“Untuk itu, saya mengajak anak-anak muda yang ‘open minded’ untuk berani terjun ke dunia pertanian,” ajaknya, baru-baru ini.

Ia percaya, di tangan milenial yang berpengetahuan dan punya militansi yang tinggi, pertanian Indonesia akan lebih maju. Demikian tertulis di akun Twitter-nya.

Kementerian Pertanian (Kementan) pun kata dia akan terus mendukung dengan berbagai pelatihan, mulai dari smart farming, penggunaan KUR, dan pengetahuan agribisnis.

“Berikutnya, tinggal diterapkan dengan perencanaan yang terukur sehingga dapat berkembang dengan optimal,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Mentan: Petani Bukanlah Pekerjaan Rendahan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Seperti para petani di Desa Sari Mulyo, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu ini,” apresiasinya, belum lama ini.

Berkat kerja kerasnya, seluruh capaian pertanian di sini kata Mentan menunjukkan hasil yang positif. “Luas panen padi di Bengkulu pada 2022 diperkirakan 58.664 hektare, meningkat 5,31% dibanding tahun sebelumnya,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Lalu, kata dia, produksi padi pada 2022 juga meningkat 7,02 persen menjadi 290.156 ton GKG dibandingkan tahun 2021.

Ia pun berharap para petani Seluma dapat memanfaatkan lahan pertanian yang masih luas untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya. “Kementerian Pertanian akan terus dukung, termasuk dengan menuju pertanian organik yang ramah lingkungan berkelanjutan,” kata dia.

(Rob/parade.id)

Artikel Mentan Apresiasi Petani Indonesia, karena Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“SPI juga mendesak agar pemerintah segera meredistribusikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang dirampas oleh PT Kaswari Unggul kepada petani. Mengingat lokasi konflik sudah masuk kedalam prioritas untuk diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN dan diwacanakan sebagai Mayor Projek Reforma Agraria,” kata Ketua Cabang SPI Tanjung Jabung Timur, Ahya Ahadita lewat siaran pers.

“Masyarakat telah menguasai tanah dan bertani di Kuala Dendang dan sekitarnya sejak tahun 1960. Masyarakat memiliki bukti pancung alas dari lembaga adat setempat sejak tahun 1974 sebagai dasar penggarapan tanah, dan tahun 1995 mendapatkan Surat Keterangan Tanah (SKT)”, sambungnya.

Ia menjelaskan, pada ada tahun 1982 masyarakat petani dari pulau Jawa mengikuti program transmigrasi ke lokasi ini di bawah arahan Kepala Unit Permukiman Transmigrasi (KUPT). Namun tiba-tiba pada 1995 ada perusahaan perkebunan bernama PT Kaswari Unggul yang mengklaim tanah yang sudah dikuasai masyarakat melalui SK Bupati Tanjung Jabung Timur No. 593 tentang Izin Prinsip PT. Kaswari Unggul”.

Sarwadi, Ketua Wilayah SPI Jambi, menjelaskan pada tanggal 14 Februari 2013 PT Kaswari Unggul mengajukan surat permohonan Hak Guna Usaha (HGU) ke BPN. Di tengah usulan itu, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 5 November 2014 menyurati PT Kaswari Unggul perihal aktivitas penanaman di kawasan hutan dan memerintahkan untuk mencabut atau memusnahkan tanaman kelapa sawit perusahaan, kemudian menggantinya dengan tanaman hutan paling lambat 30 hari sejak diterimanya surat tersebut.

Peringatan itu tak indahkan perusahaan, bahkan pada tanggal 11 Juli 2015 Menteri ATR/BPN RI menandatangani Surat Keputusan nomor 58/HGU/KEM/KEM-ATR/BPN/2015 tentang HGU atas nama PT Kaswari Unggul. Namun PT Kaswari Unggul tidak memenuhi syarat dan kewajiban yang tertera dalam SK tersebut, yakni menyerahkan bukti pelunasan setoran Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga SK HGU batal demi hukum, dan PT Kaswari Unggul sampai dengan saat ini tak memiliki sertifikat HGU.

Menurut Sarwadi, dalam rentang tahun 1996-2022 ini telah terjadi puluhan bentrokan di lapangan antara petani dan PT Kaswari Unggul. Terkhusus dua tahun terakhir ini terjadi banyak intimidasi dan kriminalisasi kepada petani.

“Seperti penutupan jembatan akses jalan petani ke tanah pertanian, pencabutan/perusakan tanaman petani, pembongkaran rumah ladang petani, dan berbagai panggilan dari aparat penegak hukum,” ungkapnya.

Katanya, patut menjadi perhatian semua pihak bahwa pada tanggal 13 September 2022 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menerangkan PT Kaswari Unggul tidak terdaftar di BPHTB, yang berarti tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan. Sementara tanah negara terus dikuasai dan dikelola perusahaan selama puluhan tahun, yang kemudian menyulut Konflik Agraria berkepanjangan.

Pada waktu yang bersamaan Agus Ruli Ardiansyah, Sekretaris Umum SPI menuturkan, bahwa setelah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada akhir 2022, kerja-kerja tim percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan Reforma Agraria tahun 2021 lalu, lokasi konflik agraria SPI dengan PT Kaswari Unggul di Tanjung Jabung Timur ini merupakan prioritas untuk diselesaikan Kementerian ATR/BPN.

“Bahkan telah ada rekomendasi dari DPRD Provinsi Jambi yang menyebutkan agar ATR/BPN tidak menerbitkan Sertipikat HGU PT Kaswari Unggul dan segera menyelesaikan konflik agraria dengan meredistribusikan tanah kepada petani,” ujar Agus Ruli.

Agus Ruli menambahkan, aksi massa SPI di ATR/BPN ini menjadi pengingat, karena SPI meyakini Menteri ATR/BPN saat ini memiliki sikap dan kerja yang kuat untuk menunaikan perintah Presiden Joko Widodo, yakni menjalankan Reforma Agraria, mempercepat penyelesaian Konflik Agraria dan memberantas Mafia Tanah.

Berdasarkan itu, SPI menuntut kepada Mneteri ATR/BPN untuk:
1. Tidak menerbitkan SK HGU baru dan/atau Sertipikat HGU PT Kaswari Unggul;
2. Segera Redistribusikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berkonflik dengan PT Kaswari Unggul kepada Petani
3. Tindak tegas pelanggaran hukum PT. Kaswari Unggul yang diduga mempraktikan mafia tanah karena mengelola tanah negara tanpa memiliki Sertipikat HGU dan tidah membayar BPHTB.

(Verry/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa SPI Tanjung Jabung Timur Jambi di Kementerian ATR/BPN pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam orasinya, ia menyinggung beberapa hal, salah satunya terkait kepemilikan tanah bagi petani atau rakyat.

Menurut dia, soal itu, sebetulnya sudah ada bagaimana mekanisme rakyat atau petani memiliki tanah. Pun bagaimana ada mekanisme terkaiy aturan batas kepemilikan tanah.

Hal itu, kata dia, termaktub di dalam UU Pokok Agraria. Tapi, belum terwujud. Padahal UU ini kata dia adalah Land Reform atau reformasi tanah, yang sekaligus untuk menghentikan feodalisme Indonesia.

“Tapi ketika itu Soekarno ragu. Pada akhirnya petani berlaku sepihak atas tuan tanah. Akhirnya aksi sepihak petani itu berlanjut ke tingkatan rakyat,” orasinya.

“Berujung pada tahun 1965–dan inipada akhirnya disingkirkan Orde Baru (Orba). Petani diasingkan. Mereka mengabaikannya—tidak ada orang yang di parlemen memperjuangkan realisasi UU Pokok Agraria,” sambungnya.

Tanah petani, ia melanjutkan, dirampas. Dirampas atas alasan pembangunan. Rakyat pun pada akhirnya tergusur di tanahnya sendiri.

Ini adalah sebab UU Pokok Agraria tidak dijalankan. Padahal kita membutuhkan tanah, bukan sekadar air mineral ataupun sekadar roti.

“Sebab kami di sini memperjuangkan hak atas tanah. Petani itu rata-rata hanya punyabtanah 0,5 hektare. Dimana ada hinggga saat ini keturunan kami tidak memiliki tanah—akhirnya mereka merantau dan menjadi buruh, yang berasal dari keluarga petani,” kata dia.

Ilhamsyah menyebut soal itu karena sumbernya dari sana (parlemen). Sumber persoalan rakyat Indonesia. Termasuk salah satunya terciptanya Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Upah murah ada di sana sumbernya. Maka, jangan lagi mau dibohongi, apalagi hanya karena uang Rp100.000,” pungkasnya.

Banyak tokoh dan elemen petani, buruh, maupun pelajar di aksi Hari Tani Nasional ini. Sebut saja dari GEBRAK, KASBI, yang dipimpin Nining Elitos, PSI, yang diwakilkan oleh Sekretaris Agus Ruli, Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan masih banyak lagi.

Aksi dimulai dari pagi hingga sore hari. Pimpinan aksi sempat masuk ke dalam gedung DPR/MPR RI, untuk bertemu perwakilan MPR atau melakukan audiensi.

(Rob/parade.id)

Artikel Orasi Ketum KPBI di Hari Tani Nasional Hari Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam orasinya, Nining mengatakan bahwa di Hari Tani Nasional ini, ingin mengingatkan bahwa banyak petani yang tergusur di negeri ini. Digusur atas nama rakyat tetapi bukan kenyataannya.

“DPR/MPR RI seperti tidak mewakili kita. Mereka seperti lupa pada rakyatnya. Padahal kita yang memilih mereka,” Nining mengingatkan.

Petani, kata dia, belakangan ini kerap menjadi korban dari sistem pemerintah atau negara. Sistem yang dibuat oleh penguasa.

“Omnibus Law adalah bukti nyata rezim ini berpihak pada investor dan yang dekat dengan penguasa. Mengabaikan aspek kemanusiaan. Maka kami tidak akan berdiam diri. Kami akan bersama mereka rakyat yang terzalimi, karena buruh dan petani adalah korban sistem,” terangnya.

Nining mengingatkan, ke depan jangan lagi mudah percaya kepada mereka (DPR/MPR RI). Selain itu ia mengajak agar kita harus cerdas ke depannya supaya tidak mengalami hal sama seperti saat ini.

“Jangan tergoda dengan uang Rp50.000-100.000, yang pada akhirnya mereka buat UU yang tidak berpihak pada kita

KASBI beserta GEBRAK dikatakan olehnya akan terus berjuang dengan para petanu. Alasannya, karena masalah petani dan buruh, serta lainnya menjadi korban dari banyak sistem yang dibuat penguasa.

Banyak tokoh dan elemen petani, buruh, maupun pelajar di aksi Hari Tani Nasional ini. Sebut saja selain GEBRAK—KASBI, yakni KPBI, yang dipimpin Ilhamsyah, PSI, yang diwakilkan oleh Sekretaris Agus Ruli, dan masih banyak lagi.

Aksi dimulai dari pagi hingga sore hari. Pimpinan aksi sempat masuk ke dalam gedung DPR/MPR RI, untuk bertemu perwakilan MPR atau melakukan audiensi.

(Rob/parade.id)

Artikel Orasi Ketum KASBI di Hari Tani Nasional Hari Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Pertama, menuntut dikembalikannya konstitusionalisme agraria dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan merombak orientasi kebijakan agraria yang liberal dan kapitalistik menjadi politik agraria kerakyatan sehingga keadilan dan kedaulatan Kembali berpusat pada rakyat.

Kedua, mendesak MPR RI sesuai mandat TAP MPR IX/2001 sesegera mungkin membentuk Dewan Pertimbangan Reforma Agraria (DPRA) yang bertanggungjawab memastikan: Pertanggungjawaban Presiden mengenai pelaksanaan Reforma Agraria termasuk penyelesaian konflik agraria, dan laporan pemerintah atas usaha-usaha merestrukturisasi ketimpangan penguasaan tanah yang memiskinkan rakyat, termasuk audit penerbitan konsesi dan ijin;
Lembaga Negara, Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif mengkonsolidasikan pelaksanaan reforma agraria secara nasional dan sistematis; dan mempersiapkan serta mendorong RUU Reforma Agraria yang sejalan dengan cita-cita kontitusionalisme agraria.

Selanjutnya, KNPA menuntut agar DPR dan Presiden RI mencabut UU Cipta Kerja yang liberal dan kapitalistik beserta produk-produk hukum turunannya sekaligus membatalkan Bank Tanah dan badan baru lainnya.

Keempat, Presiden meluruskan pelaksanaan Reforma Agraria agar sejalan UUD 1945, UUPA 1960 dan TAP MPR IX/2001 dengan: Merevisi Perpres Reforma Agraria sesuai tuntutan Gerakan Reforma Agraria; Membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria (BPRA) yang langsung dipimpin Presiden dengan pelibatan organisasi rakyat yang kredibel dalam perjuangan reforma agraria.

Tiga pekerjaan utama badan adalah penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah dan pengembangan ekonomi di lokasi pelaksanaan reforma agraria (land reform yang disempurnakan).

Kelima, meminta Presiden segera mengeksekusi usulan-usulan lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) dari organisasi rakyat untuk menuntaskan masalah agraria struktural eks HGU PTPN/swasta, HGU/HGB terlantar/bermasalah, Perhutani/Inhutani, HTI, desa transmigrasi dan PSN.

Keenam, menuntut menghentikan model pembangunan dan perjanjian internasional yang liberal yang berjalan dengan cara-cara menggusur hak-hak rakyat, melakukan kejahatan lingkungan hidup, dan model pertanian pangan yang mengamputasi posisi petani, nelayan, petambak, peternak dan masyarakat adat sebagai produsen pangan utama.

Selanjutnya, menuntut agar memerintahkan Kapolri menghentikan penangkapan, intimidasi, dan kekerasan terhadap petani, masyarakat adat, buruh, nelayan dan aktivis yang membela hak atas tanah, sekaligus menghormati kebebasan petani untuk berserikat yang telah dijamin Konstitusi dan Undang-Undang.

Selain itu, Presiden diminta membatalkan pencabutan subsidi BBM bagi petani kecil, buruh, nelayan tradisional, nelayan kecil, mahasiswa, rakyat miskin dan seluruh komunitas rentan baik di desa dan kota. Terakhir, menyerukan kepada organisasi rakyat dan seluruh elemen gerakan sosial untuk memperkuat dan memperluas praktek-praktek reforma agraria atas inisiatif rakyat sebagai benteng pertahanan dari ancaman perampasan tanah dan penggusuran rakyat.

Koordinator Umum Aksi KNPA, Dewi Kartika menyampaikan bahwa aksi memperingati Hari Tani Nasional ini karena DPR dianggapnya tidak amanah kepada rakyat, khususnya kepada petani. Bahkan selama belasan tahunan ini, ribuan petani mengalami konflik agraria, di mana 900 lebih petani ditangkap hanya karena mempertahankan hak-haknya (atas tanah).

Hal lain yang yang dianggapnya merugikan kaum tani adalah kemunculan bank tanah. Bank tanah menurut Dewi telah merampak hak-hak petani.

Padahal, lanjut Dewi, pendiri bangsa ini telah memberikan perhatian kepada petani, yakni dengan dibuatnya UU Pokok Agraria pada tahun 1960. UU itu untuk memastikan kemakmuran petani Indonesia.

“Untuk kita harus terus menetus memperjuangkan reforma agraria sejati. Agar tidak ada lagi yang merampas hak tanah rakyat (petani). Kita ingatkan MPR bahwa ada konsensus tahun 2001, di mana mesti menjalankan agraria sejati” ungkapnya dalam orasi.

Soal UU Cipta Kerja, Dewi menyatakan bahwa petani tidak membutuhkannya. Petani, kata dia, butuh tanah, hak atas tanah.

MPR, didesaknya, memanggil Presiden. Meminta pertanggungjawaban Presiden terkait realisasi agraria. Tanya, sejauh mana perkembangan realisasi dari pemerintahan Jokowi-Amin.

“Sebab, tanpa kedaulatan agraria tidak ada kemakmuran untuk petani Indonesia,” cetus Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) itu.

Banyak tokoh dan elemen petani, buruh, maupun pelajar di aksi Hari Tani Nasional ini. Sebut saja dari GEBRAK, KASBI, yang dipimpin Nining Elitos, KPBI, yang dipimpin Ilhamsyah, PSI, yang diwakilkan oleh Sekretaris Agus Ruli, dan masih banyak lagi.

Aksi dimulai dari pagi hingga sore hari. Pimpinan aksi sempat masuk ke dalam gedung DPR/MPR RI, untuk bertemu perwakilan MPR atau melakukan audiensi.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Komite Nasional Pembaruan Agraria di Hari Tani Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

Pertama kata Iqbal, menyerukan kepada pemerintah, yakni Presiden, juga Kapolri, dan Panglima TNI, untuk bisa mengembalikan 9 juta hektare tanah yang dikelola oleh korporasi ke kaum tani.

Kedua, ia menyerukan agar korporasi menghentikan keserakahannya terhadap tanah. Iqbal pun berencana akan membawa masalah (ini) petani Indonesia ke tingkat dunia, di mana ia akan meminta korporasi kembalikan tanah untuk petani.

Selanjutnya, Iqbal menyerukan kepada aparat kepolisian yang hingga saat ini masih menahan petani, seperti di Pasaman, untuk dilepaskan, dibebaskan. Kalau masih ada yang ditahan, Iqbal akan mengerahkan anggotanya seluruh Indonesia untuk bergerak membebaskan mereka (petani).

Menurut Iqbal, bangsa ini takkan sejahtera kalau petaninya miskin dan tertindas, bahkan sampai terusir dari tanahnya. Ia mau petani kuat sebagaimana pendiri bangsa dan negara kita harapkan.

“Tapi kita tengok hidup petani, miskin, tidak sejahtera. Berarti negeri ini belum menuju kesejahteraan,” kata Iqbal, dalam orasinya.

Petani, kata dia, tidak butuh angka bahwa negeri kita adalah negeri yang kaya. Petani hanya butuh tanah. Pemerintah harus memperhatikan ini, sebagaimana Soekarno ketika baru menjabat, mengelui UU Pokok Agraria, dan pemerintah mesti menjalankannya.

“Soekarno itu perhatian kepada petani. Maka kita bangkitkan perjuangan petani di Partai Buruh. Petani ini adalah aktor penting di negara ini. Tanpa petani tidak bisa makan. Dari tahun ke tahun, maka Soekarno lahirkan UU Pokok Agraria. Tapi mengapa tanah petani dirampas hanya demi kelapa sawit dan pertambangan, dan orang-orang serakah. Tanah petani dikorbankan, bahkan petani dihadapkan aparat polisi,” ungkapnya.

Negeri ini kata Iqbal, harus berkhidmat kepada petani. Maka kalau Partai Buruh ini menang, Iqbal akan memerintah pemberian 9 juta hektare tanah untuk petani. Korporasi seperti Sinarmas dan lainnya, akan diminta untuk menyerahkan tanahnya untuk petani.

“Kalau partai ini berkuasa, kita akan kembalikan tanah ini untuk rakyat (petani). Akan kita minta ke pengusaha agar kembalikan tanah untuk petani. Kalau tidak maka kedaulatan kita akan terbagi,” tegasnya

Bertemu Perwakilan KSP
Delegasi petani, yang ditemani Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan pengurus lainnya sempat bertemu dengan perwakilan Kantor Sekretariat Presiden (KSP), Heru, yang kemudian menyampaikan isu atau tuntutan terkait aksi memperingati Hari Tani Nasional, 24 September 2022. Ada tiga isu yang disampaikan.

Pertama soal kepastian tanah untuk petani. Soalnya kata dia soal ini ada janji presiden Jokowi, yakni penyediaan 9 juta hektare tanah bagi petani. Kebijakan ini diminta untuk ditindaklanjuti.

“Sebab ada puluhan tanah petani yang telah memiliki tanah dan sudah ada giriknya, malah belum dinyatakan sebagai pemilik,” sampai Iqb dalam konferensi persnya.

Kedua, Iqbal menyampaikan penolakannya terhadap kekerasan dan pemenjaraan petani hanya karena ingin mempertahankan hak tanahnya. Iqbal minta agar jangan lagi menggunakan kekerasan, apalagi mengatasnamakan kepentingan korporasi.

“Kami juga sampaikan bahwa petani tidak dapat BLT atas dampak kenaikan harga BBM, maka itu kami menolak kenaikan harga BBM,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Seruan Presiden Partai Buruh di Hari Tani Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Ketua Umum PB STII Fathurrahman Mahfudz dan Sekretaris Jenderal Ade Salamun dan dihadiri seluruh pengurus.

Fathurrahman berharap Baitul Mal Petani bisa membantu pemberdayaan ekonomi petani melalui penghimpunan, penyaluran, dan pendampingan dalam pengelolaan kegiatan pertanian. Memberikan semangat dan dorongan bagi petani selaku pelaku usaha pertanian dalam mengembangkan usaha pertanian yang berwawasan islami.

Bukan hanya membantu dalam pendanaan, inovasi atau teknologi pertanian, namun juga menumbuhkan ghirah/semangat maupun Akhlakul Karimah

“Baitul Mal Petani diharapkan membantu pemberdayaan ekonomi petani, Bukan hanya membantu dalam pendanaan, namun juga menumbuhkan ghirah atau semangat maupun Akhlakul Karimah”, ujar Fathurrahman.

Dari sisi operasional Ade Salamun menjelaskan pendirian Baitul Maal Petani merujuk pada UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengembangkan dan menguatkan Syiar Zakat Infaq Sedekah dan membantu Para Petani melalui program program Pemberdayaan. Baitul Maal Petani juga memiliki visi Menjadi Baitul Maal yang Amanah, Profesional dan berdaya guna untuk mendukung kemakmuran Petani Indonesia.

“Baitul Maal Petani secara operasional merujuk pada UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, visinya mendukung kemakmuran Petani Indonesia”, jelas Ade.

Dalam kesempatan tersebut Rizqi Dwi Putra di tunjuk sebagai Ketua Baitul Maal Petani. Rizqi sendiri memiliki pengalaman mengelola lembaga ZIS dengan latar belakang keluarga petani di Tanggamus, Lampung. []

Artikel PB STII Luncurkan Baitul Maal Petani pertama kali tampil pada Parade.id.

“Menyarankan agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, mengubah pola subsidi ke petani. Dari subsidi input menjadi subsidi output,” sampainya, saat berbincang dengan media sebelum pembukaan Rapat Kerja STII 2022 di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (11/12/2021).

Saran Fathurrahman itu beralasan. Sebab, dalam pengamatannya, subsidi input seringkali tidak tepat sasaran, sebab tidak dinikmati oleh petani. Padahal, kata dia, anggaran untuk subsidi input itu sangat besar sekali.

Perlu diketahui, bahwa subsidi input itu adalah subsidi yang dilakukan pemerintah kepada petani melalui pengadaan alat-alat pertanian, subsidi pupuk, benih dan lainnya. Sedangkan subsidi output berupa jaminan harga penjualan produk pertanian.

Menurut Fathurrahman, tidak semua subsidi input diperlukan oleh petani. Traktor misalnya, tidak semua lahan pertanian di Indonesia memerlukan alat tersebut karena lahan terasiring dengan jalan yang sempit. Sedangkan petani masih dapat mengerjakan lahannya dengan mencangkul.

“Itu tidak tepat guna. Jadi tolonglah dana itu digunakan melalui BUMN untuk mengambil hasil panen petani. Mereka akan senang kalau produk pertaniannya dibeli,” ungkapnya.

Fathurrahman mencontohkan, tanaman holtikultura seperti tomat. Petani tomat di Kalimantan Barat, kata dia, mengeluarkan Rp7000/kg untuk biaya produksinya. Namun harga jualnya hanya sekitar Rp2200/kg.

“Petani menjerit, bukan hanya tidak dapat apa-apa, mereka malah merugi,” kata dia.

Alat-alat pertanian, tambah Fathurrahman, dapat diusahakan oleh para petani. Apalagi petani Indonesia rata-rata dapat mengerjakan sendiri lahannya bersama keluarga. Mereka, kata dia, hanya butuh saat panen harganya dijamin.

Terkait raker PB STII, Fathurrahman menjelaskan, pihaknya akan melakukan konsolidasi kepengurusan. Targetnya dapat terbentuk kepengurusan di 34 provinsi di Indonesia dengan masing-masing provinsi terdapat lima kepengurusan di tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, STII akan melakukan sejumlah rangkaian program inklusif, dengan membentuk korporasi atau koperasi untuk para petani.

“Petani akan sukses kalo membentuk korporasi. Bisa bentuk perusahaan atau koperasi. Nanti kita bentuk koperasi STII di sentra-sentra petani kita,” ungkapnya.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Subsidi Input untuk Petani Sering Kali Tidak Tepat Sasaran pertama kali tampil pada Parade.id.

“Upaya pemerintah di dalam meningkatkan kesejahteraan petani, meringankan beban petani, tidak bisa dibilang tidak ada peran. Bahkan peran itu sudah sangat nyata ada,” kata Yeka dalam diskusi publik daring yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Menurutnya program dan bantuan dari pemerintah seperti pembangunan irigasi untuk pertanian, subsidi pupuk, bantuan peralatan mesin pertanian, bantuan benih dan lain sebagainya berperan banyak dalam pengembangan usaha pertanian.

Namun, dalam memperingati Hari Tani Nasional, Ombudsman RI memberikan beberapa catatan yang harus diperbaiki di sektor pertanian ke depannya agar dapat berkembang lebih pesat.

Yeka memberikan perhatian pada produksi padi yang belum mengalami perbaikan signifikan dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, dia juga memberikan catatan khusus pada penguasaan lahan oleh petani yang semakin berkurang selama beberapa dekade terakhir.

“Berdasarkan data dari BPS, tahun 60-an rata-rata luas lahan 1,1 hektare dikuasai tiap petani. Di tahun 2000-an, luas lahan yang dikuasai petani menurun jadi 0,8 hektare. Tahun 2018, luas rata-rata penguasaan lahan petani sekitar 0,5 hektare,” kata Yeka.

Selain itu, dia juga mencatat sebanyak 60 persen dari petani Indonesia hanya menguasai lahan sekitar 1.000 meter persegi atau 0,1 hektare. “Bisa dibayangkan seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia, pembangunan di Indonesia, tapi penguasaan lahan pertanian kita semakin menurun,” katanya.

Namun, Yeka menilai perjuangan pemerintah dalam reforma agraria yang digencarkan beberapa tahun belakangan diharapkan dapat memberikan angin segar pada para petani untuk meningkatkan lahan garapannya.

Yeka juga mencatat sejumlah permasalahan lain di sektor pertanian adalah jumlah petani dengan usia tua sehingga membutuhkan regenerasi oleh kaum muda. Kementerian Pertanian mencatat saat ini petani milenial mulai banyak dengan jumlah petani berusia di bawah 39 tahun sebanyak 2,2 juta dari total 33 juta petani yang ada di Indonesia.

*Sumber: Antara

Artikel Ombudsman Nilai Peran Pemerintah Penting Dorong Kesejahteraan Petani pertama kali tampil pada Parade.id.