Kali ini datang dari Adianto, Pimpinan Koordinator Relawan Poros Prabowo Presiden, yang secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto segera menonaktifkan dan mencopot Mars Ega Legowo Putra dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, sekaligus Dirut Subholding Mainstream (Downstream–Midstream) Pertamina.

Desakan tersebut kian mendesak menyusul penguatan struktur subholding Pertamina, di mana PT Pertamina Patra Niaga (PPN) kini menjadi tulang punggung bisnis downstream dan midstream nasional, setelah PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) resmi dimerger ke dalam PPN.

Dengan struktur baru ini, Mars Ega bukan sekadar Dirut anak usaha, melainkan pengendali langsung bisnis hilir energi nasional.

“Jabatan Mars Ega hari ini bukan jabatan biasa. Ia adalah Dirut subholding mainstream Pertamina,” tegas Andianto dalam keterangannya kepada media, Jumat (6/2/2026).

“Jika figur dengan posisi strategis ini dibiarkan bermasalah secara hukum dan etik, maka risikonya langsung ke negara,” imbuhnya.

Disebut Puluhan Kali dalam Dakwaan Korupsi

Nama Mars Ega Legowo Putra saat ini telah resmi disebut berulang kali dalam dakwaan perkara dugaan korupsi ‘Pertamax oplosan’ yang tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Perkara tersebut merupakan bagian dari mega skandal tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018–2023.

Dalam dakwaan jaksa, nama Mars Ega disebut sedikitnya 28 kali, sementara mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati disebut 20 kali.

Keduanya disebut turut membantu terdakwa Alfian Nasution, eks Dirut Pertamina Patra Niaga, dalam mengusulkan pembelian BBM Pertalite dengan harga setara Pertamax kepada Kementerian ESDM.

Jaksa mengungkap bahwa Alfian bersama Mars Ega menyusun formula Harga Indeks Pasar (HIP) Pertalite menggunakan perhitungan blending RON 88 dan RON 92 yang berharga tinggi, padahal secara aktual produk dihasilkan dari pencampuran HOMC dan naphta yang biayanya jauh lebih rendah.

Akibat praktik tersebut, negara disebut dirugikan hingga Rp13,11 triliun, baik melalui pembengkakan kompensasi pemerintah maupun keuntungan tidak wajar yang dinikmati PT Pertamina Patra Niaga.

“Jika seorang Dirut BUMN strategis sudah menjadi bagian dari dakwaan perkara korupsi, maka menonaktifkannya adalah keharusan moral dan etik jabatan, bukan pilihan politis,” tekan Adianto.

B40 Performance dan Dugaan ‘The Real Oplosan’

Tak berhenti pada kasus Pertalite, Sentinel Studi Hukum dan Masyarakat turut membuka dugaan baru yang dinilai semakin memperberat posisi Mars Ega Legowo.

Sentinel mendesak aparat penegak hukum memeriksa Mars Ega terkait dugaan korupsi produksi dan penjualan Biosolar B40 Performance.

Sentinel menemukan indikasi penunjukan langsung perusahaan Afton Chemical sebagai pemasok zat aditif tanpa proses tender, yang dinilai melanggar prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta membuka ruang konflik kepentingan dan potensi mark-up harga.

Lebih jauh, Sentinel mengungkap metode pencampuran aditif dilakukan secara manual di unit pelaksana, bukan melalui proses blending terstandarisasi di kilang. Praktik ini disebut sebagai “The Real Oplosan”.

“Publik dan industri membayar harga premium untuk produk ‘Performance’. Jika benar hanya solar yang dicampur aditif secara manual, maka ini adalah pembohongan publik berskala industri,” tegas Sentinel dikutip Andianto.

Preseden Buruk bagi Pemerintahan Prabowo

Relawan Poros Prabowo Presiden menilai, mempertahankan Mars Ega Legowo sebagai Dirut Subholding Mainstream Pertamina akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal mengusung agenda bersih-bersih BUMN dan perang terhadap korupsi.

Pandangan ini sejalan dengan penilaian Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, yang menilai Kejaksaan Agung seharusnya menetapkan Nicke Widyawati dan Mars Ega Legowo sebagai tersangka.

“Tidak masuk akal jika mereka tidak turut bertanggung jawab. Mereka memegang posisi kunci dalam pengambilan keputusan strategis tata kelola impor dan distribusi BBM,” ujar Yusri dikutip.

CERI juga merujuk temuan BPK terkait penjualan solar industri ke perusahaan tambang dengan harga di bawah HPP, serta kebijakan formula HIP Pertalite yang disebut telah merugikan negara lebih dari Rp13 triliun.

Desakan Tegas kepada Presiden

Adianto menegaskan, penonaktifan atau pencopotan Mars Ega Legowo justru penting agar penegakan hukum berjalan tanpa konflik kepentingan dan bayang-bayang kekuasaan.

“Ini bukan soal vonis pengadilan, ini soal etik jabatan dan kepercayaan publik. Presiden Prabowo harus memberi contoh bahwa siapa pun yang terseret serius dalam perkara korupsi tidak pantas mengelola aset energi bangsa,” tutupnya.

Relawan Poros Prabowo Presiden menegaskan akan terus mengawal kasus ini serta mendukung langkah Kejaksaan Agung dan KPK agar tidak tebang pilih dalam membongkar dugaan korupsi di sektor energi nasional.***

Artikel Relawan Poros Prabowo Presiden Desak Dirut Subholding Mainstream Pertamina Dicopot pertama kali tampil pada Parade.id.

“KSPSI menyatakan solidaritas penuh terhadap 6 orang Pengurus FSBMC agar dipekerjakan kembali tanpa syarat, dan meminta Pertamina (Persero) untuk segera menghentikan praktek ketenagakerjaan yang buruk ”kata Moh Jumhur Hidayat, Ketua Umum  KSPSI, dalam pernyataan Bersama pimpinan 26 serikat buruh/serikat pekerja di Kantor Pusat GSBI,  Jakarta Timur, Senin (26/1) sore.

Sementara itu Rudi HB Daman, Ketua Umum GSBI menjelaskan keenam pengurus FSBMC itu diberhentikan saat menjalankan perundingan dengan Perusahaan alih daya terkait isi  Perjanjian Kerja (PKWT) yang dinilai menghilangkan hak-hak pekerja (Tenaga Alih Daya). PT Kilang Pertamina Cilacap tiba-tiba memblokir akses keenam pengurus FSBMC untuk memasuki are kerja di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Cilacap.

PHK ke 6 pengurus FSBMC ini karena mereka melaporkan Perusahaan Aliah Daya (PAD) dilingkungan kerja PT. KPI RU IV Cilacap ke Pengawas Ketenagakerjaan atas dugaan praktek elanggaran norma ketenagakerjaan, menolak tanda tangan perjanjian kerja (PK) baru) yang menghilangkan hak buruh yang sudah biasa diterima dan tertuang dalam perjanjian kerja sejak tahun 2013. Tegas Rudi

Menurut Rudi, tindakan yang dilakukan manajemen PT Kilang Pertamina RU VI Cilacap itu patut diduga sebagai bentuk penghalangan hak berserikat atau pemberangusan hak berserikat yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Rudi HB Daman mengingatkan sebagai BUMN strategis PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Cilacap wajib menjunjung tinggi dan menghormati hak serikat, bukan sebaliknya. Bahkan seharusnya Pertamina sebagai BUMN harus menjadi contoh terbaik bagi Perusahaan swasta dalam hubungan ketenagakerjaan dan kebijakan bisnis lainnya.

Untuk itu dalam petisi yang ditujukan kepada Dirut Pertamina (Persero) Simon Aloysiun Martin, pimpinan 26 serikat pekerja/buruh meminta agar mempekerjakan kembali 6 pengurus FSBMC ke posisi semula tanpa syarat.

“Pulihkan dan bayarkan seluruh hak normative, termasuk upah yang tidak dibayarkan selama proses PHK dan perselisihan berlangung,” bunyi petisi tersebut.

Pimpinan ke-26 serikat pekerja/serikat buruh itu juga meminta dihentikannya segala  bentuk Union Busting, intimidasi, dan diskriminasi terhadap buruh dan menghormati Hak Berserikat di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Cilacap.

Pimpinan serikat pekerja/serikat buruh yang menandatangani petisi tersebut di antaranya Moh Jumhur Hidayat (KSPSI), Daeng Wahidin (KBMI), Rudi HB Daman (GSBI), Suparlianto (FSPPP-KSPI), Saiful Watoni (AGRA), Andi Mulyadi (FSP LEM KSPI), dan Mirah Sumirat (ASPIRASI).***

Artikel 26 Serikat Buruh Protes PHK di Lingkungan Kilang Pertamina Cilacap pertama kali tampil pada Parade.id.

“Tercatat pada bulan Juni 2024 Pertamina merilis pernyataan dalam website resminya bahwa dirinya meraup untung  Rp72,7 triliun sepanjang tahun 2023,” ungkap Sunarno.

Tentu angka ini menurut dia menunjukan bahwasanya Perusahaan Negara ini mampu menghadapi situasi global dan nasional di tengah para kompetitor sejeninsya di sektor swasta.

“Namun keuntungan besar yang diraup oleh Perusahaan Negara Pertamina, faktanya berbanding pahit dengan kenyataan situasi nasib para buruhnya yang jauh dari kata sejahtera dan hidup layak,” katanya.

Setidaknya ada beberapa pokok issue ketenagakerjaan yang Pertamina sendiri telah lalai dan abai kepada para buruhnya seperti: kepastian kerja, upah layak, kebebasan berserikat, dan jaminan sosial.

“Semenjak Pertamina membuat dan menambah beberapa anak usaha dalam bisnisnya, semenjak itu juga menciptakan beberapa permasalahan-permasalahan baru dalam konteks ketenagakerjaan,” ungkap Sunar.

Salah satu hal yang menjadi penyebab konflik atau masalah adalah anak usaha yang membuat kerja sama dengan vendor-vendor atau perusahaan lain di seluruh daerah atau unit Pertamina.

Atas hal itu, para buruh sering mengalami konflik-konflik ketenagakerjaan dengan para vendor, dimulai dari upah buruh yang tidak dibayar pada periode tertentu.

“Hal-hal semacam ini terjadi di beberapa entitas perusahaan Pertamina seperti: PT. Pertamina EP Cepu, PT. Pertamina Patra Niaga IT Balongan IndramayuPertamina Patra Niaga Tasikmalaya, PT. Pertamina Patra Niaga TBBM Cikampek, PT. Pertamina Patra Niaga TBBM Gerem Banten, dan PT. Pertamina Pertagas Cilamaya Karawang,” paparnya.

“Lalu kemudian mengenai upah yang tidak layak yang berlaku bagi buruh Pertamina khususnya untuk para outsourcing di lingkungan anak usaha Pertamina,” tambahnya.

Hal ini dianggap tidak layak khususnya mengenai upah berdasarkan kondisi kerja yang dirasakan oleh para buruh karena dalam pekerjaan memiliki resiko besar bagi para buruh-buruh outsourcing.

“Contohnya adalah buruh awak mobil tangki yang mengoperasikan kendaraan besar untuk distribusi BBM ke stasiun BBM di seluruh wilayah indonesia. Seperti kita ketahui bersama banyaknya insiden kecelakan kerja di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan wilayah lainnya yang terjadi kepada para awak mobil tangki dalam melakukan pengiriman bbm di perjalanan dan menyebabkan korban nyawa adalah rentetan peristiwa yang tergambarkan bahwa resiko kerja begitu besar namun upah yang didapat hanya UMK/P daerah,” terangnya.

Selain hal tersebut mengenai hubungan kerja yang tidak pasti dan jaminan pekerjaan hingga usia 58 tahun terhadap para buruh adalah hubungan kerja yang dilakukan dengan para vendor-vendor anak usaha Pertamina menjadi salah satu penyebab konflik-konflik ketenagakerjaan yang tidak terselesaikan.

Kasus-kasus yang sering terjadi antara vendor dan buruh adalah ketidakpastian perpanjangan kontrak kerja, ketidakjelasan transisi vendor-vendor baru yang bekerja sama dengan anak usaha Pertamina sehingga menyebabkan beberapa hak dasar seperti upah dan tunjangan tidak dibayarkan.

Selain itu para buruh outsourcing juga mendapatkan beberapa jaminan sosial dan kesempatan bekerja yang sulit diakses karena terbentur pada usia serta kesempatan bekerja yang tidak pasti sesuai dengan PP 45 tahun 2015 tentang jaminan pensiun.

Kemudian tentang kebebasan berserikat dan menjalankan aktifitas serikat buruh/pekerja.

“Pertamina melalui anak usahanya masih saja melakukan ancaman dan intimidasi kepada Pengurus dan Anggota Serikat Buruh/Pekerja dengan menghalang-halangi kerja-kerja serikat, tidak memberikan dispensasi dalam rangka kegiatan serikat, beberapa contoh lain di wilayah cikampek ada upaya pengerahan oleh oknum TNI yang diduga menurut kami atas perintah dari Pertamina, dan yang terakhir adalah pelarangan spanduk tuntutan aksi dari buruh outsourcing yang tergabung dalam FSB MIGAS-KASBI yang dipasang di pagar Pertamina,” ungkap Sunar kembali.

Berdasarkan kondisi dan situasi yang telah disampaikan, maka para buruh outsourcing yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Minyak dan Gas (FSB MIGAS-KASBI) akan melakukan aksi di Kementerian BUMN RI pada hari Selasa sampai Rabu 20 dan 21 Agustus 2024 pukul 09.00 sampai selesai untuk meminta kepada Negara agar bertanggung jawab terhadap persoalan yang dirasakan saat ini dengan pokok-pokok tuntutan:

1. Hapus Vendor Nakal Dan Sentralisasikan Hubungan Kerja Melalui Anak Perusahaan
2. Berlakukan Upah Layak dan Adil Bagi Seluruh Buruh Pertamina
3. Berikan Jaminan Kepastian Kerja sesuai dengan PP 45/2015 tentang jaminan pensiun
4. Bayarkan Kekurangan Upah Buruh : PT. Pertamina EP Cepu bulan Agustus 2017, PT. Pertamina Patra Niaga IT Balongan Indramayu, PT. Pertamina Patra Niaga TBBM Cikampek, PT. Pertamina Patra Niaga TBBM Gerem Banten, PT. Pertamina Pertagas Cilamaya Karawang, Bitung dan Tangerang
5. Hentikan Intimidasi Terhadap Pengurus dan Anggota Serikat Buruh, Berikan Kebebasan Berserikat di Lingkungan Pertamina dan Anak Perusahaannya

Perlu diketahui, bahwa hampir dari 80 tahun lebih sebuah Perusahaan Negara atau BUMN Pertamina didirikan untuk mengelola sumber daya alam (minyak dan gas) di Republik Indonesia.

Tepatnya pada tahun 1957 pasca kemerdekaan Indonesia lahir sebuah entitas bisnis berbasis tambang minyak dan gas yang dikuasai oleh Negara untuk menjalankan amanat dan perintah UUD 1945 NRI pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandunAg didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Selaras dengan konstitusi UUD 1945, Pertamina diberikan hak dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam dari hulu sampai dengan hilir.

Corak hulu hingga hilir dapat dilihat dari bagaimana peran Pertamina yang memperluas bentuk baru pada unit usahanya dimulai dari eksplorasi migas, pengolahan bahan mentah migas sampai dengan bahan jadi, dan terakhir sampai pada level distribusi untuk masyarakat dan sektor swasta.

Hampir dapat dikatakan bahwa Pertamina menjalankan penuh dalam proses supply chain (rantai pasok) minyak dan gas.

(Rob/parade.id)

Artikel Pertamina Gagal Sejahterakan Pekerjanya, Padahal Keungtungannya Triliunan Rupiah pertama kali tampil pada Parade.id.

Selain itu, atas kejadian tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN dan Pj Gubernur DKI Jakarta untuk segera mencari solusi, karena ia menilai daerah tersebut zona berbahaya.

“Tidak bisa lagi ditinggali tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya yang digeser (reklamasi) atau penduduknya yang digeser direlokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Pj Gubernur DKI. Tapi memang seharusnya zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini saja,” ujarnya, kepada awak media.

Kata dia juga harus diaudit, harus dievaluasi semuanya. Sebab itu menyangkut nyawa.

“Jadi sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu. Paling lama kapan? Ini sudah diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina dan Pj Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas. Tapi memang seharusnya zona ini zona air, entah dibuat sungai—harus melindungi dari objek vital yang kita miliki karena barang-barang yang di dalamnya memang sangat berbahaya. Berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk ,” terangnya.

Ia mengisahkan bahwa sebetulnya daerah Tanah Merah ini dahulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya sungai. “Tapi memang belum sampai pada titik mencari solusi bagi penduduk di situ. Tanah Merah ini padat dan penuh. Semuanya harus dicarikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama,” ungkapnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Jokowi Menemui Pengungsi Korban Kebakaran Pertamina Plumpang pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pertama kali sebelum terjadi yaitu ketika saya nonton TV. Kemudian hujan. Pas hujan ada petir. Terus kecium bau gas. Pas kecium bau gas saya langsung keluar (rumah). Saya pas meledak udah di Pasar Kaget,” kata dia, kepada parade.id, Sabtu (4/3/2023).

Jadi, kata Ibu Ana, kejadiannya itu didahului oleh hujan, kilat atau petir besar, yang kemungkinan mengenai pipa Depo Pertamina.

“Jadi kejadiannya tuh, hujan-kilat (petir gede), terus saya matiin lampu, matiin TV, langsung saya keluar karena udah kecium nya itu sudah enggak enak. Pahit. Nyengat. Lari ke tenggorokan. Itu, kalau saya diam saja di rumah selama lima menit, mungkin udah pingsan saya,” terangnya.

Rumah ia sendiri menjadi salah satu rumah yang terbakar. Habis semua. Ana mengaku tidak sempat menyelamatkan barang-barangnya, termasuk pakaian.

“Saya enggak bawa baju, tapi balik lagi ambil baju yang di luar. Saya langsung lari ke Pasar Kaget, ke rumah sakit,” kata dia.

Kendati begitu, ia dan anaknya selamat. Tidak menjadi korban. Korban yang ia ketahui 17 orang yang meninggal dunia. Terbaru, ia tidak mengetahuinya.

“Dari keluarga saya, alhamdulillah tidak ada korban. Saya berdua aja sama anak. Anak saya pas lagi kerja. Habis, enggak ada yang kebawa. Habis semua. Enggak ada yang tersisa,” katanya

Sepengetahuan dia, tidak ada pihak Pertamina yang datang ke wilayahnya. Datang hanya Menteri BUMN Erick Thohir bersama Wapres Ma’ruf Amin beserta rombongan.

(Rob/parade.id)

Artikel Kesaksian Warga Sebelum Terjadi Ledakan di Depo Pertamina Plumpang pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Koordinator Aksi M Jufri, aksi dilakukan kembali karena pimpinan Pertamina tidak menggubris persoalan yang dibawa, yakni menurunkan harga BBM.

“Kita merasa Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak mampu mengatasi persoalan harga BBM subsidi. Padahal, harga minya dunia kan sedang turun, beberapa negara menurunkan harganya, seperti India,” kata dia, belum lama ini, kepada media.

Atas hal itu, ia menduga adanya mafia yang bermain dalam penentuan harga BBM subsidi. Selain dugaan di atas, Jufri juga menduga karena adanya kilang minyak terbesar yang pecah di Indramayu dan di Cilacap.

“Akibat itu, kita tidak punya penampung minyak. Kemudian diekspor ke Singapura untuk dikelola dan pemerintah (akhirnya) membeli darinya sehingga harga BBM subsidi naik,” analisisnya.

Kita, kata dia, rugi, karena pecahnya kilang minyak terbesar tersebut. Namun belum dapat dipastikan berapa kerugiannya.

“Oleh karena itu, kami menilai Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak mampu dan tidak becus dalam bekerja, karena hari ini kita tidak bisa mengetahui keruguan dari kejadian itu. Kami meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Dirut Pertamina Nicke Widyawati, karena tidak mampu melakukan terobosan—menurunkan harga BBM subsidi,” pungkasnya.

(Verry/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa HMI-MPO di Depan Kantor Pusat Pertamina, Kinerja Dirut Disorot pertama kali tampil pada Parade.id.

“Karena harga minyak dunia tiga hari belakang ini tengah turun dan beberapa negara secara serentak menurunkan harga minyak. Salah satunya yang menurunkan harga BBM adalah India,” kata Koordinator Aksi M Jufri, kepada media.

“Harga minyak dunia turun dari US$100 menjadi US$88/barel, hingga beberapa negara secara serentak menurunkannya.”

Jufri menduga, naiknya harga BBM subsidi ini berkaitan dengan adanya mafia yang bermain. Ia kemudian menyinggung peran Dirut Pertamina Nicke Widyawati, yang dianggapnya tidak mampu mengatasi persoalan naiknya harga BBM.

“Saya heran, mengapa Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak (mampu) menurunkan harga BBM, di saat harga minyak dunia turun. Maka, kami menduga tegas adanya mafia yang bermain di persoalan (kenaikan harga BBM) ini.

Ia meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Dirut Pertamina Nicke Widyawati. Jufri mendesak Presiden, karena Dirut Pertamina Nicke Widyawati tidak mampu melakukan terobosan—menurunkan harga BBM subsidi.

Jufri juga menyinggung kebakaran kilang minyak terbesar yang terbakar. Dimana hingga saat ini menurut dia belum pasti berapa kerugian akibat kebakaran.

“Ini menunjukan kegagalan Dirut dalam mengurus Pertamina itu sendiri. Maka lebih baik Dirut Pertamina mundur dari jabatnya,” desaknya.

(Verry/parade.id)

Artikel Aksi HMI-MPO Jakarta di Pertamina, Menyoal Kenaikan Harga BBM pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pada Selasa 5 April, Kapal Musi menyalurkan BBM jenis Pertamax. Keesokan harinya, Rabu 6 April, Kapal Latomas menyalurkan BBM jenis Solar. Oleh karena itu kami mendesak Dirut Pertamina mundur dari kursi empuknya,” pinta Irwan A.H.M. selaku Korlap Aksi, Rabu (27/4/2022).

Jika belum direspon, maka pihaknya akan tetap menyuarakan aspirasinya hingga tuntutannya direalisasikan. Bahkan GPI mendesak Menteri BUMN untuk turun tangan selesaikan persoalan ini.

“Sebab kami menyayangkan pihak Pertamina karena hingga saat ini belum merespon tuntutan dan surat audiensi yang dilayangkan kepada mereka,” kata dia.

Selain hal di atas, GPI menuntut pencopotan Bram Harya Prima, Iskandar Zulkarnaen, Sebedeus Pangandaheng dari TBBM Ternate. Meminta segera pihak DLH agar menyampaikan hasil pengujian sampel tumpahan minyak.

“TBBM Ternate segera merealisasikan persediaan BBM subsidi (Pertalite) untuk nelayan ring 1 Pertamina. Dan TBBM Ternate mesti segera merealisasikan bantuan tanggap darurat kepada seluruh masyarakat kelurahan Jambula.

Aksi GPI adalah aksi kedua. Aksi serupa juga menyuarakan hal di atas.

(Juf/PARADE.ID)

Artikel GPI Aksi di Graha Pertamina, Menyoal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Artikel Pertamina Sebut tak Naikkan Harga Pertalite Demi stabilitas Ekonomi pertama kali tampil pada Parade.id.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Program Banjar Creative Space sejalan dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina.

Program TJSL itu juga bagian dari komitmen Pertamina menjalankan Environmental, Social & Governance (ESG) di berbagai lini usaha sekaligus menjalankan ISO 26000, dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Dengan bantuan ini kami Pertamina mendukung penuh peningkatan kemandirian masyarakat dan berkontribusi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perbaikan Fasilitas Pendidikan, Penyediaan Sarana Kesehatan (Posyandu) serta Perbaikan Bale Adat Banjar,” ujar Nicke dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Banjar Creative Bali merupakan program pemberdayaan masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil (UMK) yang ada di Provinsi Bali. Pemberdayaan ini berbasis pada potensi ekonomi, sosial dan budaya yang ada di Banjar atau masyarakat adat setingkat Rukun Warga (RW).

Pertamina menyalurkan bantuan dana program TJSL senilai Rp2 miliar dan menggandeng Indonesia Creative City Network (ICCN) serta turut difasilitasi Kementerian BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir saat mengunjungi pelaksanaan Banjar Creative Space di Banjar Taman Kelod, Ubud menyampaikan apresiasinya terhadap Pertamina yang telah mengadakan program ini.

Menurut Ercik, di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, Pertamina selalu hadir untuk negeri.

“Kita terus mengawal budaya Bali, salah satunya tepuk tangan yang dilakukan Pertamina hadir sampai banjar- banjar dan nilainya buat saya besar. Bayangkan satu banjar 200 juta nilainya. Jadi ini luar biasa komitmennya ada kesinambungan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Erick.

Menurut dia, dengan situasi ekonomi yang tidak menentu, bukan waktunya mengeluh, justru waktunya bangkit karena itu harus terus melakukan investasi.

Sebagai tuan rumah G20, investasi di Bali utamanya untuk infrastruktur perlu terus ditingkatkan, termasuk pemberdayaan masyarakat yang juga harus terus digulirkan

“Kita ingin menjadikan Bali sebagai super hub daripada turis kelautan yang di mana titiknya di sini, kemudian baru dia menyebar ke pulau-pulau lain,” kata Erick.

Gelaran kegiatan Banjar Creative Space menampilkan berbagai sektor seperti pertanian organik, pemahat patung batu dan kayu serta kerajinan anyaman Atte.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas banjar di bidang ekonomi, lingkungan, pendidikan dan kesehatan dan menargetkan 10 banjar di provinsi Bali.

Beragam kegiatan pemberdayaan telah dijalankan di setiap Banjar, salah satunya di Banjar Taman Kelod Ubud. Masyarakat di Taman Kelod diberikan pelatihan usaha ekonomi seperti lukisan, kerajinan tas lukis dan patung ukiran.

Pertamina juga memberikan bantuan sarana dan edukasi kesehatan, bantuan sarana belajar dan buku pendidikan di PAUD serta bantuan sarana tari tradisional.

Hal yang sama dilakukan Pertamina di Banjar Geriana Kauh Karangasem. Kegiatan yang dilakukan antara lain pengembangan dan pelatihan usaha ekonomi seperti tenun, kerajinan anyaman dan patung ukiran.

Selain itu ada pelatihan pertanian organik, pelatihan destination branding, pelatihan pemasaran digital, pelatihan pengembangan produk, dan pengelolaan sampah.

*Sumber: Antara

Artikel Erick Thohir Dukung Pertamina Berdayakan Masyarakat Adat Bali pertama kali tampil pada Parade.id.