“Baru kali ini dalam acara besar mahasiswa yang menghadirkan kampus dari berbagai penjuru nusantara, seluruh dinamika yang terjadi di arena temu nasional membuat elemen makin solid dan kompak,” kata dia, dalam keterangan media, Kamis (9/6/2022).

Agenda nasional ini kata dia harus dijadikan contoh oleh generasi muda, karena para mahasiswa membawa semangat persatuan dan kesatuan. Semuanya solid.

Terlebih di bulan Juni ini, bulan Bung Karno, bulan Pancasila, harus dijadikan semangat awal, yang kemudian diimplementasikan oleh adik- adik mahasiswa se-nusantara (BEM NUS).

Dalam agenda tersebut, selain temu atau silaturahmi, juga diagendakan regenerasi kepemimpinan. Penri menyebut ada empat kandidat untuk calon Koordinator Pusat (Koorpu) BEM NUS.

Pertama, Ahmad Supardi (STMIK JAYAKARTA). Kedua, Jimi (Univ Lancang Kuning Pekanbaru). Ketiga, Al (Univ sunan Kalijaga Yogyakarta). Dan keempat, Reza (Univ Raden Saleh Palembang). Dari keempat nama itu, terpilih Achmad Supardi menjadi Koorpus BEM NUS Periode 2022- 2023.

Ia terpilih secara musyawarah mufakat, dengan kehadiran kurang lebih 401 Universitas dari Sabang hingga Merauke.

“Kami para alumni BEM NUS sangat bangga serta bersyukur bahwa roda organisasi dapat dilanjutkan oleh Achmad Supardi dari sebelumnya Dimas. Tentunya kami ucapakan terima kasih kepada Dimas karena dapat melaksanakan acara temu nasional mahasiswa se-nusantara dengan lancar dan sukses.”

Ia pun berharap agar ke depannya BEM NUS dapat menjadi pusat rumah besar perjuangan gerakan mahasiswa memperjuangkan rakyat Indonesia.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Ketum PMN Apresiasi Temu Nasional BEM Nusantara ke XIII di Yogyakarta pertama kali tampil pada Parade.id.

“Karena DPR, KPU dan Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) sudah menetapkan Pemilu 2024 di tanggal 14 Februari 2024,” ujarnya, kepada media, baru-baru ini.

Adapun soal adanya indikasi istana yang menginginkan dua wacana di atas, Penri mengatakan justru istana tidak terlibat. Hal itu bisa ditemui dari pernyataan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD.

“Bahwa Pak Presiden Jokowi pemimpin yang punya sikap setia di garis rakyat dan taat konstitusi. Mari kita jaga beliau hingga 2024,” pesannya.

Sebaliknya, ia justru mengkritisi beberapa menteri yang menyuarakan wacana di atas, yang harusnya menteri fokus bekerja di kabinet, bukan sibuk kerja untuk suksesi maupun hidden agenda jelang 2024.

Kepada (kelompok) mahasiswa, yang kebetulan ada belakangan ini turun ke jalan, ia mengajak agar berani mengawal dan mendukung partai politik yang komitmen dalam menolak agenda amandemen atas wacana penundaan Pemilu 2024 dan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden.

“Saya ingat jargon kampanye 2019, Jokowi adalah Kita. Kita menginginkan agar Pemilu 2024 tetap berjalan di tanggal 14 Februari 2024,” ucapnya.

Menurut dia, perlu disampaikan sikap kritis mahasiswa terhadap wacana beberapa elit politik yang menginginkan penundaan pemilu 2024. Agar agar menjaga Indonesia, menjaga Pancasila dan menjaga Jokowi hingga 2024.

“Perlu sikap setia dan tegak lurus membantu Bapak Jokowi hingga selesai di tahun 2024 nanti. Jangan pernah tergoda bujuk rayu elit politik dengan wacana tiga periode, karena wacana tersebut diduga merupakan keinginan terselubung beberapa elit- elit politik,” pungkasnya.

(Juf/PARADE.ID)

Artikel Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Hentikan Saja, Kata PMN pertama kali tampil pada Parade.id.

“Menurut kami ada motif politis di balik munculnya wacana ini,” kata dia, lewat keterangan persnya, Selasa (4/1/2022).

Menurut dia, Polri harus tetap di bawah Presiden, karena Polri memiliki tugas pokok sebagai penegakan hukum, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Menurut kami tugas pokok Polri di negara Indonesia sudah sesuai dengan konteks Negara Demokrasi yaitu di bidang penegakan hukum, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Menurut kami dengan tugas pokok Polri ini, memang sudah sesuai bahwa posisi Polri berada di bawah Presiden RI,” jelasnya.

PMN juga menyampaikan bahwa Polri yang saat ini sedang banyak melakukan transformasi seharusnya perlu didukung bukan malah melakukan langkah mundur demokrasi dengan wacana menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri.

“Polri harus terus didukung,” tekannya.

PMN malah menyampaikan bahwa Letjen Agus Widjojo yang telah lama memegang jabatan sebagai Gubernur Lemhanas mungkin sebaiknya diganti untuk penyegaran institusi Lemhanas.

“Kami dari PMN juga mendukung agar Bapak Agus Widjojo bisa diganti dari jabatan Gubernur Lemhanas, untuk penyegaran institusi Lemhanas sebab beliau sudah memegang jabatan tersebut dari tahun 2016,” sarannya.

Sebelumnya, wacana yang dilontarkan oleh Gubernur Lemhanas, Letjen (Purn) Agus Widjojo diklaim merupakan perwujudan negara demokrasi. Pernyataan dia itu lantas menuai respons dari berbagai kalangan.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel PMN Menilai Wacana Polri di Bawah Kemendagri oleh Lemhanas Bermotif Politis pertama kali tampil pada Parade.id.