Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Pendidikan (Puskapdik) Satibi Satori mengatakan kekerasan dan perundungan di lingkungan pesantren harus mendapat perhatian serius oleh pemangku kepentingan. Menurut dia, tiga langkah pararel harus segera dilakukan. “Pertama penegakan hukum kepada pelaku secara adil dan transparan. Kedua, pemerintah melalui Kementerian Agama segera menerbitkan regulasi pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren. Ketiga, pemerintah juga harus pro aktif mendata pesantren di Indonesia,” ujar Satibi di Jakata, Rabu (28/2/2024).

Sebelumnya, Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Saat ini, kata Satibi, Kementerian Agama sebaiknya melengkapi regulasi untuk memastikan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan pada Kementerian Agama. “Regulasi pencegahan kekerasan di satuan pendidikan pada Kementerian Agama, di antaranya pondok pesantren relevan untuk diterbitkan,” saran Satibi.

Kendati demikian, Satibi menyebutkan langkah preventif tetap menjadi langkah utama agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di waktu mendatang. Menurut dia,  pencegahan kekerasan dimulai dari pendataan  penyelenggara pesantren. Dari pendataan pesantren, kata Satibi, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan langkah kolaboratif dengan penyelenggara pendidikan pesantren termasuk di antaranya pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren. “Data pesantren memandu pemerintah untuk bekerjasama dengan pesantren sekaligus mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti peristiwa kekerasan ini,” ucap Satibi

Meski, kata Satibi, dalam UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren disebutkan pesantren pro atif mendaftar keberadaan pesantren ke pemerintah, namun pemerintah mestinya pro aktif dengan melakukan edukasi dan pendataan.  Menurut dia, pesantren  lahir dan tumbuh bersama-sama masyarakat. Di sisi lain, pemerintah memiliki perangkat paling bawah seperti RT, RW, Desa, dan Kecamatan. “Mestinya, keberadaan pesantren di sebuah wilayah dapat diketahui oleh struktur pemerintah paling bawah. Jadi tidak ada lagi cerita, pesantren belum terdaftar di Kementerian Agama. Pemerintah harus aktif melakukan edukasi dan pendataan,” tegas Satibi.

Kandidat Doktor Pendidikan di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta ini menambahkan, peristiwa kekerasan di lingkungan pesantren agar segera dimitigasi oleh pelbagai pihak untuk memastikan tidak ada kekerasan di lingkungan pesantren. “Kerjasama pengasuh, pembina, santri dan wali santri sangat penting untuk mencegah kekekerasan di lingkungan pesantren, ini kunci. Kekerasan yang terjadi di pesantren tidak lantas melakukan generalisasi kepada seluruh pesantren,” ingat Satibi.

Pesantren, kata Satibi, pada dasarnya tidak sekadar mengajarkan khazanah keislaman semata, namun juga memberi pelajaran kehidupan yang baik bagi santri. Dia menyebutkan  pesantren mengajarkan sikap guyub, solidaritas, kerjasama,  tenggang rasa, dan toleran antar santri. “Pesantren memberi pelajaran berharga bagi tumbuh kembang santri,” tegas alumni pesantren di Babakan, Ciwaringin, Cirebon ini.

Sebagaimana maklum, sebelumnya seorang santri asal Banyuwangi meninggal dunia karena menjadi korban kekerasan di sebuah pesantren di Kediri, Jawa Timur. Saat ini, Polri tengah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seorang santri. *

Artikel Respons Puskapdik tentang Kekerasan di Lingkungan Pesantren pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pondok pesantren dapat menjadi tempat penggemblengan diri bagi santri/santriwati untuk terus mengembangkan potensinya secara adaptif dan inovatif,” kata Wamenaker Afriansyah Noor ketika menjadi pembicara pada Seminar Nasional Membangun Membangun Santri Milenial Dalam Dunia Kerja di Era Digitalisasi, di Pondok Pesantren Riyadul Falah Tasikmalaya, Jawa Barat, baru-baru ini, lewat siaran pers.

Wamen Afriansyah menjelaskan, selain pondok pesantren, ada banyak institusi yang dapat menjadi sarana dan prasarana bagi santri/santriwati untuk menambah kompetensi, seperti Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) milik Kemnaker yang menyelenggarakan pelatihan vokasi.

Pelatihan vokasi ini lanjut Afriansyah memiliki beberapa keunggulan, meliputi durasi pelatihan yang relatif singkat; input peserta yang tidak terbatas usia tertentu (longlife learning); inklusif atau berlaku untuk semua kalangan; berorientasi pada penempatan kerja, kewirausahaan, dan peningkatan produktivitas; fleksibilitas program pelatihan terhadap perubahan dunia kerja; serta program pelatihan yang berkaitan langsung terhadap kompetensi yang dibutuhkan.

“Para santri/santriwati yang telah menyelesaikan pendidikan di pesantren bisa memanfaatkan BPVP atau BLK UPTD untuk memperkaya kompetensinya termasuk kompetensi digital,” tuturnya.

Ia menambahkan, salah satu program unggulan dari Kemnaker adalah Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK). Program yang ada di BLKK merupakan upaya pemerintah untuk mengakselerasi peningkatan kompetensi SDM Indonesia.

“BLKK selain sebagai lembaga pelatihan, saat ini juga didorong agar dapat mengembangkan inkubator bisnis,” ucap Afriansyah Noor.

Wamenaker berharap para santri/santriwati mampu menjadi pribadi yang sukses, tangguh, kompeten, dan berdaya saing dalam menyukseskan cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur.

“Janganlah lelah dan berputus asa, mari bersama kita maksimalkan peran kita dalam menghadapi tantangan dunia kerja di era digital dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Wamenaker Menyoroti Potensi Pesantren dalam Dunia Kerja pertama kali tampil pada Parade.id.

Mereka datang dari ratusan pesantren. Di antara peserta yang hadir, yakni dari pondok pesantren Miftahul Ulum Sukawangi, Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat, Dewan Kiai Pondok Pesantren Miftahululum Ustaz Yusuf Hamdan, Ustaz Wandi, dan Ustaz Ramli.

Pagelaran tersebut juga dihadiri beberapa tokoh nasional, seperti Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla, Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor KH Hasan Abdullah Sahal, dan lain-lain. Wapres Ma’ruf meresmikan berdirinya Universitas Darunnajah Jakarta.

Ketua DMI, yang juga mantan Wapres Jusuf Kalla mempunyai harapan atas berdirinya Universitas Darunnajah. Berharap melahirkan generasi unggul penerus bangsa, agama, dan negara tercinta.

Hal yang sama juga disampaikan KH Hasan Abdullah Sahal. “Selain bangga, saya berharap lahirnya universitas-universitas lain,” ia menyampaikan.

Selain terkait di atas, juga disampaikan bahwa KH M Tata Taufik terpilih sebagai Presiden P2I 2022-2027 dari hasil Munas. Dalam sambutannya, ia mengajak para kiai, para pengasuh pondok pesantren untuk bekerja sama, berkolaborasi meningkatkan kualitas pendidikan, pembangunan pesantren di seluruh Indonesia.

“Dan saya berharap ada lagi pertemuan-pertemuan selanjutnya seperti ini, dengan para kiai seluruh pengasuh pesantren Indonesia,” sampainya.

(Ang/parade.id)

Artikel P2I Gelar Konferensi Internasional Pengasuh Pesantren se-Asia Tenggara pertama kali tampil pada Parade.id.

Bantuan Baitul Wakaf ini membantu kebutuhan air bersih, MCK dan dapur santri lebih layak, lebih baik dan tercukupi. “Santri bisa hidup bersih dan sehat,” kata Busro, relawan Mitra Kebaikan Baitul Wakaf Lebak, Rabu (8/6/2022).

Menurut Busro, pengeboran sumur air bersih, renovasi dapur dan MCK dilakukan pada akhir April 2022 lalu. Sebelum dibangun sumur air bersih, para santri harus mengambil air dari sungai Cilaki yang berjarak 500 meter.

Air yang diambil dari sungai pun tidak berstatus air bersih. Jika musim hujan kondisi air sungai menjadi lebih kotor. Karena air-air dari sawah, selokan semua bermuara ke sungai tersebut.

“Air sungai jarak ke pondok 500 meter, sangat kesulitan di malam hari karena gelap. Sumur dangkal manual kedalaman 7 meter 1 bulan kemarau airnya kering,” jelas Busro.

Jika musim kemarau, para santri dan warga sekitar jarang mandi. Sehingga memicu berbagai penyakit kulit. “Jumlah santri yang awalanya 50 orang dan tidak dikenakan biaya pendidikan sepeserpun, namun karena kesukitan air jadi berkurang tidak betah, sekarang ada sekitar 35 orang,” kata Busro.

Tentu, bantuan wakaf dari Baitul Wakaf ini sangat bermanfaat bagi para santri. Kualitas kehidupan para santri semakin membaik, problem penyakit kulit pun lambat laun menghilang.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Baitul Wakaf dan para donaturnya atas perhatian kepedulian kebaikannya, semoga Allah memberkahi dan memuliakan kehidupan dunia dan terus mengalir pahala kebaikannya hingga negeri akhirat,” ujar Busro.

Untuk diketahui, Baitul Wakaf adalah lembaga nirlaba yang konsen dalam menghimpun dan mengelola wakaf (nazhir) produktif dari Hidayatullah.

Konsentrasi program wakaf dilakukan dengan pendekatan sosial, dan produktif. Dengan tujuan menghasilkan manfaat yang terus mengalir, dan menghadirkan solusi bagi problema umat dari lokal hingga global. Saat ini, Baitul Wakaf tengah gencar melaksanakan program wakaf sumur air bersih di sejumlah tempat. []

Artikel Baitul Wakaf Bangun Sumur, Penyakit Kulit Santri Riyadhul Badi’ah Lebak Hilang pertama kali tampil pada Parade.id.

“Almart ini merupakan salah satu roda penggerak pemutar perekonomian di lingkungan pesantren, sebagaimana ekonomi merupakan sebuah sumber pusat penghidupan bagi seluruh masyarakat. Mini market ini khas pondok pesantren,” demikian keterangan yang diterima parade.id.

Menurut Pimpinan Umum pondok, KM. Dzikri Sukron, dengan adanya Almart ini, pesantren kini telah menjadi salah satu lembaga yang mengalami perkembangan, yang tidak hanya dikenal sebagai lembaga yang memprioritaskan pendidikan agama saja, melainkan juga sebagai lembaga pencetak generasi sumber daya manusia yang unggul dan mampu menciptakan lembaga pemberdayaan masyarakat nantinya.

“Hal ini senada dengan visi dan misi pesantren, yang juga memberikan ilmu pendidikan di bidang ekonomi dengan mengajarkan berwirausaha,” kata dia.

Dari Almart ini, keuntungan yang akan didapat jika berbelanja ialah digunakan untuk pembangunan dan pembangunan fasilitas pondok pesantren. Mirip dengan slogan yang ada di Almart: Berbelanja sambil bersedekah.

“Dengan berbelanja di Almart, selain kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita juga bisa dengan mudah untuk bersedekah,” ungkapnya.

Menurut Azid Malik, salah satu pengurus di Pondok Pesantren Al-Muslimun, mengatakan bahwa Almart ini mengusung tema dari santri, oleh santri, dan untuk santri. Yakni sebuah tempat pelaksanaan pemberdayaan ekonomi santri melalui budaya profetik dengan mengajarkan keterampilan (skill) di bidang wirausaha dengan merujuk pada keteladanan sifat Rasulullah saw.

Juga sebagai sebuah upaya agar bisa tumbuh dan bisa memberdayakan kemandirian ekonomi pondok pesantren, memberi lapangan kerja dan bekal keahlian pada asatidz, santri, alumni dan masyarakat sekitar pondok pesantren.

Langkah awal dari semua ini, Pondok Pesantren Al-Muslimun telah membangun sebuah gedung minimarket 3 lantai dengan luas bangunan 16 meter kali 6 meter.

Pada lantai 1 dan 2 sebagai ruangan utama minimarket yang nantinya sebagai tempat penjualan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, kebutuhan sehari-hari, ATK, buku-buku, kitab-kitab, seragam sekolah, dll. Pada lantai 3 nantinya akan digunakan sebagai ruangan tambahan yakni kuliner dan makanan santri.

“Bahwa apabila semua ini telah berjalan dengan baik maka ekonomi mandiri pesantren akan terwujud dan lebih dari itu pondok pesantren akan bisa menjadi sebuah pusat perekonomian baru bagi masyarakat sekitarnya,” terangnya.

(Rin/PARADE.ID)

Artikel Pesantren Al Muslimun Dirikan Minimarket pertama kali tampil pada Parade.id.

Artikel ICMI dan PBNU Jalin Kerja Sama Percepat Transformasi Bangsa: Kembangkan Inkubator Pesantren pertama kali tampil pada Parade.id.

“Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas SDM bagi para santri melalui penyelenggaraan kegiatan untuk peningkatan literasi para santri dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah,” katanya, baru-baru ini.

Oleh karena itu, Wapres menekankan peran pesantren selain sebagai tempat para santri untuk menimba ilmu, sekaligus juga berperan dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat.

“Bahwa pondok pesantren harus ikut serta dalam upaya memberdayakan ekonomi umat,” demikian dikutip akun Twitter resmi Setneg.

Wapres pun menyampaikan beberapa hal yang ingin dicapai dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, dan juga harapannya terhadap peran pesantren sebagai mediator untuk meneruskan informasi kebijakan pemerintah terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah.

Wapres menyampaikan hal di atas ketika menghadiri acara Seminar Nasional Percepatan Inklusi Keuangan Bagi Pemuda & Santri yang merupakan bagian acara Kick Off Parade Ekonomi dan Bisnis Masyarakat Pesantren, di Pondok Pesantren Technopreneur As-Shofa Tangerang, Banten.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Wapres Sebut Santri Berperan Penting dalam Kemajuan Ekonomi Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

Peran pesantren sebagaimana lembaga keagamaan sekaligus pendidikan tentu harus mendapatkan perhatian dari banyak pihak, tak terkecuali oleh pemerintah.

Pemerintah pun tentunya sudah maksimal memperhatikan pesantren dengan kemampuan itu. Akan tetapi, harus diakui tidak semua pesantren di Indonesia terakomodir. Masih ada pesantren yang “dikecualikan”.

Untuk hal itu, Badan Komunikasi Nasional Desan se-Indonesia (BKNDI) berinisiatif membantu peran pemerintah dalam memeratakan perhatiannya kepada pesantren yang dianggap kurang terjamah melalui mimbar bebas atau yang dikenal dengan seminar. Acara seminar rencana akan dilansungkan pada tanggal 24-25 November 2021 di Jakarta.

Ketua panitia seminar, Rusdi mengatakan bahwa acara nanti akan dihadiri lebih dari 300 peserta. Tersebar di hampir daerah di Indonesia. Di antaranya Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timut, Jawa Barat, Papua, Maluku, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Riau, dll.

Dalam seminar nanti, akan didiskusikan banyak hal soal masa depan pesantren, misal Bimbingan Latihan Kerja (BLK), dimana akan coba membantu para santri memasuki dunia kerja.

“Nanti akan ada bantuan seperti MCK dan BLK. Dalam BLK sendiri nanti bantuannya seperti bimbingan begitu, yang kemudian akan coba disalurkan (pengelolaan), yang boleh jadi nanti kita coba sounding ke menteri terkait (tergantung basic mereka),” sampainya, saat konferensi pers, Ahad (14/11/2021), di Jakarta.

“Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh BKNDI ini bisa menjembatani kebutuhan lembaga keagamaan (pesantren) di desa,” sambungnya.

Penerima bantuan atau perhatian oleh BKNDI nanti, diakui oleh Rusdi adalah yang betul-betul telah terverifikasi. Artinya terdaftar secara formil. Hal ini semata-mata agar tidak salah sasaran dalam bantuannya.

“BKNDI pun ikut membantu memverifikasinya (pesantren). Agar betul sampai dalam program yang dilaksanakan oleh BKNDI,” katanya jelas.

Bagi pesantren yang ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan seminar—bantuan, dikatakan olehnya perlu registrasi terlebih dahulu. Sebab menurutnya kegiatan ini memiliki kuota terbatas.

Sementara itu, Sekretaris panitia, Maman, menyebut bahwa acara seminar perlu, karena saat ia meninjau banyak wilayah masih menemukan beberapa pesantren yang kelihatannya prihatin.

Oleh karena itu menurut dia perlu dibantu. Misal di daerah NTB. Di sana harus segera dibantu dan diperhatikan. Bantuan itu bersifat misalnya terkait gedung atau pembangunan.

“Di pesantren sana, bahkan untuk membantu kegiatan pesantren ada yang menjalankan peternakan ikan, kambing, dll,” akunya.

Hal itu pun diakui salah satu pengurus pondok pesantren di Lombok Timur, Prov NTB, Darul Abidin, M al-Azhari. Ia mendukung kegiatan yang akan diadakan oleh BKNDI.

Menurut dia, selain apa yang dipaparkan di atas, ia juga berharap ke depan para santri dapat melek digital sebagaimana mestinya. Hal itu menurut dia salah satunya untuk menghindari informasi-informasi tidak benar atau hoax.

“Sebagaimana visi pesantren, kita juga memiliki visi mencerdaskan anak bangsa. Pesantren membutuhkan sentuhan digital. Agar para santri pun tidak dianggap ‘kampungan’. Mesti seperti anak-anak kota,” harapnya.

“Kami berharap dari acara seminar nanti, bisa menjadi penampung aspirasi untuk akses ke kota, menjadi suatu lembaga yang bisa mengakselerasi program pusat ke daerah,” sambungnya harap.

Penanggung jawab seminar sekaligus Plt Sekjen Viviana Hanifa nanti bahwa seminar diakui juga perlu digelar. Pesantren, kata dia, masih banyak yang belum terjamah seperti pesantren lainnya. Dan maka BKNDI kata dia hadir untuk itu.

BKNDI dalam seminar nanti akan menginformasikan kepada pemerintah, instansi, atau lembaha terkait yang bisa memperhatikan pesantren yang belum terjamah itu.

“Kita fokusnya ke yayasan keagamaan. Mengapa? Karena koordinasi dengan pembina kita wapres, bisa sebagai lokomotif terdepan bagian dari program pemerintah—pesantren. Banyak yang tidak tersentuh. Kami hadir untuk kawal itu. Mudah-mudahan saja bantuan dari pemerintah bisa kita kulik habis. BKNDI sebagai pengawalnya,” bebernya.

Ia pun memohon doa agar acara seminar nanti dapat berjalan lancar.

Ketum BKNDI, Isra A. Sanaky pun berharap sama. Baginya, acara nanti mesti ada output/tujuan peningkatan kualitas pesantren, yang dimana selama ini masij dianggap hanya tempat membahas agama saja. Padahal para santri kata dia bisa selain itu dan bisa menjadi orang hebat. Dan itulah yang menurutnya salah satu tujuan BLK.

“Dasar inilah, kita punya kesempatan langsung bertanya. Tidak hanya dengar orang cerita. Lebih sempurna bicara dengan pemateri,” kata dia.

Acara seminar, tak hanya sebatas seminar saja nantinya. Kata dia akan ada hal pasca itu. Seperti yang disebutkan di atas tadi.

“Apa yang kita perjuangkan ini bukan janji kepada orang. Ini kita perjuangankan ke lembaga negeri. Saya malah mau kumpulkan ulama seluruh Indonesia di istana. Sebab, mohon maaf karena beda warna tidak dikasih. Kita ini mau kikis itu, bahwa program ini dinikmato banyak orang,” ungkapnya.

Tolok ukur dari seminar ini, diakuinya akan dibuat gelombang pertama dahulu. Kalau gelombang pertama ini sudah lancar, dan pastikan sudah dapat apa yang diharapkan, maka akann dibuat gelombang selanjutnya.

Acara seminar nanti diklaim oleh panitia didukung oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin. Bahkan Wapres dinilai antusias. Wapres Ma’ruf nanti juga menjadi tamu kehormatan dalam acara tersebut.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel BKNDI Akan Gelar Seminar Nasional Lembaga Pendidikan Keagamaan (Pesantren) se-Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya ingin semua kiai, ustadz, guru dan santri terlindungi, serta pembelajaran di pondok pesantren dapat berjalan lebih lancar, juga aman,” kata dia, kemarin.

Kementeriannya sendiri menargetkan 6 juta dosis vaksin di sentra vaksinasi seluruh Indonesia, termasuk di pondok pesantren.

“Sabar, berikhtiar, dan terus berdoa serta tawaqal. Insya Allah kita bisa melewati pandemi ini bersama-sama,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Salah satu pondok pesantren yang ia tinjau ialah pondok pesantren KHAS Kempek di Cirebon, Jawa Barat. Vaksinasi berlangsung selama 4 hari.

Selain meninjau, Erick mengaku bersilaturahmi dengan K.H Mustofa Aqil Siradj.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Pondok Pesantren Menjadi Prioritas Vaksinasi Massal Covid-19, Kata Menteri BUMN pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hearing dari hari ini yaitu mengenai terbitnya UU tentang Pondok pesantren. Kami dari forum telah melakukan rapat, dan kami bersepakat untuk sama-sama membuat rancangan peraturan daerah, baik diminta maupun tindak untuk memberikan anggaran kepada pondok pesantren,” kata Mughni selaku koordinator di DPRD.

Menurut Ketua DPRD Murnan, secara umum sebenarnya ada payung hukum untuk memberikan bantuan kepada pondok pesantren, yaitu Perda Tahun 2016 pasal 52, ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah memberikam bantuan kepada pendidikan yang didirikan oleh swasta sesuai dengan kemampuan Pemda”.

“Jika memang peraturan mau lebih dikhususkam dalam Perda Ponpes, dalam pengaturan draf maka akan kami libatkan para tokoh-tokoh yang berkompten dalam bidangnya,” katanya menangggapi.

Dengan 213 pondok pesantren yang tergabung dalam Forum Kerjasama Pondok Pesantren, Murnan akan menghitung kebutuhan yang dibutuhkan sehingga bisa disiapkan pendanaan, di samping keuangan Pemda yang terbatas. Juga mengingat sekolah swasta yang banyak.

“Kami juga kurang mengetahui apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh pesantren. Oleh karena itu kami berharap bisa diberikan masukan terkait dengan itu,” katanya.

Dilaksanakannya agenda tersebut untuk menindaklanjuti UU No. 18 tahun 2019 tentang Ponpes, dan meminta kepada DPRD beserta Pemda segera membuat Perda yang mengatur tentang Ponpes.

Anggota Forum tersebut berencana akan melakukan Hearing dengan Pemda Lotim untuk meminta kepada pemda agar segera membuat Perda tentang Ponpes.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Kab. Lombok Timur Murnan, Wakil Ketua DPRD, Badran, Ketua Forum Kerjasama Pondok Pesantren Lombok Timur Mugni dan Sekertaris Gunawan Rusli, Kasi Pondok pesantren Kemenag Lombok Timur Makinudin, dan lainnya.

(Moh/PARADE.ID)

Artikel Forum Kerjasama Pondok Pesantren Bertemu DPRD Lombok Timur pertama kali tampil pada Parade.id.