“Tagar #2024Gantian ini memang harus terus dibikin trending, dikibarkan, disuarakan. Mohon dibantu!” tulisnya.

Menurut Hendri, tagar ini dimaksudkan untuk menjawab wacana penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan jabatan Presiden. Sebab, kata dia, Indonesia tidak akan kehabisan pemimpin.

“Indonesia tidak akan kehabisan pemimpin, bisa kok gantian dan orangnya bisa terus lebih baik. Harapan selalu ada, demi Indonesia, 14 Februari 2024, ayo gantian #2024Gantian #Hensat,” cuitan Hendri, di akun Twitter-nya beberapa waktu lalu yang pernah dikutip parade.id.

Kalau ada tokoh, apalagi pejabat yang berusaha menunda Pemilu 2024, ia menyebutnya sebagai orang jahat. Sebab mereka berusaha membunuh munculnya Pemimpin Baru di Indonesia.

Berikut cuitan Hendri yang sempat diabadikan olehnya terkait #2024Gantian:
Tolak penundaan Pemilu 2024, Tolak perpanjangan masa jabatan Presiden, Tolak Presiden seumur hidup! #2024Gantian #Hensat

Sudah jelas #2024Gantian! kenapa mesti memaksakan kehendak? #Hensat

Orang ini… ke Indonesia! #2024Gantian #Hensat

Mengundang semua Relawan @ganjarpranowo @puanmaharani_ri @erickthohir @aniesbaswedan @AgusYudhoyono @susipudjiastuti @RamliRizal @Nurmantyo_Gatot @bangzul_ntb @prabowo @ridwankamil @sandiuno bersatu gelorakan #2024Gantian kecuali mau liat Jagoan Bacapres anda melongo! #Hensat

Salam 2-0 #YNWA #2024Gantian #Hensat
Orang ini lagi! #2024Gantian #Hensat

Pak Jokowi kemping ngajak Pak Luhut gak? #2024Gantian #Hensat

Orang ini lagi, haiiisss! #2024Gantian #Hensat

Terima kasih Sudah bersama-sama menggaungkan #2024Gantian. Mari terus gaungkan untuk memastikan Pemilu sesuai jadwal 14 Februari 2024 #Hensat @_rakyatmerdeka

Mari saksikan, setelah itu kita diskusi dan bergerak menuju lebih baik #2024Gantian #Hensat

Mari pastikan Pemilu tetap 14 Februari 2024 #2024Gantian #Hensat

Di cuitannya, Hendri juga sempat berpesan kepada penyelanggara Pemilu, yakni KPU, agar (Komisoner)kuat dan harus mampu selenggarakan Pemilu dalam kondisi apa pun, baik dalam tekanan maupun waktu yang pendek.

Dan apabila memang ada yang tidak mampu, kata Hendri, lebih baik mundur dari sekarang supaya langsung diganti yang betulan Independen dan berani #2024Gantian.

(Rob/parade.id)

Artikel Kembali Gaungkan Tagar #2024Gantian, Hendri Satrio: Harus Terus Disuarakan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pantes aja VOC lama bener ngejajah bangsa ini, ada anak bangsa dicap negatif oleh bangsa lain aja kita terbelah gak bisa satu suara kompak ngebela sesama anak bangsa #Hensat,” kata Hendri, di akun Twitter-nya, Kamis (19/5/2022).

“WNI yang visanya ditolak negara lain juga banyak, tapi case Pak UAS ini disikapi terlalu beragam oleh kita ya,” di cuitan lainnya.

Soal UAS atau Ustaz Abdul Somad ini, seperti yang banyak diketahui telah dideportasi Singapura. Alasan dideportasi, karena ceramah-ceramah UAS.

Sebelum dideportasi, UAS sempat “ditahan” di bagian imigrasi Singapura beberapa jam.

Ia ke Singapura dalam rangka liburan. Ia ke sama bersama anak dan isteri, juga kerabatnya.

Atas insiden ini, cukup banyak yang simpatik dengan UAS. Bahkan ada yang mengatakan Singapura telah terjangkit islamofobia.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Anak Bangsa Dicap Negatif Tidak Kompak Membela, Hendri: Pantas Lama Dijajah VOC pertama kali tampil pada Parade.id.

“Untuk menghindari konflik kepentingan dan potensi gesekan, Pemerintah harus melibatkan warga dalam penunjukkan Penjabat Kepala Daerah yang akan menggantikan posisi Kepala Daerah hasil Pilkada. Peraturan pengangkatan harus segera dibuat dan disosialisaikan #Hensat,” demikian sarannya, kemarin.

Pasalnya, sebagai informasi, mulai Mei 2022 ini, pemerintah akan menunjuk dan mengangkat Penjabat Kada untuk menjadi Bupati/Wali Kota/Gubernur hingga terpilihnya Kada hasil Pilkada yang akan dilaksanakan November 2024.

“Nih ya, Pilkadanya kan baru November 2024, mungkin pelantikannya ada yang baru di 2025. Nah kan lama tu Kepala Daerah yang mimpin Daerah cuma modal ditunjuk Pemerintah Pusat tanpa melalui Pilkada, makanya warga, rakyat di daerah tersebut harus dilibatkan,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Tampaknya penting soal di atas, karena penjabat ini menurut dia bukanlah pelaksana tugas (Plt). Ia (penjabat pengganti Kada hasil Pilkada) memiliki wewenang hampir sama dengan Kada hasil Pilkada.

“Enak ya… Nah makanya jadi pada rebutan para eselon 1 untuk mengisi jabatan ini, Kan enak, jadi Kepala Daerah tanpa Pilkada 2 tahunan.”

Hendri menanyakan soal aturan penunjukannya itu. Seingat dirinya, belum ada aturan soal itu.

“tanya @kemendagri deh! Apakah pemerintah belum siap dengan Mekanisme dan aturan penunjukkan Penjabat ini? Yah, Kalo pemerintah sudah siap, nanti kita kaget.”

“Siapa aja yang Rebutan jabatan Kepala Daerah tanpa Pilkada ini? Siapa saja yang bakal ditunjuk Pemerintah (Mendagri dan Presiden a.k.a Pak Tito dan Pak Jokowi)? Apakah ada kepentingan politik dalam penunjukkan itu? Nah, Anda semua pasti paham jawabannya.”

Hendri pun menganggap soal di atas kusut. Bagaimana tidak, soal itu penting. Tapi terkesan tertutup dengan isu macam-macam, seperti intoleransi dll.

“Kusut ya? Ya mau bagaimana lagi, isu penting penunjukkan Kepala Daerah yang penunjukkannya mirip Zaman Orde Baru ini ketutup sama isu intoleransi, lebaran, sholat Ied, mudik, Perdana Menteri hingga Mafia bahan pokok. Mari Berdoa agar Indonesia baik-baik saja.”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Pengamat: Libatkan Warga di Penunjukan Penjabat Sementara Gantikan Kada Hasil Pemilu pertama kali tampil pada Parade.id.

Dan dua isu itu menurut pengamat politik Hendri Satrio, bisa otomatis reda hanya kurang dari 10 detik, dengan catatan kalau Presiden Jokowi mau.

“Presiden Jokowi hanya perlu kurang dari 10 detik untuk mengatakan ‘Mari kita sukseskan Pemilu 14 Februari 2024!’ Tapi entah mengapa sulit sekali terjadi #Hensat #2024Gantian,” kata dia, Ahad (3/4/2022).

Hendri adalah di antara pengamat yang cukup memperhatikan dua isu di atas. Bahkan, founder lembaga survei KedaiKopi ini “menciptakan” tagar khusus soal dua isu wacana tersebut.

Tagar ini dimaksudkan untuk menjawab wacana penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan jabatan Presiden.

“Indonesia tidak akan kehabisan pemimpin, bisa kok gantian dan orangnya bisa terus lebih baik. Harapan selalu ada, demi Indonesia, 14 Februari 2024, ayo gantian #2024Gantian #Hensat,” kata dia, beberapa waktu lalu, di akun Twitter-nya.

Menurut Hendri, Indonesia tidak akan kehabisan pemimpin. Tapi tokoh apalagi pejabat yang berusaha menunda Pemilu 2024 menurut dia itu adalah yang jahat. Sebab mereka berusaha membunuh munculnya Pemimpin Baru di Indonesia.

Berikut cuitan Hendri yang memasang tagar terkait #2024Gantian, yang parade.id sempat ikuti:
Tolak penundaan Pemilu 2024, Tolak perpanjangan masa jabatan Presiden, Tolak Presiden seumur hidup! #2024Gantian #Hensat
Sudah jelas #2024Gantian! kenapa mesti memaksakan kehendak? #Hensat
Orang ini… ke Indonesia! #2024Gantian #Hensat
Mengundang semua Relawan @ganjarpranowo @puanmaharani_ri @erickthohir @aniesbaswedan @AgusYudhoyono @susipudjiastuti @RamliRizal @Nurmantyo_Gatot @bangzul_ntb @prabowo @ridwankamil @sandiuno bersatu gelorakan #2024Gantian kecuali mau liat Jagoan Bacapres anda melongo! #Hensat
Salam 2-0 #YNWA #2024Gantian #Hensat
Orang ini lagi! #2024Gantian #Hensat
Pak Jokowi kemping ngajak Pak Luhut gak? #2024Gantian #Hensat
Orang ini lagi, haiiisss! #2024Gantian #Hensat
Terima kasih Sudah bersama-sama menggaungkan #2024Gantian. Mari terus gaungkan untuk memastikan Pemilu sesuai jadwal 14 Februari 2024 #Hensat @_rakyatmerdeka
Mari saksikan, setelah itu kita diskusi dan bergerak menuju lebih baik #2024Gantian #Hensat
Mari pastikan Pemilu tetap 14 Februari 2024 #2024Gantian #Hensat

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Jokowi Bisa Redakan Dua Isu Ini Kurang dari 10 Detik pertama kali tampil pada Parade.id.

Ia pun mengajak kita untuk berdoa agar kita terus diberikan keberanian, kekuatan dan kebersamaan oleh Allah SWT untuk terus berjuang melawan penguasa nekad dan orang jahat itu.

Sebetulnya Hendri tidak kali ini saja menyoal mereka, pihak-pihak yang ingin menunda Pemilu 2024. Founder lembaga survei KedaiKopi itu bahkan sampai menggaungkan tagar #2024Gantian di jagad maya.

“Indonesia tidak akan kehabisan pemimpin, bisa kok gantian dan orangnya bisa terus lebih baik. Harapan selalu ada, demi Indonesia, 14 Februari 2024, ayo gantian #2024Gantian #Hensat,” cuitan Hendri, di akun Twitter-nya beberapa waktu lalu

Kendati begitu, gerakan tagar ini menurut Hendri bukanlah “miliknya” sendiri, melainkan punya mereka-mereka yang sejalan dengannya.

“walaupun Saya yang menginisiasi pertama kali. Gambar Kaos yang dishare oleh @KRMTRoySuryo2 adalah contoh inisiatif Rakyat, Kaos ini bukan Saya yang bikin, Ini contoh bahwa kita semua bisa berjuang. Mari kita berjuang!”

Hendri menyebut tokoh dan pejabat yang berusaha menunda Pemilu 2024 sebagai orang jahat. Sebab mereka berusaha membunuh munculnya Pemimpin Baru di Indonesia.

Mereka yang ingin, atau mewacanakan Pemilu ditunda datang dari Ketum-ketum Partai pendukung Pemerintah. Di antaranya PAN, PKB, dan Golkar. Pun ada pihak lainnya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Penguasa Nekat dan Orang Jahat akan Terus Gaungkan Penundaan Pemilu, Kata Pengamat pertama kali tampil pada Parade.id.

Keraguan itu misalnya lahir karena diduga pemerintah dianggap tidak memiliki uang untuk membangun IKN. Pemerintah pun diminta jujur oleh pengamat politik Hendri Satrio.

“Pemerintah mestinya dari dulu jujur aja ke Rakyat gak punya uang buat bangun IKN, bantuin dong Yat! Yuk patungan yuk! Kan jadinya pemerintah tau dari awal kalo banyak Rakyat yang gak mau patungan, daripada baru tau sekarang, kan jadi gimana gitu hehehehe #Hensat #2024Gantian,” kata Hendri, Jumat (25/3/2022).

Lain hal, Hendri menyoal tagar yang bisa dikatakan masif digaungkan di media sosial. Tagar itu adalah #2024Gantian.

Hendri menyebutkan alasannya. Ada tiga alasan mengapa tagar tersebut perlu digelorakan.

“1. Ngasih tau Penguasa bahwa banyak Rakyat Menolak penundaan Pemilu 2. Ngasih tau Rakyat yang nolak penundaan Pemilu bahwa mereka gak sendiri, temennya banyak 3. Ngingetin Penguasa Kalo Rakyat tu pinter-pinter,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Soal ini, sebelumnya parade.id telah memunculkan tagar tersebut. Berikut tagar beserta narasi yang ditulis oleh Hendri:

Tolak penundaan Pemilu 2024, Tolak perpanjangan masa jabatan Presiden, Tolak Presiden seumur hidup! #2024Gantian #Hensat

Sudah jelas #2024Gantian! kenapa mesti memaksakan kehendak? #Hensat

Orang ini… ke Indonesia! #2024Gantian #Hensat

Mengundang semua Relawan @ganjarpranowo @puanmaharani_ri @erickthohir @aniesbaswedan @AgusYudhoyono @susipudjiastuti @RamliRizal @Nurmantyo_Gatot @bangzul_ntb @prabowo @ridwankamil @sandiuno bersatu gelorakan #2024Gantian kecuali mau liat Jagoan Bacapres anda melongo! #Hensat

Salam 2-0 #YNWA #2024Gantian #Hensat

Orang ini lagi! #2024Gantian #Hensat

Pak Jokowi kemping ngajak Pak Luhut gak? #2024Gantian #Hensat

Orang ini lagi, haiiisss! #2024Gantian #Hensat

Terima kasih Sudah bersama-sama menggaungkan #2024Gantian. Mari terus gaungkan untuk memastikan Pemilu sesuai jadwal 14 Februari 2024 #Hensat @_rakyatmerdeka

Mari saksikan, setelah itu kita diskusi dan bergerak menuju lebih baik #2024Gantian #Hensat

Mari pastikan Pemilu tetap 14 Februari 2024 #2024Gantian #Hensat

Di cuitan soal tagar tersebut, Hendri juga sempat berpesan kepada penyelanggara Pemilu, yakni KPU, agar komisioner KPU kuat dan harus mampu selenggarakan Pemilu dalam kondisi apa pun, baik dalam tekanan maupun waktu yang pendek.

Dan apabila memang ada yang tidak mampu, kata Hendri, lebih baik mundur dari sekarang supaya langsung diganti yang betulan Independen dan berani #2024Gantian.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Apa Benar Pemerintah Tidak Punya Uang buat Bangun IKN? pertama kali tampil pada Parade.id.

Spt diuraikan pada butir 28, 29, dan 30 bhw skema KPBU dpt berupa BOT, BOO, JV, atau IM. Sebenarnya ada skema antara yg sepertinya sedang dipersiapkan yaitu skema tukar guling asset negara yg di Jakarta dg membangunkan sarana dan prasarana di IKN.

Skema tukar guling ini blm bisa dikelompokkan apkh bersumber dari APBN atau KPBU. Bisa saja kantor2 yg ada di Jakarta dijual sbg pendapatan dlm APBN utk membangun sarana dan prasarana di IKN atau sebagai bagian atau cicilan dari pembayaran kpd investor lwt KPBU

Jika yg dilakukan adalah mekanisme tukar guling, maka kita siap2 “menyerahkan” kompleks DPR/MPR, Mabes TNI di Cilangkap, Mabes Polri, berbagai Kantor pemerintah di sktr Monas dan kantor lainnya dan pindah ke IKN menjadi penyewa sarana dan prasaran milik investor

Dari analisis kendala anggaran tsb, sepertinya pemerintah sedang antusias melakukan lobby ke berbagai negara utk investasi di IKN. Kendala makin besar stlh soft bank menyatakan mundur. Mundurnya soft bank dipastikan akan berpengaruh pada calon investor lain.

Darimanapun investor tsb, semua akan menggunakan indikator yg sama dalam melakukan analisis investasi, yaitu al :
1) keamanan investasi
2) tingkat keuntungan yg diperoleh
3) kepastian hukum
4) kemapuan pembayaran pengguna (debitur) dlm hal ini pemerintah.

Analisis investor terkait dg kemananan investasi pasti dikaitkan dg jaminan kptsn politik jika terjadi penggantian pemerintahan. Terkait tingkat keuntungan, pasti menuntut di atas bunga SUN, terkait kemampuan membayar pasti meminta kontrak dg jaminan ketat.

Pertanyaan muncul apkh ada kaitan permintaan pengunduran pemilu dari 2024 ke 2027 dg proyek IKN ? Tidak salah jika ada yg mengaitkan krn mmg dibutuhkan waktu sktr 5 thn utk menyelesaikan kontrak detil jangka panjang pembangunan sarana/prasarana IKN lwt KPBU.

Logis jk investor meminta jaminan invesatsi lewat kontrak dg krn jika sdh kontrak dan pemerintahan selanjutnya mengingkari/membatalkan kontrak maka investor bisa minta ganti rugi kpd pemerintah berikutnya. Akhirnya pemerintah berikutnya hadapi buah simalakama.

Pemerintah nyatakan bhw ada 5 Negara tertarik investasi di IKN, yg sudah disebutkan adlh Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan China (lewat konsorsium). Krn waktu makin mendesak kata berminat sdh tdk laku lagi krn sjk 2017 bbrp investor ktkn minat tp tdk ada realisasi

Ada 2 indikator utama bagi investor Timur Tengah, yaitu keuntungan finansial dan kemanan investasi. Apakah pemerintah akan menyewa gedung DPR/MPR, gedung kejaksaan, kehakiman dan kantor pemerintah lain kpd investor dg harga mahal agar mrk tertarik investasi?

Terkait dg Arab Saudi, ada 2 fakta: 1) saat krisis 98, kita minta pangan, yg ditawarkan adlh kurma, 2) saat raja Arab Saudi ketemu Presiden Jokowi spkt akan investasi kilang dll -terlepas dr mrk kecewa krn diganti oleh Rusia – faktanya mrk investasi di Tetangga.

Terkait dengan Uni Emirat Arab – sjk 2017 sdh berbagai MoU ditandatangani dg pihak Indonesia dg nilai ratusan trilyun rupiah – sepertinya belum ada realisasi yg nyata. Walaupun nama jalan layang Tol Jkt-Cikampek sdh diberi nama jalan MBZ (Putra Mahkota UEA)

Karakteristok investasi dari China adalah meminjamkan uang dg jamina infrastruktur strategis negara tsb kemudian meminta jaminan atau kontrak dg pemerintah. Jika tdk mampu membayar maka infrastruktur tsb akan diakuisisi dan negara penerima tergantung pada China

Setelah acara Ritual Kendi Nusantara dg memasukkan tanah dan air dari 34 propinsi ke dlm kendi di Titik Nol IKN, sepertinya pem laksanakan 2 Agenda :
1) mencari investor
2) mencari cara brkn jaminan kpd investor-yg mungkin saja terkait dg isu pengunduran pemilu.

Demikian utas ttg seluk beluk #anggaranIKN utk bahan diskusi. Silakan diskusi terkait substansi tapi jika tdk setuju tdk perlu meyerang pribadi.
Apapun diskusinya yg tdk bisa dibantah adalah bhw @ManCity adalah klub hebat dan MY harus dikuburkan. Itu saja

Artikel Anggaran Ibu Kota Negara (3-habis) pertama kali tampil pada Parade.id.

Resiko terbesar yg mungkin terjadi dari segi total anggaran :
1) pembengkakan anggaran – sepertinya ini akan terjadi krn bml ada detil desain dan waktu penyelesaian.
2) komposisi sumber anggaran – jika “proyek” tdk laku maka akan bergeser gunakan APBN.

Dari komposisi penggunaan anggaran IKN yg terdiri dari APBN, swasta dan KPBU, hipotesa saya bhw IKN memang dirancang bhw sebagian besar sarana dan prasaran di IKN akan “dikuasai” oleh swasta dan pemerintah sbg “penyewa”.
Uraiannya pada butir berikut.

Hipotesa bhw pemerintah akan jadi “penyewa” di IKN krn :
1) pemerintah hanya membangun istana, infrastruktur dasar, dan fasilitas TNI/Polri
2) swasta akan membiayai gedung kantor pemerintahan – tmsk gadung DPR/MPR, kesehatan, pendidikan, dll – bahkan penjara.

Karena keterbatasan APBN, saya memahami kenapa pemerintah membuat perencanaan anggaran seperti itu shg pemerintah ke depan menjadi “penyewa” sarana dan prasarana di IKN. Pasti hal ini akan banyak yg bantah tapi nanti saya uraikan pada butir berikut.

Beratnya APBN menanggung beban biaya IKN tergambar sbb :
1) alokasi anggaran IKN dlm APBN 2022 baru sbsr Rp 510 milyar.
2) awalnya Bu Menkeu ingin gunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait pandemi Covid-19 tapi dilarang DPR – akhirnya ga jadi

Agak sulit mengharap kemampuan APBN tahun-tahun berikutnya akan lebih longgar karena :
1) kewajiban pembayaran utang makin besar
2) penerimaan tdk bisa melonjak drastis
3) pembatasan defisit atan penambahan utang melebihi 3 % PDB berakhir tahun 2022

Beban APBN saat ini sdh sangat berat. Bahkan Ibu Menkeu sdh menyatakan bhw APBN 2023 tahun paling kritis. Saya maklumi dan pahami pernyataan tsb. Menurut saya ini pernyataan asli Bu Srimulyani yang selama ini saya kenal. Angka2nya saya uraikan butir berikut.

APBN 2023 krisis sbb :
1) pengeluaran wajib diperkirakan sktr Rp 2.500 t – tmsk bayar utang sktr Rp 900 t
2) pemasukan sktr Rp 2.000 t
3) maksimum defisit 3 % PDB atau sktr Rp 500 t.
Artinya sulit membiayai bencana, kesehatan, pemelihaan infrastruktur dan IKN.

dari uraian nomor 18 tersebut, sangat dimaklumi jika pemerintah sangat berharap mendapatkan bantuan investasi dari berbagai negara demi pembangunan IKN karena hampir dipastikan akan sangat berat jika mengharapkan dan pembangunan dari APBN.

Berbabagai upaya telah dilakukan utk mendapatkan dana utk membangun IKN tapi sepertinya blm ada yg pasti. Soft Bank yg dibangga-banggakan akan investasi $ 100 milyar dan sdh mamasukkan pimpinan soft Bank sbg “tim” pembangunan menyatakan mengundurkan diri.

Berbagai upaya pemerintah mencari dana utk IKN al :
1) Soft Bank : mengundurkan diri
2) LPI (Lembaga Pengelola Investasi) atau SWF (Sovereign Wealth Fund) – blm ada informasi pasti kemajuannya.
3) Emirat Arab
4) Arab Saudi
5) Konsorsium China dg Uni Emirat Arab

Perbedaan pengelolaan dan penguasaan sarana dan prasarana dari 3 (tiga) sumber anggaran IKN (APBN, Swasta dan KPBU) sbb :
1) sarana dan prasarana yang dibiayai APBN menjadi milik, dikuasai, dan menjadi asset negara.
Bagaimana dg yg dibiaya swasta dan KPBU ?
2) sarana dan prasarana yg dibiayai swasta (tmsk BUMN dan BUMD) menjadi milik swasta dan dipasarkan secara bebas di IKN (mekanisme bisnis)
3) sarana dan prasrana lewat anggara KPBU, pemerintah menjadi “penyewa”. Akan diuraikan rinci pada butir berikut.

Dlm alokasi anggaran bhw sarana dan prasarana di IKN yg dimiliki Negara hanya istana, instalasi TNI/Polri dan sebagian rumah Dinas. Sisanya spt gedung pemeritah, yudikatif, DPR/MPR, Rumah Sakit, pendidikan, kesehatan, bahkan penjara bukan milik pemerintah.

Mekanisme pemanfaatan sarana dan prasaranan yg dibangun oleh swasta di IKN spt perumahan umum, perguruan tinggi, bandara, pbhn, tol, sarana kesehatan, Mall adlh mekanisme pasar B to B (Business ti Business). Study kelayakan yg menentulan apakah ada yg tertarik.

Mekanime pemanfaatan sarana dan prasarana yg dibangu lewat mekanisme KPBU agak rumit krn tergantung skema investasi yg disepkati dg Investor. Tapi intinya kerjasama lewat mekanisme KPBU adalah B to G (Business to Government). Akan diuaraikan butir berikut.

Seperti diuraikan sblmnya bhw sarana/prasarana yg akan dibangun lewat KPBU al : kantor pemerintahan (kecuali istana), sarana pendidikan dan kesehatan, museum dan lembaga pemasyarakan, dan sarana penunjang. Artinya pemerintah akan “menyewa” sarana/prasarana tsb.

Alternatif mekanisme Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)
1) BOT (Built Operate and Transfer). Investor membangun, mengoperasikan, memungut jasa, dan menyerahkan ke Negara stlh waktu modal dan sdh untung.
2) BOO (Built, Operate, and Own).

Mekanisme KPBU (lanjutan)
2) BOO (Built, Operate, and Own). Artinya investor membangun, dan mengoperasilan. Saat modal kembali dan keuntugan tercapai maka menjadi milik investor.
3) JV (Join Venture) pemerintah dan investor invesatari bersama lewat BUMN.

Mekanisme kerjasama KPBU (lanjutan) :
4) Penanaman Modal. Artinya imbestor memberikan uang untuk digunakan membangun IKN lewat swasta atau BUMN dengan imbal jasa uang yg diinvestasikan sesaui kesepakatan dan pemerintah berkontrak dg BUMN atau swasta yg membangun

Belum ada informasi rinci skema apa yg akan digunakan pemerintah utk membangun IKN lwtnmekanisme KPBU. Tapi sepertinya akan kombinasi antara BOT, BOO, JV, dan Investasi murni. Tapi mungkin yg terbanyak adlh BOT krn investor tdk butuh miliki penjara &;sejenisnya.

Skema apapun yang dipilih pemerintah dalam mekanisme KPBU apakah BOT, BOO, JV, atau IM intinya adalah :
1) pemerintah mengikatkan utang negara kepada investor.
2) pemerintah menjadi “penyewa” – bukan pemilik – sarana/prasarana publik di IKN.

Untuk menghindari bhw negara tetap menjadi “pemilik” di IKN maka sebaiknya dan seharusnnya seluruh sarana dan prasarana pemerintah di IKN dibiayai oleh APBN. Sementara infrastruktur komersial spt listrik, telelkomunikasi dll oleh investor (BUMN atau swasta)

Hipotesa pada butir 33 tsb muncul krn sebagian besar sarana dan prasarana pemerintah spt kantor pemerintah dan gedung DPR/MPR dibiayai lewat mekanisme KPBU – artinya pemerintah akan berkontrak “sewa” jangka panjang dengan investor – pemerintah bkn pemilik.

Dari berbagai uraian tsb, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana prospek pembangunan IKN ke depan dan apa dampaknya jk diteruskan atau diberhentikan. Resiko apa yg akan terjadi dan bagaimana mitigasi resiko tsb. Kita lanjutkan stlh plg sholat ashar di Mesjid
….

Artikel Anggaran Ibu Kota Negara (2) pertama kali tampil pada Parade.id.

Tentang anggaran ini, pengamat politik sekaligus mantan sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu coba memberi analisnya. Berikut analisis Said Didu, yang ia tulis di akun Twitter-nya, Senin (21/3/2022):

1. #anggaranIKN. Bismillahirrahmanirrahim Sesuai janji saya, saya buat utas (kultwit) ttg anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (#anggaranIKN) menyangkut :
1) perkiraan kebutuhan
2) sumber
3) potensi resiko yg dihadapi
4) altermatif kebijakan
5) alternatif solusi
Semoga bermanfaat

2. #anggaranIKN. Sesuai sumbernya, kebutuhan anggara IKN sbb :
1) website ikn.go.id : Rp 466 t
2) buku saku IKN 2021 : Rp 466 t
3) pernyataa pjbt Kemenkeu: blm fix
4) UU IKN : tdk ada data
5) Pernyataan Presiden: $ 35 milyar atas sktr Rp 500

3. #anggaranIKN. Untuk kebutuhan analisis, saya akan menggunakan data resmi kebutuhan anggaran IKN sbsr Rp 466 trilyun. Belum menemukan informasi tegas berapa lama waktu yg dibutuh utk membangu IKN shg menyulitkan analisis apakah anggaran tsb tdk akan berubah.

4. #anggaranIKN. Seperti berbagai pengalaman akhir2 ini bhw hampir semua proyek yg direncanakan, stlh pelaksanaan anggarannya melonjak, spt al : kereta api cepat Jkt-Padalarang, LRT Jabodetabek. Artinya tdk salah jika ada yg perkirakan bhw anggaran IKN bisa melonjak 2-3 x lipat

5. #anggaranIKN. Variabel yg menyebabkan angka kbth anggaran IKN blm bisa dipastikan :
1) batasan lingkup pekerjaan IKN
2) waktu pembangunan
3) detil desain bangunan serta sarana dan prasarana
4) biaya “pembelian” lahan.
Utk analisis akan digunakan angka resmi sktr Rp 466 t

6. #anggaranIKN. Analisis menggunakan basis data kebutuhan anggaran IKN sktr 466 trilyun adalah analisis koservatif krn diperkirakan akan naik. Dampkaknya dlm analisis resiko menjadi tdk realistis. Walau demikian, lbh baik ada analisis daripada sama sekali tdk ada.

7. #anggaranIKN. Dari total kebutuhan dana tersebut, direncanakan dari 3 (tiga) sumber yaitu :
1) APBN sktr Rp 89,5 trilyun atau 19,2 %
2) swasta sktr Rp 122,1 trilyun
3) KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) sktr Rp 254,4 trilyun (54,6%).
Rincian penggunaan sbb :

8. #anggaranIKN. Peruntukan masing-masing pos anggaran sbb :
1) APBN sbsr Rp 89,5 trilyun utk : pengadaan lahan, infrastruktur pelayanan dasar, istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas PNS/TNI/Polri, pangkalan militer, ruang terbuka hijau. 8. #anggaranIKN.
2) Anggaran dari swasta sktr Rp 122 trilyun utk : perguruan tinggi, sarana kesehatan, perumahan umum, bandara, pelabuhan, tol, shopping mall, dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Besaran ini sangat bisa berubah krn blm ada detil desain 9. #anggaranIKN.
3) KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) sktr Rp 254 trilyun utk : gedung pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), infrastruktur lain yg tdk dibiayai APBN, sarana pendidikan dan kesehatan, museum dan lembaga pemasyarakatan, dan sarana penunjang. 10. #anggaranIKN. Selanjukan akan dianalisis resiko yg perlu diantisipasi dari :
1) total kbth anggaran
2) resiko anggaran dari APBN
3) resiko anggaran dari Swasta
4) resiko angaran dari swasta lewat KPBU
5) resiko sosial dan politik
Kita lanjutkan stlh dari Mesjid sholat dhuhur.
…..

Jakarta (PARADE.ID)- Dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tentu perlu memikirkan anggaran, dan hal lainnya. Terkait anggaran, disebutkan akan ada “tangan” pemerintah dan juga akan ada “tangan” pihak swasta.

Tentang anggaran ini, pengamat politik sekaligus mantan sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu coba memberi analisnya. Berikut analisis Said Didu, yang ia tulis di akun Twitter-nya, Senin (21/3/2022):

#anggaranIKN. Bismillahirrahmanirrahim Sesuai janji saya, saya buat utas (kultwit) ttg anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (#anggaranIKN) menyangkut :
1) perkiraan kebutuhan
2) sumber
3) potensi resiko yg dihadapi
4) altermatif kebijakan
5) alternatif solusi
Semoga bermanfaat

Sesuai sumbernya, kebutuhan anggara IKN sbb :
1) website ikn.go.id : Rp 466 t
2) buku saku IKN 2021 : Rp 466 t
3) pernyataa pjbt Kemenkeu: blm fix
4) UU IKN : tdk ada data
5) Pernyataan Presiden: $ 35 milyar atas sktr Rp 500

Untuk kebutuhan analisis, saya akan menggunakan data resmi kebutuhan anggaran IKN sbsr Rp 466 trilyun. Belum menemukan informasi tegas berapa lama waktu yg dibutuh utk membangu IKN shg menyulitkan analisis apakah anggaran tsb tdk akan berubah.

Seperti berbagai pengalaman akhir2 ini bhw hampir semua proyek yg direncanakan, stlh pelaksanaan anggarannya melonjak, spt al : kereta api cepat Jkt-Padalarang, LRT Jabodetabek. Artinya tdk salah jika ada yg perkirakan bhw anggaran IKN bisa melonjak 2-3 x lipat

Variabel yg menyebabkan angka kbth anggaran IKN blm bisa dipastikan :
1) batasan lingkup pekerjaan IKN
2) waktu pembangunan
3) detil desain bangunan serta sarana dan prasarana
4) biaya “pembelian” lahan.
Utk analisis akan digunakan angka resmi sktr Rp 466 t

Analisis menggunakan basis data kebutuhan anggaran IKN sktr 466 trilyun adalah analisis koservatif krn diperkirakan akan naik. Dampkaknya dlm analisis resiko menjadi tdk realistis. Walau demikian, lbh baik ada analisis daripada sama sekali tdk ada.

Dari total kebutuhan dana tersebut, direncanakan dari 3 (tiga) sumber yaitu :
1) APBN sktr Rp 89,5 trilyun atau 19,2 %
2) swasta sktr Rp 122,1 trilyun
3) KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) sktr Rp 254,4 trilyun (54,6%).
Rincian penggunaan sbb :

Peruntukan masing-masing pos anggaran sbb :
1) APBN sbsr Rp 89,5 trilyun utk : pengadaan lahan, infrastruktur pelayanan dasar, istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas PNS/TNI/Polri, pangkalan militer, ruang terbuka hijau. 8. #anggaranIKN.
2) Anggaran dari swasta sktr Rp 122 trilyun utk : perguruan tinggi, sarana kesehatan, perumahan umum, bandara, pelabuhan, tol, shopping mall, dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Besaran ini sangat bisa berubah krn blm ada detil desain 9. #anggaranIKN.
3) KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) sktr Rp 254 trilyun utk : gedung pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), infrastruktur lain yg tdk dibiayai APBN, sarana pendidikan dan kesehatan, museum dan lembaga pemasyarakatan, dan sarana penunjang.

Selanjukan akan dianalisis resiko yg perlu diantisipasi dari :
1) total kbth anggaran
2) resiko anggaran dari APBN
3) resiko anggaran dari Swasta
4) resiko angaran dari swasta lewat KPBU
5) resiko sosial dan politik
Kita lanjutkan stlh dari Mesjid sholat dhuhur.
…..

Artikel Anggaran Ibu Kota Negara (1) pertama kali tampil pada Parade.id.

“Indonesia tidak akan kehabisan pemimpin, bisa kok gantian dan orangnya bisa terus lebih baik. Harapan selalu ada, demi Indonesia, 14 Februari 2024, ayo gantian #2024Gantian #Hensat,” cuitan Hendri, di akun Twitter-nya belum lama ini.

Menurut Hendri, Indonesia tidak akan kehabisan pemimpin. Tapi tokoh apalagi pejabat yang berusaha menunda Pemilu 2024 menurut dia itu adalah yang jahat. Sebab mereka berusaha membunuh munculnya Pemimpin Baru di Indonesia.

Berikut cuitan Hendri yang memasang terkait #2024Gantian, yang parade.id sempat ikuti:

Tolak penundaan Pemilu 2024, Tolak perpanjangan masa jabatan Presiden, Tolak Presiden seumur hidup! #2024Gantian #Hensat

Sudah jelas #2024Gantian! kenapa mesti memaksakan kehendak? #Hensat

Orang ini… ke Indonesia! #2024Gantian #Hensat

Mengundang semua Relawan @ganjarpranowo @puanmaharani_ri @erickthohir @aniesbaswedan @AgusYudhoyono @susipudjiastuti @RamliRizal @Nurmantyo_Gatot @bangzul_ntb @prabowo @ridwankamil @sandiuno bersatu gelorakan #2024Gantian kecuali mau liat Jagoan Bacapres anda melongo! #Hensat

Salam 2-0 #YNWA #2024Gantian #Hensat

Orang ini lagi! #2024Gantian #Hensat

Pak Jokowi kemping ngajak Pak Luhut gak? #2024Gantian #Hensat

Orang ini lagi, haiiisss! #2024Gantian #Hensat

Terima kasih Sudah bersama-sama menggaungkan #2024Gantian. Mari terus gaungkan untuk memastikan Pemilu sesuai jadwal 14 Februari 2024 #Hensat @_rakyatmerdeka

Mari saksikan, setelah itu kita diskusi dan bergerak menuju lebih baik #2024Gantian #Hensat

Mari pastikan Pemilu tetap 14 Februari 2024 #2024Gantian #Hensat

Di cuitan terbaru, Hendri berpesan kepada penyelanggara Pemilu, yakni KPU, agar komisioner KPU kuat dan harus mampu selenggarakan Pemilu dalam kondisi apa pun, baik dalam tekanan maupun waktu yang pendek. Dan apabila memang ada yang tidak mampu, kata Hendri, lebih baik mundur dari sekarang supaya langsung diganti yang betulan Independen dan berani #2024Gantian.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Pengamat Politik Ini Gaungkan #2024Gantian (Jadi Presiden) di Jagad Maya pertama kali tampil pada Parade.id.