Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I) Laksda TNI Abdul Rasyid dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, menjelaskan dua pesawat udara itu memperkuat unsur SAR gabungan.

“Kedua pesawat ini merupakan jenis pesawat yang memiliki kemampuan dalam pengintaian maritim,” jelas Rasyid.

Dua pesawat TNI AL itu, yakni CN 235-220 MPA dengan nomor lambung P-8305 berada di bawah kendali Guspurla Koarmada I Operasi Siaga Segara-21.

Pesawat Udara P-8305 dengan Kapten Pilot Lettu Laut (P) Aditya Mulyarajasa akan melaksanakan pencarian melalui udara pada ketinggian jelajah 3.000 kaki atau sekitar 900 mdpl dengan metode pencarian “paralel mode” pada enam titik koordinat yang telah ditentukan pada area pencarian seluas 825 Nautical Mile (NM) persegi di perairan sebelah barat Kalbar sekitar 80 NM dari Lanud Supadio Pontianak.

Pesawat lainnya, yakni Cassa MPA P-8203. Selain itu telah diperbantukan dua Kapal Perang KRI Kerambit-627 dan KRI Clurit-641. Dua Kapal Patroli Angkatan Laut Kal Lemukutan dan Kal Sambas serta Tim SAR Lantamal XII Pontianak.

KRI Usman Harun-359 yang sebelumnya terlibat dalam SAR Gabungan tersebut selanjutnya digantikan KRI Clurit-641. KRI Usman Harun-359 selanjutnya akan meneruskan kembali operasi dalam patroli kedaulatan di perairan perbatasan.

“segala potensi yang dimiliki TNI AL baik personel maupun alutsista akan dikerahkan untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti penanggulangan bencana dan SAR. Hal ini merupakan salah satu implementasi pelaksanaan perintah pimpinan TNI AL, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono kepada jajarannya” kata Rasyid.

Hari kelima pencarian, Tim Gabungan SAR berhasil menemukan satu kapal nelayan yang dilaporkan hilang KM Hyden 188 dalam posisi terbalik, selanjutnya ditarik untuk diadakan penyelaman guna meyakinkan kemungkinan adanya korban yang terperangkap di dalam badan kapal.

Hingga pencarian hari kelima pada Minggu (18/7) dari data yang dihimpun SAR Gabungan, sebanyak 80 orang dinyatakan selamat dari total 138 ABK. ABK sebanyak itu dari 17 kapal yang mengalami musibah. Sebanyak 15 ABK ditemukan meninggal dan 43 orang masih dalam pencarian.

Pada hari ini (Senin) unsur SAR TNI AL yang tergabung dalam Operasi SAR Gabungan Pencarian dan Penyelamatan 17 kapal yang mengalami musibah akan kembali melaksanakan pencarian pada sektor udara dan laut yang telah direncanakan.

*Sumber: antaranews.com

Artikel TNI AL Kerahkan Dua Pesawat Patroli Maritim Cari Kapal Hilang pertama kali tampil pada Parade.id.

“Disitanya atau diamankannya sekitar seribu batang kayu log campuran ini, pada saat kami melakukan patroli rutin di Sungai Kapuas, tepatnya di kawasan Sukalanting,” kata Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Polair Polda Kalbar Kompol Muhammad Husni Ramli, di Pontianak, Minggu.

Dia menjelaskan, pengungkapan kasus itu, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada kapal motor yang menarik rakit kayu dari Terentang tujuan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

“Mendapat informasi itu, tim kami langsung meluncur ke lokasi, dan benar tepatnya di perairan Sui Asam, Sukalanting (anak sungai Kapuas) Kabupaten Kubu Raya, kami berhasil mengamankan rakit kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah itu,” ujarnya.
Baca juga: Polda Kalimantan Barat sita 1.000 batang kayu log ilegal

Husni menambahkan, dalam kasus itu, pihaknya mengamankan seorang pelaku diduga melakukan aktivitas ilegal, yakni membawa atau menarik kayu log ilegal, berinisial Ma.

“Kami juga menyita barang bukti, berupa satu buah motor air jenis kato, kemudian kayu log berbagai jenis ukuran kurang lebih sebanyak seribu batang, yang kini sudah berada di Dermaga Ditpolair Polda Kalbar, sambil menunggu proses selanjutnya,” katanya.

Pasal yang disangkakan kepada pelaku Ma, yakni Pasal 83 ayat (1) huruf b, jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan penebangan atau pembalakan hutan secara liar, karena hal itu bertentangan dengan UU.

“Siapa saja yang melakukan aktivitas ilegal itu, maka akan diproses sesuai dengan UU yang berlaku,” kata Husni.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Polair Polda Kalbar Sita Seribu Batang Kayu Log Ilegal pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jumlah guru yang pensiun sekitar 200-300 guru setiap tahunnya,” kata Edi Rusdi Kamtono saat memberikan sambutan pada Konferensi Kerja Kota XI Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pontianak masa bakti 2015-2020 di Pontianak, Minggu.

Sementara setiap usulan yang diajukan ke pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sesuai dengan analisis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, rata-rata yang dipenuhi hanya sekitar 40 hingga 50 persen saja.

Kondisi ini mengakibatkan kekurangan tenaga guru tidak pernah terpenuhi secara keseluruhan sehingga tenaga guru honorer menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi kekurangan tersebut.

“Ini suatu problem tersendiri yang menjadi pekerjaan rumah kita dalam menyelesaikan permasalahan kekurangan SDM tenaga pendidik,” ungkap Edi.

Di sisi lain, dirinya menilai honor yang diperoleh oleh guru honorer saat ini terbilang belum layak. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan berupaya untuk mencari solusinya agar kesejahteraan guru honorer lebih terjamin.

Pihaknya akan mengkaji bersama Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencari solusinya. “Bagaimana formulasinya agar setidaknya meningkatkan honor bagi guru honorer,” katanya.

Diakuinya, permasalahan dunia pendidikan seperti kurangnya SDM guru menjadi pekerjaan rumah Pemkot Pontianak. Namun permasalahan tersebut tidak akan tuntas tanpa adanya campur tangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Edi juga berharap dukungan dari PGRI sebagai wadah organisasi guru untuk melakukan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan kompetensinya.

Menurutnya, para guru sudah harus menguasai IT sebab pembelajaran yang dilakukan saat ini lebih banyak memanfaatkan perangkat IT.

Program ke depan tentu ini menjadi dasar bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan pengalaman selama menghadapi pandemi COVID-19.

“Kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Kita tidak bisa memastikan karena anak-anak sangat rentan tertular,” katanya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Banyak yang Pensiun, Pemkot Pontianak Kekurangan Guru pertama kali tampil pada Parade.id.

Massa mendatangi kantor DPRD Provinsi Kalbar ada yang menggunakan sepeda motor, mobil pikap dan membawa sejumlah bendera.

Dari atas mobil, salah satu orator yaitu Habib Iskandar menggunakan pengeras suara mengatakan mereka meminta anggota DPRD Provinsi Kalbar tidak diam. DPRD Kalbar diminta mengirim surat ke pusat untuk menghentikan dan menolak RUU HIP yang sempat digulirkan di DPR itu.
“Kami datang ke kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat ini secara baik-baik meminta kepada anggota dewan yang terhormat mendengarkan dan menyampaikan aspirasi kami untuk menolak dan menghentikan RUU HIP yang saat ini tengah digodok di DPR RI,” ujar Habib Iskandar pada Jumat, 26 Juni 2020.

Habib Iskandar melanjutkan, apabila RUU HIP tidak dibatalkan dikhawatirkan akan mengganggu ideologi Pancasila. Menurutnya, Pancasila adalah harga mati jadi tidak perlu diubah dan apabila ada yang akan mengubah, mengutak-atiknya dan setiap warga yang ada di Indonesia berkewajiban untuk menolaknya.
“Pancasila adalah harga mati, apabila ada yang ingin merubah atau mengkotak Katik maka harus dihentikan dan ditolak,” kata Iskandar.

Sementara itu Wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Amin Muhammad secara pribadi dan secara lembaga kata dia menolak RUU HIP. Dia mengatakan akan segera mengirimkan surat ke DPR RI dengan aspirasi yang disampaikan oleh para ulama, habib dan ormas masyarakat untuk menolak RUU HIP.

”Saya menolak RUU HIP, dan sepakat kepada para habib dan para ulama untuk menolak dan menghentikan RUU HIP yang sedang digodok di DPR RI,” ucap Syarif.

Hal senada diungkapkan oleh Sultan Pontianak yakni Syarif Machmud Melvin Alkadrie. Dia menolak RUU HIP dan apabila RUU HIP oleh DPR RI nanti akan disahkan, maka ia mengaku siap perang. “Apabila RUU HIP tetap disahkan kami siap perang,” tutur Sultan Syarif Machmud Melvin.
Kapolresta Pontianak Kota, Kombes Pol. Komarudin mengatakan, aksi demo Aliansi Umat Islam Kalimantan terkait tuntutan penolakan rancangan Undang-undang HIP yang saat ini sedang ramai diberitakan. Dalam pengamanan aksi tersebut Polresta menerjunkan 6 kompi personel. “Untuk mengamankan jalannya aksi damai ini Polresta Pontianak menerjunkan 6 Kompi personel dari Samapta Polresta Pontianak, Polda Kalbar dan Brimob Polda Kalbar,” ujar Komarudin.
(Viva/PARADE.ID)

Artikel Sultan Pontianak Sebut Siap Perang Bila RUU HIP Disahkan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya bangga, karena hingga saat ini Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi yang paling toleran,” kata dia, di Pontianak, Selasa.

Di depan Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, para kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, para komandan Kodim, dan kepala Polres se-Kalimantan Barat, para ketua ormas keagamaan serta para tokoh masyarakat, dia juga menyampaikan, teloransi merupakan salah satu modal dalam menjalankan pembangunan, dan Pancasila sebagai dasar bersama dalam kehidupan bernegara sudah final.

“Maka kita berharap semua masyarakat Indonesia dapat menjadi garda terdepan dalam merawat agama kita masing-masing, sehingga melalui kekuatan ketangguhan dalam beragama ini bisa menegakkan ideologi Pancasila,” katanya.

Ia juga mengapresiasi FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kalimantan Barat yang telah melakukan terobosan untuk menjaga kerukunan umat, yang sampai saat ini manfaatnya dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Ia mengimbau agar terobosan tersebut dapat dilaksanakan hingga tingkat bawah atau desa, karena potensi kekuatan agama sangat besar sehingga kalau dapat dibina, maka beragama yang tangguh itu bisa terwujud.

“Dengan itu akan menjadi modal besar bagi masyarakat Kalbar untuk mendukung program-program pembangunan dari pemerintah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, kepada semua pihak, Rachmad menekankan khususnya kepada pihak keamanan agar dapat memetakan potensi-potensi ancaman, serta mewaspadai kelompok-kelompok kepentingan yang menghendaki negara ini tidak utuh dengan memanfaatkan agama sebagai pemicu agar terjadinya konflik.

Kepada para orangtua maupun para pemuka agama, dia juga meminta agar memberikan pembinaan agama kepada anak-anaknya sesuai agamanya masing-masing.

“Untuk itu juga diharapkan kepada para orang tua dan pemuka agama agar melakukan terobosan untuk pembinaan agama, karena kita tidak ingin generasi muda yang akan datang berubah haluannya,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menyampaikan bahwa keberagaman di Kalimantan Barat ini perlu dibangun secara cepat. Untuk itu ia meminta agar FKUB mengambil peran besar dalam memberikan solusi seandainya ada permasalahan-permasalahan terkait dengan kerukunan umat beragama.

“Kalau ada permasalahan agar segera diselesaikan, jangan dibiarkan menjadi besar. Dan dalam penyelesaian permasalah itu haruslah kedepankan dialog,” katanya.
(Antara/PARADE.ID)

Artikel Panglima Kodam XII/Tanjungpura Bangga Toleransi di Kalimantan Barat pertama kali tampil pada Parade.id.