Tuntutan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Resonansi, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2025). Koalisi yang terdiri dari YLBHI, ICW, ICJR, LBH Masyarakat, dan organisasi sipil lainnya ini merespons rencana Presiden Prabowo untuk membentuk tim reformasi kepolisian pasca dialog dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Negara pada 11 September lalu.

Muhammad Isnur dari YLBHI mengungkap data mengejutkan tentang brutalitas aparat. “Peristiwa 2025 di Mako Brimob menunjukkan aparat kepolisian masih brutal dalam menangani demonstrasi. Laporan kami menyebutkan 1.042 orang luka-luka akibat kekerasan, 6 orang meninggal dunia,” ungkap Isnur.

Dia menambahkan, kekerasan aparat bukan hal baru. Pada Mei 2025, tercatat 12 aktivis mahasiswa dan paramedis ditangkap, disiksa, bahkan diinjak-injak tanpa alasan hukum yang jelas.

“Upaya reformasi memang pernah digagas, dari zaman Pak Tito, Pak Listyo, hingga saat ini. Tapi kenyataannya, kekerasan aparat tetap berulang,” kritik Isnur.

Almas dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti masalah tata kelola anggaran Polri yang mencapai Rp145,5 triliun pada 2026, menempatkannya di tiga besar setelah BIN dan Kementerian Pertahanan.

“Dengan anggaran sebesar itu, sudah seharusnya Polri berbenah dan membuka diri. Transparansi pengelolaan anggaran adalah keharusan. Sayangnya, yang kita lihat justru sebaliknya,” ujar Almas.

ICW bahkan hingga kini masih berjuang meminta informasi pengadaan gas air mata yang kerap digunakan dalam penanganan demonstrasi dan telah memakan korban jiwa.

Maidina, Direktur ICJR, mengkritik rancangan revisi KUHAP yang justru memberikan kewenangan berlebihan kepada kepolisian. “Ketentuan dalam draft tersebut justru menjadikan Kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan semakin superpower dan minim kontrol,” tegasnya.

ICJR menuntut adanya mekanisme check and balance oleh pengadilan untuk setiap penangkapan, seperti yang diterapkan negara-negara ASEAN lainnya. “Orang bisa ditangkap tanpa tahu apa alasannya, tanpa tahu pasal apa yang dikenakan, bahkan baru diberitahu beberapa hari setelahnya,” kritik Maidina.

Koalisi mengidentifikasi sembilan masalah fundamental yang harus diselesaikan dalam reformasi kepolisian:

1. Tidak adanya sistem akuntabilitas dan pengawasan yang efektif
2. Sistem pendidikan yang menghasilkan budaya kekerasan dan korupsi
3. Tata kelola organisasi yang tidak transparan
4. Sistem kepegawaian yang tidak berbasis meritokrasi
5. Lingkup tugas Polri yang terlalu luas
6. Keberadaan Brimob yang tidak relevan dengan karakter sipil kepolisian
7. Buruknya komitmen terhadap HAM dan demokrasi
8. Kultur tebang pilih dan korupsi dalam penegakan hukum
9. Keterlibatan polisi dalam urusan bisnis dan politik

Koalisi menetapkan tiga syarat utama untuk tim reformasi yang akan dibentuk Presiden Prabowo:

Pertama, tim harus memiliki kewenangan efektif dengan rekomendasi yang mengikat dan menjadi dasar perubahan UU Polri, bukan sekadar menghasilkan laporan.

Kedua, komposisi tim harus independen, berintegritas, dan representatif dengan melibatkan masyarakat sipil dan akademisi yang bebas dari konflik kepentingan, termasuk meniadakan unsur polisi dan Kompolnas.

Ketiga, seluruh proses dan hasil kerja tim harus transparan.

“Tanpa komitmen atas reformasi Polri yang lebih jelas dan sistematis, langkah Presiden membentuk tim tersebut semata-mata hanya lip service dan gimmick,” tegas koalisi dalam siaran persnya.

Alvin dari LBH Masyarakat menambahkan, “Jangan sampai ini hanya menjadi proyek politik sesaat, atau sekadar formalitas tanpa perubahan yang nyata. Harapan kami, reformasi kali ini benar-benar dijalankan untuk membangun kepolisian yang profesional, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat.”

Koalisi menegaskan bahwa agenda reformasi kepolisian harus mampu meredefinisi jati diri Polri yang sipil, demokratis, humanis, dan profesional melalui depolitisasi, demiliterisasi, desentralisasi, dan dekorporatisasi secara mendasar.*

Artikel Koalisi Sipil Desak Prabowo Bentuk Tim Reformasi Polri Independen pertama kali tampil pada Parade.id.