“Gimana caranya tidak perlu menaikkan harga BBM ? Pemerintah hentikan pengeluaran yg tidak perlu, sprt proyek ibukota baru abal2 itu, kurangi pengeluaraan lembaga2 negara spt Mahkamah Konsitusi yg anggarannya malah dinaikan 4x, padahal kinerja payah ! Badan2 baru & staffing potong,” kata dia, Sabtu (3/9/2022).

Cara lainnya kata mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah denga memerintahkan Komisaris dan Direksi untuk memotong inefisiensi Pertamina dan PLN sebesar 20 persen.

“Itu bukan hal yg sulit asal mereka bersih dan profesional, bukan titipin politik dan hutang budi Jokowi (Ahok). Klo itu dilakukan, tidak perlu BBM naik !” tambahnya, seperti tertulis di akun Twitter-nya.

Cara lainnya agar BBM tidak perlu naik, masih menurut dia adalah pemerintah diminya fokus mengurangi cicilan bunga dan pokok utang, yang tahun ini 805 triliun, sepertiga dari APBN, pos anggaran utama. Apabila itu dilakukan dengan debt-swap, termasuk debt-to-nature swap, cicilan bisa berkurang seperempatnya atau sekitar 200 triliun.

“Esensinya sederhana,, pemerintahan Jokowi tidak kreatif dan tidak berpihak pada rakyat ! Bisanya hanya ‘nambah utang mahal’ dan ‘naikkan harga’ yg bikin susah rakyat. Padahal ada cara lain, tidak perlu naikkan BBM. Ndak kreatif, tapi songong pula Jokowi wis, cukup sudah.”

(Rob/parade.id)

Artikel Pemerintah Seharusnya Tidak Perlu Menaikkan Harga BBM, Begini Caranya pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ini bagian dari ikhtiar Pemerintah Pusat sebagai pemulihan ekonomi pasca pandemi,” kata Husni dalam rilisnya, kemarin.

Ia menjelaskan hal di atas karena kondisi ekonomi yang sulit tidak hanya dirasakan oleh Indonesia tetapi juga negara-negara lain termasuk Uni Eropa. Hal ini disebabkan dua hal yaitu pemulihan ekonomi yang belum pulih karena pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina.

“Saat ini pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit karena recovery Covid-19 dan terdampak perang Rusia-Ukraina yang berefek ke sektor pangan dunia dan energi”, terang Husni.

Husni juga menjelaskan akibat dampak yang ditimbulkan perang Rusia Ukraina menyebabkan suply chain pasokan energi dunia mengalami tekanan yang signifikan menyebabkan APBN TA 2022 mengalami perubahan dari asumsi awal Indonesian Crued Price/ICP sebesar 63 USD per barel menjadi 100 USD per barel pada pembahasan rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah pada 19 Mei 2022 lalu.

Lebih lanjut Husni menjelaskan bahwa BBM bersubsidi dirasa lebih menguntungkan kalangan mampu ketimbang rakyat miskin sehingga penyaluran subsidi lebih tepat disalurkan kepada kalangan yang lebih membutuhkan.

“KORPMA GPII juga mendukung penyaluran subsidi tepat sasaran sebagai langkah strategis Pemerintah pulihkan ekonomi”, paparnya.

Pencabutan subsidi ini tentu tidak populis. Namun, kata dia, langkah ini diambil karena saat ini penerimaan APBN sedang baik—tapi terbebani oleh subsidi BBM.

“Per Juli 2022 penerimaan APBN mencapai 1.551 triliun. Tapi kita hanya mendapat surplus sebesar 0,57 persen atau 106,1 triliun rupiah, disebabkan beban subsidi pertalite dan solar,” tandasnya.

(Verry/parade.id)

Artikel KORPMA GPII Dukung Pencabutan Subsidi Pertalite dan Solar pertama kali tampil pada Parade.id.

Farid pun mengkritisi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang belum lama ini memberikan sinyal bahwa BBM akan dinaikan dan pengumuman itu akan disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Farid menilai bahwa keterangan Luhut terkait skema kenaikan BBM merupakan bentuk pengkhianatan pada rakyat.

“Rakyat sedang melakukan pemulihan. Baik pemulihan ekonomi maupun kesehatan. Bukankah apa yang dikatakan Luhut terkait kenaikan harga BBM adalah sebuah pengkhianatan kepada rakyat?” katanya, kepada media, Rabu (24/8/2022).

Farid menilai, jika kenaikan harga BBM tidak terlepas dari adanya oligarki yang bermain, terlebih berdasarkan catatannya, Indonesia berencana membeli minyak dunia dengan harga lebih kecil dari harga pasar minyak dunia

“Kenaikan BBM bersubsidi cenderung menguntungkan oligarki, karena Indonesia punya rencana membeli minyak dari Rusia, di mana harga minyak Rusia 30 persen lebih kecil dari minyak dunia. Ketika indonesia berencana membeli minyak murah kenapa BBM naik, artinya kenaikan BBM hanya akan menguntungkan oligarki dari segi angka biaya produksi,” jelasnya.

Berdasarkan kajian serta analisisnya, Farid yakin kenaikan harga BBM akan menimbulkan efek bola salju. Bahkan akan memberikan tambahan inflasi pada Indonesia.

“Kenaikan BBM dalam hal ini akan berdampak pada naiknya bahan pokok dan energi. Kenaikan barang pokok sudah tentu akan menimbulkan inflasi,” katanya.

Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang disampaikan oleh Luhut baru-baru ini, telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah hendaknya menunda rencana tersebut serta membuka keran bagi mahasiswa untuk turut serta memberi masukan kepada pemerintah.

“Menurut saya pernyataan Pak Luhut telah menciptakan kegaduhan terkait isu kenaikan BBM. Jadi kami meminta kenaikan BBM ini ditunda saja dahulu, karena melihat situasi yang belum memungkinkan,” tegas Farid.

Sisi lain, Kementerian Perhubungan juga telah mewacanakan akan menaikkan tarif ojek online ditengah maraknya isu terkait kenaikan harga BBM. Farid juga menegaskan dirinya akan turun ke jalan jika usulnya tak diindahkan.

“Apalagi rencana Kemenhub akan menaikkan tarif ojek online yang tentunya akan berdampak pada driver ojol, yang di mana dalam kurun waktu yang sama kenaikan BBM dengan kenaikan tarif ojek online—akan tetapi pendapatan dari driver ojek online pun dalam sistem pembagian hasil tidak menambah. Maka Kami akan turun ke jalan bersama rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, LBP menyebutkan jika pekan depan pemerintah akan menaikkan BBM jenis Pertalite.

Pemerintah kata dia masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat, walaupun harga BBM di Indonesia diklaimnya relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia.

(Verry/parade.id)

Artikel LIMAJAYA Tolak Kenaikan BBM, Kritisi LBP pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kalau alasannya harga minyak dunia, trendnya justru turun. Kok opung bilang, pemerintah mau naikin harga bbm…,” kata dia, Rabu (24/8/2022), lewat akun Twitter-nya.

Kenaikan itu juga kata dia akan mendorong harga-harga meroket. Nafas rakyat pun kian seret.

Sebelumnya, pemerintah, melalui Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan menaikkan harga BBM jenis pertalite dan juga solar. Alasan Luhut, salah satunya menyinggung APBN.

APBN, kata Luhut, menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun.

Kenaikan BBM direncanakan akan diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi dalam waktu dekat atau minggu-minggu ini.

(Rob/parade.id)

Artikel Menaikkan Harga Pertalite saat Ini akan Langsung Memantik Inflasi Tinggi pertama kali tampil pada Parade.id.

Ia bercerit, awalnya itu, pertalite ini didesign direksi lama untuk mengurangi konsumen premium. Premium dibatasi, pertalite digenjot.

“Dan skrg pertalite juga dibatasi.
Memaksa rakyat pindah ke pertamax. Yg pasti Pemerintah tlh berhasil turunkan subsidi BBM dr Rp.210 T mjd Rp.79 T, dalam 5 thn,” kata dia, belum lama ini, di akun Twitter-nya.

Artinya, kata dia, selama 5 tahun itu rakyat membantu Pertamina (Negara) Rp20 triliun per tahun. Dalam membantu itu, tidak ada (memunculkan) gaduh, karena menurutnya semua dilakukan demi membantu Negara.

Sebuah harmoni yang seharusnya. Tapi, pergeseran ke Pertamax menurut dia pasti suatu saat terjadi, dan pertamax akan bersaing dengan Shell, Total, Vivo, AKR. BBM adalah pasar bebas.

“Rakyat pasti siap bantu pertamina, tinggal Pertamina yg harus lebih effisien, kurangi beban. Krn persaingan BBM akan ketat, yg effisien yg menang. Rakyat akan rasional, jika harga Pertamax tak bisa bersaing, maka pasar akan memilih yg terbaik, walaupun sedikit lebih mahal,” jelasnya.

Maka, kata dia, jangan pernah membandingkan harga BBM kita deNgan Negara Asia Tenggara (Singapura, thailand, dll) karena mereka bukan penghasil minyak. Jadi wajar harga lebih mahal.

Di Asia tenggara Penghasil minyak setelah kita itu menurutnya adalah Brunei.

“Brp harga BBM RON 90 di Brunei? Rp 5.500/ltr, dg subsidi negara. Saat ini ada 74 KKKS (Kontrkator Kerjasama) yg mengebor Migas negeri kita, dg Lifting 700 ribu barrel/hari, 70% asing.”

“Jgn sampe mrk ambil minyak di kita, justru jual dg harga murah di negaranya. Mrk cadangkan utk kpentingan rakyatnya. Smtr kita tak punya kilang yg cukup,” ia mengingatkan.

Ia mengingatkan kembali, bahwa Presiden Jokowi selalu menekankan (mewajibkan) Pertamina agar segera membangun Kilang tetapi tak pernah terealisir.

Padahal Negara lain siap invest kilang, UEA, Oman, tak lanjut, berhenti ditahap MOU, entah karena mereka tak capable atau faktor lain. Indonesia terakhir bangun kilang 1994.

“Satu2nya cara adalah menghemat BBM (bukan hny dg nekan Subsidi). Tapi mengurangi pemakaian BBM. ‘Gerakan Hemat BBM’ ini harus kita mulai dr Pengelola Negara. Misal dg mengurangi rombongan iring2an kunjungan. (Walupun skrg masa pencitraan). Rakyat akan manut dan mengikuti..”

Kita ini, kata dia, takkan seperti Sri Langka, karena Indonesia memilki kekayaan alam yang luar biasa; Sawit, Nikel, kita nomor 1 di dunia. Batubara, timah, nomor 2 di dunia. Migas ada. Belum lagi kekayaan laut dan hutan kita.

“Kita jaga dg slogan pepatah dahsyat pendahulu: ‘Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh’.”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Awal Munculnya Pertalite hingga Gerakan Hemat BBM pertama kali tampil pada Parade.id.

Berikut pembahasan rinci Said Didu tentang solar dan pertalite, kemarin, lewat akun Twitter-nya:

#antriBBM Kenapa harga BBM naik, kenapa solar dan petralite kosong di berbagai daerah, apa penyebabnya, siapa yg bertanggungjawab dan bagaiman solusinya.

Kenaikan harga BBM sudah jelas penyebanya yaitu krn harga crude naik menjadi sktr $ 110 per barrel yg jadi pertanyaan kenapa saat harga crude anjlok menjadi sktr $ 20 BBM tdk diturunkan ? Yg akan saya bahas rinci adalah tentang solar dan petralite.

Seperti diketahui bhw asumsi harga crude di APBN 2022 adlh $ 63 per barrel dg harga tsb harga solar subsidi Rp 5.150 dg subsidi tetap Rp 500 per liter. Artinya harga keekonomian solar jika harga crude sktr $ 60 per barrel adlh Rp 5.650 per liter.

Jika harga crude sktr $ 110 per barrel dg kurs $ sktr Rp 14.500 maka harga keekonomian solar menjadi sktr Rp 13.000 per liter. Nah – selisih harga sktr Rp 8.000 per liter dg solar bersubsidi inilah menjadi sember permasalahan. Demikian juga halnya dg petralite

Biar jelas bhw formula sederhana harga BBM Indonesia : (harga crude x kurs) + harga bhn baku tambahan + biaya pengolahan + biaya transportasi + biaya penyimpanan + biaya penyusutan + PPN + pajak daerah + marjin produsen + marjin SPBU.

BBM jenis petralite saat ini belum jelas, apkh menjadi BBM bersubsidi atau BBM penugasan utk menggantikan BBM Premium, krn dalam APBN 2022 jenis BBM bersubsidi adlh premium tp saat ini premium “dihilangkan” di pasar. Blm ada keputusan resmi ttg petralite

Bagi pemerintah, kenaikan harga crude justru menguntungkan. Dengan produksi 700.000 barrel/hari, setiap kenaikan $ 1 menaikkan pendapatan (tmsk pajak) sktr Rp 3,0 trilyun. Jika harga sktr $ 100, asumsi APBN $ 63 maka kenaikan pendapatan sktr Rp 110 trilyun.

Artinya ada dana utk bisa subsidi BBM. Antri solar dan petralite karena stok berkurang – kenapa stok berkurang ? Akan diuraikan berikutnya.
Siapa yg bertanggung jawab thdp kekurangan stok ? Akan diuraikan butir bekutnya.
Bagaimana solusinya ? Akan diuraikan.

Penyebab antri solar penyebabnya adalah permintaan solar subsidi melebihi kuota solar subsidi dlm APBN. Diperkirakan banyak konsumen solar non subsidi “membeli” solar subsidi. Ini terjadi krn selisih harga antara solar subsidi dg non subsidi sktr Rp 8.000 per liter

Penetapan harga dan jumlah produk bersubsidi dlm APBN sbb :
Total nilai Subsidi = Kuota jumlah produk disubsidi x ((Harga Pokok Penjualan – Harga Penetapan Pemerintah) + marjin).
Artinya bhw total jumlah solar yg disubsidi penjualannya tdk boleh lbh dari kuota

Artinya jika pemerintah belum memutuskan penambahan kuota solar bersubsidi dan aparat blm berhasil menjaga “penyelundupan” solar bersubsidi maka @pertamina tidak boleh menambah supply solar bersubsidi-jika pertamina menyalurkan lbh dari kuota maka jadi pelanggaran.

Selain masalah kuota, @pertamina juga hadapi masalah kekurangan dana subsidi yg harus ditalangi oleh pertamina. Dana subsidi solar dlm APBN hanya Rp 500 per liter sementara selisih harga sdh sktr Rp 8.000 maka pertamina menalangi sktr Rp 7.500 per liter.

Dana talangan tsb baru akan dibayar oleh pemerintah stlh diaudit oleh BPK tahun berikutnya dan itu pun biasanya dicicil oleh pemerintah. Kejadian tsb selalu berulang shg utang pemerintah ke Pertamina umumnya di atas Rp 100 trilyun. Ini mengganggu cash pertamina

Masalah petralite lebih rumit dari solar krn petralite blm ditetapkan sbg BBM bersubsidi shg dibutuhkan keputusan pemerintah berupa :
1) total kuota petralite
2) kuota masing- masing daerah
3) harga petralite bersubsidi
apakah ada petralite non subsidi ?

Perkiraan saya, harga keekonomian petralite saat harga crude sktr $ 100 per barrel sktr Rp 12.000 per liter. Jika harga jual saat ini tdk berubah Rp 7.650 per liter maka diperlukan subsidi sktr Rp 4.

350 per liter. Kita menunggu berapa kuota dan dan dana subsidi

Jadi penyebab antri solar adlh:
1) kuota solar subsidi tdk mencukupi
2) dana subsidi solar dlm APBN tidak cukup
3) ditengarai konsumsi solar non subsidi beralih ke solar subsidi
4) pertamina makin berat menanggung talangan subsidi solar
Pemerintah hrs turub tangan

Penyebab antri peralite :
1) harga pertamax naik
2) blm ada kptsn resmi bhw petralite tmsk BBM subsidi/penugasan
3) blm ada kptsn besaran subsidi, harga jual, dan kuota petralit bersubsidi
4) dg harga skrg pertamina menanggung kerugian shg wajar mengurangi supply

Penanggungjawab keputusan utk menyelesaikan antri solar dan petralite :
1) penyediaan dana subsidi : Menkeu
2) penetapan kuota dan harga : MenESDM
3) Mekanisme pelaksanaan : MenBUMN/Pertamina
Tentunya harus mendapatkan persetujuan DPR-biasanya tinggal ketok palu

Sngat disayangkan bhw setiap ada gejolak kenaikan harga – justru keputusan kenaikan harga lbh diutamakan dibandingkan dg penyediaan produk bersubsidi bagi rakyat.
Ini terjadi pada kasus minyak goreng dan BBM.
Baran bersubsidi blm disiapkan tapi harga dinaikkan

Kesimpulan terjadinya antrian solar dan petralite :
1) lambatnya kptsb pemerintah ttg dana subsidi, kuota, dan harga.
2) pertamina tdk bisa menyelasaikan krn diluar kewenangannya dan tdk kuat menanggung kerugian.
3) tanpa subsidipun @ManCity akan juara BPL dan UCL

Artikel Harga BBM Naik karena Harga Crude Naik, Kata Pengamat pertama kali tampil pada Parade.id.