Menurut dia, permasalahan kedua belah pihak mestinya tidak terjadi sampai pada gerakan sosial yang melibatkan banyak pihak.

“Stakeholder terkait dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), harusnya duduk bersama dengan masyarakat adat negeri Bati atau Esu Riun, agar mencari solusi atas persoalan tersebut. Sayangnya, hal itu tidak terjadi dan masyarakat dibiarkan memperjuangkan haknya sendiri. Padahal anggota DPRD yang noatbene adalah perwakilan Rakyat malah seakan-akan tidak tahu akan permasalahan tersebut,” demikian keterangannya, kepada parade.id, kemarin.

Untuk itu Kelrey minta Pemerintah Daerah dan DPRD SBT untuk segera memastikan hak-hak masyarakat adat dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Hukum Adat. Sebab menurutnya, mayoritas masyarakat adat Bati atau Esu Riun berstatus sebagai petani yang mengandalkan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Sehingga menurut kami dengan adanya Perda, maka masyarakat akan pengklaiman wilayah adat secara hukum yang akan berimbas pada kesejahteraan mereka dan generasi akan datang. Dengan adanya, pengakuan Masyarakat Hukum Adat dapat melindungi masyarakat hukum adat, karena adanya pengakuan secara formal,” imbuhnyq.

Lebih lanjut, Kelrey menyatakan bahwa dengan adanya pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat oleh negara mungkin akan menjawab carut-marut konflik yang timbul di wilayah adat Indonesia secara keseluruhan dan terutama di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Provinsi Maluku.

“Masyarakat hukum adat juga perlu didampingi agar tidak ada adu domba dan memastikan mereka dapat mengakses serta mengelola hak ulayatnya,” jelasnya.

Menurut Kelrey, dampak negatif yang diberikan industri ekstraktif atas nama kesejahteraan pun bersifat meluas dan berjangka panjang, tidak hanya mencederai hak-hak masyarakat, namun juga merusak lingkungan. Lanjut dia, negara harus lebih selektif memberikan ijin kepada perusahaan-perusahaan ekstraksi.

“Tentu saja ini semua dapat dilakukan jika semua pihak bekerja sama, baik negara maupun sektor swasta,” papar Kelrey.

“Sudah banyak contoh terkait dengan permasalahan di atas, persoalan ekonomi akibat dari konsesi lahan, masyarakat tidak punya lahan untuk digarap karena sebagian besar lahannya hilang dan dijadikan area pertambangan, sisa lahan yang tersedia pun telah rusak dan tercemar oleh aktivitas pertambangan. Industri ekstraktif yang diharapkan akan meningkatkan tenaga kerja lokal dan kesejahteraan masyarakat justru selama ini, jauh panggang dari api, jadi masyarakat yang jadi korban,” tegasnya.

Kelrey merasa selama ini industri ekstraktif digadang-gadang akan menyerap tenaga kerja lokal, namun sayangnya hal tersebut tidak sesuai. Apalagi tingkat pendidikan masyarakat hukum adat yang mayoritas tamatan sekolah dasar (SD) hingga SMA menjadi salah satu faktor kendala karena sektor pertambangan membutuhkan adaptasi teknologi yang lebih baik.

Sehingga, bagi dia, sektor pertambangan tidak bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat hukum adat. Tidak hanya itu, rendahnya pendidikan pun akan berimbas kepada kesejahteraan mereka karena rendahnya pendidikan maka upah yang diterima pun rendah.

Terakhir putra asal Bati atau Esu Riun ini minta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan DPRD segera membuat peraturan daerah (Perda) terkait Hukum Adat di wilayah tersebut. Ia juga minta PT. Balam Energi Ltd dan PT. BGP (Bureau Gophysical Prospecting) segera angkat kaki dari Negeri Bati atau Esu Riun.

“Jika tidak, maka, jangan salahkan kami, ketika kami melakukan gerakan selanjutnya dan saya tegaskan, akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” pungkasnya.

(Verry/parade.id)

Artikel Kelrey Menyoroti Permasalahan Masyarakat Dusun Bati Kelusi dengan Perusahaan pertama kali tampil pada Parade.id.

Dilansir dari motherboard, kelompok peretas yang mempublikasikan dokumen itu menggunakan akun Twitter @CCP_Unmasked, merujuk pada Partai Komunis China sebagai partai pemerintah di China.

Pada Kamis pekan lalu, kelompok iu menghubungi wartawan dan mengirim file besar yang berisi pemantauan akun-akun media sosial dan kampanye disinformasi yang dilakukan oleh tiga perusahaan swasta atas perintah pemerintah China.

Peretas mengklaim telah mencuri dokumen internal dari Knowlesys (perusahaan yang berbasis di Hongkong dan Guangdong), Yunrun Big Data Service (berbasis di Guangzhou), dan OneSight yang berbasis di Beijing.

“Kami pikir publik berhak mengetahui tentang upaya Partai Komunis China untuk merusak demokrasi dan kebebasan berekspresi,” kata peretas dalam email.

Sebuah organisasi hak digital, Freedom House, menemukan sebelum Knowlesys telah membuat presentasi tentang cara “memantau pesan target Anda, profil, lokasi, perilaku, hubungan, dan lainnya” dan cara “memantau opini publik untuk pemilihan umum.”

Salah satu file yang bocor tampaknya adalah presentasi Knowlesys yang diberi setempel “Rahasia.” Di sana, perusahaan memamer produk yang disebut Intelligence Center, yang diiklankan oleh perusahaan di situs webnya tidak dijelaskan secara detail.

Dalam presentasinya, perusahaan menulis bahwa mereka telah bekerja “erat dengan badan intelijen selama 8 tahun.” Disebutkan, kliennya adalah badan intelijen, badan keamanan, militer, dan polisi.

Presentasi itu memperlihatkan sebuah sistem yang diduga dapat memantau semua jenis situs web dan layanan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WeChat, untuk mencari jejak teroris dan kelompok anti-pemerintah di dunia maya.

Facebook dan Twitter diblokir di China. Jadi, presentasi itu kemungkinan besar dibuat untuk pemerintah asing. Baru-baru ini, perusahaan itu sedang berusaha untuk masuk ke Inggris. Catatan online memperlihatkan Knowlesys ikut berpartisipasi dalam konferensi industri mata-mata ISS World di Dubai pada Maret lalu, dan konferensi Milpol di Qatar.

Platform tersebut, tulis Knowlesys dalam presentasi, juga dapat digunakan untuk memantau apa yang “dibicarakan dan dilakukan oleh partai oposisi di Berita, Facebook, Twitter Youtube, atau Forum Blog.

Menurut Motherboard, para peretas mengirim sejumlah kecil presentasi dan dokumen Word yang mereka klaim berasa dari perusahaan-perusahaan itu, serta kumpulan file yang besar (40 GB). Namun, Motherboad mengatakan tidak dapat memverifikasi keaslian dokumen yang beberapa ditulis dalam Bahasa Inggris dan sebagian lainnya dalam bahasa Mandarin.

Knowlesys, Yunrun, dan OneSight tidak menanggapi permintaan komentar yang dikirim melalui email.

Meskipun tidak dapat menemukan dokumen itu di sumber terbuka di internet, menurut Motherboard, rincian yang lebih detail dalam beberapa presentasi cocok dengan apa yang telah muncul di publik tentang perusahaan-perusahaan itu. Misalnya, informasi kontak yang terdapat dalam presentasi Knowlesys sesuai dengan akun email nonpublik tetapi berfungsi, akun Skype, dan akun WhatsApp CEO-nya, yang menunjukkan bahwa setidaknya dokumen itu asli.

Para peretas mulai menerbitkan beberapa file di akun Twitter mereka @CCP_Unmasked pada Kamis sore. Tetapi kemudian Twitter menangguhkan akun tersebut karena memposting materi yang diretas, kata para peretas.

Akun @CCP_Unmasked sebelum ditutup oleh Twitter

“Kami tidak ingin menjadi cerita dan kami ingin melindungi diri kami sendiri. Tetapi kami dapat memberi tahu Anda bahwa kami meretas perusahaan,” kata para peretas, menolak untuk berbicara lebih banyak tentang dokumen atau dugaan peretasan.

“Dan kami melakukannya karena kami pikir keinginan PKC untuk menyebarkan berita palsu dan mengganggu demokrasi perlu ditentang,” kata peretas.

(Cyberthreat/PARADE.ID)

Artikel Hacker Bocorkan Dokumen Perusahaan Pemantau Media Sosial pertama kali tampil pada Parade.id.