#PGI Arsip - Parade.id https://parade.id/tag/pgi/ Bersama Kita Satu Sat, 10 Jun 2023 13:00:42 +0000 id hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://parade.id/wp-content/uploads/2020/06/cropped-icon_parade-32x32.jpeg #PGI Arsip - Parade.id https://parade.id/tag/pgi/ 32 32 Banyak Titik Temu dan Sikap Kebangsaan Muhammadiyah dengan PGI Jelang Tahun Politik https://parade.id/banyak-titik-temu-dan-sikap-kebangsaan-muhammadiyah-dengan-pgi-jelang-tahun-politik/ Sat, 10 Jun 2023 12:59:24 +0000 https://parade.id/?p=24471 Jakarta (parade.id)- Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan banyak titik temu, kesamaan pandangan dan sikap kebangsaan dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), terutama menjelang tahun politik 2024. Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir pasca menjalin silaturahim kebangsaan di kantor pusat PGI, Jumat (9/6/2023) sore. “Muhammadiyah dan PGI punya sikap dan pandangan yang sama agar […]

Artikel Banyak Titik Temu dan Sikap Kebangsaan Muhammadiyah dengan PGI Jelang Tahun Politik pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
Jakarta (parade.id)- Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan banyak titik temu, kesamaan pandangan dan sikap kebangsaan dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), terutama menjelang tahun politik 2024. Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir pasca menjalin silaturahim kebangsaan di kantor pusat PGI, Jumat (9/6/2023) sore.

“Muhammadiyah dan PGI punya sikap dan pandangan yang sama agar Indonesia itu berpijak pada konstitusi, pada nilai-nilai dasar yang telah diletakkan para pendiri bangsa sehingga pasca reformasi kita harus terus mengawal Keindonesiaan ini dengan nilai-nilai kebangsaan yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa yang memiliki ikatan nilai pada Pancasila dan agama sebagai pondasi luhur dalam kehidupan kebangsaan,” ungkap Haedar.

Disambut langsung Pendeta (Pdt) Gomar Gultom, pada silaturahim ini pimpinan Muhammadiyah yang hadir selain Ketua Umum Haedar Nashir adalah Sekretaris Umum Abdul Muti, Ketua Dadang Kahmad, dan Sekretaris Izzul Muslimin.

Berlangsung hangat, silaturahim antara dua organisasi keagamaan tersebut kata Haedar juga turut mendiskusikan tentang upaya menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama yang ramah terhadap keragaman dalam spirit persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Kedua, momentum ini kami jadikan untuk bagaimana Muhammadiyah bersama PGI dan seluruh kekuatan keagamaan di Indonesia menjadi kanal untuk memperkokoh semangat, spirit, jiwa, dan pandangan keagamaan baik di setiap agama atau lintas agama agar agama menjadi sumber nilai yang memperkokoh, memperluas semangat untuk perdamaian, persatuan, kemajuan dan hidup di dalam kebersamaan yang bisa saling membangun untuk kepentingan bersama. Membangun peradaban bersama dengan nilai-nilai luhur agama,” ucapnya.

Terakhir, Muhammadiyah dan PGI kata Haedar juga sepakat agar soal Pemilu 2024 berjalan dipandu oleh moral keagamaan dan kebangsaan agar terlaksana dengan penuh demokratis, bermartabat, luber jurdil, dan tidak sekadar perjuangan kekuasaan semata.

“Pemilu harus  ajang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih berkeadilan, Indonesia yang lebih berkemajuan, Indonesia yang lebih membawa sejahtera dan Indonesia yang merekat persatuan dalam keragaman. Di situlah Muhammadiyah dan PGI memiliki komitmen moral bersama seluruh kekuatan keagamaan dan kebangsaan supaya pemilu itu juga menjadi ajang mendialogkan pemikiran-pemikiran besar, pemikiran-pemikiran luhur dan pemikiran-pemikiran yang berpijak pada Pancasila, agama dan kebudayaan luhur bangsa agar Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang memiliki jiwa Keindonesiaan sehingga tidak sekadar berkontestasi politik secara pragmatis,” imbuh Haedar.

“Dan kami percaya dan kami optimis bahwa dalam konteks hidup beragama maupun berbangsa dengan semangat kebersamaan kita bisa memecahkan masalah-masalah dan tantangan-tantangan Indonesia ke depan,” tegasnya.

Senada dengan Haedar, Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom menyatakan kesamaan pandangan. Kunjungan ini kata dia menegaskan antar umat beragama di Indonesia sebagai satu kesatuan sebagai anak bangsa Indonesia.

Agenda sinergis seperti ini kata dia akan terus dilanjutkan karena berdampak pada keharmonisan umat di tingkat akar rumput.

“Dari percakapan tadi kami temukan titik-titik temu yang banyak dan lebih besar di Muhammadiyah dan PGI.

Bahkan keprihatinan kita atas keberagamaan dan kondisi bangsa kita memiliki kesamaan. Oleh karena itu kita punya komitmen bersama untuk terus berjalan bersama mengayuh perjuangan untuk menuju Indonesia yang lebih adil, lebih makmur dan lestari,” ujarnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Banyak Titik Temu dan Sikap Kebangsaan Muhammadiyah dengan PGI Jelang Tahun Politik pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
MMI Menanggapi Adanya Keberatan soal Pelajaran Agama di Sekolah https://parade.id/mmi-menanggapi-adanya-keberatan-soal-pelajaran-agama-di-sekolah/ Wed, 10 Mar 2021 04:25:53 +0000 https://parade.id/?p=11235 Jakarta (PARADE.ID)- Majelis Mujahidin Indonesia menanggapi adanya keberatan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) soal pelajaran agama Islam di sekolah. MMI menyebut bahwa sikap dan pandangan Ketum PGI Pdt Gomar Gultom tentang peran agama dalam Pendidikan, tampaknya sejalan dengan pandangan komunis/PKI. “Di masa orde lama, salah satu upaya kaum Komunis di dalam bernegara adalah memosisikan Agama sebagai […]

Artikel MMI Menanggapi Adanya Keberatan soal Pelajaran Agama di Sekolah pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
Jakarta (PARADE.ID)- Majelis Mujahidin Indonesia menanggapi adanya keberatan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) soal pelajaran agama Islam di sekolah. MMI menyebut bahwa sikap dan pandangan Ketum PGI Pdt Gomar Gultom tentang peran agama dalam Pendidikan, tampaknya sejalan dengan pandangan komunis/PKI.

“Di masa orde lama, salah satu upaya kaum Komunis di dalam bernegara adalah memosisikan Agama sebagai urusan privat (pribadi-pribadi), sehingga sejak awal mereka menghendaki bahwa pendidikan agama tidak perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Dan Agama dipisahkan dari urusan kenegaraan, sebagaimana disampaikan kader-kader komunis/PKI dahulu,” demikian keterangannya kepada media, belum lama ini.

Dalam kaitan ini juga, MMI juga mempertanyakan Kebudayaan (Kemendikbud) menghilangkan frasa “agama” dalam draf Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035.

“Apakah hilangnya kata agama dan hanya mencantumkan akhlak dan budaya, dalam rangka mengakomodir pandangan pihak non Islam seperti PGI?”

Terkait Ketum PGI yang menyatakan, “Jika negara menyusun kurikulum pendidikan agama dengan memasukkan dogma/ajaran agama seperti yang dijalankan selama ini, maka negara telah ikut berteologi, sesuatu yang sangat absurd” dinilai MMI pernyataan yang jelas inkonstitusional, bertentangan dengan dasar negara dan menghina Pancasila.

“Sila pertama Pancasila menegaskan teologi agama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa Tuhan itu Tunggal, bukan tritunggal dan bukan pula tuhan kebudayaan.”

Setiap upaya menggiring opini yang ingin mengganti dasar negara dan menghina Pancasila, dinilai oleh MMI terindikasi sebagai musuh negara.

Sekalipun bukan hal baru, namun usulan untuk tidak memasukkan unsur ajaran agama yang bersifat dogmatik dalam kurikulum, dan tidak diajarkan di sekolah maupun di ruang publik adalah absurd. Karena bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 2 tentang sistem pendidikan nasional.

Kemudian soal Ketum PGI yang menyatakan, bahwa “Hal-hal seperti pelajaran agama ini menjadi ganjalan serius. Antara agama Kristen dan Islam memang terdapat titik temu dan titik tengkar yang cukup banyak, dan kalau tidak hati-hati mengelolanya bisa membuyarkan usaha menuju kerukunan” dinilai telah bersikap ambivalen.

“Di satu sisi PGI menghendaki kerukunan, tapi di sisi lain bersikap Islamophobia, memaksakan kehendak melalui narasi provokatif yang mendiskreditkan ajaran tauhid Islam. Islam telah memberikan penjelasan dan pedoman lengkap mengenai hubungan antara kaum Muslimin dan non Muslim menyangkut aqidah dan ibadah.”

MMI juga mengkritisi sikap Menag Yaqut Chalil Qoumas. Dinilao MMI tergesa-gesa karena langsung mengagendakan tindak lanjut permintaan Ketua Umum PGI tanpa melibatkan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) Kemendikbud, termasuk melibatkan Majelis Ulama Indonesia serta partisipasi publik, patut dipertanyakan.

“Sebab, larangan mengajarkan agama di sekolah atau di ruang publik, seperti yang diinginkan Ketum PGI, merupakan pelanggararan konstitusi negara.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel MMI Menanggapi Adanya Keberatan soal Pelajaran Agama di Sekolah pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>