Hal ini merupakan satu peristiwa kecelakaan kerja yang sangat fatal dan mengenaskan di Indonesia, terutama di dalam dunia industri nikel.

PT ITSS dan PT IMIP merupakan satu konsorsium kerja sama perusahaan multinasional, terbilang perusahaan bonafit di dalam industri nikel Indonesia, seharusnya dengan kapasitas perusahaan tersebut peristiwa ledakan tungku smelter yang memakan puluhan korban dapat diminimalisir.

Sampai hari ini terkait peristiwa ledakan ini belum jelas siapa yang akan bertanggung jawab penuh atas meninggalnya 21 pekerja di smelter ITSS.

Jika melihat dari hasil investigasi AGRESI PMII, penelusuran kasus ini akan memojokkan pekerja sebab ada salah satu petinggi Negara yang merintahkan pengusutan berbasis pidana umum.

Padahal jelas berdasarkan fakta di lapangan PT.ITSS dan PT.IMIP terang sekali melanggar UU.

Dari hasil investigasi kami pun, ada informasi dari dalam PT menyampaikan bahwa ada unsur pelanggaran prosedur kesehatan dan keselamatan (K3).

Berdasarkan kesaksian dan informasi yang dapat dipercaya, tungku 41 yang meledak di smelter ITSS ini dihentikan operasinya sejak 21 Desember 2023. Hal ini dilakukan sebab ada kebocoran pada tungku.

Lalu kemudian pekerja dan teknisi melakukan penambalan selama 3 hari 3 malam di hari terakhir tungku meledak.

Seharusnya dengan kapasitas perusahaan multinasional jika telah terjadi kebocoran maka tim teknisi khusus yang melakukan perbaikan secara profesional, tidak lagi melibatkan karyawan smelter.

Hasil laporan Investigasi Disnakertrans Sulawesi Tengah yang masuk ke Kemenaker kesimpulannya adalah perbaikan tungku dilakukan dengan cara yang tidak aman dan dalam kondisi yang tidak aman juga.

Di sisi lain juga PT ITSS tidak memiliki sertifikat sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Padahal SMK3 ini adalah syarat wajib bagi perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 100 orang.

Dalam hal ini PT ITSS jelas dan terang sekali melakukan pelanggaran dan melawan hal yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia.

Kesalahan fundamental lainnya yang dilakukan oleh PT ITSS adalah delapan tungku milik ITSS tidak ada satu pun yang memiliki ataupun mengantongi sertifikat uji kelayakan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Kebakaran pada tungku 41 semelter nikel ITSS menambah daftar peristiwa maut di industri pengolahan nikel.

Tred Asia mencatat sejak Januari-September 2023 telah terjadi 19 kecelakaan kerja di smelter nikel, memakan korban meninggal 16 orang dan 37 orang luka. Peristiwa pekerja terbakar yang terjadi di GNI juga merupakan kasus yang fatal.

Masalah di smelter ITSS

1. Pengerjaan maintenance tanur dilakukan tidak aman, yaitu ketika terak atau slog masih panas dan tungku mengeluarkan uap.
2. Pemelihara dan operator tungku tidak memiliki lisensi.
3. ITSS belum memiliki prosedur operasional standar (SOP) kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang terverivikasi.
4. ITSS tidak menggunakan verifikasi K3 dari perusahaan pelaksana verifikasi K3 yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal tersebut maka ALIANSI GERAKAN NASIONAL PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (AGRESI PMII) menuntut:

1. Mendesak Kemenko Marves RI melakukan tugasnya sebagai Menko agar segera melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM RI, BKPM RI, Kemenperin RI, Kemenakertrans RI untuk melakukan PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL dan IZIN USAHA INDUSTRI PT. ITSS dan PT. IMIP.
2. Kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) MENOLAK Investor ugal-ugalan dan perusak alam Indonesia yang tergabung dalam konsorsium IMIP dan ITSS berada di Indonesia !

ALIANSI GERAKAN NASIONAL PMII

Abraham

(Koordinator Nasional)

Artikel PMII Desak Menko Marves Koordinasi dengan Beberapa Kementerian Cabut Izin Usaha ITSS dan IMIP pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal ini merupakan satu peristiwa kecelakaan kerja yang sangat fatal dan mengenaskan di Indonesia, terutama di dalam dunia industri nikel.

PT ITSS dan PT IMIP merupakan satu konsorsium kerja sama perusahaan multinasional, terbilang perusahaan bonafit di dalam industri nikel Indonesia, seharusnya dengan kapasitas perusahaan tersebut peristiwa ledakan tungku smelter yang memakan puluhan korban dapat diminimalisir.

Sampai hari ini terkait peristiwa ledakan ini belum jelas siapa yang akan bertanggung jawab penuh atas meninggalnya 21 pekerja di smelter ITSS.

Jika melihat dari hasil investigasi AGRESI PMII, penelusuran kasus ini akan memojokkan pekerja sebab ada salah satu petinggi Negara yang merintahkan pengusutan berbasis pidana umum.

Padahal jelas berdasarkan fakta di lapangan PT.ITSS dan PT.IMIP terang sekali melanggar UU.

Dari hasil investigasi kami pun, ada informasi dari dalam PT menyampaikan bahwa ada unsur pelanggaran prosedur kesehatan dan keselamatan (K3).

Berdasarkan kesaksian dan informasi yang dapat dipercaya, tungku 41 yang meledak di smelter ITSS ini dihentikan operasinya sejak 21 Desember 2023. Hal ini dilakukan sebab ada kebocoran pada tungku.

Lalu kemudian pekerja dan teknisi melakukan penambalan selama 3 hari 3 malam di hari terakhir tungku meledak.

Seharusnya dengan kapasitas perusahaan multinasional jika telah terjadi kebocoran maka tim teknisi khusus yang melakukan perbaikan secara profesional, tidak lagi melibatkan karyawan smelter.

Hasil laporan Investigasi Disnakertrans Sulawesi Tengah yang masuk ke Kemenaker kesimpulannya adalah perbaikan tungku dilakukan dengan cara yang tidak aman dan dalam kondisi yang tidak aman juga.

Di sisi lain juga PT ITSS tidak memiliki sertifikat sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Padahal SMK3 ini adalah syarat wajib bagi perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 100 orang.

Dalam hal ini PT ITSS jelas dan terang sekali melakukan pelanggaran dan melawan hal yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia.

Kesalahan fundamental lainnya yang dilakukan oleh PT ITSS adalah delapan tungku milik ITSS tidak ada satu pun yang memiliki ataupun mengantongi sertifikat uji kelayakan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Kebakaran pada tungku 41 semelter nikel ITSS menambah daftar peristiwa maut di industri pengolahan nikel.

Tred Asia mencatat sejak Januari-September 2023 telah terjadi 19 kecelakaan kerja di smelter nikel, memakan korban meninggal 16 orang dan 37 orang luka. Peristiwa pekerja terbakar yang terjadi di GNI juga merupakan kasus yang fatal.

Masalah di smelter ITSS

1. Pengerjaan maintenance tanur dilakukan tidak aman, yaitu ketika terak atau slog masih panas dan tungku mengeluarkan uap.
2. Pemelihara dan operator tungku tidak memiliki lisensi.
3. PT. ITSS belum memiliki prosedur operasional standar (SOP) kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang terverivikasi.
4. ITSS tidak menggunakan verifikasi K3 dari perusahaan pelaksana verifikasi K3 yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal tersebut maka ALIANSI GERAKAN NASIONAL PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (AGRESI PMII) menuntut:

1. Cabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) PT ITSS sebab telah melakukan pelanggaran aturan pemerintah Indonesia, tidak memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3).
2. Tutup PT ITSS dan tetapkan tersangka CEO ITSS sebab dari 8 tungku milik ITSS tida ada satupun yang memiliki sertifikat uji kelayakan dari Kementerian Ketenaga Kerjaan.
3. Cabut Izin usaha PT IMIP, usir dari Indonesia karena telah melakukan kesalahan fatal membiarkan dan bekerjasama denagn PT.ITSS yang tidak mematuhi aturan Pemerintah Indonesia.

ALIANSI GERAKAN NASIONAL PMII

Abraham

(Koordinator Nasional)

Artikel Tiga Tuntutan PMII Buntut Kecelakaan Kerja di PT ITSS pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Sekjend PB PMII, M. Rasfanjani, ditolak karena akan berdampak pada hal lain. Misal, kata dia, kebutuhan hidup yang makin mahal.

“Ongkos hampir semua jadi mahal, termasuk polisi muda yang ingin menikah juga jadi mahal. Jadi kita di sini untuk menyuarakan aspirasi semuanya,” orasinya, di sekitar Patung Kuda, Monas, Jakarta.

Menurut dia, kenaikan harga BBM ini ambigu, karena minyak dunia saat ini sedang turun. Sehingga menurut dia kenaikn itu tidak tepat.

“Bukannya fokua sasaran (subsidi). Misalnya nelayan, mendapatkan solar non subsidi. Sedangkan pengamusaha/industrial mendapatkan subsidi,” ungkapnya.

Ia kemudian menyinggung adanya dugaan mafia minyak. Ia mendorong agar aparat kepolisian bertindak, sehingga subsidi bisa tepat sasaran.

“Makanya kami datang ke sini (aksi). Kami ini penyambung lidah (aspirasi) rakyat yang menolak kenaikan harga BBM. Kita ini corong aspirasi ratusan juta rakyat,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa PMII Tolak Kenaikan Harga BBM pertama kali tampil pada Parade.id.

Agenda Literasi Digital 2022 mengangkat tema “Pemuda Cakap Digital, Menuju Generasi Emas Indonesia”. Menghadirkan empat pembicara. Di antaranya Kasat Reskrim Polres Baubau, Akademisi Wa Nurfida, Pengusaha Muda Eko Prasetya, dan Sekretaris Kominfo Baubau.

Pembicara pertama adalah Kasatreskrim Polres Baubau, AKP Najamudin. Dalam materi di acara tersebut, ia mengungkapkan bahwa belakangan ini yang paling dasar dirasakan oleh masyarakat, khususnya pemuda adalah mengetahui indikasi penipuan yang sedang mengincarnya. Pasalnya, banyak modus operandi penipuan di tengah masyarakat.

Salah satunya dengan meng-share link yang berisi phising, dengan tujuan mengambil data pribadi bahkan informasi kartu kredit yang dapat merugikan masyarakat, khususnya pemuda.

“Dikarenakan belum melek ataupun kurangnya informasi terkait penipuan digital maka hal tersebut kerapkali terjadi, bahkan tidak jarang beberapa laporan masuk di Polres Baubau. Sehingga dengan adanya literasi digital ini menjadi trigger bagi kita untuk mengetahui seluk beluk penipuan agar terhindar dari itu semua,” terangnya.

Pembicara kedua, Wa Nurfida. Dalam paparannya, ia menitip pesan untuk berhati-hati dalam menggunakan media digital, dalam hal ini sosial media. Alasannya karena di era ini penggunaannya bisa sangat sensitif terhadap isu hoax maupun ketersinggungan orang.

“Sebelum membagikan informasi, harusnya kita perlu mencerna informasi yang kita bagikan, melakukan cross and check. Bisa jadi informasi yang kita bagikan adalah informasi hoax yang dapat membuat kita berurusan dengan jalur hukum atas tindak pidana pelanggaran UU ITE,” pesannya.

Sementara itu, pembicara ketiga adalah Sekretaris Kominfo Baubau, Samsuddin. Dalam penyampaian materinya, intinya, ia menyampaikan bahwa dunia digital—menyadarkan kita semua—sesuatu yang terus berkembang saat sekarang ini. Ia menyebut tolok ukur itu ada di kondisi sekarang: pandemi Covid-19.

Pembicara terakhir, CEO Kuriorio Indonesia Eko Prasetya. Eko lebih ke arah mengapresiasi kegiatan ini.

Sebab kegiatan (diskusi) ini menurut dia dapat menggelorakan literasi digital ke seluruh pelosok Indonesia.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel PMII Sultra Gelar Diskusi Literasi Digital 2022 di Baubau pertama kali tampil pada Parade.id.

Pelantikan Ketum PC PMII Jakarta Barat, Akhmad Fachrudin itu ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK), dengan susunan PC PMII, untuk periode 2021-2023.

Dalam pidatonya, mengatakan bahwa kepengurusan saat ini sebagai episentrum untuk mewadahi kader-kader yang ada pada Jakarta Baray dalam mengasah dan mengoptimalkan bidang keahliannya untuk mencapai pribadi berkualitas.

Selain itu, ia meminta para jajaran pengurusnya untuk tetap konsisten dan militan dalam menjalankan roda organisasi.

“Agar target-target yang sudah ditetapkan organisasi bisa tercapa,” sampainya, dalam rilis yang didapat parade.id.

Dijelaskan juga oleh Udin sapaan akrabnya, bahwa jajaran pengurus perlu juga mengawal proses kaderisasi yang ada di setiap komisariat yang ada di cabang Jakarta Barat.

“Dimana tanggung jawab dengan apa yang telah di amanatkan dengan mengemban menjadi PC PMII Jakarta Barat, yakni membangun kerja tim yang solid untuk kader di Jakarta Barat, bangun kesadaran dan beri dedikasi yang berkualitas agar mampu membangun kolaborasi di dalam ruang-ruang sosial dan keilmuan,” kata dia menjelaskan.

Perlu diketahui, bahwa pelantikan dihadiri oleh H Amin Haji selaku KESRA, mewakili Wali Kota Jakarta barat yang berhalangan hadir. KH. Agus Salim Ketua Umum PCNU Jakarta Barat, perwakilan KNPI Jakarta Barat, dan para perwakilan OKP yang ada Jakarta barat.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Dilantik Sebagai Ketum PC PMII, Akhmad Fachrudin Optimis Capai Target Organisasi pertama kali tampil pada Parade.id.

Selain melakukan aksi, massa yang dipimpin oleh Herianto Baharuddin Sokka juga menyatakan sikap. Ada beberapa sikap yang dibacakan olehnya.

Di antaranya bahwa Kongres PMII ke XX zona 6 dianggap tidak tertib administrasi, sehingga beberapa Ketua Cabang dari Prov Sulsel tidak bisa masuk di aula gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Sultra sebagai tempat berlangsungnya kongres PMII ke-XX zona 6.

“Meminta kepada saudara Muhiddin Nur (Panitia lokal Kongres PMII ke-XX Zona 6) untuk menyerahkan ID Card pada beberapa pemilik suara cabang asal Prov Sulsel seperti Ketua Cabang PMII Maros, PMII Wajo, PMII Luwuk Utara dan PMII Jenoponto,” pintanya.

Massa juga meminta agar aparat kepolisian mau memfasilitasi mediasi dengan pengurus PB PMII terkait yang dipersoalkan.

Sementara itu Aziz Tumada selaku Panitia Lokal koordinator Bidang Keamanan Kongres PMII ke-XX Zona 6 mengatakan bahwa ID card 4 ketua cabang PMII asal Sulsel dipegang oleh PKC Prov Sulsel.

“Maka dengan itu silahkan koordinasi dengan ketua PKC Sulsel,” responsnya.

Ia mengatakan bahwa malam (Ahad) ini akan menghadirkan Muhidin Nur selaku Panitia lokal Kongres PMII ke-XX Zona 6, sesuai permintaan dan akan dilaksanakan pertemuan di Polres Kendari. Akan tetapi yang bersangkutan, kata dia, saat ini sementara rapat Tatib kongres PMII.

“Akan mengkoordinasikan hal tersebut karena yang bersangkutan hanya panitia lokal kegiatan kongres PMII ke-XX zona 6,” tambahnya.

AKBP Agung Ramos, Wadir Intelkam Polda Sultra menanggapi permintaan massa.

“Bila sudah selesai rapat Tatib oleh panitia kongres PMII ke-XX zona 6, maka rekan-rekan perwakilan massa aksi segera merapat di Polres Kendari untuk menyelesaikan persoalan persoalan tersebut bersama Muhidin Nur,” katanya.

Kepolisian, kata dia, akan membantu massa aksi untuk mengantar pulang di asrama haji kota Kendari dengan mobil truk dalmas Polres Kendari.

Perlu diketahui, bahwa Kongres PMII ke XX Zona 6 dilaksanakan secara tertutup dan melalui Virtual. Kongres PMII ke XX Zona 6 (Sulawesi,  Maluku dan Papua) yang meliputi 55 Cabang, yang dilaksankan di Kota Kendari mulai tanggal 17-20 Maret 2021.

(Moh/PARADE.ID)

Artikel Menyoal Diskualifikasi PMII Sulsel di Kongres XX pertama kali tampil pada Parade.id.

“Melawan pemerintah, kemudian menolak demokrasi. Itulah yang menjadi subtansi, yang dikenalkan oleh kelompok radikal kepada generasi muda agar mengikuti pemahaman ideologi mereka,” kata dia, Jumat (17/7/2020), ketika webinar dengan tajuk “Menghambat dan Menangkal Pertumbuhan Radikalisme/Khilafisme Melalui Kampus”.

Terkait isu radikalisme agama di perguruan tinggi terpapar paham radikal menurut dia bukanlah baru sekarang saja, terutama sejak gerakan radikalisasi agama disebut-sebut berkembang masif di ruang kampus. Subjek ini, kata dia, diteliti lewat profil para pelaku teror dari latar belakang pendidikan, usia, keluarga, hingga jaringan organisasi.

Buah radikalisme agama paling revolusioner,  mulai berkembang ketika gerakan ini tak memiliki tandingan di ruang perguruan tinggi di saat apa yang disebut “kelompok Cipayung” kurang bertaji. Menurutnya, guna menangkal pemikiran paham Islam transnasional, kelompok-kelompok mahasiswa nasionalis macam HMI, PMII, PMKRI, GMNI dibantu negara untuk lebih aktif di kampus.

“Tawaran ideologis kembali pada Alquran dan Sunnah secara murni dan konsekuen, sebagai prasyarat menuju Islam kaffah, dan merupakan jargon yang paling mudah diterima karena tanpa membutuhkan argumentasi yang rumit,” katanya.

Sehingga inilah yang kemudian menjadi cara mereka agar mereka, khusus yang masih awam terhadap pemahaman Islam cepat terpengaruh. Gerakan berpaham kanan dituding oleh dia akhirnya melahirkan bibit radikalisme. Guna menangkalnya, ia menyarankan agar pemimpin universitas/institusi mengawasi fasilitas kampus seperti masjid hingga ruang pertemuan mahasiswa.

“Ada baiknya juga jika para aktifis PMII juga mulai saat ini menguasai masjid-masjid yang dimana hari ini digunakan oleh mereka untuk menyebarkan paham mereka,” pesannya, yang juga hadir kader-kader PMII di webinar tersebut.

Sebab, lanjut dia, masjid, musala, dan bahkan student center itu bisa digunakan kegiatan-kegiatan radikal. Sehingga PMII mulai sekarang memperkuat pemahamannya terhadap kajian keagaman yang bisa membentengi pemahaman khilafahisme dari penyebar paham radikalisme.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Akademisi: Paham Radikal Menjangkiti Kampus pertama kali tampil pada Parade.id.

Massa melakukan aksinya di depan kantor DPRD setempat. Meminta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kapolda agar memberikan perhatian serius atas kasus dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh oknum (baca: anak buahnya) polisi.

“Meminta kepada Kapolda Sulsel agar Kapolrestabes Makassar dicopot dari jabatannya karena tindakan represif,” demikian pinta mereka, Jumat (17/7/2020).

Aksi dikomandoi oleh Sukardi. Mereka meminta agar kasus ini dapat selesai sebagaimana mestinya.

(Reza/PARADE.ID)

Artikel Diduga Diperlakukan Represif, PMII “Colek” Kapolda pertama kali tampil pada Parade.id.

Mereka meminta Kapolri untuk mencopot Kapolres Pamekasan sebagai penanggung jawab pengamanan karena tidak dapat mengontrol  Anggotanya saat terjadi Demonstrasi.

“Menindak secara tegas oknum polisi yang telah melakukan penganiayaan terhadap kader PMII Pamekasan,” demikian tuntutan mereka, yang diterima redaksi parade.id, Rabu (1/7/2020).

Mereka juya meminta agar tidak adanya tindakan refresif aparat kepolisian lagi saat ada pelaksanaan demonstrasi di kemudian hari.

Unjuk rasa mereka direspon oleh AKBP A.R.P Sinaga Wadir Intel Polda Sultra. Sinaga mengatakan bahwa apa yang menjadi kegelisahan rekan mereka telah diproses (oknumnya)

Prihatin atas kejadian yang menimpa rekan PMII di Kab. Pamekasan, Jawa Timur.

Personil yang melakukan tindakan represif tersebut telah diproses dan untuk perkembangannya akan kami sampaikan kemudian. Perjuangan rekan-rekan telah didengar oleh pimpinan Polri.

Aspirasi rekan-rekan merupakan masukan kepada kami di HUT Bhayangkara ke-74,” demikian katanya.

Apa yang menjadi kegelisahan kader PMII dikatakan olehnya akan disampaikan aspirasi kepada Pimpinan Polda Sultra dan akan dikawal dengan baik.

“Mengharapkan cukup perwakilan saja yang masuk ke ruangan saya biar aspirasi ini bisa di sampaikan dengan baik tanpa mengganggu aktifitas jalan dan silahkan rekan-rekan perwakikan menyaksikan hasil Fax ke Mabes Polri tentang tuntutan rekan-rekan,” jelasnya.

Aksi unjuk rasa dikomandoi oleh Abd. Azis Tumada. Aksi dilakukan di sekitar bundaran Gubernur Sultra Jl. Haluoleo  Kel. Andonohu Kec. Poasia, Kota Kendari.

(Reza/PARADE.ID)

Artikel Unjuk Rasa PMII Kendari Direspon Aparat Setempat pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya sebagai Kapolres Majene akan menindak tegas anggota oknum Polres Kab. Majene melakukan tindakan represif kepada seluruh mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasinya,” sikapnya, Selasa (30/6/2020), yang disampaikan di hadapan mahasiswa.

Selaku Kapolres Majene, ia mengucapkan terima kasih telah mendukung dan mengapresiasi aksi para solidaritas para Mahasiswa. Selain itu, hal demikian sekaligus menjadi pengingat dirinya sebagai Kapolres dan seluruh anggota Polres Kab.Majene bahwa dalam penanganan mahasiswa mesti lagi diperhatikan.

Dalam pernyataan bersama, bahwa PMII se-Kab.Majene mengutuk keras tindakan represif oknum Kepolisian terhadap Kader PMII saat aksi tolak tambang galian C ilegal di depan Pemkab Pamekasan.

“Mengecam tindakan oknum Kepolisian yang tidak patuh pada peraturan pengamanan aksi di muka umum pada UU No.9 tahun 1998 dan No.09 tahun 2008,” demikian sikapnya.

Mereka juga mendesak institusi Kepolisian untuk patuh pada UU No.39 tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia (HAM) serta mengevaluasi kinerja Kapolres Pamekasan.

“Mendesak Kapolda Jawa Timur untuk mengusut tuntas aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap Massa Aksi.”

Mahasiswa meminta agar menyetop segala tindakan represif terhadap para aktivis Mahasiswa Indonesia dan mendesak Kapolri untuk memberantas tindakan premanisme dalam tubuh Polri.

Aksi mahasiswa tersebut dikomandoi oleh M. Rauf. Seperti diketahui, kader PMII mendapat perlakuan represif dari aparat di Madura. Ketika itu PMII melakukan aksi di depan Kantor Bupati Pamekasan.

(Reza/PARADE.ID)

Artikel Solidarita Mahasiswa Majene ke Kader PMII Korban Represif Oknum Polri pertama kali tampil pada Parade.id.