Sehingga itu langkah dan upaya PB PII bersama KB PII Maluku dalam pertemuan tersebut melahirkan rumusan program. Di antaranya pacu prestasi studi, Leadership Basic Training dan semarak bulan suci Ramadan pada bulan April mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Hamida Rumatumia sebagai delegasi Pengurus Besar PII mengatakan, dirinya sebagai perwakilan Papua dan Maluku dalam kepengurusan PB PII merasa bertanggung jawab secara kelambagaan, dan juga secara pribadi untuk merangsang pelajar muslim di Maluku untuk menjadi pelajar unggul dan tangguh sehingga kelak menjadi pemimpin yang amanah dan mampu menentukan arah Maluku Emas di masa yang akan datang.

“Sebagai Pengurus PB PII asal Papua dan Maluku, saya berkewajiban merangsang pelajar-pelajar kita di Maluku untuk menjadi pelajar unggul dan tangguh sehingga mereka kelak dapat menentukan arah Maluku Emas di masa yang akan datang,” katanya.

Dirinya juga menilai, di era 4.0 memberikan dampak yang cukup besar terhadap mental pelajar saat ini, saat informasi terbuka begitu luasnya, seakan tidak ada filter yang mampu membatasi mereka, antara pantas dan tidak pantas diusia mereka, sehingga berpotensi merusak mental dan aqidah mereka.

Sehingga itu dirinya menyebutkan, PII harus hadir dan memberikan arah yang jelas terhadap pola dan sikap pelajar khususnya di Maluku.

“Di era digital saat ini, ada nilai yang bergeser, begitu juga pola dan perilaku anak, sehingga itu kita harus antisipasi sehingga tidak berpotensi pada rusaknya mental dan aqidah mereka,” tutur Hamida.

Ia juga melanjutkan, untuk skema kegiatan sebagai bentuk ikhtiar PII, sudah masuk dalam kajian internal dimana akan dilakukan berdaskan konsep Ta’dib yang dilaksanakan di seluruh Indonesia.

“Ya kami mengacu pada Ta’dib, kami berharap, PII dapat memberikan warna tersendiri dan dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyiapkan generasi unggul dimasa yang akan datang” tutupnya.

(Juf/PARADE.ID)

Artikel Ajang Silaturrahmi PII Maluku Lahirkan Konsep Pelajar Berprestasi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Bagaimana seleksinya, Apalagi ditengah pandemi Covid-19 ini. Kami lihat pelaksana yang ditunjuk bukan yang selama ini kami kenal dan ketahui sepak terjangnya. Adakah lembaga (ormas atau organisasi profesi) sebaik NU dan Muhammadiyah dan PGRI yang lebih kompeten dalam hal pendidikan?” tanya Husin Tasrik Makruf Nasution Ketua Umum PB PII, baru-baru ini.

“Di tengah kesulitan siswa mendapat fasilitas dan akses pembelajaran. Negara malah membiayai program yang tidak menunjukan keberpihakan. Sikap kami tegas, agar program tersebut dibatalkan,” tandasnya.

Husin menerangkan, program tersebut tidak menjadi solusi shortcut pada permasalahan yang dihadapi para guru dan murid saat ini. Padahal presiden telah berulangkali agar kebijakan yang dilakukan harus Extraordinary.

Husin menilai Mendikbud saat ini masih menjalankan program seperti biasanya. Hampir di semua dirjen masih menjalankan program yang tidak berorientasi pada permasalahan inti. Salah-satunya program POP.

“Menurut kami, Persekjen No. 3 Tahun 2020 yang menjadi dasar program POP bertentangan dengan Permendikbud No. 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) pasal 11. Dalam keadaan bencana, tidak ada kewajiban Kemendikbud meningkatkan kapasitas guru, yang ada adalah memberikan bantuan pemulihan warga Satuan Pendidikan yang terkena Bencana agar dapat kembali ke dalam kehidupan normal,” jelas Husin.

Pihaknya merasa miris karena Pada semester awal tahun ajaran baru 2020/2021 ini hambatan nyata masih dialami banyak siswa, mulai dari kendala tidak memiliki gawai pintar (smartphone) secara pribadi dan tidak ada akses internet, bahkan belum teraliri listrik.

Husin menerangkan terdapat lebih dari 46 ribu sekolah yang tidak dapat menjalankan PJJ daring tersebut. Ini terjadi mayoritas di daerah pelosok, pegunungan, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Keterbatasan terhadap akses internet, listrik, tidak punya smartphone atau komputer membuat pembelajaran dilakukan dengan metode guru berkunjung ke rumah siswa atau luring. Tetapi metode itu tidak efektif, sebab jumlah guru tak memadai jika harus melayani semua siswa satu per satu.

“Ini problem nyata, telah diakui oleh kemendikbud sendiri di banyak kesempatan. Lalu solusinya tidak pernah terdengar ada kebijakan extraordinary,” tandasnya.

Ditambahkan Husin, Negara punya tanggungjawab memenuhi hak warga negara akan pendidikan sebagaimana amanah Undang-undang Dasar.

“Jangan dibiarkan loss generasi. Ada ribuan sodara kami para pelajar yang tinggal di pelosok desa kondisinya kurang beruntung. Dan tidak mengikuti kegiatan belajar secara layak,” terangnya.

Sementara ditambahkan Komandan Brigade PII Sureza Sulaiman, selaku penanggungjawab satgas Covid-19 BPII, permasalah utama yang sedang kita hadapi adalah tingginya ketimpangan ekonomi dan pendidikan di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terhambatnya proses pembelajaran bagi peserta didik.

“Peran Kemendikbud, harus lebih Extraordinay dalam merespon persoalan,” tandasnya.

Sureza mengusulkan, pemerintah mengeluarkan perpres tentang alokasi khusus anggaran darurat pendidikan selama wabah Covid-19. Kemudian Kemendikbud dan dinas pendidikan tingkat Daerah mendata dan merelokasi anggaran untuk menyelesaikan permasalahan kendala yang dialami para guru dan siswa.

Kondisi darurat di sektor pendidikan ini tambahnya belum mendapat perhatian masyarakat luas jika dibandingkan dengan isu ekonomi akibat pandemi. Masih banyak pemangku kepentingan di sektor pendidikan yang belum sepenuhnya menyadari bahwa penutupan kegiatan sekolah berimbas pada terbatasnya pembelajaran bagi murid dalam kondisi yang kurang beruntung.

“Tanpa penerimaan fakta bahwa telah terjadi kondisi darurat di sektor pendidikan pada masa pandemi ini, tidak akan ada pula upaya yang lebih sistematis untuk mengatasi permasalahan. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka disparitas kesenjangan kualitas pembelajaran dan pendidikan kita makin besar,” tutupnya.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel PB PII: Negara Harus Tetapkan Darurat Pendidikan pertama kali tampil pada Parade.id.