Politisi Demokrat, Andi Arief pun mengatakan bahwa wacara Jokowi tiga periode itu wacana inkonstitusional.

“Namun polisi gak perlu menangkap yang punya ide. Jika ada wacana inkonstitusional misalnya jabatan di periode kedua hanya cukup 2,5 tahun saja, artinya pemilu dipercepat juga jangan ditangkap. Demi keadilan,” kata Andi, Sabtu (19/6/2021).

Pun dengan politisi Demokrat lainnya, yakni Rachland Nashidik yang menilai bahwa gerakan Jokowi tiga periode jelas melawan konstitusi. Konstitusi kita bilang kini cuma boleh 2 periode.

“Soekarno berkuasa puluhan tahun. Soeharto berulang jadi Presiden. Tapi mereka bisa begitu karena sistem politik otoriter, ditopang konstitusi darurat tanpa batasan masa jabatan Presiden,” katanya.

Sebelum beredar poster dari sebuah komunitas yang mengatasnamakan Jokpro 2024, yang kepanjangannya Jokowi-Prabowo. Komunitas ini mendukung Jokowi-Prabowo untuk maju di Pilpres 2024.

Bahkan Jokpro hari ini telah mengadakan syukuran untuk hadirnya sekretariat.

Sekjen Jokpro 2024, Timothy Ivan mengatakan syukuran Sekretariat Nasional Jokpro 2024 digelar secara kecil-kecilan.

“Mengingat banyak antusiasme masyarakat, banyak pendukung Jokowi dan Prabowo tertarik juga, jadi semoga sekretariat ini bisa mewadahi semua pihak baik yang sepemahaman dengan kami maupun yang masih ragu,” kata Timoty, Sabtu (19/6/2021).

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Wacana Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional pertama kali tampil pada Parade.id.

“Masih ada opsi sebenernya kalau kita mau. Demikian Prof @mahfud, minal aidin walfaizin. Maaf lahir batin,” kata Andi, Ahad (6/6/2021), di akun Twitter-nya.

Menurut Andi, dengan posisi yang kini ditempati oleh Prof. Mahfud sebetulnya bisa menjadi jembatan terkait hal di atas. Dan Andi mengakui bahwa belum ada tokoh lain untuk itu seperti Prof. Mahfud.

“Pak Prof @mahfud ysh, ini ada komunikasi yang putus antara yang di kekuasaan dan yg ada di luar dan sangat luas. Prof harus kangen dengan kegigihan yg berada di luar, masih ada waktu.”

Andi kemudian menyinggung masa jabatan Presiden Jokowi yang dianggapnya sedikit lagi berakhir, dimana harusnya makin membuka diri, bukan justru membalik argumen sisa lalu.

“Pasti Pak Prof @mohmahfudmd  mengetahui pandangan luas masyarakat bahwa pemerintahan sekarang mau menang sendiri, anti kritik/demokrasi, merasa bisa atasi persoalan bangsa sendiri dll.”

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa ia ikut mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, lewat tes wawasan kebangsaan (TWK) mengakibatkan beberapa pegawai handal KPK tersingkir.

“Saya sejak dulu pro KPK, sejak dulu. Saya Ketua MK dulu. 12 kali itu (KPK) mau dirobohkan. Saya menangkan KPK terus,” kata Mahfud dikutip tempo.co, dalam diskusi bersama sejumlah akademisi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang disiarkan secara daring, Sabtu (5/6/2021).

Meski begitu, Mahfud mengaku tak bisa berbuat banyak dalam hal skandal yang terjadi belakangan, terkait pemecatan 51 pegawai KPK yang dinilai berintegritas.

Ia mengatakan keputusan pemecatan itu tak terletak hanya di pemerintah saja, tapi juga melibatkan DPR, partai politik, hingga civil society yang saat ini ia nilai tengah terpecah.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Pernyataan Mahfud soal TWK Dinilai Politisi Hal yang Tidak Mungkin pertama kali tampil pada Parade.id.

“Selaku warga bangsa pemilik Republik Indonesia, kita bertanggung-jawab sama memajukan Negara Pancasila kita,” katanya, Ahad (30/5/2021), di akun Twitter-nya.

Pernyataan Prof. Emil ditanggapi oleh politisi Gerindra Fadli Zon. Fadli merasa bahwa demokrasi di Indonesia sekarang ini justru seperti mengalami kemunduran parah.

Padahal, ketika bangsa dan Negara ini belum dan akan hadir, Ppendiri bangsa kita, walaupun beragam latar belakang adalah orang-orang yang terbiasa dengan perbedaan pendapat.

“Dari situ lahir pemikiran, gagasan n visi yg lebih tajam, ttg mau dibawa kmn RI. Quo vadis Indonesia?” timpalnya.

Argumentasi para pendiri bangsa pun ketika itu kata Fadli justru kokoh dan bijak terhadap yang berbeda pendapat. Maka, seharusnya tak ada rasa bagi kita demokrasi ini mengalami kemunduran.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Politisi Singgung Kemunduran Demokrasi, Ekonom Menyoal Hakikatnya pertama kali tampil pada Parade.id.

Ia mengatakan hal tersebut karena telah melihat gejalanya dari Presiden, seperti mengangkat PJ Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta menguasai partai-partai.

“Mudah-mudahan cukup satu kali saja sudah dalam hidup ini melihat Presiden yang  kekuasaannya menjadi 3 periode. Melihat pasti nanti berdalih ‘saya diminta rakyat 3 periode’,” demikian cuitannya, Kamis (18/3/2021).

Andi juga tampaknya melihat gejala lain sehingga akan dalih tersebut dari Presiden. Yakni soal Ibu Kota baru.

@Ibu kota baru di Kalimantan dipastikan mangkrak, itu akan menjadi satu dalil tambahan ingin memperpanjang masa jabatan 3 periode.”

“Karena resiko akan dikenang sebagai Presiden hura-hura hutang namun pembangunan mangkrak,” kata dia lagi.

Dugaan kuat, cuitan Andi Arief itu untuk Presiden Jokowi.

Belakangan diketahui ada riuh terkait jabatan Presiden yang tiga periode. Namun soal itu, Presiden Jokowi sudah tampak membantahnya.

Jokowi menolak usulan jabatan presiden jadi tiga periode. Dia juga merasa usulan tersebut seperti menjerumuskannya.

“Usulan itu menerumuskan saya,” kata Jokowi.

“Saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Posisi saya jelas: tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden tiga periode,” tambah Jokowi.

Dia juga mengatakan urusan lain masih lebih penting dibanding dengan wacana masa jabatan tiga periode.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Jangan sampai Ada Dalih ‘Saya Diminta Rakyat Tiga Periode’ pertama kali tampil pada Parade.id.