Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (PUSHAMI) menganggap pelaporan PKS terhadap akun media sosial Arrahmah itu sebagai pembungkaman demokrasi.

Menurut PUSHAMI, dalam negara demokrasi, partai politik sebagai salah satu elemen demokrasi sepantasnya dapat menerima segala bentuk kritik sebagai suatu keniscayaan—dalam negara demokrasi yang terbuka dan menjamin kebebasan sipil.

“Bahwa pelaporan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera yang lahir dari reformasi, seharusnya berada di garda terdepan dalam menegakan demokrasi dan kebebasan sipil sebagai salah satu semangat reformasi, bukan justru bersikap anti kritik,” demikian rilis PUSHAMI atas nama Aziz Yanuar yang diterima media, Kamis (13/9/2024).

Pelaporan tersebut dilihat PUSHAMI berpotensi diartikan sebagai upaya membungkam masyarakat yang melakukan kritik terhadap PKS. Sebagai partai yang berasaskan Islam, seharusnya kata Aziz, PKS mengedepankan tabayyun dibandingkan terburu-buru mengambil langkah hukum.

“Bahwa sebelumnya banyak akun-akun yang melakukan penyebaran berita fitnah, hoax dan SARA terhadap PKS, sebagaimana contoh akun Kaskus Fufufafa dengan unggahanya ‘Keluar koalisi? Mati aja sekalian satu partai. Bawa tuh istri-istri simpananmu ke nerara. Dasar partai ba*i penjual agama, pramuria semua lo’ dan ‘(PKS kluar koalisi)? Prabowo resmi buka rekening sumbangan kampanye dari masyarakat’, pertanyaannya, mengapa PKS tidak melaporkan juga hal tersebut?”

“Pertanyaan terakhir, apakah pelaporan yang dilakukan oleh Tim Hukum PKS ini dalam rangka pembuktian kesetiaan kepada “in group” atau kolamnya yang baru?”

Tim Hukum dan Advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di bawah koordinasi Zainudin Paru, telah membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya Jakarta, Rabu (11/9/2024). 

Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana fitnah dan/atau serangan terhadap nama baik PKS oleh Arrahmah.Id di kanal sosial media X dan Instagram.

Zainudin Paru, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan Advokasi DPP PKS, menegaskan bahwa sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum, tindakan baik penyelenggara maupun warga negara harus dikawal agar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 

“Tidak ada warga negara yang boleh bertindak melewati batas-batas yang sudah ditentukan oleh hukum dan diatur oleh peraturan perundang-undangan,” ujar Zainuddin, dikutip laman PKS.

Ia menuturkan, PKS mengajukan pelaporan ini bukan karena bersikap reaktif, tetapi untuk mengajarkan bahwa PKS tidak ingin bertindak main hakim sendiri. 

“Biarlah perangkat hukum negara yang akan menjalankan proses selanjutnya atas pelaporan ini sehingga keadilan dapat ditegakkan setegak-tegaknya,” tambah Zainudin.

Pelaporan yang diajukan PKS ke Polda Metro Jaya adalah dugaan tindak pidana Pasal 311 (Ayat 1) KUHP dengan terlapor pemilik akun X dan Instagram Arrahmah.Id.

Zainudin berharap, Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti pelaporan yang diajukan oleh PKS agar adanya sanksi hukum bagi pelaku pencemaran nama baik. 

“Karena penyebaran berita fitnah dan mencemarkan nama baik PKS menyebar luas, dan Polda Metro Jaya sudah menerima laporan PKS, maka bola sekarang ada di Polda,” kata Zainuddin. 

“Agar ditindaklanjuti dengan serius, amanah, dan profesional, dibuka setransparan mungkin, agar tegak keadilan hukum, pelakunya dikenakan sanksi hukum yang berat, dan PKS sebagai salah satu korbannya dipulihkan nama baik dan harkat serta martabatnya,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel PKS Laporkan Akun Media Sosial Arrahmah ke Polisi, PUSHAMI: Bungkam Demokrasi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sampai sekarang kita belum bicarakan di KIM sebagai KIM, ya. Tetapi sebagai proses kita mengikuti saja perkembangannya. Cuma di KIM-nya sendiri kita belum membicarakan sama sekali,” kata Anis Matta, dalam rilisnya, Senin (12/8/2024).

Anis Matta menyampaikan itu usai penyerahan Surat Rekomendasi 14 Cakada di Gelora Media Center.

Menurut Anis Matta, akan banyak kejutan yang  masih terjadi hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang, termasuk soal isu bergabungnya PKS dan kemunculan nama ‘S’ mantan Ketua Umum Partai Golkar.

“Kalau kita sih santai aja, kayak gitu ya. Jangan tegang dengan persoalan masuk dan keluar, gitu. Cuma menurut saya sampai tanggal 20 Oktober masih akan banyak kejutan lagi yang terjadi. Kalau kita santai saja,” katanya.

Namun, Anis Matta meminta soal munculnya nama Suswono, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS yang digadang-gadang bakal menjadi calon wakil gubernur dari Ridwan Kamil agar ditanyakan langsung ke PKS.

“Saya kira itu urusan internal PKS, ya. Nah, itu urusan internal PKS. Anda tanyakan kepada mereka itu,” ujar Ketua Umum Partai Gelora ini.

Anis Matta juga memastikan tidak memiliki masalah dengan PKS. “Saya kira tidak (masalah) tidak. Kita tidak punya masalah dengan itu semua,” kata Anis Matta.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menegaskan, kegagalan bekas calon presiden (Capres) di Pilpres 2024,  Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta, bukan disebabkan oleh penjegalan, melainkan karena sikap pragmatisme partai-partai politik pengusungnya.

“Tidak ada penjegalan. Ini soal pragmatisme dalam pemilihan tiket saja,” kata Fahri  Hamzah, di rilis yang sama.

Fahri mengatakan, pada saat Pilpres 2024 lalu, partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pada prinsipya hanya untuk mengamankan suara partai mereka agar tidak mengalami penurunan drastis.

“Dulu mungkin ada (Parpol) yang memerlukan popularitas untuk bisa bertahan agar tidak kehilangan suara pada Pileg 2024. Saya mengatakan, saya tuduh, partai-partai yang mengambil Anies Baswedan saat itu melakukannya untuk bertahan,” kata dia.

Dijelaskan mantan Wakil Ketua DPR RI itu bahwa pragmatisme partai-partai tersebut terlihat ketika Anies tidak lagi dipertimbangkan untuk Pilgub Jakarta, karena mereka menganggap mengusung Anies tidak lagi menguntungkan.

Apalagi, partai-partai pengusung Anies di Pilpres 2024 dikabarkan akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk Pilkada Jakarta 2024.

“Setelah pemilu selesai, Anies Baswedan tidak diperlukan lagi. Partai-partai itu berpikir seperti itu, tidak ada lagi kepentingan untuk mendukung Anies. Ini saatnya introspeksi bersama. Kami sudah tahu dari awal akan seperti ini, dan mudah-mudahan mereka sadar,” pungkasnya.*

Artikel Partai Gelora: KIM, PKS, dan Anies pertama kali tampil pada Parade.id.

Mardani mengatakan itu karena keduanya punya kekuatan di Jakarta.

“PKS menguasai Jakarta Selatan dan Pusat, sementara PDIP kuat di Jakarta Barat dan Utara. Grass root nya lumayan,” kata Mardani baru-baru ini lewat akun X.

Menurut dia, semua bisa mudah dipetakan jika ada komunikasi. Buat dirinya, PKS harus jadi partai nilai yang bisa berkomunikasi, bersinergi dan berkolaborasi dengan semua.

“Politik adalah seni kemungkinan. Tapi politik juga panggung ujian karakter dan komitmen pada nilai. PKS di kanan dan PDIP di kiri. PKS kiat di Jaktim, Jaksel dan Jakpus. PDIP kuat di Jakbar dan Jakut. Akankah PDIP jadi kawan atau lawan di Pilkada?” kata Mardani.

“Walaupun tetap, untuk pilkada / pilpres figur-figur itu faktor yang paling menentukan. Tapi ketika figur bersatu dengan basis politik, maka itu akan jadi kekuatan yang sangat dahsyat,” katanya.

Baru-baru ini, Litbang Kompas meriliris temuan surveinya—untuk Pilkada DKI Jakarra, Anies Baswedan unggul. Disusul Ahok, kemudian Ridwan Kamil.

Mardani lantas bersyukur atas survei tersebut. Ia pun berbahagia.

“Ini modal yang sangat besar. Tp kemungkinan dinamis masih ada, karena itu buat @PKSejahtera kerja besar sekarang adalah door to door campaign dan terus memasarkan Anies – Sohibul Iman (AMAN).”

“Insyaallah dengan survei yang ada dan ditambah kerja keras kader, siap menyongsong kemenangan di Pilkada DKI Jakarta,” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel Menarik dan Luar Biasa Kalau PKS dan PDI Perjuangan Bersama di Jakarta pertama kali tampil pada Parade.id.

Harapan itu disampaikan ketika menyinggung dukungannya pilkada DKI Jakarta. PKS usung Anies-Sohibul.

“Semoga mas Ketum tertarik juga bergabung,” harapan Ahmad Syaikhu, lewat akun X-nya.

“Dalam konteks kekinian, tentu saja salah satunya kami membahas tentang Pilkada. Di beberapa tempat PKS dan PSI bisa berkolaborasi,” ungkap Syaikhu.

Dalam pertemuan itu juga, kata Syaikhu, banyak titik temu—yang tentunya antara PKS dan PSI. Salah satunya selain Pilkada, yaitu tentang kerja sama anak muda PKS dengan PSI.

Dimana banyak pengurus dan anggota dewan PKS terpilih yang muda-muda.

“Semoga bisa berkolaborasi juga. Ini sekaligus menepis anggapan bahwa PKS dan PSI tidak bisa bertemu,” harap Syaikhu.

Syaikhu dan jajarannya mengamu sangat senang silaturahim ini bisa terjalin. PKS membuka diri komunikasi dan silaturahim dengan siapa pum.

“Sekali lagi terima kasih Mas Kaesang beserta jajaran sudah hadir di DPP PKS.”

(Rob/parade.id)

Artikel Harapan Presiden PKS atas Kunjungan Ketum PSI pertama kali tampil pada Parade.id.

PKS memutuskan Sohibul karena dinilai memiliki cukup pengalaman panjang sebagai birokrat dan politisi.

“Sebagai Presiden PKS periode 2015-2020 dan tiga periode sebagai anggota DPR RI (2009-2014, 2014-2019, 2024-2029),” kata Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri, Ahad (23/6/2024), dalam keterangan tertulisnya kepada media.

Disebut Mabruri, selain memiliki sepak terjang di atas, Sohibul juga seorang intelektual yang disegani di dunia pendidikan sehingga menurutnya tepat untuk memimpin Jakarta. Juga karena suara PKS di Jakarta unggul dibanding partai lain.

DPW PKS Jakarta sempat memberikan tiga rekomendasi beberapa nama kepada DPP. Tapi keduanya kandas. Keduanya adalah Anies Baswedan dan Mardani Ali Sera.

(Rob/parade.id)

Artikel Mantan Presiden PKS Bacagub DKI Jakarta pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pak Anies pernah menjadi calon presiden. Pak Anies enggak perlu lagi interview atau fit and proper test,” kata Syaikhu, Selasa (18/6/2024), di DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta Selatan.

“Kita enggak buka pendaftaran lagi, karena memang kita sudah dekat dan paham betul kepada Anies. Kemampuan Pak Aniea juga sudah ketahuan,” ia melanjutkan.

Soal adanya tawaran kadernya menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta, Syaikhu tidak membantah. Hanya saja, tawaran itu akan ia (PKS) analisis dan dikaji terebih dahulu.

“Ada tawaran cawagub maka itu kita sedang analisis dan kita kaji mana yang paling maslahat. Terbuka atau tidaknya, kita belum tahu. Tawaran kan juga belum,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Presiden PKS soal Cagub: Anies Enggak Perlu Lagi Fit and Proper Test pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pemerintah harus bersikap tegas dan adil dalam membuat kebijakan. Rakyat kecil seperti driver ojol harus merasakan keadilan pemerintah. Lakukan upaya yang jelas agar driver ojol dapat menerima THR. Jangan sampai rasa keadilan ini mati karena di saat perusahaan dapat untung, tapi drivernya malah buntung,” kata Netty dalam keterangan medianya, Rabu, 27 Maret 2024.

Menurut Netty, walapun driver sifatnya adalah mitra, namun sumbangsih dan kontribusi mereka tidak sedikit dalam memberikan keuntungan pada perusahaan.

“Para driver ojol itu pergi pagi pulang petang, bahkan kadang sampai malam. Jam kerja mereka  jauh lebih  panjang dari pada karyawan di perusahaan tersebut. Kalau tidak ada driver,  apakah perusahaan bisa jalan? Sungguh sangat tidak adil kalau namanya perusahaan ojek online tapi tukang ojeknya tidak dapat THR,” ungkap Netty.

Driver ojol, kata Netty, tentunya memiliki keluarga dan anak-anak yang mengharapkan adanya THR guna memenuhi kebutuhan hari raya.

“Jangan biarkan keluarga mereka menangis karena tidak dapat menikmati indahnya lebaran.

Oleh karena itu Netty meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan para pekerja informal, termasuk driver ojek online, dengan mewajibkan perusahaan memberikan THR.

“Pemerintah harus menetapkan aturan yang jelas dan tegas terkait kewajiban perusahaan ojek online dalam memberikan THR kepada para driver agar tercipta keadilan sosial di sektor ini,” katanya.*

Artikel Tanggapan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher soal THR untuk Ojol pertama kali tampil pada Parade.id.

Sejak awal tahun hingga 11 Maret 2024, kasus DBD di Indonesia mencapai 27.852 kasus, naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

“Pasien DBD membludak di rumah sakit. Pemerintah harus sigap menyiapkan faskes, obat-obatan dan nakesnya. Jangan sampai pasien tidak tertangani dengan baik,” kata Netty, Sabtu, 23 Maret 2024.

Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah segera mengambil langkah dan kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka DBD di Indonesia karena jumlah kematian akibat DBD di daerah-daerah meningkat.

“Bahkan angka pasien anak-anak juga meningkat,” tambahnya.

Kampanye nasional Program Pemberantasan Sarang Nyamuk, lanjut Netty, harus terus digalakkan.

“Pemerintah perlu meningkatkan upaya pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti, vektor penyebab DBD, seperti melalui larvasida dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan,” katanya.

Legislator dari daerah pemilihan Cirebon-Indramayu ini juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan surveilans dan monitoring.

“Diperlukan sistem surveilans yang lebih efektif untuk memantau kasus DBD secara real-time, termasuk deteksi dini, pelaporan kasus, dan pemantauan perkembangan epidemiologi DBD di berbagai wilayah.

Masyarakat, kata Netty juga masih rentan terkena DBD karena kurangnya edukasi.

“Pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara mencegah DBD, seperti mengurangi tempat perindukan nyamuk, menggunakan kelambu, dan menghindari gigitan nyamuk pada waktu-waktu tertentu,” katanya.

“Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan vaksinasi Dengue untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, dari infeksi DBD,” tambahnya.

Terakhir, Netty meminta pemerintah untuk mengandeng masyarakat dalam pencegahan DBD.

“Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan DBD melalui program-program partisipatif seperti gotong royong membersihkan lingkungan dan monitoring sarang nyamuk secara intens oleh para jumantik,” katanya.*

Artikel PKS Prihatin dengan Kasus DBD, Minta Pemerintah Sigap Siapkan Faskes pertama kali tampil pada Parade.id.

Kampanye gagasan delapan juta lapangan kerja disebut Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra MH sebagai bentuk keberpihakan terhadap kaum Buruh

“Pangan murah, kerja gampang, sehat mudah, kerja gampang ini adalah bentuk PKS selalu berada di sisi kaum Buruh, tidak hanya menjelang pemilu tapi dari periode ke periode konsistensi itu selalu ditunjukkan oleh PKS,” ujar Indra pada acara talk show bertajuk Rezim Upah Murah Terus Berulah Buruh Makin Jengah, bertempat di Aula DPTP PKS, Selasa (28/11/2023).

Adanya kampanye gagasan tersebut ujar Indra karena sulitnya mendapat pekerjaan saat ini disebabkan peraturan yang merugikan kaum pekerja.

Bukti konkret PKS memperjuangkan perubahan nasib buruh ke arah yang lebih baik adalah rekam jejak penolakan UU Cipta Kerja yang sudah dilakukan oleh PKS.

“Presiden PKS pernah membuat pernyataan tegas, pertama kali UU Cipta Kerja disahkan Presiden PKS membuat pernyataan mendesak Presiden RI menerbitkan Perpu pencabutan atau pembatalan omnibus law cipta kerja, karena setelah kalah voting di Parlemen, kita tidak berhenti mengupayakan dengan cara lain,” tutur Indra.

Indra mengatakan komitmen ciptakan 8 juta lapangan kerja baru jika memenangkan Pemilu 2024 karena PKS selalu bersama Buruh dan menolak setiap kebijakan yang merugikan kaum Buruh.

Lebih lanjut Indra berharap dukungan kepada PKS dan Amin pada Pemilu mendatang mendapat dukungan luas dari. Masyarakat agar bisa memperbaiki peraturan yang merugikan.

“Kita berharap pada Pemilu nanti, suara PKS naik signifikan begitu juga dalam Pilpres Amin meraih kemenangan agar bisa menghadirkan perubahan yang berkeadilan terutama bagi kaum buruh,” tutup Indra.

(Rob/parade.id)

Artikel PKS Kampanye Gagasan Delapan Juta Lapangan Kerja kepada Pimpinan Buruh pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pemerintah harus menguatkan upaya pencegahan muncul dan menyebarnya kasus DBD di Indonesia seiring tibanya musim hujan. Kita harus  bersiap melakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya peningkatan kasus,” kata Netty dalam keterangan medianya, Rabu, 8 November 2023.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini meminta pemerintah agar memokuskan pada upaya pemberantasan sarang nyamuk dan edukasi pada masyarakat untuk menjaga lingkungan.

Sebagaimana diketahui, DBD ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti yang sebelumnya terinfeksi.

Nyamuk jenis ini berkembangbiak di genangan air bersih seperti bak mandi, penampungan air hujan atau tempat air minum. Gejala umum yang muncul pada penderita adalah demam tinggi, nyeri perut, mual,  timbulnya bintik-bintik merah di tubuh dan turunnya jumlah trombosit.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melibatkan masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk.

“Libatkan masyarakat dan kuatkan peranan dari juru pemantau jentik (Jemantik) untuk memberantas sarang nyamuk di lingkungan tempat tinggal masyarakat,” katanya.

Selain itu, “Penggunaan fogging sebagai upaya pencegahan harus dievaluasi. Apakah cara ini efektif  atau justru memunculkan masalah kesehatan baru lainnya?” tambahnya.

Anggota DPR dari Dapil Jabar VIII Cirebon-Indramayu ini juga menanyakan kesiapan pemerintah dalam pemberian vaksin dengue untuk masyarakat.

“Pastikan vaksin dengue untuk masyarakat tercukupi ketersediaannya. Fokus pada mereka yang berpotensi tinggi terkena penyakit DBD, terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah yang disukai oleh nyamuk untuk berkembang biak,” tambahnya. []

Artikel DPR Minta Pemerintah Waspada Peningkatan DBD Seiring Tiba Musim Penghujan pertama kali tampil pada Parade.id.