“Makanya, kemarin, belum lama ini, BBM naik, harga minyak goreng naik, yang katanya semuanya diserahkan kepada pasar. Padahal, yang nama pasar, itu dikuasai pemodal. Mereka yang punya duit dan modal besar, mereka yang memenangkan pertarungan,” orasinya, pada aksi tolak Perppu Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Sebab itu, ia meminta agar Perppu Cipta Kerja itu dicabut. Perppu Cipta Kerja menurutnya hanya berganti kulit saja atau berganti kemasan dari Omnibus Lawa UU Cipta Kerja.

KASBI menyatakan diri mengecam keras langkah Presiden-Wakil Presiden, DPR, dan Menteri yang telah menyepelekan proses pembentukan Undang-undang yang anti demokrasi dan mengabaikan peran serta dan keterlibatan masyarakat.

Menurut Sunar Presiden, DPR dan Menteri tidak paham dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara dan wakil rakyat yang seharusnya melindungi rakyat dari praktik kesewenang-wenangan (abuse of power) pemerintah, khususnya dalam pengesahan PerppuCipta Kerja.

“Menuntut Presiden dan DPR untuk segera membatalkan dan mencabut pengesahan Perppu Cipta Kerja yang jelas jelas bertentangan dengan perintah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkekuatan hukum final dan mengikat dan merupakan tafsir sah konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia,” tekan KASBI.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketum KASBI Sunar Sebut Perppu Cipta Kerja Berpihak pada Investor pertama kali tampil pada Parade.id.

“Itu Undang-Undang paling busuk di Asia Pasifik, jadi dibuang saja. Karena itu kita mau dibatalkan,” kata Rocky usai memberikan orasi di atas mobil komando, Selasa (28/2/2023), di aksi tolak Perppu Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Rocky mengapresiasi aksi massa yang dilakukan oleh banyak elemen penolak Perppu Cipta Kerja hari ini. Kata di, dengan gerakan dan jumlah massa, keadaan bisa mengubah (terjadi).

Rocky berpandangan bahwa aksi penolakan Perppu Cipta Kerja yang saat ini digaungkan bukan sekadar menuntut hak-hak buruh atau petani tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Jadi aksi bukan sekadar aksi untuk menuntut hak-hak buruh tetapi menuntut hak rakyat Indonesia,” kata dia.

Sejumlah elemen masyarakat pada aksi tersebut mengatasnamakan Geraka Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia. Aksi dihadiri ribuan massa—tidak hanya berasal dari DKI Jakarta, melainkan juga sekitarnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Rocky Gerung Sebut Perppu Cipta Kerja Regulasi Paling Busuk di Asia Pasifik pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sebab DPR sudah tidak mengesahkannya: disetujui atau ditolaknya (dalam masa sidangnga). Maka, Perppu itu batal demi konstitusi,” kata di, saat orasi tolak Perppu Cipta Kerja, Selasa (28/2/2023), di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Kalau kemudian ada sidang paripurna Perppu Cipta Kerja, maka kata dia, tindakan DPR melanggar UUD 1945.

“Dan tugas kita untuk mengawal itu (konstitusi). Bagi siapa pun yang melanggar harus dilawan dan dilengserkan,” tekannya.

“Tema ke depan, kalau mereka sidang paripurna–disahkan Perppu, bubarkan saja DPR,” imbuhnya.

Kata Jumhur, hal demikian untuk menyelamatkan generasi mendatang. Dan kita akan berkumpul—teriakan bubarkan DPR.

(Rob/parade.id)

Artikel Perppu Cipta Kerja Mestinya Sudah Batal Demi Hukum? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sebab, semua ini dikuasai segelintir orang, sehingga banyak di antara kita menjadi budak di negeri sendiri,” kata dia, Selasa (28/2/2023), dalam orasi tolak Perppu Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Ia menambahkan, Perppu Cipta Kerja ini juga kebijakan yang paripurna daripada Paket Ekonomi Jilid 1-16 yang dikeluarkan rezim Jokowi. Dimana semuanya menurut dia hanya memfasilitasi tuan tanah (imprealisme).

Aksi tolak Perppu Cipta Kerja disahkan DPR tidak hanya diikuti GSBI melainkan banyak organisasi atau federasi buruh lainnya. Pun tidak hanya organisasi buruh saja yang turut dalam aksi tadi. Ada mahasiswa, pemuda, organisasi profesi bantuan hukum (YLBHI) dan wartawan (AJI).

(Rob/parade.id)

Artikel Ketum GSBI Sebut Perppu Cipta Kerja Bukan Jawaban Mengatasi Krisis (Ekonomi) pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sehubungan dengan adanya seruan aksi unjuk rasa pada 28 Februari 2023 kepada driver ojek online, maka dengan ini kami nyatakan sikap bahwa Koalisi Ojol Nasional (KON) sebagai suatu aliansi taktis gabungan seluruh driver ojek online Indonesia, beserta setiap komunitas ataupun juga perseorangan yg tergabung di dalamnya, TIDAK AKAN TURUT AKSI 28/2,” tegasnya.

KON mengimbau kepada seluruh rekan-rekan driver ojol, khususnya di seluruh wilayah Jabodetabek dan juga wilayah Indonesia pada umumnya, untuk tetap beraktivitas operasional seperti biasanya dalam melayani segenap kebutuhan dan keperluan masyarakat.

KON, kata Andi, tentu menghormati berbagai aspirasi dan perbedaan.

Namun kiranya dalam hal ini, kata dia, semua juga tetap memiliki prinsip yang harus dihargai dan dipahami satu sama lain sebagai implementasi mendasar dari hakikat persatuan dan kesatuan dalam alam demokrasi negeri ini.

“Kami, KON mendoakan semoga apa yang menjadi tuntutan aksi kawan-kawan buruh dapat terealisasi,” sampainya.

Keterangan atau sikap pernyataan KON ini disampaikan Andi kepada seluruh sub unit/komunitas-komunitas, para tokoh-tokoh dan koordinator, massa pendukung dan simpatisan dari KON, serta seluruh khalayak insan Ojol Indonesia yang berada di seluruh wilayah Jabodetabek dan juga Indonesia.

Aksi besok dikabarkan dari banyak elemen buruh, pemuda, mahasiswa dan lainnya. Aksi direncanakan mulai pukul 10.00 WIB.

(Rob/parade.id)

Artikel KON Tidak Ikut Aksi Tolak Perppu di Depan DPR RI, Besok pertama kali tampil pada Parade.id.

“Bahwa aksi nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes atas diterbitkanya (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK),” demikan keterangan Sunarno kepada media, Senin (27/2/2023).

KASBI pun menyatakan diri mengecam keras langkah Presiden-Wakil Presiden, DPR, dan Menteri yang telah menyepelekan proses pembentukan Undang-undang yang anti demokrasi dan mengabaikan peran serta dan keterlibatan masyarakat;

Menurut Sunar Presiden, DPR dan Menteri tidak paham dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara dan wakil rakyat yang seharusnya melindungi rakyat dari praktik kesewenang-wenangan (abuse of power) pemerintah khususnya dalam pengesahan PERPPU Cipta Kerja.

“Menuntut Presiden dan DPR untuk segera membatalkan dan Mencabut pengesahan PERPPU Cipta Kerja yang jelas jelas bertentangan dengan perintah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkekuatan hukum final dan mengikat dan merupakan tafsir sah konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia,” tekan KASBI.

Sunar mnyerukan kepada seluruh elemen gerakan rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, untuk melakukan Protes Massal, dan tidak membiarkan praktik pembangkangan dan pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi oleh pemerintah dan DPR berlangsung terus-menerus.

“Mengundang seluruh elemen masyarakat dan gerakan rakyat untuk terlibat dalam aksi turun kejalan pada tanggal 28 Februari 2023 di gedung DPR RI untuk menggugat langkah Presiden dan DPR yang berkhianat pada demokrasi dan konstitusi dalam pembentukan Perppu dan berbagai Peraturan Perundangan-undangan inkontitusional,” ajak Sunar.

Perlu diketahui,bahwa Konfederasi KASBI selaku salah satu Organisasi Serikat Buruh Independent Tingkat Nasional, sejak awal menyatakan menolak pembentukan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pun saat ini juga tetap menolak Perppu Cipta Kerja.

Konfederasi KASBI menilai bahwa Presiden, Menteri dan DPR tidak layak untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan tersebut. Sebab menurut Sunar alasan pemerintah dengan mengatakan bahwa dibentuknya Perppu Cipta Kerja sebagai hal yang mendesak dan kegentingan untuk menyelamatkan perekonomian negara terlalu mengada-ada.

“Konfederasi KASBI justru menilai bahwa semua ini merupakan praktik nyata dari kebijakan neoliberalisme. Jelas bahwa saat ini Pemerintah RI sudah berkiblat pada kepentingan kapitalis-oligarki yang selalu menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, meski ditempuh dengan menindas dan merampas hak-hak kaum buruh dan rakyatnya,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel KASBI Siap Melakukan Aksi Nasional Bersama Protes Rakyat Indonesia, Besok pertama kali tampil pada Parade.id.

Sebab, menurutnya, jika sampai November 2023 belum ada revisi dari putusan MK, tidak dijalankan maka yang akan terjadi adalah UU Ciptaker inkonstitusional permanen.

“Tapi pertanyaannya adalah, apakah situasi sekarang memenuhi syarat untuk dikeluarkannya Perppu? Apakah landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis terpenuhi untuk dikeluarkannya Perppu atau sepenuhnya merupakan ‘hak subjektif” Presiden?” tanyanya, kemarin, dalam rilis yang diterima parade.id.

Pier tidak membantah bahwa kewenangan menetapkan Pepppu oleh Presiden sangat riskan apabila tidak dibuat dengan pertimbangan yang sangat terukur dan matang. Kendati begitu, seorang Presiden menurut dia bisa saja mengeluarkan Perppu seperti Pemilu 2024 ditunda tiga tahun, jabatan presiden diperpanjang, atau Peppu apa pun berdasarkan pertimbangan subjektif Presiden atas dasar ‘kegentingan yang memaksa’.

“Banyak pendapat yang mengatakan Perppu ini adalah contempt of court, pembangkangan terhadap UUD 1945, hanya mengutamakan kepentingan pengusaha, ada juga yang mengatakan Perppu tersebut telah mengkudeta konstitusi dan sebagainya. Adapun pada Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 13/2022 menegaskan bahwa dalam setiap pembentukan perundang-undangan, dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, harus memenuhi asas keterbukaan,” terangnya.

Presiden memang berwenang menetapkan Perppu dalam kegentingan yang memaksa. Namun, menurutnya penerbitan Perppu Ciptaker telah menegasikan putusan MK.

Dimana dalam hal penetapan Perppu Ciptaker telah menimbulkan persoalan baru karena menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang meminta supaya pemerintah melakukan perbaikan dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja dengan memenuhi hak publik untuk berpartisipasi secara bermakna.

Karakteristik Perppu justru kata dia seperti meniadakan partisipasi publik yang bermakna, karena penerbitannya menjadi kewenangan subyektif presiden selaku kepala negara.

“Negara wajib memenuhi dan menghormati keterbukaan publik dan hak informasi publik. Hal itu, kata dia, dijamin dalam Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28E Ayat (3) UUD RI 1945 jo. Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 23 Ayat 2, dan Bab Partisipasi Masyarakat UU HAM yang dimuat dari Pasal 100 hingga Pasal 103,” bebernya.

Besar harapan Unkris, kata dia, DPR dapat bersikap kritis, objektif, dan profesional dalam memberikan evaluasinya terhadap Perppu tersebut, yang ujungnya memberikan sikap menolak menyetujui Perpu tersebut sehingga harus dicabut (Pasal 22 ayat 3 UUD 1945) karena Perpu Nomor 2 Tahun 2022 constitutionally invalid (cacat secara konstitusional).

“Sekarang kita hanya menunggu sidang Paripurna DPR RI untuk memutuskan berlaku atau tidaknya Perppu cita kerja ini nantinya,” tutupnya.

(Abe/parade.id)

Artikel Presma Unkris Sebut Perppu tentang Ciptaker untuk Menghindari Partisipasi Publik pertama kali tampil pada Parade.id.

“Konsolidasi tersebut merupakan kelanjutan dari gelaran konsolidasi sebelumnya yang diadakan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka). Dan bila tidak ada perubahan keputusan, selanjutnya akan diakhiri dengan konsolidasi yang akan digelar di Universitas Indonesia pada 27 Februari 2023 mendatang,” kata salah satu peserta yang hadir, kepada parade.id.

“Dalam acara konsolidasi tersebut berbagai pihak sepakat untuk menolak Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan oleh Presiden pada 30 Desember 2022 sebagai tuntutan utama,” ia melanjutkan.

Ada sembilan tuntutan yang disepakati dan akan dilontarkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pertama, cabut  Perppu Ciptaker. Kedua, pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

Ketiga, taati konstitusi yang berlaku. Keempat, DPR gunakan hak angket untuk memeriksa Presiden terhadap konstitusi. Kelimat, tolak electronic road pricing (ERP), fokuskan terhadap status ojek online. Keenam, mencabut seluruh kebijakan yang merugikan rakyat dan pro terhadap oligarki (KUHP, UU Minerba).

Ketujuh, tuntaskan seluruh pelanggaran HAM masa lalu dan rezim Jokowi serta adili; penjahat HAM segera. Kedelapan, sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT). Terakhir, kesembilan, hentikan diskriminasi terhadap masyarakat sipil, aktivis, di semua sektor serta mengecam brutalitas aparat penegak hukum dan menuntut adanya reformasi instansi penegak hukum.

“Aksi demonstrasi akan dilaksanakan pada Selasa 28 Februari 2023 di depan Gedung DPR secara serentak dari berbagai elemen masyarakat demi persatuan perjuangan. Baik buruh dan mahasiswa menyerukan masyarakat Indonesia secara lebih luas untuk terus mendukung dan berjuang bersama melawan rezim yang dinilai bobrok dan pro terhadap oligarki.”

Dalam agenda konsolidasi ini juga terlihat tokoh buruh meramaikan agenda Protes Rakyat Indonesia, seperti; Jumhur Hidayat, selaku Presidium Aliansi Aksi Sejuta Buruh dan Ketua Umum KSPSI, Ketua Umun SBSI ’92 Sunarti sekaligus Aliansi Aksi Sejuta Buruh, Unang Sunarno (Ketua Umum KASBI), dan lainnya.

(Tegar/parade.id)

Artikel Konsolidasi Mahasiswa dan Puluhan Elemen Tolak Perppu Ciptaker di Usakti pertama kali tampil pada Parade.id.

Lebih lanjut Niam menyatakan pendekatan simbiotik meniscayakan harmoni antara fatwa keagamaan dengan kebijakan negara, di mana masing-masing memiliki wilayahnya.

Wilayah substansi agama menjadi ranah lembaga agama yang punya kewenangan. Sementara negara bertugas mengadministrasikan urusan agama agar dapat dilaksanakan secara baik serta dapat terwujud kemaslahatan dan ketertiban.

“Namun, setelah lahirnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait Jaminan Produk Halal,  ada pergeseran pola relasi simbiotik yang menjadi konsensus berbangsa dan bernegara, dengan pembentukan komite fatwa oleh negara. Pasal 33A dan 33B PERPU mengatur Penetapan kehalalan Produk untuk UMK yang melalui jalur self declare dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri,” kata dia, dalam pidato ilmiah pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Fikih UIN Jakarta dai Auditorium Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Aturan ini, jelas Niam,  menggambarkan bahwa negara masuk dalam wilayah agama dengan membentuk institusi negara yang bertugas menentukan hukum agama. “Dalam paradigma hubungan agama dan negara sebagaimana digambarkan di atas, Perppu telah menggeser paradigma simbiotik menjadi paradigma integralistik; di mana negara mentake-over peran agama dalam penetapan kehalalan produk”, tegasnya.

Akankah, dengan Perppu ini negara akan bergerak menjadi negara teokrasi, Niam menjawab tidak.

“Bisa jadi ini bagian dari kesalahan kalkulasi dalam penyusunan materi muatan Perppu. Bahkan patut diduga, perubahan norma baru dalam Peprpu ini merupakan penyelundupan hukum mengingat tidak ada kegentingan yang memaksa terkait penyelenggaraan sertifikasi halal sehingga membutuhkan komite fatwa, karenanya, perlu ada rekonsolidasi”, tambahnya.

Hadir dalam pengukuhan Guru Besar tersebut Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua Umum Al-Irsyad al-Islamiyah Faishal Madhi, Ketua KPAI Ai Maryati, Ketua KPPU Afif Hasbullah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, Kapala BKN Haria Bima, Wakil Ketua Komnas HAM Abdul Haris Semendawai, para pejabat tinggi utama dan madya serta pratama, dan puluhan rektor perguruan tinggi.

(Rob/parade.id)

Artikel Asrorun: Perpu Ciptaker terkait Halal Mengubah Pola Simbiotik dalam Hubungan Agama-Negara pertama kali tampil pada Parade.id.

Ada sekira empat narasumber dalam diskusi tersebut. Di antaranya: Presma Undad, Aming; Akademisi, M Fauzan; Pok Buruh, Jerry; dan BEM Fakultas Teknik,  Aswad.

Dalam materinya, Aming, mengatakan bahwa soal Omnibus Law dari segi investasi banyak menguntungkan Indonesia. Tapi Aming tidak menampik keberadaan Omnibus Law banyak ditolak, misal menimbulkan reaksi dari masyarakat.

Namun kata dia, perumusan Omnibus Law pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ini diyakini dapat membawa hal positif. Di mana katanya UU ini akan mendorong perbaikan kondisi iklim penanaman modal melalui investasi di Indonesia ke arah yang lebih baik.

“Beberapa waktu lalu masyarakat telah menunjukkan berbagai reaksi terhadap RUU Cipta Kerja. Dari hasil survei Charta Politika yang dilakukan selama tanggal 6-12 Juli 2020, sebesar 55,5 persen responden menyatakan bahwa mereka setuju dengan pengesahan RUU tersebut di Indonesia. Survei ini melibatkan 2.000 responden yang dipilih secara acak dari 195.638 responden yang sebelumnya pernah mengikuti survei tatap muka langsung selama dua tahun terakhir,” ungkapnya.

Namun sebagian teman-teman dan masyarakat memprotes Perppu No 2 Tahun 2022 karena dapat merugikan masyarakat yang berprofesi sebagai buruh—banyak teman-teman yang di kelompok dan serikat buruh melakukan protes beberapa poin yang ada di dalam Perppu tersebut.

“Kami melihat negara mengambil dan menyusun Perppu tersebut sudah penuh dengan pertimbangan yang matang, untuk kemajuan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Kendati begitu, ia menghargai stateman buruh terkait dengan 9 point tersebut. Di kalangan kampus sendiri pun, kata dia, khususnya di Untad ada amahasiswa yang bergabung dalam organisasi buruh, seperti teman-teman ormas LMND.

Tentu kata dia sebaiknya hal-hal yang menjadi tuntutan dan permintaan buruh terkait kebijakan Perppu dibicarakan dan perlu berkolaborasi dengan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat setempat. Hal itu kata dia agar terciptanya kondisi Kamtibmas yang kondusif.

“Kita boleh melaksanakan aksi unjuk rasa terkait hal tersebut. Tidak ada yang melarang. Silakan teman-teman mahasiswa berpikir ideologis untuk menanggapi dampak negatif dan positif dari Perppu ini. Perlu diperhatikan juga banyak point dalam Perppu tersebut yang juga bisa menguntungkan masyarakat dan para wirausaha,” kata dia.

Sementara itu, akademisi M Fauzan menyoroti RUU Cipta Kerja yang disebut membuka lapangan pekerjaan baru. Salah satu pembahasan yang tercantum di dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah terkait kemudahan investasi di Indonesia demi mendukung pertumbuhan usaha dan bisnis.

RUU diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk membuka usaha serta investasi yang implikasinya adalah dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu juga menurut dia mengatur mengenai ketenagakerjaan.

“RUU ini membahas mengenai aturan jam kerja, pesangon, upah, serta mekanisme pekerja kontrak yang ditujukan untuk dapat meningkatkan kepastian dan kualitas pekerja di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan RUU tersebut dapat menjadi solusi masalah pengangguran serta angkatan kerja baru yang belum mendapatkan kesempatan bekerja,” kata dia.

RUU Cipta Kerja pun kata dia mempermudah masuknya investasi. Selain penyerapan tenaga kerja dan kemudahan dalam mendirikan badan usaha maupun perusahaan, RUU Cipta Kerja juga memiliki tujuan positif lainnya untuk mempermudah peningkatan investasi di Indonesia.

“Dalam hal ini, target investasinya bukan hanya dari Penanaman Modal Asing (PMA) saja, tetapi juga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN),” katanya.

RUU juga kata dia akan mengatur ulang kebijakan-kebijakan yang sebelumnya dinilai menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang semakin kuat sehingga dapat menjadi salah satu dari empat kekuatan ekonomi dunia pada 2030-2035.

Deregulasi peraturan dan kebijakan terdahulu diharapkan dapat menciptakan iklim penanaman modal yang lebih mudah dan ramah. Perwujudan dari peraturan dalam RUU Cipta Kerja terkait investasi di Indonesia salah satunya adalah penyederhanaan proses perizinan investasi menjadi lebih sederhana dan cepat.

Seluruh proses terkait perizinan investasi akan diberikan kepastian peraturan dan standar, sehingga implementasi kegiatan penanaman modal tidak lagi memakan waktu yang panjang dan bertele-tele. Dengan begitu banyak akan terlihat perusahaan atau usaha usaha lainnya dan otomatis juga pekerja akan bertambah.

“RUU Cipta Kerja merupakan kebijakan yang dapat menguntungkan masyarakat pada khususnya dan perekonomian Indonesia pada umumnya. Proses perizinan investasi ke Indonesia akan lebih cepat dan mudah sehingga perekonomian diharapkan dapat segera berputar,” terangnya.

Investasi yang cepat juga akan mendorong semakin bertumbuhnya usaha-usaha kecil, mikro, maupun menengah untuk menyerap tenaga kerja. Terkait dengan permasalahan yang dapat melemahkan dan merugikan pok pekerja buruh tidak mungkin pemerintah tidak memerhatikan dampak negatif yang dapat menimpah kelompok pekerja, tentunya pemerintah juga sudah mempertimbangkan semuanya, karena buruh juga merupakan masyarakat Indonesia yang wajib dan patut diperhatikan oleh pemerintah Indonesia.

Mahasiswa Pok Buruh Jerry, seperti Aming, tidak menampik adanya pro dan kontra soal Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut dia ada yang positif dan ada yang negatif.

Untuk yang positifnya menurut dia adalah memudahkan investasi—di mana akan menjadikan perekonomian Indonesia lebih baik. Namun, kata dia, ada yang perlu diperhatikan dari negatifnya, yakni berdampak ke pekerja atau buruh.

“Ada 9 point yang disorot oleh kaum buruh terhadap isi Perppu Cipta Kerja. Pertama adalah terkait dengan upah minimum. Perppu kembali kepada upah murah dan tidak lazim. Di situ dikatakan upah minimum kabupaten/kota dapat ditetapkan oleh Gubernur. Kata ‘dapat’ mengandung arti bisa ditetapkan, bisa juga tidak sehingga di sini tidak ada kepastian terhadap UMK,” kata dia.

Kedua, lanjutnya, mengenai outsorching yang diatur oleh pemerintah. Poin ketiga mengenai pesangon yang menurutnya sangat rendah. Keempat permasalahan tentang PHK. Kelima persoalan karyawan kontrak. Keenam pengaturan masa cuti.

“Kemudian ke tujuh masalah jam kerja. Kedelapan Tenaga kerja asing dan kesembilan penghapusan sanksi pidana,” kata dia.

Aswad, dari BEM Fakultas Teknik mengatakan bila dengan adanya Perppu, yang dimana banyak kalangan butuh yang mempertanyakan dan mempermasalahkan hal tersebut, ini akan menjadi konsolidasi yang besar apabila yang disampaikan buruh tadi bila tidak dikaji kembali oleh pemerintah.

Ia mengaku mendengar bahwa dengan akan disahkannya Perppu menjadi undang-undang, buruh akan mengorganisasi langkah-langkah perjuangan untuk melawan kebijakan tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan aksi besar-besaran serempak di berbagai wilayah, dimana melibatkan berbagai serikat buruh, serikat petani, dan elemen organisasi yang lain.

“Tidak cukup dengan aksi. Bahkan, kaum buruh mempertimbangkan akan melakukan mogok nasional,” ungkapnya.

(Verry/parade.id)

Artikel Diskusi Perppu tentang Ciptaker oleh BEM Universitas Tadulako pertama kali tampil pada Parade.id.