Sabtu-Ahad (14-15/12/2024). Dibuka resmi oleh Pj Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Plt Kepala Biro Dikmental Provinsi DKI Jakarta Aceng Zaini.

(Rob/parade.id)

Artikel Pentingnya Digitalisasi dan Capaian JIC Diungkap di Islamic Digital Fest pertama kali tampil pada Parade.id.

“Membuat pengakuan dan melindungi hak tanah petani dengan mendesak penghentian juga PSN yang merenggut ekosistem,” demikian keterangan Mahasiswa Pertanian Jakarta.

“Hari HAM adalah titik balik untuk memastikan hak-hak petani dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Keberadaan petani bukan hanya bagian dari sejarah bangsa tetapi juga penopang keberlanjutan pangan dan kedaulatan negara.”

Di Hari HAM itu juga, mereka menagih janji Pemerintah mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang telah terjadi di Indonesia, dengan menyinggung silih bergantinya pemerintahan.

Mahasiswa Pertanian Jakarta adalah mahasiswa dari beberapa kampus.

(Rob/parade.id)

Artikel Mahasiswa Pertanian Jakarta Minta Kriminalisasi Petani Dihentikan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dengan kuota 50 orang per hari, baik itu online, maupun offline, BEM Trilogi dengan massa aksi kurang lebih 50 orang sudah memenuhi kuota tersebut untuk melaporkan aduan terkait 40 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Akan tetapi kajian yang dibawa ditolak dengan dalih keamanan,” tulis keterangan itu yang diterima redaksi, Kamis (5/12/2024).

Atas hal itu, kajian itu pun dibalut beberapa tuntutan oleh BEM Trilogi. Berikut tuntutannya:

1. Mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN 12 persen, mengingat daya beli yang menurun, yang akan berdampak pada PDB negara dan hanya akan menimbulkan huru-hara.
2. Mendesak pemerintah untuk mencabut tax amnesty dari daftar prolegnas, karena hanya menguntungkan oligarki dan kroni-kroninya.
3. Mendesak pemerintah untuk tidak impor susu, dan membudidayakan peternak lokal.
4. Mendesak pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan guru.
5. Mendesak pemerintah bersikap netral terhadap diselenggarkannya pilkada serentak.
6. Mendesak pemerintah untuk menyelesaikan permasalah judi online secara akuntabilitas dan transparan, serta meningkatkan keamanan digital masyarakat.
7. Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kinerja para menteri yang bermasalah.
8. Mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan RUU Perampasan Aset.
9. Mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap HAM di masa lalu, serta menegaskan penegakan HAM di Indonesia

(Rob/parade.id)

Artikel 40 Hari Pemerintahan Prabowo Dikaji dan Dilaporkan Mahasiswa tetapi Tidak Ditanggapi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Padahal, represifitas aparat yang dilakukan pada masa Soeharto sangat membekaskan kepedihan di mata masyarakat. Luka yang dirasakan pada masa Soeharto rasanya tidak pantas apabila dibayar dengan pegelaran pahlawan nasional padanya,” kata Korwil BSJB Ahmad Fauzi Pangestu dalam keterangannya.

Luka-luka atau peristiwa yang dimaksud di antaranya: Penembak Misterius 1982-1985, tragedi Tanjung Priok 1984, peristiwa Talang 1989, penghilangan paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, dan tragedi Trisakti 1998.

“Karena banyaknya tragedi yang terjadi, kami menuntut untuk tolak wacana Soeharto menjadi pahlawan nasional. Meminta maaf kepada para korban yang dirugikan oleh keluarga Cendana,” paparnya.

Selain itu, menuntut pemerintan dengan serius menyelesaikan permasalahan HAM dan menuntut pemerintah untuk selektif dalam memilih pahlawan nasional.

MPR dalam keputusannya menghapus nama Soeharto (Presiden kedua RI) dari Ketetapan MPR soal Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diiringi dengan wacana memberikan gelar pahlawan nasional pada Rapat Paripurna 25 September 2024.

Beberapa hari setelah keputusan itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam pertemuan dengan keluarga Soeharto mengusulkan agar presiden kedua Indonesia itu dianugerahi gelar pahlawan nasional.

“Rasanya tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Soeharto dipertimbangkan oleh pemerintah yang akan datang untuk mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional,” katanya.

(Verry/parade.id)

Artikel BEM SI BSJB Kerakyatan Tuntut Pencabutan TAP MPR Soeharto Pahlawan pertama kali tampil pada Parade.id.

Acara pelantikan yang berlangsung di Puri Mega Hotel Jakarta Pusat ini dihadiri dan dilantik langsung oleh  Ketua Umum Pengurus Besar HMI, Ana Mulyana.

Selain itu, sejumlah organisasi kemahasiswaan turut memeriahkan acara, di antaranya Kammi Jakarta Pusat, Semmi Jakarta Pusat, Hima Persis Jakarta Pusat, dan Sapma PP Jakarta Timur. Tak hanya itu, organisasi kedaerahan seperti Hima Sultra Jakarta, Format Buru Jakarta, dan HMT Jakarta juga turut hadir memberikan dukungan.

“Kami berharap dengan dilantiknya pengurus baru ini, HMI Jakarta Raya dapat semakin solid dan berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa,” ujar Ana Mulyana dalam sambutannya.

Jufri Rumaratu dalam pidatonya menyampaikan komitmennya untuk membawa HMI Jakarta Raya menjadi organisasi yang lebih baik dan relevan dengan tantangan zaman. “Kami akan fokus pada penguatan kapasitas kader, pengembangan program-program yang berdampak pada masyarakat, serta menjalin sinergi dengan berbagai pihak,” tegas Jufri.

Pelantikan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai cabang HMI di wilayah Badan Koordinasi (Badko) Jakarta dan Jawa Barat, seperti HMI Cabang Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Ciputat, dan Kabupaten Bogor. Kehadiran mereka semakin menegaskan soliditas dan kekompakan keluarga besar HMI.

Menurut Jufri Dengan dilantiknya pengurus baru ini, diharapkan HMI Jakarta Raya dapat semakin berkontribusi aktif dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

“HMI bukan milik saya pribadi, tetapi milik semua Kader, jadi mari bersama-sama kita bergotong royong dalam memberikan kemajuan untuk HMI Jakarta Raya Kedepannya” pungkasnya

Kegiatan Pelantikan Ini mengusung tema “Sinergi HMI, untuk Indonesia Maju” dengan tema tersebut diharapkan HMI dapat menjadi Katalisator Sinergitas antara ide kreatif dan kritik membangun dengan Keadaan zaman hari ini yang dimana dengan inovasi serta ide kreatif ini dapat disinergikan dengan kebutuhan zaman serta percepatan untuk mewujudkan Indonesia Maju kedepannya.*

Artikel Ketum HMI Cabang Jakarta Raya Lantik Pengurus Baru di Hotel pertama kali tampil pada Parade.id.

Salah satunya adalah melalui kegiatan studi Peradaban Islam di Maroko dan Tunisia,  8-17 Oktober 2024.

Kegiatan studi Peradaban Islam ini sukses membawa hasil yang positif khususnya dengan adanya penawaran kerjasama antara PPIJ dan Universitas Qarawiyin, Fes, Maroko.

Rektor Qarawiyin, Syeikh Dr. Amal Jalal menerima dan menyambut baik kunjungan PPIJ, bahkan beliau secara terbuka menawarkan MoU atau kerjasama antara dua lembaga terkait beasiswa kuliah di Qarawiyin, Jumat, 11/10/2024.

‘Di awal pertemuan ini kita akan terus berkomunikasi dan bagusnya kita lanjutkan hubungan ini dengan membuat memorandum of understanding”, ujar Dr. Amal Jalal.

Penawaran MoU dari Rektor Universitas Qarawiyin Maroko ini disambut dengan gembira  oleh Pimpinan PPIJ. Kepala Pusat PPIJ, Dr. KH. Didi Supandi menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga atas penawaran tersebut dan akan menindaklanjuti melalui komunikasi lanjutan dengan pihak Universitas Qarawiyin.

“Kerjasama ini bisa dimulai melalui kegiatan seminar atau konferensi internasional yang digagas oleh PPIJ terlebih dahulu sebagai upaya mendekatkan ke langkah-langkah MoU,” terang Kiai Didi.

Kiai Didi juga menambahkan bahwa hasil ini menjadi salah satu dari tiga kesuksesan kegiatan studi ini yakni pertama, adanya tawaran MoU dari Rektor Universitas Qarawiyin kepada PPIJ. Kedua, pihak Duta Besar RI untuk Maroko menyampaikan dukungannya untuk program pengiriman beasiswa kuliah di Maroko. Ketiga, Pemprov DKI Jakarta, melalui Biro Dikmental Prov. DKI Jakarta juga menyampaikan apresiasi dan dukungan atas hasil positif dari studi Peradaban Islam di Maroko.

Dalam pertemuan dengan Rektor Universitas Qarawiyin ini turut hadir juga Kabag Mental Spiritual Biro Dikmental Prov DKI Jakarta, H. Aceng Zaeni, Ka. Subbag Pembinaan Kelembagaan Mental Spiritual Biro Dikmental DKI Jakarta, H. Mukhlis dan Ir. Sukri Kardjono, Kadiv Umum PPIJ beserta staf.

“Kami dari Biro Dikmental Prov DKI Jakarta sangat mengapresiasi program studi peradaban Islam yang dilaksanakan oleh PPIJ ini. Selanjutnya Biro Dikmental Prov DKI Jakarta akan mengkoordinasikan langkah-langkah selanjutnya agar hasil studi ini dapat diimplementasikan dengan baik,” terang H. Aceng Zaeni.

Pak Aceng juga berharap agar program seperti ini dapat dilanjutkan agar PPIJ bisa dikenal luas oleh peradaban lain di dunia. Ditambah lagi dengan niat mulia untuk beasiswa pendidikan bagi putra-putra Jakarta ke pusat-pusat peradaban Islam.

Bincang Hangat dengan Syeikh Mustafa Najim, Mantan Rektör Universitas Qarawiyin

Selain agenda ke Universitas Qarawiyin, PPIJ juga mengagendakan kunjungan ke Syaikh Mustafa Najim di Casablanca, Maroko, Rabu (9/10/2024). Beliau adalah Rektor Universitas Qarawiyin periode sebelumnya dan pada tahun 2016 dan 2017 beliau pernah berkunjung ke Jakarta Islamic Centre. Kunjungan PPIJ ini juga menjadi kunjungan balasan PPIJ ke Maroko.

Silaturahim dengan Syeikh Mustafa Najim berjalan sangat akrab, terlebih kegiatan ini bertempat di Nara Restoran, Casablanca. Ulama yang sekarang menjabat Mudir Madrasah Qur:an Masjid Hasan II Casablanca ini  banyak membincangkan tentang Islam dan relasi antara Maroko dan Indonesia, karena beliau cukup sering ke Indonesia, termasuk cukup akrab dengan ulama-ulama dari Indonesia.

“Indonesia dan Maroko memiliki banyak kesamaan. Indonesia, negara Islam paling Timur sedangkan Maroko, negara Islam paling Barat. Indonesia aqidahnya Maturidi, mazhabnya Syafii dan tasawufnya Al Ghazali, sedangkan Maroko aqidahnya Asy’ari, mazhabnya Maliki, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi. Menjadikan keduanya negara Islam yang ramah dan rahmat lil’alamin,” urai Syeikh Mustafa Najim.

Uraian Syeikh Mustafa Najim yang penuh keilmuan, keteduhan dan kesederhanaannya, meskipun pertemuan singkat namun menjadi penyemangat spiritualitas untuk menguatkan kerjasama kedua negara.

Akhirnya, PPIJ perlu menyusun langkah-langkah strategis berikutnya untuk menindaklanjuti penawaran MoU dengan Universitas Qarawiyin Maroko. Semoga dalam waktu dekat program beasiswa kuliah di Madinatul Ilmi, Maroko bisa terlaksana.*

Artikel Ke Maroko, PPIJ Mempertajam Realisasi Visi Pusat Peradaban Islam Internasional pertama kali tampil pada Parade.id.

Martin menyebut, jika mahasiswa masih melihat bonus demografi secara harfiah pada dewasa ini, maka akan tersesat. “Karena peluang demografi ini juga adalah tantangan. Maka kita perlu mawas diri,” kata dia.

“Lihat dan atau ikuti aturan-aturan atau regulasi baru yang diciptakan pemerintahan mendatang, karena nasib Anda ke depan ditentukan oleh itu (regulasi/aturan),” ia melanjutkan.

Martin kemudian memberikan contoh terkait di atas. Ia memberikan contoh dunia kerja. Dimana menurut dia, dunia kerja belakanga ini cukup banyak persoalan.

Persoalan yang disinggung Martin adalah upah. Kata Martin, upah adalah hal yang sering dikeluhkan oleh kaum buruh/pekerja karena tak sebanding dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari.

“Itu persoalan kita pada bonus demografi. Maka rasanya penting jika bonus demografi dijadikan kajian strategis,” tekannya.

“Sebab, jika angkatan kerja itu populasinya hampir 50 persen dari suatu negara, dia (bonus demografi) juga bahaya,” imbuhnya.

Dalam pemerintahan mendatang, Martin coba menganalisisnya. Boleh jadi kata dia, di Pemerintahan Prabowo bonus demografi dihadapi sebaik mungkin. Tidak semraut.

“Banyak yang menganggap Prabowo punya kepemimpinan kuat. Dia juga banyak dinilai pintar sehingga ke depan diharapkan lebih baik daripada sekarang,” katanya.

Ratusan mahasiswa yang hadir dari beberapa kampus, seperti Trisaksi, BSI, IISIP Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Assyafiiyah, UIJ, UIC, Unas, Unusia, UBK, dan lainnya. Acara diselenggarakan oleh Gabungan Pemuda Mahasiswa Nusantara (GPMNus).

(Rob/parade.id)

Artikel Bonus Demografi Jangan Dilihat Leterlek, Kata Praktisi Humas kepada Mahasiswa pertama kali tampil pada Parade.id.

Mewakili kepala Pusat PPIJ, Edi Sukardi menjelaskan bahwa pementasan drama kolosal yang disutradarai oleh Tutur Denes ini adalah bagian dari kegiatan Festival Maulid Nusantara yang setiap tahun digelar PPIJ.

“Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam kali ini mempersembahkan sandiwara kolosal yang berjudul Syeikh Subakir yang membawa Islam dari Turki ke Nusantara. Semoga pertunjukan ini bisa menambah pengetahuan kita tentang awal masuk dan perkembangan Islam di Nusantara,” jelasnya, di Taman Ismail Marzuki, Senin (30/9/2024).

Sementara itu mewakili Pemerintah Daerah Khusus Jakarta, Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Aceng Zaini mengatakan rasa terima kasihnya kepada PPIJ yang telah menginisiasi kegiatan Festival Maulid Nusantara yang dikemas dengan sandiwara kolosal Betawi Syeikh Subakir yang menggambarkan masuknya dakwah Islam ke Bumi Nusantara.

“Yang menjadi luar biasa lagi pemeran drama kolosal Subakir ini didukung oleh pemain yang sudah tidak asing lagi yaitu para pegawai Jakarta Islamic Centre,” ujarnya.

Kiai Aceng berharap Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dapat menghadirkan kegiatan-kegiatan semacam ini, karena menurutnya drama kolosal Subakir yang dibawakan dengan unsur budaya Betawi yang sangat kental ini dapat memberikan dukungan kepada seniman Betawi untuk optimis melestarikan budayanya.

“Semoga kegiatan ini dapat melestarikan tradisi budaya Betawi dan membangun karakter Islami, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan meningkatkan soliditas generasi muda. Kami berharap kegiatan ini dapat berlangsung pada setiap tahunnya yang bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Pusat PPIJ, KH. Didi Supandi menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang telah berkenan hadir memenuhi Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Semoga dari tontonan ini dapat menjadi tuntunan yang bermanfaat untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan terus berupaya membangun peradaban Islam di Jakarta, Indonesia dan dunia.

“Ke depan, kita akan kembangkan konten pementasan yang tidak hanya menjadi tontonan kalangan Islam, tetapi juga dapat menjadi tontonan terbuka bagi semua kalangan, termasuk dari yang kalangan non Islam,” ujarnya Kiai Didi

Sosok Syekh Subakir

Syekh Subakir merupakan seorang ulama Wali Songo periode pertama di bumi Nusantara. Dia dikirim Kesultanan Turki Utsmaniyah Sultan Muhammad I untuk menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Nusantara (Indonesia).

Kisahnya itu dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi untuk menyebarkan dakwah Islam ke Timur Asia atau tanah Jawa. Adapun mubalighnya diharuskan berjumlah sembilan orang. Jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan ulama lain asal tetap berjumlah sembilan. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu.

Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian di bidang masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan rukyah, dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa.*

Artikel PPIJ Mempersembahkan Drama Kolosal Pertama Kali pertama kali tampil pada Parade.id.