“Tercatat pada bulan Juni 2024 Pertamina merilis pernyataan dalam website resminya bahwa dirinya meraup untung  Rp72,7 triliun sepanjang tahun 2023,” ungkap Sunarno.

Tentu angka ini menurut dia menunjukan bahwasanya Perusahaan Negara ini mampu menghadapi situasi global dan nasional di tengah para kompetitor sejeninsya di sektor swasta.

“Namun keuntungan besar yang diraup oleh Perusahaan Negara Pertamina, faktanya berbanding pahit dengan kenyataan situasi nasib para buruhnya yang jauh dari kata sejahtera dan hidup layak,” katanya.

Setidaknya ada beberapa pokok issue ketenagakerjaan yang Pertamina sendiri telah lalai dan abai kepada para buruhnya seperti: kepastian kerja, upah layak, kebebasan berserikat, dan jaminan sosial.

“Semenjak Pertamina membuat dan menambah beberapa anak usaha dalam bisnisnya, semenjak itu juga menciptakan beberapa permasalahan-permasalahan baru dalam konteks ketenagakerjaan,” ungkap Sunar.

Salah satu hal yang menjadi penyebab konflik atau masalah adalah anak usaha yang membuat kerja sama dengan vendor-vendor atau perusahaan lain di seluruh daerah atau unit Pertamina.

Atas hal itu, para buruh sering mengalami konflik-konflik ketenagakerjaan dengan para vendor, dimulai dari upah buruh yang tidak dibayar pada periode tertentu.

“Hal-hal semacam ini terjadi di beberapa entitas perusahaan Pertamina seperti: PT. Pertamina EP Cepu, PT. Pertamina Patra Niaga IT Balongan IndramayuPertamina Patra Niaga Tasikmalaya, PT. Pertamina Patra Niaga TBBM Cikampek, PT. Pertamina Patra Niaga TBBM Gerem Banten, dan PT. Pertamina Pertagas Cilamaya Karawang,” paparnya.

“Lalu kemudian mengenai upah yang tidak layak yang berlaku bagi buruh Pertamina khususnya untuk para outsourcing di lingkungan anak usaha Pertamina,” tambahnya.

Hal ini dianggap tidak layak khususnya mengenai upah berdasarkan kondisi kerja yang dirasakan oleh para buruh karena dalam pekerjaan memiliki resiko besar bagi para buruh-buruh outsourcing.

“Contohnya adalah buruh awak mobil tangki yang mengoperasikan kendaraan besar untuk distribusi BBM ke stasiun BBM di seluruh wilayah indonesia. Seperti kita ketahui bersama banyaknya insiden kecelakan kerja di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan wilayah lainnya yang terjadi kepada para awak mobil tangki dalam melakukan pengiriman bbm di perjalanan dan menyebabkan korban nyawa adalah rentetan peristiwa yang tergambarkan bahwa resiko kerja begitu besar namun upah yang didapat hanya UMK/P daerah,” terangnya.

Selain hal tersebut mengenai hubungan kerja yang tidak pasti dan jaminan pekerjaan hingga usia 58 tahun terhadap para buruh adalah hubungan kerja yang dilakukan dengan para vendor-vendor anak usaha Pertamina menjadi salah satu penyebab konflik-konflik ketenagakerjaan yang tidak terselesaikan.

Kasus-kasus yang sering terjadi antara vendor dan buruh adalah ketidakpastian perpanjangan kontrak kerja, ketidakjelasan transisi vendor-vendor baru yang bekerja sama dengan anak usaha Pertamina sehingga menyebabkan beberapa hak dasar seperti upah dan tunjangan tidak dibayarkan.

Selain itu para buruh outsourcing juga mendapatkan beberapa jaminan sosial dan kesempatan bekerja yang sulit diakses karena terbentur pada usia serta kesempatan bekerja yang tidak pasti sesuai dengan PP 45 tahun 2015 tentang jaminan pensiun.

Kemudian tentang kebebasan berserikat dan menjalankan aktifitas serikat buruh/pekerja.

“Pertamina melalui anak usahanya masih saja melakukan ancaman dan intimidasi kepada Pengurus dan Anggota Serikat Buruh/Pekerja dengan menghalang-halangi kerja-kerja serikat, tidak memberikan dispensasi dalam rangka kegiatan serikat, beberapa contoh lain di wilayah cikampek ada upaya pengerahan oleh oknum TNI yang diduga menurut kami atas perintah dari Pertamina, dan yang terakhir adalah pelarangan spanduk tuntutan aksi dari buruh outsourcing yang tergabung dalam FSB MIGAS-KASBI yang dipasang di pagar Pertamina,” ungkap Sunar kembali.

Berdasarkan kondisi dan situasi yang telah disampaikan, maka para buruh outsourcing yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Minyak dan Gas (FSB MIGAS-KASBI) akan melakukan aksi di Kementerian BUMN RI pada hari Selasa sampai Rabu 20 dan 21 Agustus 2024 pukul 09.00 sampai selesai untuk meminta kepada Negara agar bertanggung jawab terhadap persoalan yang dirasakan saat ini dengan pokok-pokok tuntutan:

1. Hapus Vendor Nakal Dan Sentralisasikan Hubungan Kerja Melalui Anak Perusahaan
2. Berlakukan Upah Layak dan Adil Bagi Seluruh Buruh Pertamina
3. Berikan Jaminan Kepastian Kerja sesuai dengan PP 45/2015 tentang jaminan pensiun
4. Bayarkan Kekurangan Upah Buruh : PT. Pertamina EP Cepu bulan Agustus 2017, PT. Pertamina Patra Niaga IT Balongan Indramayu, PT. Pertamina Patra Niaga TBBM Cikampek, PT. Pertamina Patra Niaga TBBM Gerem Banten, PT. Pertamina Pertagas Cilamaya Karawang, Bitung dan Tangerang
5. Hentikan Intimidasi Terhadap Pengurus dan Anggota Serikat Buruh, Berikan Kebebasan Berserikat di Lingkungan Pertamina dan Anak Perusahaannya

Perlu diketahui, bahwa hampir dari 80 tahun lebih sebuah Perusahaan Negara atau BUMN Pertamina didirikan untuk mengelola sumber daya alam (minyak dan gas) di Republik Indonesia.

Tepatnya pada tahun 1957 pasca kemerdekaan Indonesia lahir sebuah entitas bisnis berbasis tambang minyak dan gas yang dikuasai oleh Negara untuk menjalankan amanat dan perintah UUD 1945 NRI pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandunAg didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Selaras dengan konstitusi UUD 1945, Pertamina diberikan hak dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam dari hulu sampai dengan hilir.

Corak hulu hingga hilir dapat dilihat dari bagaimana peran Pertamina yang memperluas bentuk baru pada unit usahanya dimulai dari eksplorasi migas, pengolahan bahan mentah migas sampai dengan bahan jadi, dan terakhir sampai pada level distribusi untuk masyarakat dan sektor swasta.

Hampir dapat dikatakan bahwa Pertamina menjalankan penuh dalam proses supply chain (rantai pasok) minyak dan gas.

(Rob/parade.id)

Artikel Pertamina Gagal Sejahterakan Pekerjanya, Padahal Keungtungannya Triliunan Rupiah pertama kali tampil pada Parade.id.

Selain itu, atas kejadian tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN dan Pj Gubernur DKI Jakarta untuk segera mencari solusi, karena ia menilai daerah tersebut zona berbahaya.

“Tidak bisa lagi ditinggali tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya yang digeser (reklamasi) atau penduduknya yang digeser direlokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Pj Gubernur DKI. Tapi memang seharusnya zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini saja,” ujarnya, kepada awak media.

Kata dia juga harus diaudit, harus dievaluasi semuanya. Sebab itu menyangkut nyawa.

“Jadi sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu. Paling lama kapan? Ini sudah diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina dan Pj Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas. Tapi memang seharusnya zona ini zona air, entah dibuat sungai—harus melindungi dari objek vital yang kita miliki karena barang-barang yang di dalamnya memang sangat berbahaya. Berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk ,” terangnya.

Ia mengisahkan bahwa sebetulnya daerah Tanah Merah ini dahulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya sungai. “Tapi memang belum sampai pada titik mencari solusi bagi penduduk di situ. Tanah Merah ini padat dan penuh. Semuanya harus dicarikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama,” ungkapnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Jokowi Menemui Pengungsi Korban Kebakaran Pertamina Plumpang pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pertama kali sebelum terjadi yaitu ketika saya nonton TV. Kemudian hujan. Pas hujan ada petir. Terus kecium bau gas. Pas kecium bau gas saya langsung keluar (rumah). Saya pas meledak udah di Pasar Kaget,” kata dia, kepada parade.id, Sabtu (4/3/2023).

Jadi, kata Ibu Ana, kejadiannya itu didahului oleh hujan, kilat atau petir besar, yang kemungkinan mengenai pipa Depo Pertamina.

“Jadi kejadiannya tuh, hujan-kilat (petir gede), terus saya matiin lampu, matiin TV, langsung saya keluar karena udah kecium nya itu sudah enggak enak. Pahit. Nyengat. Lari ke tenggorokan. Itu, kalau saya diam saja di rumah selama lima menit, mungkin udah pingsan saya,” terangnya.

Rumah ia sendiri menjadi salah satu rumah yang terbakar. Habis semua. Ana mengaku tidak sempat menyelamatkan barang-barangnya, termasuk pakaian.

“Saya enggak bawa baju, tapi balik lagi ambil baju yang di luar. Saya langsung lari ke Pasar Kaget, ke rumah sakit,” kata dia.

Kendati begitu, ia dan anaknya selamat. Tidak menjadi korban. Korban yang ia ketahui 17 orang yang meninggal dunia. Terbaru, ia tidak mengetahuinya.

“Dari keluarga saya, alhamdulillah tidak ada korban. Saya berdua aja sama anak. Anak saya pas lagi kerja. Habis, enggak ada yang kebawa. Habis semua. Enggak ada yang tersisa,” katanya

Sepengetahuan dia, tidak ada pihak Pertamina yang datang ke wilayahnya. Datang hanya Menteri BUMN Erick Thohir bersama Wapres Ma’ruf Amin beserta rombongan.

(Rob/parade.id)

Artikel Kesaksian Warga Sebelum Terjadi Ledakan di Depo Pertamina Plumpang pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Koordinator Aksi M Jufri, aksi dilakukan kembali karena pimpinan Pertamina tidak menggubris persoalan yang dibawa, yakni menurunkan harga BBM.

“Kita merasa Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak mampu mengatasi persoalan harga BBM subsidi. Padahal, harga minya dunia kan sedang turun, beberapa negara menurunkan harganya, seperti India,” kata dia, belum lama ini, kepada media.

Atas hal itu, ia menduga adanya mafia yang bermain dalam penentuan harga BBM subsidi. Selain dugaan di atas, Jufri juga menduga karena adanya kilang minyak terbesar yang pecah di Indramayu dan di Cilacap.

“Akibat itu, kita tidak punya penampung minyak. Kemudian diekspor ke Singapura untuk dikelola dan pemerintah (akhirnya) membeli darinya sehingga harga BBM subsidi naik,” analisisnya.

Kita, kata dia, rugi, karena pecahnya kilang minyak terbesar tersebut. Namun belum dapat dipastikan berapa kerugiannya.

“Oleh karena itu, kami menilai Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak mampu dan tidak becus dalam bekerja, karena hari ini kita tidak bisa mengetahui keruguan dari kejadian itu. Kami meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Dirut Pertamina Nicke Widyawati, karena tidak mampu melakukan terobosan—menurunkan harga BBM subsidi,” pungkasnya.

(Verry/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa HMI-MPO di Depan Kantor Pusat Pertamina, Kinerja Dirut Disorot pertama kali tampil pada Parade.id.

“Karena harga minyak dunia tiga hari belakang ini tengah turun dan beberapa negara secara serentak menurunkan harga minyak. Salah satunya yang menurunkan harga BBM adalah India,” kata Koordinator Aksi M Jufri, kepada media.

“Harga minyak dunia turun dari US$100 menjadi US$88/barel, hingga beberapa negara secara serentak menurunkannya.”

Jufri menduga, naiknya harga BBM subsidi ini berkaitan dengan adanya mafia yang bermain. Ia kemudian menyinggung peran Dirut Pertamina Nicke Widyawati, yang dianggapnya tidak mampu mengatasi persoalan naiknya harga BBM.

“Saya heran, mengapa Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak (mampu) menurunkan harga BBM, di saat harga minyak dunia turun. Maka, kami menduga tegas adanya mafia yang bermain di persoalan (kenaikan harga BBM) ini.

Ia meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Dirut Pertamina Nicke Widyawati. Jufri mendesak Presiden, karena Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak mampu melakukan terobosan—menurunkan harga BBM subsidi.

Jufri juga menyinggung kebakaran kilang minyak terbesar yang terbakar. Dimana hingga saat ini menurut dia belum pasti berapa kerugian akibat kebakaran.

“Ini menunjukan kegagalan Dirut dalam mengurus Pertamina itu sendiri. Maka lebih baik Dirut Pertamina mundur dari jabatnya,” desaknya.

(Verry/parade.id)

Artikel Aksi HMI-MPO Jakarta di Pertamina, Menyoal Kenaikan Harga BBM pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pada Selasa 5 April, Kapal Musi menyalurkan BBM jenis Pertamax. Keesokan harinya, Rabu 6 April, Kapal Latomas menyalurkan BBM jenis Solar. Oleh karena itu kami mendesak Dirut Pertamina mundur dari kursi empuknya,” pinta Irwan A.H.M. selaku Korlap Aksi, Rabu (27/4/2022).

Jika belum direspon, maka pihaknya akan tetap menyuarakan aspirasinya hingga tuntutannya direalisasikan. Bahkan GPI mendesak Menteri BUMN untuk turun tangan selesaikan persoalan ini.

“Sebab kami menyayangkan pihak Pertamina karena hingga saat ini belum merespon tuntutan dan surat audiensi yang dilayangkan kepada mereka,” kata dia.

Selain hal di atas, GPI menuntut pencopotan Bram Harya Prima, Iskandar Zulkarnaen, Sebedeus Pangandaheng dari TBBM Ternate. Meminta segera pihak DLH agar menyampaikan hasil pengujian sampel tumpahan minyak.

“TBBM Ternate segera merealisasikan persediaan BBM subsidi (Pertalite) untuk nelayan ring 1 Pertamina. Dan TBBM Ternate mesti segera merealisasikan bantuan tanggap darurat kepada seluruh masyarakat kelurahan Jambula.

Aksi GPI adalah aksi kedua. Aksi serupa juga menyuarakan hal di atas.

(Juf/PARADE.ID)

Artikel GPI Aksi di Graha Pertamina, Menyoal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Artikel Pertamina Sebut tak Naikkan Harga Pertalite Demi stabilitas Ekonomi pertama kali tampil pada Parade.id.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Program Banjar Creative Space sejalan dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina.

Program TJSL itu juga bagian dari komitmen Pertamina menjalankan Environmental, Social & Governance (ESG) di berbagai lini usaha sekaligus menjalankan ISO 26000, dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Dengan bantuan ini kami Pertamina mendukung penuh peningkatan kemandirian masyarakat dan berkontribusi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perbaikan Fasilitas Pendidikan, Penyediaan Sarana Kesehatan (Posyandu) serta Perbaikan Bale Adat Banjar,” ujar Nicke dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Banjar Creative Bali merupakan program pemberdayaan masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil (UMK) yang ada di Provinsi Bali. Pemberdayaan ini berbasis pada potensi ekonomi, sosial dan budaya yang ada di Banjar atau masyarakat adat setingkat Rukun Warga (RW).

Pertamina menyalurkan bantuan dana program TJSL senilai Rp2 miliar dan menggandeng Indonesia Creative City Network (ICCN) serta turut difasilitasi Kementerian BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir saat mengunjungi pelaksanaan Banjar Creative Space di Banjar Taman Kelod, Ubud menyampaikan apresiasinya terhadap Pertamina yang telah mengadakan program ini.

Menurut Ercik, di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, Pertamina selalu hadir untuk negeri.

“Kita terus mengawal budaya Bali, salah satunya tepuk tangan yang dilakukan Pertamina hadir sampai banjar- banjar dan nilainya buat saya besar. Bayangkan satu banjar 200 juta nilainya. Jadi ini luar biasa komitmennya ada kesinambungan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Erick.

Menurut dia, dengan situasi ekonomi yang tidak menentu, bukan waktunya mengeluh, justru waktunya bangkit karena itu harus terus melakukan investasi.

Sebagai tuan rumah G20, investasi di Bali utamanya untuk infrastruktur perlu terus ditingkatkan, termasuk pemberdayaan masyarakat yang juga harus terus digulirkan

“Kita ingin menjadikan Bali sebagai super hub daripada turis kelautan yang di mana titiknya di sini, kemudian baru dia menyebar ke pulau-pulau lain,” kata Erick.

Gelaran kegiatan Banjar Creative Space menampilkan berbagai sektor seperti pertanian organik, pemahat patung batu dan kayu serta kerajinan anyaman Atte.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas banjar di bidang ekonomi, lingkungan, pendidikan dan kesehatan dan menargetkan 10 banjar di provinsi Bali.

Beragam kegiatan pemberdayaan telah dijalankan di setiap Banjar, salah satunya di Banjar Taman Kelod Ubud. Masyarakat di Taman Kelod diberikan pelatihan usaha ekonomi seperti lukisan, kerajinan tas lukis dan patung ukiran.

Pertamina juga memberikan bantuan sarana dan edukasi kesehatan, bantuan sarana belajar dan buku pendidikan di PAUD serta bantuan sarana tari tradisional.

Hal yang sama dilakukan Pertamina di Banjar Geriana Kauh Karangasem. Kegiatan yang dilakukan antara lain pengembangan dan pelatihan usaha ekonomi seperti tenun, kerajinan anyaman dan patung ukiran.

Selain itu ada pelatihan pertanian organik, pelatihan destination branding, pelatihan pemasaran digital, pelatihan pengembangan produk, dan pengelolaan sampah.

*Sumber: Antara

Artikel Erick Thohir Dukung Pertamina Berdayakan Masyarakat Adat Bali pertama kali tampil pada Parade.id.

Kita maklum jika banyak perusahaan merugi pada masa pandemi corona. Kerugian bisa besar atau bisa kecil. Namun ada juga perusahaan migas yang masih untung, seperti Cinopec China, PTT Thailand, Indian Oil Company Ltd., Petronas, dll.

Untuk kasus Pertamina, kerugian tidak otomatis dapat diterima. Pemerintah harus bertanggungjawab seperti uraian berikut:

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR (26/08/2020), Direktur Keuangan  Pertamina Emma Sri Martini mengatakan ada tiga faktor utama penyebab kerugian Pertamina, yaitu turunnya harga minyak dunia, kurs Rupiah terhadap US$ dan permintaan BBM. Harga minyak turun menyebabkan sektor hulu Pertamina merugi, sedangkan turunnya permintaan akibat corona menyebabkan sektor hilir merugi. Turunnya kurs berdampak pada tambahan beban keuangan, karena fundamental pembukuan Pertamina berdasar US$.

Kita paham bahwa ketiga faktor di atas menjadi sebab ruginya Pertamina. Namun bukan hanya ketiga faktor tersebut yang menjadi penyebab kerugian. Publik harus paham, ada penyebab kerugian lain, yang semuanya berpangkal pada kebijakan pemerintah yang melanggar konstitusi, aturan dan prinsip good corporate governance (GCG).

Pertama, Pertamina harus membayar signature bonus (SB) Blok Rokan sebesar US$ 784 juta (sekitar Rp11,3 triliun). Padahal sesuai Pasal 33 UUD 1945, mengelola Blok Rokan hak mandatori Pertamina.

Hal yang lebih runyam, meskipun baru mengoperasikan Rokan Agustus 2021, Pertamina harus membayar SB pada 2018/2019. Untuk itu Pertamina harus menerbitkan surat utang! Seharusnya cadangan blok Rokan diperhitungkan sebagai penyertaan modal negara (PMN), tanpa SB, dan berlaku sejak pengelolaan dimulai Pertamina Agustus 2021.

Kedua, Pertamina harus membeli minyak mentah (crude) domestik dengan harga Indonesia Crude Price (ICP) lebih mahal sekitar US$ 8 per barel (Banyu Urip) dan US$ 11 per barel (Duri) dibanding ICP crude jenis lain. Hal ini terlihat pada Kepmen ESDM No.79.K/2020 tanggal 1 April 2020. Kepmen ini berlaku untuk ICP Maret 2020. Untuk bulan-bulan lain, antara Januari-Juni 2020, diperkirakan “anomali” perbedaan harga masih sama.

Rerata produksi lapangan Banyu Urip sekitar 210.000 barel per hari (bph), sedang lapangan Duri sekitar 170.000 bph. Jika seluruh produksi minyak kedua lapangan dibeli Pertamina, maka nilai “kemahalan” yang harus dibayar Pertamina (asumsi US$/Rp= 14.500, 1 semester= 180 hari) adalah: untuk Banyu Urip (US$8/barel x 210.000 barel/hari x 180 hari) = US$ 302,4 juta, untuk Duri (US$ 11/barel x 170.000 barel/hari x 180 hari)= 336,6 juta. Sehingga nilai “keabnormalan” harga yang harus dibayar Pertamina US$ (302,4 + 336,6) juta= U$ 639 juta atau sekitar Rp9,25 triliun.

Nilai kemahalan atau kerugian Pertamina di atas dihitung atas dasar 100 persen produksi Banyu Urip dan Duri dibeli oleh Pertamina. Jika diasumsikan biaya cost recovery ditambah nilai bagi hasil (split) rata-rata kontraktor adalah 35 persen total produksi, maka 35 persen dari nilai kemahalan tersebut (Rp3,24 triliun) malah dinikmati oleh asing Chevron (Duri) dan Exxon (Banyu Urip)!

Ketiga, Pertamina harus menanggung beban pencitraan politik dalam rangka Pilpres 2019, sehingga harus terlebih dahulu menanggung beban biaya subsidi BBM dan LPG sejak April 2017. Menurut Dirkeu Pertamina Emma Sri Martini pada RDPU Komisi VII DPR, akumulasi tanggungan Pertamina tersebut adalah Rp96,5 triliun kompensasi dan Rp13 triliun subsidi. Sehingga total beban kebijakan populis tersebut adalah Rp109,5 triliun.

Utang pemerintah ini memang kelak akan dibayar, tapi jadwalnya tak jelas, terutama karena besarnya defisit APBN akibat corona. Jika tak segera dilunasi, Pertamina justru terancam gagal bayar atau default.

Karena utang pemerintah Rp109,5 triliun tak dilunasi, Pertamina harus menerbitkan surat utang. Beban surat utang Pertamina sejak 2011 mencapai US$12,5 miliar. Khusus untuk 2018-2020, akibat menanggung akumulasi utang pemerintah Rp109,5 triliun di atas, Pertamina setiap tahun harus menerbitkan bond US$750 juta (2018), US$1,5 miliar (2019) dan US3 miliar (2020), pada tingkat bunga (kupon) yang berbeda-beda antara 3,65 persen hingga 6,5 persen.

Total tambahan surat utang Pertamina 2018 hingga 2020 adalah US$5,25 miliar. Artinya, dihitung sejak penerbitan surat utang 2018 dan tingkat kupon masing-masing, maka beban bunga (cost of money) yang ditanggung Pertamina akibat kebijakan populis Pilpres 2019 yang menjadikan Pertamina sapi perah adalah sekitar US$210 juta atau sekitar Rp3 triliun.

Keempat, selain ketiga faktor penyebab di atas, Pertamina juga harus menanggung beban kebijakan lain berupa public service obligation (PSO) BBM satu harga, PSO over quota LPG 3kg, pembangunan rumah sakit untuk Covid-19, akuisisi perusahaan Maurel & Prom Prancis diperkirakan bernuansa moral hazad, dll. Sesuai UU BUMN No.19/2003 beban PSO harus ditanggung APBN. Keseluruhan beban kebijakan tersebut dapat mencapai triliunan Rp juga.

Hanya dari 3 kebijakan pemerintah yang diurai di atas yaitu 1) beban keuangan SB Rokan Rp11,3 triliun, 2) membeli crude domestic mahal Rp9,25 triliun dan 3) biaya bunga akibat kebijakan populis Pilpres 2019 Rp3 tiriliun, Pertamina harus menanggung beban keuangan sekitar Rp23,55 triliun. Artinya, jika kebijakan  sesuai konstitusi, tidak melanggar aturan dan GCG, maka Pertamina masih untung sekitar Rp (23,55 – 11,3) triliun = Rp12,25 triliun.

Terkait posisi Ahok sebagai Komut yang masih dihujat publik, masalahnya sama, yaitu pemerintah mengangkat Ahok tanpa peduli aturan dan GCG. Ahok diangkat menjadi Komut dengan melanggar sejumlah ketentuan dalam UU BUMN No.19/2003, Permen BUMN No.02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Pengangkatan Komisaris BUMN, dan Permen BUMN No.01/2011 tentang Penerapan GCG. Karena itu, seperti juga sikap publik, IRESS bersikukuh pada sikap semula, Ahok harus segera dilengserkan dari posisi Komut Pertamina.

Jika dikaitkan dengan peraturan harga BBM yang berlaku saat ini, dimana pemerintah tak kunjung menurunkan harga BBM, sebenarnya konsumen BBM telah mensubsidi Pertamina minimal Rp20 triliun. Artinya, rakyat telah menyelamatkan Pertamina dari kerugian yang lebih besar dari sekedar Rp11,3 triliun. Untuk itu IRESS bersama sejumlah tokoh dan aktivis telah mengajukan Somasi terhadap Presiden dan Citizen Law Suit kepada Pengadilan Jakarta Pusat menuntut ganti kemahalan harga BBm pada Juni-Juli 2020. Masalah ini akan dibahas dalam tulisan IRESS berikutnya.

Sebagai kesimpulan, kerugian Pertamina sebenarnya terjadi akibat kebijakan pemerintah yang melanggar konstitusi, peraturan dan GCG. Dalam kondisi harga BBM yang tetap tinggi seperti sekarang, Pertamina malah bisa untung Rp12,25 triliun, jika pelanggaran tidak terjadi. Namun karena berbagai pelanggaran oleh pemerintah, 265 juta rakyat kehilangan kesempatan memperoleh manfaat SDA migas bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keuntungan hanya dinikmati segelintir orang dalam lingkar kekuasaan. Karena itu, sebagai pemimpin pemerintahan, rakyat wajar menuntut pertangungjawaban Presiden Jokowi.

Jakarta, 2 September 2020

* Marwan Batubara, IRESS

Artikel Pertamina Merugi: Presiden Jokowi Harus Bertanggungjawab pertama kali tampil pada Parade.id.

“Salah satu shock yang dialami pada masa pandemi Covid-19 adalah penurunan permintaan (demand) BBM, namun seiring pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru dan pergerakan perekonomian nasional, tren penjualan Pertamina pun mulai merangkak naik. Kinerja kumulatif Juli juga sudah mengalami kemajuan dan lebih baik dari kinerja kumulatif bulan sebelumnya,” ujar Fajriyah Usman, Vice President Corporate Communication Pertamina di Jakarta, dalam keterangan tertulis yang diterima Antara, Sabtu.

Menurut Fajriyah, periode Februari hingga Mei 2020 merupakan masa-masa terberat Pertamina dengan volume demand yang terus mengalami penurunan tajam akibat pandemi Covid-19, bahkan saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penurunan demand di kota-kota besar mencapai lebih dari 50 persen. Ditambah penurunan pendapatan di sektor hulu, total pendapatan Pertamina, yang tercantum dalam Laporan Keuangan unaudited Juni 2020, turun hingga 20 persen.

Fajriyah juga menyampaikan dengan penurunan pendapatan yang signifikan, maka laba juga turut tertekan. Pada pada Januari 2020, Pertamina masih membukukan laba bersih positif 87 juta dolar As. Namun memasuki 3 bulan selanjutnya, mulai mengalami kerugian bersih rata-rata 500 juta dolar As per bulan.

Untuk mengatasi kondisi ini, lanjut Fajriyah, manajemen Pertamina telah berhasil menjalankan strategi dari berbagai aspek baik operasional maupun finansial, sehingga laba bersih pun beranjak naik sejak Mei sampai Juli 2020 dengan rata-rata sebesar 350 juta dolar setiap bulannya. Pencapaian positif ini akan terus mengurangi kerugian yang sebelumnya telah tercatat.

“Mulai Mei berlanjut Juli, dan ke depannya, kinerja makin membaik. Dengan laba bersih (unaudited) di Juli sebesar 408 juta dolar, maka kerugian dapat ditekan dan berkurang menjadi 360 juta dolar atau setara Rp5,3 triliun. Dengan memperhatikan trend yang ada, kami optimistis kinerja akan terus membaik sampai akhir tahun 2020,” katanya.

Selain itu, kinerja laba operasi dan EBITDA juga tetap positif, sehingga secara kumulatif dari Januari sampai dengan Juli 2020 mencapai 1,26 miliar dolar dan EBITDA sebesar 3,48 miliar dolar. Hal ini menunjukkan bahwa secara operasional Pertamina tetap berjalan baik, termasuk komitmen Pertamina untuk menjalankan penugasan dalam distribusi BBM dan LPG ke seluruh pelosok negeri serta menuntaskan proyek strategis nasional seperti pembangunan kilang.

“Tentu saja, perbaikan kinerja tidak semudah membalikkan tangan, perlu proses dan perlu waktu. Sekarang ini, sudah terlihat dengan kerja keras seluruh manajemen dan karyawan, kinerja Pertamina mulai pulih kembali,” katanya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Dikabarkan Merugi, Ini Respons Pertamina pertama kali tampil pada Parade.id.