“Segera mengesahkan RUU PPRT dan penegakan hukum lain yang berpihak pada perempuan,” demikian poin tuntutan API dalam keterangan pers kepada media, Senin (25/11/2024).

API juga menuntut semua kebijakan pro investasi dan anti demokrasi yang justru menciptakan pemiskinanstruktural, menghancurkan ruang penghidupan perempuan dan membatasi ruang gerak masyarakat sipil, seperti: UU Cipta Kerja, UU No.2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pasal karet dalam UU ITE, serta kebijakan lainnya.

Mereka juga meminta agar dihentikannya proyek pembangunan dan strategis nasional yang merusak alam. “Menghentikan proyek transisi energi yang merebut hak hidup masyarakat, khususnya perempuan dan menjalankan Rencana Aksi Gender Perubahan Iklim (RAN-GPI) dengan mengedepankan partisipasi bermakna perempuan, serta memastikan pemenuhan dan penghormatan hak perempuan atas sumber penghidupan.”

Terakhir, mereka meminta agar dihentikannya intimidasi dan kriminalisasi terhadap perempuan pembela HAM.

(Rob/parade.id)

Artikel API Tuntut Agenda Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan kepada Prabowo pertama kali tampil pada Parade.id.

Kabul (parade.id)- Pemerintah Afganistan dikabarkan tengah menangguhkan akses ke universitas, baik negeri maupun swasta, bagi perempuan. Penangguhan yang diberikan oleh pemerintah belum tahu sampai kapan.

Atas hal itu, Taliban telah mundur dari janji mereka untuk menjamin hak-hak anak perempuan untuk dididik dan diberikan kebebasan lainnya, kembali ke kebijakan mereka sebelumnya ketika mereka terakhir berkuasa.

Artikel Pemerintah Afganistan Menangguhkan Akses ke Universitas bagi Perempuan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Setelah memohon kepada para pemimpin dunia di PBB untuk melindungi pendidikan dan hak-hak perempuan di Afghanistan setahun setelah Taliban mengambil alih,” kata Somaya Faruqi, mantan kapten tim robotika putri Afghanistan, belum lama ini.

“Saya di kelas tahun lalu, tapi tahun ini anak perempuan tidak di kelas. Ruang kelas kosong, dan mereka berada di rumah mereka. Jadi terlalu sulit untuk mengendalikan diri, mengendalikan perasaan saya,” kata Faruqi, dikutip aljazeera.

Faruqi, yang sekarang kuliah di Universitas Sains dan Teknologi Missouri, meninggalkan Afghanistan pada Agustus tahun lalu ketika Taliban merebut kekuasaan dan Amerika Serikat serta sekutunya menarik pasukannya setelah perang 20 tahun.

Berbicara di PBB di New York minggu ini ketika para pemimpin dunia berkumpul untuk pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB, dia mendesak mereka untuk bersatu dan menuntut pembukaan kembali sekolah-sekolah perempuan dan perlindungan hak-hak mereka.

“Pekan ini kalian semua hadir untuk mengusulkan solusi transformasi pendidikan untuk semua, tapi jangan lupakan mereka yang tertinggal, mereka yang sama sekali tidak beruntung bersekolah,” kata Faruqi.

“Tunjukkan solidaritas Anda dengan saya dan jutaan gadis Afghanistan,” sambungnya.

Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Malala Yousafzai, yang ditembak oleh seorang pria bersenjata Taliban di Pakistan saat dia meninggalkan sekolah pada 2012 ini, menegur kepala negara karena kurangnya tindakan.

“Sebagian besar dari Anda tahu apa yang sebenarnya perlu dilakukan. Anda tidak boleh membuat janji kecil, pelit dan jangka pendek, tetapi berkomitmen untuk menegakkan hak untuk menyelesaikan pendidikan dan menutup kesenjangan pendanaan untuk selamanya, ”kata Yousafzai.

(Irm/parade.id)

Artikel PBB Seru Pemimpin Dunia Melindungi Pendidikan Anak Perempuan Afghanistan pertama kali tampil pada Parade.id.

Indonesia turut berkontribusi dalam kegiatan tersebut dengan mengirimkan 20 orang delegasi yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Indonesia Peduli Al-Aqsha (KPIPA).

Umaima Tijani, Presiden GWCQP menyambut baik dukungan para peserta pada konferensi tersebut. Ia menjelaskan kepada para peserta konferensi bahwa tugas kita adalah terus berkomitmen dan berusaha untuk mempersiapkan kemenangan Palestina baik dari aspek moril maupun materil.

“Umat ini memiliki semua potensi. Kaum perempuan yang jumlahnya setengah dari umat harus memberikan penyadaran kepada dunia agar semua pihak yang membela kebenaran mau memperjuangkan Palestina,” katanya, dalam rilis.

Pada konferensi tersebut, hadir pula Hamda Al-Sulaite dari Shura Council sebagai perwakilan pemerintah Qatar dan mendeklarasikan dukungan Qatar terhadap kemerdekaan Palestina.

“Kecintaan Rakyat Qatar kepada Palestina tidak akan berubah. Qatar tidak akan meninggalkan perempuan Palestina dan akan mendukung perempuan Palestina,” tambahnya.

Indonesia, Malaysia, dan Thailand menyampaikan dukungan terhadap Palestina diwakili oleh Menteri Industri dan Perdagangan Malaysia, YB. Datuk Hajah Zuraida binti Kamaruddin. Ia menyatakan kesediaan negara Malaysia dan Indonesia untuk menjadi tuan rumah konferensi-konferensi sejenis menyangkut Palestina.

“Kita harus menyatukan suara untuk menekan Israel yang selama ini terus-menerus menindas rakyat Palestina yang hanya memperjuangkan haknya untuk merdeka. Konferensi seperti ini sangat bagus untuk menekan opresi Israel dan menyuarakan suara negara-negara yang mendukung Palestina,” jelasnya.

Selain deklarasi dukungan, Indonesia melalui KPIPA memberikan donasi senilai 30.000 USD untuk Palestina yang disalurkan untuk program pemberdayaan keluarga Palestina.

Konferensi yang berlangsung selama 2 hari sampai Sabtu (28/05/2022) ini mengusung slogan “Pionir Al-Quds Meraih Kemenangan”.

Konferensi diisi dengan seminar dan simposium dengan berbagai tema terkait peran perempuan dalam perjuangan meraih kemerdekaan Palestina dan bahaya normalisasi, serta bazaar produk khas negara partisipan. []

Artikel Global Woman’s Coalition for Al-Quds and Palestine Didukung 500 Perempuan dari 41 Negara pertama kali tampil pada Parade.id.

“Bangkitnya perekonomian nasional adalah bangkitnya UMKM, serta bangkitnya perempuan Indonesia khususnya pada bidang ekonomi sebagai pelaku usaha UMKM, yang memiliki peranan sangat penting bagi ketahanan ekonomi keluarga, juga bagi negara,” kata Menparekraf Sandiaga Uno dalam sebuah webinar sebagaimana dalam keterangan pers, di Jakarta, Sabtu.

Menparekraf mengatakan sebanyak 65 juta UMKM memberikan kontribusi sebesar 61 persen pada perekonomian nasional, dan 64 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan.

Karena itu, lanjut dia, peningkatan kemampuan atau upskilling bidang kewirausahaan di kalangan perempuan dianggap perlu ditingkatkan. Sebab, hal tersebut akan menjadi bekal dalam menyambut bangkitnya perekonomian nasional pascapandemi COVID-19 yang mengandalkan UMKM.

“Pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan merupakan isu lintas sektor, sehingga memerlukan kolaborasi lintas dan multisektor,” ujar Menparekraf Sandiaga Uno.

Pada 22 Desember yang diperingati setiap tahun sebagai Hari Ibu, lanjutnya, salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh ikatan PIMTI Madya Perempuan Indonesia ialah webinar entrepreneurship dengan tema “Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Kewirausahaan”.

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari pada 8-10 Desember 2021 dan terbuka untuk umum dengan 1.000 kuota.

“Sebagai tuan rumah penyelenggaraan, Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) memberikan apresiasi yang tinggi, atas inisiatif ibu-ibu PIMTI Madya Perempuan Indonesia dalam mendukung peningkatan SDM perempuan,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Kemenparekraf Ni Wayan Giri Adnyani menyampaikan webinar kewirausahaan bagi perempuan bertujuan mendukung pembangunan nasional, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

“Peran perempuan sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu webinar ini mendukung optimalisasi pemberdayaan perempuan,” ucap dia.

*Sumber: Antara

Artikel Menparekraf Sandiaga: Perempuan Punya Peran Penting Bangkitkan UMKM pertama kali tampil pada Parade.id.

Resolusi ini merupakan resolusi dua tahunan yang didorong oleh Indonesia bekerja sama dengan Filipina, yang didukung oleh 50 negara dan disahkan secara konsensus oleh seluruh anggota PBB, demikian pernyataan dari Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB di New York dipantau Antara pada Minggu.

Pada tahun ini resolusi itu difokuskan pada perlindungan terhadap pekerja migran perempuan di masa pandemi COVID-19, termasuk memastikan komitmen negara melindungi hak-hak kesehatan para pekerja migran perempuan. Hal itu termasuk akses pada pelayanan kesehatan dan vaksin COVID-19.

Resolusi tersebut sangat penting untuk diimplementasikan mengingat para pekerja migran bekerja di sektor penting yang tetap bekerja selama masa pandemi.

“Perlindungan pekerja migran, termasuk pekerja migran perempuan menjadi prioritas tinggi di agenda Pemerintah RI dan juga di PBB. Selain peran mereka di sektor esensial, kontribusi devisa yang mereka hasilkan juga penting untuk pertumbuhan dan pemulihan pasca pandemi,” kata Deputi Wakil Tetap dan Kuasa Usaha Ad Interim PTRI New York, Duta Besar Mohammad K. Koba.

Pada 2020, di tengah-tengah pandemi COVID-19, alur remitansi ke Indonesia dari 22 negara menurun tajam sebesar 17,3 persen.

Selain itu, banyak pekerja migran yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pandemi, yang berdampak pada penghidupan keluarga buruh migran dan ekonomi di wilayah pedesaan.

Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja juga berdampak pada sejumlah isu keimigrasian dan kekonsuleran.

Resolusi PBB tentang pekerja migran perempuan itu telah dimulai oleh Indonesia dan Filipina sejak 1993, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran para negara anggota PBB mengenai pentingnya penghormatan hak pekerja perempuan dan keluarganya, terutama perlindungan dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pengesahan resolusi itu diperkuat pengakuan global atas kepemimpinan Indonesia di forum internasional, terutama di bidang perlindungan pekerja migran.

*Sumber: Antara

Artikel Indonesia Loloskan Resolusi PBB Lindungi Pekerja Migran Perempuan pertama kali tampil pada Parade.id.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba dalam siaran pers, dikutip Sabtu, mengatakan bahwa usulan tersebut akan disampaikan dalam International Telecommunication Union (ITU) World Telecommunication Development Conference (WTDC).

“Karena saat ini masih mayoritas pria yang paling banyak. Jadi, di sidang ITU kami mendorong perempuan untuk mengikis kesenjangan (peran di sektor TIK) itu. Tidak hanya sebagai delegasi, tetapi juga untuk menjadi pemimpin,” kata Mira.

Hal tersebut disampaikannya dalam Pertemuan Network of Women The Telecommunication Development Advisory Group (TDAG) yang berlangsung virtual, dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (28/05).

Sebagai salah satu inisiatif di Asia dan Pasifik, Mira mengatakan Kementerian Kominfo ingin menciptakan platform untuk menyuarakan aspirasi perempuan.

Hal itu diperlukan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang mengambil peran dalam struktur kepemimpinan serta proses untuk mempersiapkan WTDC dan konferensi lainnya di masa mendatang.

“Hal ini dapat dicapai dengan membangun platform dan jaringan tertentu bagi delegasi perempuan di setiap wilayah. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan ini untuk membangun progres sebelumnya dan menciptakan momentum,” kata dia.

Mira mengaku senang dapat berpartisipasi dalam Meeting Network of Women di TDAG 2021 untuk mengubah momentum tersebut menjadi tindakan dan memberdayakan perempuan di sektor TIK.

“Seperti yang diketahui, saat ini WTDC 2021 untuk Asia dan Pasifik telah ditetapkan pada pertemuan persiapan WTDC ITU Asia dan Pasifik pada tanggal 9 Maret 2021, dengan 43 persen partisipasi peserta perempuan,” ucap dia.

Menurut Mira, WTDC 2021 merupakan konferensi pengembangan yang sangat penting bagi para delegasi untuk menyuarakan aspirasi perempuan.

“Tidak hanya para wanita yang ingin kami layani, tetapi juga para delegasi perempuan kami yang bekerja untuk membawa keterhubungan penuh di setiap wilayah mereka,” kata dia.

Dalam Forum TDAG, Mira turut memaparkan beberapa kegiatan yang telah dilakukan Kementerian Kominfo dan berdampak dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan di kawasan Asia dan Pasifik.

Pada 22 April 2021 lalu, kata dia, Kementerian Kominfo bersama ITU telah sukses menyelenggarakan Hari TIK di Indonesia untuk memperingati 10 Tahun Girls in ICT dengan segmentasi keterlibatan partisipasi pembicara perempuan.

“Pada segmen keterlibatan tingkat tinggi, Girls in ICT Day di Indonesia tidak mungkin dilaksanakan tanpa partisipasi dan kontribusi dari PBB dan organisasi regional lainnya, perusahaan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi,” ucapnya.

Selain itu, Mira menyatakan saat ini Kantor Regional ITU Asia dan Pasifik melakukan survei untuk mengetahui potensi pengembangan aktivitas nyata yang akan diselenggarakan pada bulan-bulan mendatang, termasuk pelatihan dan mentoring untuk perempuan.

“Kantor Regional ITU ASP berencana menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan virtual pertama untuk perempuan di Asia dan Pasifik yang akan dilakukan pada bulan Juli tahun ini,” ujar Mira.

“Di samping itu, ASP Regional Office ITU juga akan melakukan program mentoring dengan negara-negara anggota ITU Asia dan Pasifik, pembinaan dan sesi pelatihan dengan para trainer dalam berbagai tema seperti pendidikan, kebijakan umum TIK, serta pelatihan praktik mengajar,” sambung dia.

Penyelenggaraan pelatihan tersebut menjadi bagian dari Network of Women untuk WTDC-21 Asia dan Pasifik. Mira berharap pelatihan yang berlangsung akan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan kepemimpinan perempuan.

Dia juga berharap pelatihan tersebut akan berkembang menjadi platform untuk mengatasi tantangan dan menjajaki kemungkinan peluang bagi delegasi perempuan.

“Ini juga akan memungkinkan berbagi pengalaman penting dalam komunitas yang mendukung melalui peluang pendampingan dan peluang relasi sebagai batu loncatan penting untuk meluncurkan Konferensi Pengembangan Telekomunikasi Dunia (WTDC) 2021 secara global,” kata dia.

Mira menyatakan Kementerian Kominfo membuka kesempatan kepada masing-masing perwakilan delegasi yang mengikuti pertemuan untuk memberi tanggapan positif dan berharap semua delegasi perempuan dari Asia dan Pasifik dapat bergabung pada pertemuan berikutnya di GSR-21 dan WTDC-21.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh 158 negara-negara anggota ITU, Sekjen Kementerian Kominfo mewakili Chair dari Asia Pasifik. Penyelenggaraan TDAG-21 bertujuan mendorong perempuan untuk bisa aktif di pertemuan-pertemuan ITU dan menjalin relasi di tingkat global.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Kominfo Dorong Perempuan Lebih Terlibat di Sektor TIK pertama kali tampil pada Parade.id.

“Tanggapan represif ini telah merenggut nyawa enam perempuan dan mengakibatkan penangkapan hampir 600 perempuan, termasuk perempuan muda, LGBTIQ, dan aktivis masyarakat sipil,” kata Direktur Eksekutif UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka dalam pernyataan tertulisnya, Jumat.

“Selain itu, mereka yang ditahan juga dikabarkan mengalami pelecehan dan kekerasan seksual,” ujar dia, menambahkan.

Perempuan telah lama memainkan peran penting dalam sejarah Myanmar, oleh karena itu UN Women memandang perempuan tidak boleh diserang dan dihukum saat menyampaikan ekspresi damai atas pandangan mereka.

Di samping itu, Myanmar merupakan salah satu penandatangan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), yang antara lain menyatakan bahwa “pembangunan penuh dan lengkap suatu negara, kesejahteraan dunia dan tujuan perdamaian membutuhkan partisipasi maksimum dari perempuan yang setara dengan laki-laki di segala bidang ”dan menjamin“ pelaksanaan dan penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental atas dasar kesetaraan dengan laki-laki”.

Komite CEDAW selanjutnya dengan jelas menetapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk diskriminasi yang dilarang berdasarkan konvensi tersebut.

“Kami menyerukan kepada militer dan polisi Myanmar untuk memastikan bahwa hak berkumpul secara damai dihormati sepenuhnya, dan bahwa para demonstran, termasuk wanita, tidak dikenai tindakan balasan,” kata Mlambo-Ngcuka.

Ia selanjutnya menyerukan kepada militer dan polisi Myanmar untuk menghormati hak asasi perempuan yang telah ditangkap dan saat ini ditahan, serta mengulangi seruan PBB untuk segera membebaskan semua tahanan.

Sejak pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi dikudeta oleh militer pada 1 Februari 2021, lebih dari 60 pengunjuk rasa dilaporkan tewas dan sedikitnya 2.000 orang ditahan oleh pasukan keamanan, kata kelompok pembela Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

Kudeta yang memicu unjuk rasa hampir di seluruh Myanmar itu dilatarbelakangi tudingan militer atas kecurangan dalam pemilu yang dimenangi partai pimpinan Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), pada November tahun lalu.

Namun, tuduhan itu telah ditolak oleh komisi pemilu dan mayoritas rakyat Myanmar yang menginginkan pemerintahan sipil yang demokratis.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Penangkapan 600 Perempuan, UN Women Kutuk Kekerasan di Myanmar pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketua Umum KASBI, Nining Elitos yang ikut hadir bersama ratusan buruh perempuan lain yang merayakannya mengatakan bahwa Hari Perempuan Sedunia ini adalah momentum untuk kaum hawa lebih kuat. Jangan pernah mundur dalam memperjuangkan hak-haknya.

Juga momentum agar perempuan jangan pernah takut, apa pun konsekuensi dari perjuangan—karena tidak akan pernah sia-sia, seperti wanita muda di Myanmar yang meregang nyawa ketika mendesikasikan hidupnya untuk rakyat (Myanmar) dari junta militer.

“Maka kita sebagai rakyat Indonesia, perempuan maupun laki-laki juga akan menghadapi hal yang sama,” sampainya tegas, sembari mengucapkan turut berduk atas kematian perempuan yang bernama Angel tersebut.

Nining mengatakan di Hari Perempuan Sedunia ini juga sinyal untuk memanggil perempuan di seluruh dunia untuk memperkuat solidaritas lawan penindasan, penyunatan kehidupan layak bagi warga negara—di mana kita tahu kesehatan reproduksi sosial di pundak perempuan.

“Tetapi praktiknya dari berbagai macam regulasi kebijakan yang pada akhirnya membuat perempuan tersistematis; ditindas, dihisap, termasuk salah satunya adalah budaya praktis, karena kapitalisme lah  yang paling besar menyumbang itu,” sesalnya.

Sementara itu selain Nining, perempuan yang mewakili para petani mengatakan bahwa di hari Perempuan Sedunia perjuangan kaum hawa ini tidak main-main. Ia mengajak agar kita senantiasa membela kebebasan perempuan.

Kebebasan manusia tidak boleh menindas siapa pun. Harusnya tidak boleh saling merugikan,” demikian orasinya.

Perempuan itu, menurut dia adalah bagian dari majunya peradaban di dunia. Perempuan juga adalah simbol perlawanan oligarki serta kapitalis penghisap keringat para buruh.

“Mari satukan kekuatan karena kapitalisme ada di mana-mana, termasuk di kampung-kampung. Satukan barisan untuk melawan kapitalisme,” ajaknya.

Kalau menurut Rahayu dari S-Pek Karawang, Jawa Barat, hari ini (Perempuan Sedunia) adalah hari di mana kaum hawa menjadi penerus bangsa yang jelas-jelas akan perjuangan buruh perempuan, persis ketika tahun 1900-an.

Orator lainnya, Lini malah di Hari Perempuan Sedunia ini menyinggung feminisme. Sebuah paham di mana perempuan menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki.

“Perjuangan feminisme bukanlah perjuangan untuk  mendapatkan posisi-posisi Pimpinan di korporasi yang menggerus kekayaan alam—perusakan lingkungan perjuanga feminisme bukanlah perjuangan menjadi Ketua partai politik atau bahkan bagian dari anggota legislatif,” kata dia berapi-api.

Menurut dia perjuangan feminis adalah perjuangan antikapitalis. Adalah perjuangan untuk 99 persen rakyat dari 1 persen kapitalis (pemodal).

“Rapatkan barisan. Kuatkan solidaritas untuk tidak memberikan kelompok yang 1 persen, yang terus menerus melakukan penghisapan,” ajaknya.

Aksi mereka yang dihadiri kurang lebih 500-an orang ini cukup dramatis. Selain diguyur hujan ketika longmarch, massa juga kerap diingatkan petugas kepolisian soal protokol kesehatan di masa pandemi, khususnya menjaga jarak.

Tidak sedikit orator yang komplain imbuan para petugas kepolisian, karena dianggap mengganggu mereka yang sedang berorasi. Menyampaikan pendapat. Mass klaim telah menerapkan protokol kesehatan.

Namun demikian, selaku jubir dari aksi massa kemarin, Nining coba meyakinkan ratusan orang tersebut bahwa perjuangan perempuan saat ini boleh jadi akan dinikmati generasi ke depan ataupun generasi-generasi yang akan datang.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Aksi Buruh Perempuan di Hari Perempuan Sedunia pertama kali tampil pada Parade.id.

Puan mengatakan bahwa tugas Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPP-RI) adalah meningkatkan kualitas politisi perempuan, sehingga jalan bagi perempuan untuk menempati posisi-posisi utama di parlemen semakin lempang.

“Ini adalah tentang sudah dibukanya gerbang bagi perempuan Indonesia, untuk menempati posisi-posisi utama dalam politik. Dan saya percaya Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia berperan penting untuk membuat perjalanan ini menjadi lebih cepat lagi ke depannya,” ujar Puan dalam pernyataan tertulis kepada wartawan.

Peran perempuan dalam perpolitikan nasional terus meningkat.

Setelah Megawati Soekarnoputri menjadi presiden perempuan pertama Republik Indonesia, putrinya, Puan Maharani pun menyusul terpilih sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI.

Di parlemen, perempuan yang menjadi anggota DPR terus bertambah dari 17 persen pada periode 2014-2019 menjadi 21 persen pada periode 2019-2024, termasuk makin banyaknya anggota perempuan yang menjabat pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).

Pengukuhan pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) periode 2020-2024 hari ini mengambil tema “Perempuan Unggul, Indonesia Maju”.

Spirit yang diharapkan oleh Puan Maharani selaku Ketua Dewan Pembina KPP-RI, setelah melantik dan mengambil sumpah seluruh pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia periode 2020-2024 adalah menyertakan perempuan dalam proses pembangunan.

KPP-RI kini dipimpin oleh anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka (F-PDIP) yang menjabat Ketua Presidium. Diah Pitaloka menggantikan Ketua Presidium KPP-RI periode 2015-2019 Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas.

Menurut Ketua DPR Puan Maharani, meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai KPP-RI, namun perempuan Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang dapat berasal dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi maupun politik.

“Kami harus mengingatkan dan meyakinkan banyak orang bahwa menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah sekadar kebijakan afirmatif melainkan bentuk kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia,” kata Puan.

Puan menekankan peran strategis Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia pada isu keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan nasional.

“Ada harapan yang diletakkan oleh para perempuan Indonesia di pundak Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia yang harus diwujudkan secara maksimal menjalankan tugas konstitusional sebagai anggota Parlemen Indonesia melalui fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran,” kata Puan.

Salah satu yang harus segera dilakukan oleh Kaukus Perempuan Parlemen, menurut Puan, adalah penguatan regulasi nasional untuk menjamin peran perempuan serta membangun kerja sama antar-kelompok dan negara untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi peran perempuan.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Ketua DPR Melantik Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.