“Sebagai individu, ia sudah selesai dengan dirinya. Ia pengusaha sukses, punya visi ke depan memajukan masyarakat, berpengalaman me-manage orang & saat ini ingin mengabdi untuk kotanya,” kata Zul, kemarin, di akun Twitter-nya @ZUL_Hasan.

PAN, menurut dia, melihat Gibran sebagai salah satu calon pemimpin yang perlu disodorkan kepada masyarakat. Namun begitu, kata dia, tetaplah masyarakat Surakarta yang kelak menentukan semuanya.

“Tentu kita percaya pada demokrasi. Masyarakat punya hak untuk memilih pemimpin terbaik dalam setiap kontestasi demokrasi. Tugas partai politik adalah menyediakan pilihan-pilihan yang terbaik pula. Gibran layak didukung dalam proses ini.”

Pujian lainnya untuk Gibran dari Zul adalah bahwa ia seperti menampakkan preseden baik untuk semua calon pemimpin di masa depan, di mana ia memulainya dari level kota.

“PAN, partai yang saya pimpin, percaya pada konsep regenerasi kepemimpinan, karenanya perlu muncul sosok-sosok pemimpin baru dari kaum muda. Kepemimpinan anak muda akan membawa semangat dan dinamika yang baik bagi bangsa yang tengah bergerak ke masa depan.”

Zul pun memberikan semangat kepada Gibran, agar tidak surut untuk menjadi pemimpin. Maju terus.

PAN secara resmi mendukung anak Jokowi itu maju di Cawalkot. Gibran maju bersama Teguh Prakosa untuk maju di Pilkada Solo 2020.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Pujian Ketum PAN ke Gibran pertama kali tampil pada Parade.id.

Sejauh ini ada tiga pasang nama yang dipastikan melaju.

Masing-masing dari mereka sudah mendapat restu dari partai pendukung untuk memperebutkan tahta orang nomor satu menggantikan Airin Rachmi Diany.

Kandidat pertama yang sudah dipastikan maju sebagai calon wali kota Tangsel adalah Siti Nur Azizah yang merupakan putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Azizah yang merupakan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat itu, akan berpasangan dengan kader Partai keadilan Sejahtera, Ruhama Ben.

Jika digabung, koalisi Demokrat-PKS memiliki total 13 kursi, sudah lebih dari cukup memenuhi syarat minimal sembilan kursi untuk mengusung pasangan calon pada Pilkada Tangsel tahun ini.

Pasangan berikutnya muncul nama Muhammad dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Muhammad saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Tangsel, sementara Rahayu merupakan keponakan Prabowo Subianto.

Pasangan ini diusung duet PDIP-Gerindra, kepastian soal Muhammad-Rahayu maju pada Pilkada Tangsel diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Senin 20/7/2020.

Sementara pasangan terakhir adalah Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie yang akan berpasangan dengan Pilar Saga yang merupakan putra Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

Pasangan Benyamin-Pilar diusung oleh koalisi Golkar dan PPP.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Tiga Kandidat Ramaikan Pilkada Tangsel, dari Puteri Ma’ruf Amin Hingga Keponakan Prabowo pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Partai Nasdem Kepri Wan El Khenz yang dihubungi di Tanjungpinang, Selasa, tidak menampik informasi tersebut. Bahkan sinyal koalisi Golkar-Nasdem semakin kuat setelah pertemuan pimpinan umum kedua partai.

Koalisi Partai Golkar-Partai Nasdem sudah memenuhi persyaratan untuk mengusung Ansar-Marlin. Partai Golkar berhasil meraih delapan kursi di DPRD Kepri, sementara Partai Nasdem enam kursi pada Pemilu 2019.

“Sudah ada arahan dari DPP Nasdem untuk mengusung Ansar-Marlin. Ini disampaikan dalam rapat di Batam baru-baru ini,” katanya.

Namun, DPP Partai Nasdem sampai sekarang belum menerbitkan surat keputusan terkait hal itu. Artinya, peta politik dapat saja berubah sebelum kedua partai menerbitkan surat keputusan.

“Bahkan setelah ada surat keputusan pun bisa berubah. Ini tergantung kondisi politik,” ujarnya.

Wan El Khenz tidak ingin lagi menyinggung soal Marlin Agustina, istri dari Wali Kota Batam Rudi, yang sempat digadang-gadang berpasangan dengan Isdianto, yang saat ini menjabat sebagai Plt Gubernur Kepri. Padahal baru-baru ini, gambar spanduk Isdianto-Marlin tersebar di Kota Tanjungpinang, bersama Plt Wali Kota Tanjungpinang Rahma, yang juga mengurus DPW Partai Nasdem.

“Saya tidak mengetahui apakah beliau (Isdianto) mengetahui peta politik terakhir di internal Nasdem. Namun informasi Ansar berpasangan dengan Marlin sidah tersebar luas,” tuturnya.

Ia mengemukakan hasil survei Pilkada Kepri 2020 yang dilakukan Partai Nasdem belum selesai. Hasil survei ini pun digunakan sebagai referensi DPP Partai Nasdem dalam mengambil kebijakan.

“Tentu ada pengaruh hasil survei terhadap kebijakan atau keputusan partai,” ucapnya.

Ansar Ahmad saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI. Ansar juga pernah menjabat sebagai Bupati Bintan selama dua periode, dan Ketua DPD Partai Golkar Kepri selama tiga periode.

Ansar bersama pengurus Partai Golkar Kepri dalam berbagai kesempatan kerap melakukan kegiatan sosial di Batam, Natuna, Anambas dan daerah lainnya.

Sementara itu, Isdianto dalam berbagai kesempatan mengklaim sudah didukung Partai Hanura. Namun sampai sekarang belum diketahui Isdianto berpasangan dengan siapa setelah muncul informasi Ansar berpasangan dengan Marlin.

Sedangkan politisi lainnya yang memastikan dirinya bertarung pada Pilkada Kepri 2020 yakni Soerya Respationo. Mantan Wakil Gubernur Kepri itu digadang-gadang berpasangan dengan Iman Setiawan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Partai Gerindra Kepri.

Soerya yang juga Ketua PDIP Kepri juga didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa.

Soerya mengatakan pilkada bukan hanya sekadar sarana pemilih pemimpin, tetapi lebih daripada itu sebagai sarana memberi pendidikan politik kepada masyarakat. Pemilih harus mendapatkan tempat terhormat pada pilkada, dan diberi akses seluas-luasnya untuk mengetahui jejak rekam calon pemimpin daerah.

Pemimpin yang diharapkan masyarakat adalah figur yang berkomitmen, jujur, memiliki kapasitas dan kemampuan dalam memimpin pemerintahan.

“Saya ingin bertarung pada pilkada bukan untuk mendapatkan kekuasaan. Tetapi ingin mengabdi untuk kepentingan rakyat. Banyak hal yang harus diperbaiki di pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Soerya.
(Antara/PARADE.ID)

Artikel Golkar-Nasdem Potensial Berkoalisi pada Pilkada Kepri 2020 pertama kali tampil pada Parade.id.

Mendagri, mengatakan itu usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Pilkada Serentak tahun 2020 di Grand Aston City Hall, Medan,  Sumatera Utara, Jumat (3/7/2020). Menurut Mendagri, rapat yang digelar di Medan, adalah rapat persiapan menjelang digelarnya pilkada di 23 daerah yang ada di Sumut. Ia merasa gembira mendengar laporan dari Ketua KPU dan Bawaslu Sumut yang melaporkan, pada prinsipnya semua daerah yang akan menggelar pemilihan di Sumut telah siap.

“Semua siap untuk melaksanakan, bahkan bapak Gubernur sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPUD provinsi. Itu menunjukkan kesungguhan dari bapak Gubernur untuk mendukung proses demokrasi yang ada. Kemudian dari sisi anggaran tadi sudah saya sampaikan sebagian besar anggaran untuk Pilkada dari NPHD oleh daerah kepada KPUD,  Bawaslu ada yang sudah mencapai 100 persen, tapi ada juga yang baru separuh,” katanya.

Mendagri menambahkan, masih terkait dengan anggaran Pilkada,  khusus untuk Sumut, hanya sebagian kecil daerah yang belum mencairkan. Misalnya, Mandailing Natal dan Samosir. Tapi kepala daerah bersangkutan  sudah menyampaikan komitmennya menyelesaikan pencarian dana hibah Pilkada  pada tanggal 7 Juli ini. “Bupatinya menyampaikan tanggal 7 Juli akan diberesin semua. Hanya ada masalah internal di Bawaslu yang di Samosir. Nah kemudian dari APBN juga yang sudah dihibahkan atau yang sudah ditransfer oleh Kemenkeu sebanyak lebih kurang 996 miliar dan kepada bawaslu sebanyak 157 miliar, itu juga sudah nyampe juga di KPUD kabupaten dan kota. Sudah dibagi oleh KPU dan Bawaslu pusat,” ujarnya.

Artinya, kata Mendagri,  anggaran dari daerah sebagian sudah masuk. Ada yang 100 persen ditransfer. Kemudian dana yang  dari APBN sebagian sudah masuk untuk tahap pertama. Dan untuk wilayah Sumatera Utara sudah masuk semua. ” Tinggal yang kita minta sisa realisasi anggaran yang belum 100 persen paling lambat minggu depan sudah diserahkan atau dicairkan kepada Bawaslu dan KPUD masing-masing karena tanggal 15 Juli itu sudah mulai pemutakhiran data door to door. Ini memerlukan pengamanan untuk alat proteksi dalam rangka pengamanan Covid, nah itu kira-kira,” kata Mendagri.

Jadi menurut Mendagri, hasil Rakor tadi, Menkopolhukam dan dirinya sebagai Mendagri, termasuk Ketua Komisi II DPR, optimis  Pilkada pada 9 Desember 2020 di Sumut bisa terlaksana. Karena  dari sisi anggaran tidak masalah.

“Kita ramai-ramai bantu untuk sosialisasi agar partisipasi masyarkat tinggi dan isu yang kita angkat isu sentralnya adalah mengenai maslah efektivitas kepala daerah dan daerah  yang melakukan Pilkada ini dalam rangka menangani Covid-19. Sehingga justru pilkada bisa mempercepat pengendalian Covid-19 di sumyut,  disamping akan membantu sektor ekonomi dan dampak sosialnya karena uangnya beredar,” kata Mendagri.

Di tempat yang sama Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Komisi II DPR mengapresiasi kegiatan rapat koordinasi dalam rangka persiapan pilkada. Menurutnya, seminggu kedepan, ia dan Mendagri akan  hadir dalam rapat serupa di beberapa provinsi yang lain.

“Jadi ini menunjukkan bahwa Pemerintah dan kita semua sangat serius mempersiapkan pilkada serentak ini dengan protokol Covid-19 yang cukup ketat. Jadi kalau ada selama ini perdebatan-perdebatan apakah kita bisa melakukan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dalam situasi pandemi ini kalau kita lihat dari pertemuan  atau rapat koordinasi teknis ini kita optimis, ” katanya.

Karena dalam rapat, kata Doli Kurnia jika mendengar laporan dari penyelenggara dan kepala daerah, seperti di Sumut, semuanya  menyatakan siap. Jadi tidak ada lagi nanti hal-hal teknis yang menjadi alasan kalau semuanya tidak akan siap.

“Sebab  pengawasannya dari semua “aturan” yang kita buat dari tingkat pusat sampai tingkat daerah kita putar terus. Jadi ini menunjukkan bahwa kami setelah membuat keputusan di Jakarta buat peraturan protokol dan PSBB tapi kita juga langsung ke lapangan sejauh mana apa yang sudah dikerjakan dari Jakarta juga bisa terlaksana dengan baik. Saya kira ini sangat positf, tinggal kita semua setelah ini PR-nya masih banyak. Mudah-mudahan kita bisa melaksnakan pilkada ini dengan cukup baik, baik itu pengertiannya adalah tingkat partisipasi cukup baik tinggi, masyarakat tetap sehat, kita semua selamat dari pandemi Covid-19,” tuturnya.

Terkait masih adanya kekhawatiran Pilkada yang media penularan virus, Doli Kurnia mengatakan, sosialisasi menjadi sangat penting dilakukan. Dan, saat ini  mesti dibalik isunya, pilkada ini jadi ajang adu gagasan, dan adu berbuat dalam rangka efektivitas penanganan Covid beserta dampaknya.

“Otomatis  kalau nanti kita naikkan isu Covid-19 ini kepada efektivitas penanganan,  ini maka akan ada adu gagasan antara para kontestan. Bagi petahana dia harus berbuat. Nah kalau seadainya isu tingkat Covid-nya naik yang positif maupun yang fatalitas kematian, masyarakat silahkan menilai sendiri. Bisa berisiko bagi petahana, bisa-bisa tidak dipilih oleh rakyatnya. Tapi kalau dia bisa menekan dengan berbagai teknis manajemen penanganan Covid-19, rakyat akan puas seperti kasus di Korsel, partisipasi tinggi karena rakyat membutuhkan kepala daerah atau pemimpin yang bisa menangani Covid-19 dan dampaknya, karena Covid-19 ini menyangkut hajat hidup seluruh orang, ” urainya.

(bidiknasional-online/PARADE.ID)

Artikel Mendagri Terus Ingatkan Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada di NPHD pertama kali tampil pada Parade.id.

Dudi mengatakan bahwa pandemi Covid-19 membuat banyak pendapatan masyarakat berkurang. Bahkan tidak sedikit pula yang harus kehilangan pekerjaan, sehingga praktik politik uang dalam Pilkada Serentak 2020 diprediksi meningkat.

“Politik uang itu selalu ada. Apakah akan meningkat? menurut saya akan meningkat dari pilkada atau pilpres. Yang paling gampang itu kita hari ini krisis ekonomi, masyarakat butuh uang. Mau tidak mau, salah satunya sumber adalah politik uang,” kata dia dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (28/6).

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga 7 Juni lalu, telah ada 3 juta orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus corona.

Jumlah tersebut masih bisa terus bertambah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga pernah memprediksi bakal ada 4,2 juta orang yang harus kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus corona.

Praktik politik uang memang tidak dibenarkan. Namun, selalu ada dalam pemilu mau pun pilkada. Dudi mengatakan tak menutup kemungkinan praktik politik uang dalam Pilkada Serentak 2020 terjadi dan bahkan meningkat.

Politik uang bisa berupa membagikan uang atau sembako kepada calon pemilih. Bisa pula dengan bentuk lainnya guna mendapat suara dari para calon pemilih.

“Pola penerapannya dalam bentuk lain, bisa jadi mungkin karena digital bentuknya pulsa, setiap kandidat membagikan politik uangnya dalam bentuk pulsa. Bisa jadi dalam bentuk lain seusai kebutuhan pemilih,” kata dia.

Pilkada Serentak 2020 akan dihelat di 270 daerah. Tahapan sudah berjalan kembali usai disetop lantaran virus corona mewabah di Indonesia.

Pemungutan suara akan dilakukan pada 9 Desember mendatang lalu dilanjut dengan penghitungan atau rekapitulasi suara secara berjenjang dari TPS, Kecamatan hingga level kabupaten/kota dan provinsi.

(cnnindonesia/PARADE.ID)

Artikel Banyak PHK, Politik Uang di Pilkada 2020 Diprediksi Meningkat pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jumlah ini sudah final disampaikan KPU RI ke KPU Provinsi Riau,” kata Koordinator Divisi Perencanaan Program dan Data Pemilih KPU Provinsi Riau Abdul Rahman di Pekanbaru, Sabtu.

Calon pemilih pemula atau “swing voters” ini akan memiliki hak memilih pada pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota di sembilan wilayah di Riau pada 9 Desember 2020.

Penyerahan data pemilih pemula ini merupakan amanah UU Pemilu sebagai wujud dari usaha merealisasikan data pemilih bersih menuju pemilu berkualitas,” katanya.

Acara penyerahan data pemilih pemula ini pekan lalu dilaksanakan di kantor KPU Republik Indonesia yang dihadiri oleh para komisioner anggota Bawaslu, anggota DKPP dan Kementerian Dalam Negeri.

Data pemilih pemula yang diterima ini langsung diteruskan ke sembilan KPU kabupaten/kota sebagai data calon pemilih tambahan untuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang telah diserahkan pada bulan Februari lalu.
Di antara sembilan daerah yang menggelar pilkada itu, calon pemilih pemula Kabupaten Rokan Hilir adalah yang paling banyak dengan jumlah 3.079 pemilih, kemudian Rokan Hulu (2.552), Indragiri Hulu (1.910), Bengkalis (1.735), Pelalawan (1.617), Kuantan Singingi (1.421), Siak (1.139), Kepulauan Meranti (862), dan Kota Dumai (665).

“Dari 14.980 orang pemilih pemula dibagi tiga kategori sebagai pemilih pemula, yaitu calon pemilih yang menginjak usia 17 tahun, pemilih yang belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah dan calon pemilih yang berasal dari pensiunan TNI/Polri,” katanya.

Dia berharap para pemilih pemula tersebut menggunakan suaranya dengan baik untuk memilih kepala daerah sesuai hati nurani masing-masing.
(Antara/PARADE.ID)

Artikel Riau Miliki 14.980 Pemilih Pemula di Pilkada 2020 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya mendesak pemerintah segera merealisasikan anggaran untuk KPU dan Bawaslu sesegera mungkin agar tahapan pilkada serentak tidak terganggu pelaksanaannya,” kata anggota Fraksi PAN DPR RI Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Guspardi mengaku terkejut setelah mendengar laporan Ketua KPU RI Arief Budiman dalam Rapat Kerja Komisi II DPR pada hari Kamis (25/6) yang menyatakan belum turunnya dana tambahan dari pemerintah tahap pertama untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Politikus PAN itu menyebutkan banyak tahapan lanjutan yang harus dilakukan KPU menjelang pilkada, 9 Desember 2020, termasuk ketersediaan alat pelindung diri (APD) dan alat lainnya yang memenuhi standar protokol kesehatan.

“Langkah itu karena pelaksanaan pilkada pada masa pandemi COVID-19. Tanpa dukungan dana dan adanya kepastian anggaran akan sangat menganggu proses dan tahapan untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) penyelenggara,” ujarnya.

Kalau anggaran tambahan tersebut belum segera dipenuhi, menurut dia, pemerintah seolah-olah tidak serius karena keperluan KPU tahap pertama saja belum dicairkan sebagaimana yang diharapkan. ​​​​​​

Guspardi menilai Komisi II DPR RI seharusnya mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan agar segera memenuhi anggaran tambahan, atau KPU sendiri yang melakukan pendekatan kembali kepada pemerintah agar pelaksanaan pilkada tidak terganggu.

Komisi II DPR RI bersama Menkeu dan Mendagri menyetujui usulan penambahan anggaran untuk KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Hal ini diputuskan dalam Raker Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Menkeu, Kepala Gugus Tugas COVID-19, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada tanggal 11 Juni lalu.

Ia menyebutkan KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp4,7 triliun, Bawaslu sebesar Rp478 miliar, dan DKPP sebesar Rp39 miliar.

Pada tahap pertama direncanakan kucuran dana Rp1,02 triliun. Namun, lanjut dia, berdasarkan informasi dari KPU sampai hari ini belum juga dapat dicairkan, sementara tahapan pilkada tidak mungkin diulang dan harus berjalan sesuai dengan jadwal.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel DPR Desak Pemerintah segera Realisasikan Anggaran Tambahan Pilkada pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dalam dalam situasi normal, kita tidak punya beban mengawasi petugas yang datang itu bawa APD atau tidak. Pelaksanakan Pilkada di saat pandemi dijadikan PKPU maka semua tahapan harus memedomani dan yang tidak mematuhi itu jadi pelanggaran administrasi,” kata Anggota Bawaslu Muhammad Afiffudin, Jumat.

Afif mencontohkan, hari ini dirinya berada di Indramayu dan di sini terjadi konflik karena petugas KPU terlambat melakukan rapid test. Verifikasi dukungan calon perseorangan yang sudah dijadwalkan pada tanggal 24 Juni kemarin nyatanya belum bisa dilakukan karena petugas KPU baru melakukan rapid test tanggal 24 Juni. Karena belum disampaikan dengan baik ke LO ataupun ke pendukung yang mau diverifikasi, muncul insiden di kantor KPU karena mungkin tidak puas.

“Kejadian hal yang di luar teknik elektoralnya tapi berkaitan dengan penetapan protokol kesehatan yang belum siap, ketika ada jajaran di daerah yang reaktif, dia diistirahatkan minimal 14 hari. Ini hal baru yang bisa memicu tahapan pilkada tertunda,” terangnya.

Kemudian, Afif melanjutkan, ketersediaan alat yang belum tentu ada di setiap daerah pun bisa memicu kerawanan pilkada. Sehingga, yang dimaksud pandemi Covid-19 bisa berkontribusi menimbulkan kerawanan baru adalah, karena semua tahapannya menggunakan protokol kesehatan, dan ketersediaan APD dan anggaran menjadi mutlak.

“Karena protokol kesehatan menyertakan syarat di luar penyelenggara, berkomunikasi dengan GugusTugas dan anggaran yg blm semuanya turun, kalau nggak hati-hati bisa memicu seperti yang di Indramayu,” imbuh Afif.

Dia menjelaskan bahwa memang belum ada data pasti soal daerah mana saja yang terkendala pelaksanaan pilkadanya. Namun, Bawaslu mendapatkan laporan dari masing-masing jajaran bahwa ada daerah yang petugasnya belum melakukan rapid test tetapi, tahapannya sudah berjalan.

“Akhirnya Bawaslu memberi surat edarat yang isinya untuk rapid disesuikan ketersediaan anggaran dan alat rapid. Prasyarat untuk orang bisa rapid butuh anggaran dan butuh alat rapidnya, ada atau tidak,” terangnya.

Namun demikian, dia menambahkab, KPU RI sudah menegaskan bahwa petugas tidak akan diperbolehkan turun sebelum melakukanrapid, jadi kalau petugas KPU tidak turun melaksanakan tahapan maka, Bawaslu pun tidak mengawasi.

Sehingga, dia menegaskan bahwa indeks kerawanan pemilu yang dibuat Bawaslu sejak beberapa hari lalu itu semestinya menjadi pengingat dini buat semua pihak termasuk pemerintah atas komitmen yang sudah disepakati bersama bahwa pemenuhan-pemenuhan itu ada di pemerintah pusat yang dia pun belum tahu apakah pencairannya sudah dilakukan. “Jadi banyak tahapan yang sangat bergantung dengan protokol kesehatan,” tegasnya.

Lebih dari itu, Afif berharap, ketidaktersediaan APD dan anggaran di sejumlah daerah ini tidak menunda pilkada secara lokal di banyak daerah. Karena, meskipun ada penundaan tahapan, masih ada waktu beberapa hari lagi, yang Bawaslu lihat belum sampai pada penundaan secara lokal. Tapi, kalau tidak segera diantisipasi apa yang menjadi kekhawatirkan itu bisa terjadi.

“Indeks kerawanan ini sebagai pengingat dini agar menjadi pengingat dini dan pehatian kita semua. Pencegahan, kontribusi wabah yang belum selesai bisa mengganggu. Dulu hal seperti ini nggak pernah menjadi pertimbangan saa itu dilakukan sekarang jadi pertimbangan karena Jadi prasyarat pilkada yakni memperhatikan protokol kesehatan,” pungkasnya.

(sindo/PARADE.ID)

Artikel Bawaslu Ingatkan Kekosongan APD dan Anggaran Ganggu Tahapan Pilkada 2020 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hampir sebagian besar petahana yang akan maju di Pilkada Serentak 2020 memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai sarana membangun citra,” kata Bambang Widjojanto yang terkenal dipanggil BW ini di Padang, Jumat.

Ia menyampaikan hal itu sebagai pembicara pada webinar dengan tema Strategi Praktis Menghadapi Pilkada: Persiapan, Pelaksanaan dan Sengketa digelar oleh Kantor Hukum Miko Kamal & Associates.

Menurut dia, mengacu data Bawaslu dari 270 kepala daerah yang ada, sebanyak 200 orang atau tiga per empat akan maju lagi di Pilkada 2020 dan hampir sebagian besar memanfaatkan pandemi ini.

Mantan komisioner KPK tersebut melihat sebagian tim sukses calon kepala daerah sudah mulai bergerak, dan saat Ini yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai bansos COVID-19 dipolitisasi oleh petahana untuk pilkada.

Menurut dia, dalam penyebaran bansos tidak boleh mencantumkan nama kepala daerah dan harus disebutkan bantuan tersebut berasal dari pemerintah.

Oleh sebab itu, ia melihat pandemi COVID-19 menguntungkan calon petahana karena bisa memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi dan bagi non petahana kondisi ini agak berat karena memulai sosialisasi terlambat.

Ia mengingatkan semua pihak untuk ikut bersama-sama memastikan bansos tidak disalahgunakan untuk kepentingan pilkada.

“Harus hati-hati jangan sampai salah langkah karena ketika ada bansos itu bisa dipolitisasi dan juga ada politik kepentingan di sana,” ujarnya.

Selain itu ia juga mengingatkan salah satu celah yang juga mesti diwaspadai adalah terkait mutasi jabatan oleh petahana.

Dalam aturan sudah jelas ditetapkan enam bulan sebelum pilkada kepala daerah dilarang melakukan murasi pejabat, kalau pilkada 9 Desember 2020 artinya sejak 23 Maret tidak boleh lagi ada mutasi, ujarnya.

Ia juga semua kandidat agar berhati-hati dalam pelaksanaan kampanye pilkada 2020 karena sedang berada di masa pandemi.

“Karena belum ada aturan soal kampanye saat ini, tentu saja kandidat akan kesulitan melaksanakan kampanye terbuka, solusinya adalah menggunakan media sosial,” ujarnya.

Namun persoalannya adalah kesalahan dalam penggunaan media sosial bisa dituntut dengan UU ITE dan UU ini potensial menjatuhkan siapa saja.

“Ada banyak orang tidak paham dengan UU ITE termasuk tim sukses jika tak mampu serta tidak piawai siap-siap terseret masalah hukum,” katanya.
(Antara/PARADE.ID)

Artikel Pilkada 2020, BW: Waspadai Politisasi Bansos Covid-19 oleh Petahana pertama kali tampil pada Parade.id.

“Perubahan pengaturan UU untuk waktu penundaan dengan mencermati pasal-pasal tentang penundaan dan pemilihan lanjutan hanya diperlukan perubahan pasal yang mengatur tentang penundaan dan pemilihan lanjutan,” kata Tito dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Karena itu menurut dia, Perppu nomor 2 tahun 2020 itu tidak banyak mengubah substansi yang ada dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Dalam kesempatan tersebut, Tito menjelaskan tentang perubahan pasal yang menjadi payung hukum bagi penundaan Pilkada yaitu pasal 120, 121, dan 122.

“Perubahan tentang pasal tersebut akan dapat menjadi payung hukum bagi penundaan Pilkada, dengan demikian memberikan fleksibilitas khususnya mengenai pandemik COVID-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya,” ujarnya.

Hal itu menurut Tito sesuai dengan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR pada 20 Maret lalu yang intinya adalah DPR, pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP setuju untuk menunda Pilkada dengan tiga opsi.

Selain itu menurut dia dalam RDP tersebut disepakati, ketika pandemik COVID-19 berakhir maka tahapan Pilkada akan dapat segera dimulai kembali.

“Namun, dalam perjalanannya kita tahu bahwa tidak ada satupun ahli kesehatan yang menjamin kapan berakhirnya pandemik COVID-19. Karena itu dipandang perlu untuk mengubah pasal-pasal terkait dalam ketentuan UU No. 1 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2014,” tuturnya.

Dia menjelaskan dalam pasal 120 di UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada belum menyebutkan kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana sosial atau gangguan lainnya yang bersifat nasional, namun hanya bersifat parsial wilayah.

Menurut dia di UU tersebut belum menyebutkan bagaimana kalau terjadi gangguan yang bersifat nasional seperti pandemik COVID-19.

“Untuk itu diperlukan perubahan pasal yatu di Pasal 120 serta penambahan dua pasal yaitu Pasal 122A dan Pasal 201A,” ucapnya.

Menurut dia, pengaturan pada Perppu tersebut mengatur mengenai penundaan dan pelaksanaan pemilu serentak lanjutan apabila sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar atau seluruh daerah terjadi kedaruratan akibat kerusuhan, bencana alam, bencana non-alam, atau gangguan lainnya sehingga tahapan Pilkada serentak tidak dapat dilaksanakan.
(Antara/PARADE.ID)

Artikel Tito Sampaikan Urgensi Perppu Pilkada Menjadi UU pertama kali tampil pada Parade.id.