Sekretaris Umum PC PMII Kota Makassar, M. Aulady, menilai bahwa wacana tersebut merupakan langkah mundur bagi demokrasi Indonesia dan mencederai semangat reformasi yang telah diperjuangkan sejak lama.

“Kami dari PMII Kota Makassar menyatakan sikap menolak keras wacana Pilkada dipilih melalui DPRD. Ini bukan sekadar perubahan teknis pemilihan, melainkan bentuk perampasan hak konstitusional dan kedaulatan yang seharusnya berada sepenuhnya di tangan rakyat,” tegas Aulady dalam keterangan persnya, Rabu (31/12/2025).

Menurut Aulady, jika pemilihan kepala daerah ditarik kembali ke ranah legislatif, maka partisipasi publik dalam menentukan masa depan daerahnya akan hilang. Ia mengkhawatirkan loyalitas kepala daerah nantinya tidak lagi berpihak pada rakyat, melainkan kepada elit partai politik yang memilihnya.

“Pilkada langsung adalah panggung bagi rakyat untuk menilai dan memilih langsung pemimpin mereka. Jika mekanisme ini dihapus, maka kepala daerah yang lahir nantinya hanya akan menjadi ‘boneka’ kepentingan elit legislatif. Kontrak sosial dengan rakyat akan terputus,” lanjutnya.

Lebih lanjut, M. Aulady juga menyoroti risiko meningkatnya politik transaksional di ruang-ruang tertutup jika Pilkada diserahkan kepada DPRD. Menurutnya, argumen efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan kualitas demokrasi.

“Jangan jadikan alasan biaya mahal untuk membunuh demokrasi. Jika ada kekurangan dalam Pilkada langsung, sistemnya yang diperbaiki, bukan hak pilih rakyat yang dihapus. Kami di PMII Makassar akan terus mengawal isu ini dan memastikan suara rakyat tidak dibungkam oleh kepentingan segelintir elit,” tutup Aulady.

PC PMII Kota Makassar berencana akan melakukan konsolidasi lebih lanjut dengan berbagai elemen masyarakat sipil dan mahasiswa lainnya untuk menyuarakan penolakan ini secara lebih masif jika wacana ini terus digulirkan di tingkat pusat.

Artikel PMII Makassar Tolak Keras Wacana Pilkada Lewat DPRD: Perampasan Hak Rakyat pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (20/11/2025), PMII Makassar menyoroti tiga poin desakan utama: penolakan rehabilitasi nama Soeharto, arah kebijakan legislasi (RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset), serta evaluasi fasilitas anggota dewan.

PMII Makassar menyatakan penolakan keras terhadap wacana penobatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Organisasi mahasiswa ini menegaskan bahwa sikap tersebut diambil berdasarkan pertimbangan moral dan data historis, bukan sentimen semata.

“Kepemimpinan Soeharto telah meninggalkan luka yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia, mulai dari pelanggaran HAM sistematis, korupsi yang merajalela, hingga pembungkaman kebebasan berekspresi. Upaya pemberian gelar pahlawan justru akan melegitimasi praktik otoriterisme,” bunyi kutipan resmi dari pernyataan sikap PMII Makassar.

PMII mempertanyakan sensivitas historis DPR yang dinilai abai terhadap fakta korupsi dan penindasan hak sipil selama 32 tahun masa Orde Baru.

Selain isu sejarah, PMII Makassar juga mengkritik prioritas legislasi DPR. PMII menyatakan menolak pengesahan RUU KUHAP dalam bentuknya saat ini karena dinilai memuat pasal-pasal yang berpotensi merusak tatanan hukum dan demokrasi.

Sebaliknya, PMII mendesak DPR untuk memprioritaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Kami mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang telah lama dinantikan masyarakat. RUU ini adalah instrumen vital untuk memiskinkan koruptor dan mengembalikan kerugian negara secara sistemis,” lanjut pernyataan tersebut.

Poin terakhir yang menjadi sorotan adalah ketimpangan kesejahteraan antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakili. PMII Makassar menuntut revisi sistem tunjangan dan fasilitas anggota DPR agar berbasis pada kinerja nyata (performance-based), bukan hak otomatis.

“Realitas saat ini menunjukkan ketimpangan mencolok. Tunjangan harus sebanding dengan kontribusi aktual terhadap kemajuan bangsa. Ini adalah bagian dari evaluasi kinerja DPR yang kami usung,” tegas perwakilan PMII Makassar.

Pernyataan sikap ini merupakan seruan moral sekaligus peringatan agar DPR segera berbenah dan kembali pada khitahnya sebagai penyambung lidah rakyat.*

Artikel PMII Makassar Tolak Gelar Pahlawan Soeharto pertama kali tampil pada Parade.id.