Hal itu disampaikan oleh salah satu Pimpinan Pemuda Utara Bergerak, Ginting.

“Berkibarnya bendera merah putih itu sebagai simbol dan kedaulatan republik Indonesia. Kami meragukan kedaulatan NKRI di Pantai Indah Kapuk (PIK) dalam hal ini. Dan kami akan demo besar-besaran di PIK,” ujarnya, di acara diskusi dengan tema ‘Ada Apa Merah Putih di Pantai Indah Kapuk’, Kamis (2/9/2021), di Jakarta.

Atas hal itu, ia mengatakan bahwa Presiden harus bertanggung jawab secara moral.

“Ini kok malahan pemerintah pusat sibuk mengurusi mural,” sindirnya.

Soal itu, kata dia, harus menjadi semboyan dan merupakan perjuangan kita merdeka di negeri ini. Mereka yang enggan dan tidak mengakui, itu adalah penghianatan terhadap bangsa.

Tidak hanya pemerintah pusat, Ginting juga “menyalahkan” Gubernur DKI Jakarta yang dianggap kurang perhatian, kurang turun tangan ke PIK.

“Kita sudah membara untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan hanya di PIK saja, namun di seluruh wilayah NKRI hingga ke pelosok negeri ini,” kata dia.

Sementara itu, aktivis Rizal KOBAR mengatakan bahwa hal di atas harus diselesaikan. Dan menurutnya, Pemda DKI harus bertanggung jawab atas persoalan ini.

Sebab menurutnya ini persoalan merah putih, yang tidak ada bisa menjamin mereka tidak akan mengulang kembali.

“Ada beberapa orang katakan kalau kasis ini sudah selesai. Saya ingatkan, belum selesai. Dan peneguran para kawan kawan dari ormas, memang dipasang. Lalu dilepas lagi. Jadi, mereka tidak menghargai bangsa ini,” ungkapnya.

Mereka, kata Rizal, yang notabene tinggal di fasilitas nyaman dan indah di wilayah kita, tetapi tidak memperhatikan persoalan-persoalan ini.

“Semenjak kapan mereka tidak pasang bendera? Memang, kalau di rumah-rumah ada segelintir dan bisa dihitung dengan jari yang memasang.

Ini kelalaian, maka harus dukung secara moral. Coba, kalau reklamasi jadi. Lalu mereka tidak mau memang bendera merah putih. Tentu dilema,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur, Jaenal Labalawa bahwa Gubernur DKI Jakarta harus bertanggung jawab.

“Karena bentuk kasih sayang kita ini, tolong ini kami kritik agar tidak terulang lagi. DKI Jakarta ini barometer namun kejadian terjadi,” kata dia.

Ia berharap ini adalah yang pertama dan terakhir. Maka, kata dia, kita berikan waktu 3 x 24 jam, karena bila tidak akan ada reaksi, kita akan aksi.

“Jangan sampai nanti hanya jadi penonton yang Budiman dan Soleh.Kita mesti peka dan peduli terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI ini. Acuan persoalan ini UU tahun 2009 No. 24 pasal 07 ayat 3 yang berlaku,” ungkapnya.

Pembicara lainnya, Irfan Maftuh selaku Ketua HMI MPO DKI Jakarta mengingatkan tentang sejsaah pengembangan PIK. Kata dia, mulanya PIK adalah kawasan hutan mangrove pesisir Utara Jakarta.

“Karena kelicikan pengembang yang berkongkalikong dengan penguasa korup telah mengalihfungsikan menjadi kawasan perumahan mewah para taipan. Tidak usah heran menurut Maftuh jika Ibu Kota Jakarta saban tahun dilanda banjir besar dan meluas akibat rusaknya lingkungan atas hilangnya resapan air,” ujarnya.

Patut menjadi catatan bagi seluruh elemen bangsa, lanjutnya, bahwa PIK jtelah menjadi titik aman penyelundupan narkoba dari China. Sebagaimana diberitakan beberapa waktu lalu polisi Pulau Seribu telah menangkap penyeludupan narkoba yang masuk melalui pelabuhan PIK.

“Dan pelabuhan PIK juga dipenuhi tag boat dan kapal pesiar disana, ada apa di PIK?” cetusnya.

Maka Maftuh berkesimpukan PIK dengan ekskusifnya sangat rawan merongrong dan mengancam kedaulatan NKRI. PIK telah menjadi negara dalam wilayah NKRI.

Diketahui, dua pekan pasca perayaaan HUT Kemerdekaan RI yang tiap 17 Agustus sebelumnya bakal dibentangkan bendera Merah Putih sepanjang 21 meter rencananya oleh ormas di wilayah Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara jadi polemik, namun sempat diturunkan.

Sebelumnya beredar narasi bahwa bendera merah putih dilarang berkibar di sana.

Namun hal itu dibantah oleh aparat kepolisian. Hal itu dipandang berpotensi menghasilkan kerumunan di daerah tersebut. Penjelasan ini disampaikan langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Guruh Arif Darmawan.

“Saya mau luruskan narasi yang beredar. Kami tegaskan yang dilarang itu adalah berkerumun. Kita tidak ingin terjadi kluster baru,” tegas Kombes Pol Guruh Arif Darmawan.

“Bukan kita melarang mereka mengibarkan bendera. Itu salah itu. Kalau mereka kibarkan bendera di situ kan pasti menimbulkan kerumunan. Ini yang kita hindari,” lanjutnya.

Penjelasan serupa juga telah disampaikan oleh pihak Organisasi Laskar Merah Putih (LMP). Organisasi LMP sendiri memang menginisiasi aksi pengibaran bendera ini. Demikian dikutip suara.com.

Panglima LMP, Daeng Jamal menyatakan bahwa pembentangan bendera itu didukung oleh masyarakat di wilayah PIK. Namun, ia menjelaskan adanya tekanan dari pihak manajemen dan terbentur aturan.

Akibatnya, LMP memutuskan pembentangan bendera Merah Putih urung terjadi. Kendati demikian, pihak LMP tetap menerima dengan ikhlas larangan pembentangan bendera tersebut.

“Kami terima dengan lapang dada karena kami tidak mau ada gesekan dengan siapa pun karena kami cinta NKRI,” ungkapnya

Narasumber saat acara berlangsung turut hadir Juju Purwantoro dan Jones Naibaho (Ketua LMPI Jakarta Utara). Hadir pula Ketua GBN DKI Jakarta Brigjen (purn) Amin Mahu.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Pemuda Utara Bergerak Ancam Demo di PIK, terkait Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami Pemuda Utara Bergerak bersikap bahwa pemerintah dan aparatur Negara, dalam hal ini sudah lalai dan lemah akan nasionalismenya. Terbuktl bahwa masyarakat dan pengelola serta pengembang perumahan kawasan di Pantai lndah Kapuk diduga telah melanggar UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 3 yang di mana mengatur tentang lambang Negara yang harus dan wajib diberlakukan kepada seluruh wilayah NKRI,” demikian bunyi sikap mereka melalui rilis yang diterima parade.id, Ahad (29/8/2021).

Selain mengeluarkan sikap di atas, Pemuda Utara Bergerak ini juga mengeluarkan beberapa tuntutan terkait di atas.

Pertama, mereka meminta Presiden Jokowi harus bertanggung jawa secara moral kepada seluruh rakyat Indonesia akan kejadian pada tanggal 17/08/2021 di kawasan perumahan Pantai lndah Kapuk Jakarta Utara, yang dimana pada hari tersebut adalah merupakan hari paling bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia.

Dan pada tanggal tersebut juga, dimana semua seluruh rakyat Indonesia di mana pun berada, wajlb memperingati hari kemerdekaan bangsa lndonesla dengan memasang dan mengibarkan bendera merah putlh di setlap rumah/gedung/bangunannya maslng-masing sesuai UU Tahun 2009 No. 24 Pasal 7 Ayat 3 yang berlaku.

“Tetapl dengan buktl yang kaml milikl di kawasan perumahan Pantai lndah Kapuk tidak ada bendera merah putih yang dipasang dan dikibarkan di kawasan tersebut.”

Kedua, mereka memintah pemerintah Jangan menutup mata, apalagi mengabaikan permasalahan tersebut seolah-olah ini sebuah permasalahan sepele, terutama Preslden Joko dalam hal lni juta harus bertanggung Jawab akan kesamaan hak dan pemberlakuan hukum untuk kedaulatan rakyat Indonesia.

“Siapa pun dan di mana pun berada di seluruh wilayah NKRI.”

Ketiga, mereka berpesan pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang harus segera memberikan imbauan kepada kepada seluruh warga masyarakat yang bermukim di perumahan PIK tersebut agar memlnta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia secara terbuka di media massa, elektronik dan media online, serta kanal-kanal YouTube secara Nasional selama 3×24 jam, secara berturut-turut.

“Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga harus memberikan sanksi keras terhadap pengelola dan pengembang di kawasan perumahan PIK sesual dengan Pergub, Perda, dan sanksi administratif yang berlaku.”

Mereka, Pemuda Utara bergerak pun memberikan waktu 3×24 jam kepada pihak terkait terhitung dari tanggal 29 Agustus 2021, jlka tidak segera merespon apalagi mengabaikan maka mereka akan menggelar aksi unjuk rasa secara besar-besaran di kawasan perumahan PIK dan Balaikota DKI Jakarta.

Rilis atau siaran pers tersebut atas nama Pimpinan Pemuda Utara Bergerak, yakni Ginting, Lutfie, dan Jones.

Sebelumnya beredar narasi bahwa bendera merah putih dilarang berkibar di sana.

Namun hal itu dibantah oleh aparat kepolisian. Hal itu dipandang berpotensi menghasilkan kerumunan di daerah tersebut. Penjelasan ini disampaikan langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Guruh Arif Darmawan.

“Saya mau luruskan narasi yang beredar. Kami tegaskan yang dilarang itu adalah berkerumun. Kita tidak ingin terjadi kluster baru,” tegas Kombes Pol Guruh Arif Darmawan.

“Bukan kita melarang mereka mengibarkan bendera. Itu salah itu. Kalau mereka kibarkan bendera di situ kan pasti menimbulkan kerumunan. Ini yang kita hindari,” lanjutnya.

Penjelasan serupa juga telah disampaikan oleh pihak Organisasi Laskar Merah Putih (LMP). Organisasi LMP sendiri memang menginisiasi aksi pengibaran bendera ini. Demikian dikutip suara.com.

Panglima LMP, Daeng Jamal menyatakan bahwa pembentangan bendera itu didukung oleh masyarakat di wilayah PIK. Namun, ia menjelaskan adanya tekanan dari pihak manajemen dan terbentur aturan.

Akibatnya, LMP memutuskan pembentangan bendera Merah Putih urung terjadi. Kendati demikian, pihak LMP tetap menerima dengan ikhlas larangan pembentangan bendera tersebut.

“Kami terima dengan lapang dada karena kami tidak mau ada gesekan dengan siapa pun karena kami cinta NKRI,” ungkapnya

(Oct/PARADE.ID)

Artikel Pemuda Utara Bergerak Menyoal Pelarangan Pemasangan Bendera Merah Putih di PIK pertama kali tampil pada Parade.id.