“Tdk perlu tambah2 masalah, apa yg diumumkan Pemerintah utk hadapi pandemi, semua warga ikut saja demi keselamatan brsama,” kata dia, Rabu (21/7/2021).

Kendati hampir tidak mungkin semua sempurna, Jimly tetap mengajak kita, masyarakat untuk tetap berjalan mengadakan perbaikan di lapangan. Tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa kemarin, pemerintah melalui Presiden Jokowi telah mengumumkan perpanjangan PPKM Darurat hingga tanggal 25 Juli 2021. Di tanggal selanjutnya, jika tren turun, maka PPKM Darurat bisa jadi akan dibuka secara bertahap.

“Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM, karena itu jika tren kasus mengalami penurunan maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” ujar Presiden Jokowi, Selasa (20/7/2021) malam, lewat akun YouTube Sekretariat Presiden.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Pakar: Apa yang Diumumkan Pemerintah untuk Hadapi Pandemi Diikuti Saja pertama kali tampil pada Parade.id.

Namun, dari pidato tersebut, ada pertanyaan dari pengamat politik Hendri Satrio terkait teknis pelaksanaannya, yang tampaknya tak biasa. Teknis pelaksanaannya diserahkan ke Kepala Daerah.

“Ada satu yang saya garisbawahi dari pidato Presiden tadi, beberapa poin diserahkan teknisnya ke Kepala Daerah, why? Apakah ini upaya pergeseran tanggung jawab dari Pusat ke Daerah? Atau Pak @jokowi ngetes kemampuan Kepala Daerah? Lebih Jago mana dia atau Kepala Daerah?” tanyanya, kemarin.

Walau mempertanyakan teknis, Hendri mengaku mendukung PPKM Darurat diperpanjang sampai 25 Juli. Ia malah juga mengajak kita untuk mendukung program ini agar kita kembali pada kehidupan normal Baru, tapi jangan lupa pula untuk divaksin.

“Bila ingin fokus tangani Covid 19 demi mengurangi beban Rumah Sakit, Dokter dan Nakes yang ujungnya adalah keselamatan warga, maka sebaiknya PPKM Darurat diperpanjang sedikit lagi,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Posisinya ini diklaimnya masih sama, mendukung PPKM Darurat, untuk Kesehatan dan keselamatan warga sekaligus meringankan beban Rumah Sakit, Nakes dan Dokter.

“Jangan lupa laksanakan Protokol Kesehatan ketat dan vaksinasi Covid19. Semoga program Pemerintah berhasil!”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Mengapa Presiden Menyerahkan Teknis Pelaksanaan Perpanjangan PPKM Darurat ke Kepala Daerah? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM, karena itu jika tren kasus mengalami penurunan maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” ujar Presiden Jokowi, Selasa (20/7/2021) malam, lewat akun YouTube Sekretariat Presiden.

Disampaikan oleh Presiden, pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Sedangkan pasar tradisional yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 15.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50 persen, dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pun dengan pedagang kaki lima, toko klontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cuci kendaraan dan usaha kecil lainnya yang sejenis, disampaikan olehnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB, yang pengaturannya, teknisnya akan diatur oleh pemerintah daerah.

“Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya memiliki tempat usaha ruang terbuka diizinkab buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai pukul 21.00. Dan maksimum waktu makan untuk pengunjung 30 menit,” kata dia lagi.

Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal, lanjut Presiden, baik di pemerintahan maupun swasta serta terkait dengan protokol perjalanan akan dijelaskan secara terpisah.

Terpenting, ia minta kita semuanya untuk bisa bekerja sama bahu membahu untuk melaksanakan PPKM ini dengan harapan kasus segera turun dan tekanan pada rumah sakit juga menurun.

“Untuk itu kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Melakukan isolasi terhadap yang bergejala dan memberi pengobatan sedini mungkin kepada yang terpapar,” katanya.

Selain itu, Pemerintah juga akan terus membagikan paket obat gratis untuk OTG dan yang bergejala ringan, yang direncanakan sejumlah 2 juta paket obat.

Lalu Bagaimana Bantuan untuk Masyarakat yang Terdampak?

Untuk meringankan masyarakat yang terdampak, kata Presiden, pemerintah akan mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp55,21 triliun berupa bantuan tunai, yaitu BST, BLT Desa, kemudian PKH, juga bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik diteruskan.

Pemerintah juga memberikan insentif usaha mikro informa sebesar Rp1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro. Dan ia mengklaim bahwa telah memerintahkan kepada menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak.

“Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa untuk bersatu melawan Covid-19 ini. Memang ini situasi yang amat berat, tetapi dengan usaha keras kita bersama, insyallah kita bisa segera terbebas dari Covid-19. Dan kegiatan sosial, kegiatan ekonomi masyarakat, bisa kembali normal,” kata Presiden.

Penerapan PPKM Darurat dimulai pada tanggal 3 Juli 2021 yang lalu, kata Presiden, adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari, yang harua diambil pemerintah, meskipun itu sangat-sangat berat. Itu dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk di rumah sakit.

Sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19, serta agar layanan kesehatan untuk pasien kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya.

“Namun alhamdulillah, kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM Darurat terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan,” katanya.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel PPKM Darurat Diperpanjang pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kalau dari sisi pengusaha dengan perpanjangan ini sudah tentu semakin berat dan sekarat, namun kami tidak ada pilihan juga untuk tetap mendukung kebijakan ini agar kita cepat keluar dari badai ini,” katanya di Jakarta, Selasa.

Pengusaha sendiri kini tengah menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait perpanjangan PPKM Darurat.

Menurut Sarman, jika diperpanjang sampai 6 minggu ke depan seperti disampaikan Menteri Keuangan, pengusaha merasa cukup keberatan.

Sementara jika diperpanjang hingga akhir Juli, pengusaha mungkin akan mulai menghitung ulang daya tahan arus kas (cash flow).

“Kita menyadari bahwa angka kasus COVID-19 masih tinggi di angka 34 ribuan, artinya memang nggak ada pilihan pemerintah selain dari memperpanjang PPKM Darurat ini. Semoga jika (ada) perpanjangan sampai akhir bulan Juli ini daya tahan pengusaha masih kuat dan tidak melakukan rasionalisasi dalam bentuk PHK,” katanya.

Sarman juga berharap pemerintah bisa memberikan stimulus khusus kepada UMKM selama PPKM Darurat. Pasalnya, UMKM seperti warung makan di gedung perkantoran, pedagang keliling, warung mie/bakso, salon, pedagang kaki lima dan aneka jasa lainnya seperti pedagang/service handphone di pusat perdagangan praktis tidak dapat berjualan atau beroperasi

“Harus ada bantuan khusus supaya mereka dapat bertahan,” imbuhnya.

Sarman berharap setelah PPKM Darurat Indonesia sudah mampu mengendalikan dan menekan penularan COVID-19. Dibarengi dengan meratanya jumlah warga yang sudah divaksin, khususnya di provinsi yang jadi penggerak ekonomi, pemerintah bisa menarik kembali rem darurat dan memperlonggar berbagai aktivitas perekonomian dan masyarakat.

“Dengan mulai bergairah kembali berbagai aktivitas perekonomian, maka konsumsi rumah tangga semakin meningkat dan perlahan tapi pasti pertumbuhan ekonomi kita mengalami peningkatan khususnya di kuartal III-2021 yang ditargetkan di kisaran 4 persen,” katanya.

Pemerintah juga diminta untuk mengeluarkan kebijakan yang mempermudah dunia usaha, khususnya UMKM, untuk mendapatkan modal kerja dengan skema khusus.

“Mengapa dengan skema khusus karena kalau memakai skema perbankan murni banyak pelaku usaha/UMKM yang tidak mampu memenuhi persyaratan terutama dari sisi cash flow-nya yang dari tahun lalu sampai saat ini tidak menentu,” pungkas Sarman Simanjorang.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Pengusaha Hadapi Kondisi Teramat Berat Jika PPKM Darurat Diperpanjang pertama kali tampil pada Parade.id.

Soal pembagian bansos, selaku Ketua Forum RW RT, ia mengimbau pemerintah agar lebih selektif lagi ketika ingin membagikannya (bansos) kepada warga. Hal itu karena menurutnya masih banyak warga yang belum mendapatkan bansos ataupun bantuan lainnya untuk warga terdampak PPKM Darurat.

“Kita juga harus bisa lebih selektif lagi yang berdampak itu siapa saja, karena data itu harus valid. Harus dari RT. Kan mereka yang lebih tahu warganya,” ujarnya, Ahad (18/7/2021).

“Saya harapkan kerja sama antara Kades dan atasannya dan Kecamatan juga harus melibatkan RW dan RT,” sambungnya.

Adapun soal PPKM Darurat, Daseng mengatakan bahwa RT/RW berharap agar bisa cepat selesai, karena dengan kebijakan itu banyak wirausaha kecil yang tutup. Sedangkan mereka harus mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Namun, kalau mau diperpanjang maka harus ada solusi yang lain untuk meningkatkan ekonomi juga, karena pembagian diberikan oleh pemerintah mungkin belum semua terbagi, apalagi yang berdampak masih banyak kalau melihat di grup RW RT,” imbuhnya

Kendati begitu, ia mengatakan bahwa Forum RW RT menerima sekaligus memahami adanya kebijakan PPKM Darurat tersebut. Dan taat mengikutinya.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Forum RW RT Cianjur Menyoal Pembagian Bansos dan PPKM Darurat pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jangan memperpanjang PPKM Darurat, kecuali jika Pemerintah siap untuk memberikan bantuan pangan yang mencukupi kepada rakyat menengah bawah yang terdampak,” demikian disampaikannya dalam keterangan pers tertulis kepada media, Senin (19/7/2021).

Menurut Mirah, PPKM Darurat yang pelaksanaannya sejak 3 Juli ini tidak efektif. Misalkan, ia mencontohkan masih banyak terjadi sikap arogan petugas kepada rakyat dan pedagang kecil di lapangan.

“Seharusnya yang diantisipasi oleh petugas adalah mengatur agar tidak terjadi kerumunannya, bukan malah menutup atau mengintimidasi pedagang yang sedang mencari rejeki.”

Keefektifan selanjutnya yakni soal masih masuknya tenaga kerja asing di masa PPKM Darurat, khususnya asal China, yang selalu terjadi setiap kali adanya pembatasan aktivitas masyarakat. Padahal dii satu sisi, rakyat sendiri dipersulit aktivitas dan mobilitasnya, bahkan diberikan sanksi denda atau penjara.

“Namun TKA asal China selalu mendapat perlakuan khusus untuk mudah masuk Indonesia. Bahkan kedatangannya selalu dibela oleh pejabat Pemerintah.”

PPKM Darurat Sebabkan PHK Massal

Mirah mengungkapkan bahwa PPKM Darurat yang sudah diberlakukan sejak 3 Juli 2021 telah berdampak pada menurunnya ekonomi rakyat secara drastis. Banyak perusahaan yang kesulitan dalam berusaha, yang berakibat pada terjadinya “tsunami” pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Kalaupun perusahaan tidak melakukan PHK, namun banyak perusahaan yang merumahkan pekerjanya dan tidak membayar upah sesuai yang seharusnya.

“Pada akhirnya, karena tidak lagi memiliki penghasilan, maka rakyat akan mengalami kemiskinan dan kelaparan,” kata dia.

Belum lagi saat ini, dimana masyarakat yang semula berada di kelas menengah juga mulai terdampak karena ada yang di-PHK dan ada yang dipotong upahnya.

“Bisa dibayangkan, jika kelas menengah saja sudah mulai kesulitan, bagaimana masyarakat yang di kelas bawah? Pemerintah harus benar-benar mempersiapkan dan menyalurkan bantuan pangan jika ingin memperpanjang PPKM Darurat.”

ASPEK Indonesia pun meminta Pemerintah untuk serius dalam melindungi hak kesehatan dan hak hidup layak seluruh rakyat Indonesia. Di antaranya memberikan bantuan pangan untuk seluruh rakyat yang terdampak pandemi, antara lain rakyat menengah ke bawah dan orang lanjut usia.

Kedua, memberikan subsidi upah bagi seluruh rakyat yang terdampak, antara lain untuk para korban PHK, pekerja yang dirumahkan dan pekerja yang tidak dibayar upahnya.

“Berikan bantuan sosial dan modal  untuk pedagang usaha kecil dan menengah yang terdampak. Berikan bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak yang orang tuanya terdampak pandemi Covid.”

Ketiga, pemerintah juga harus memberikan subsidi biaya pemeriksaan kesehatan kepada pekerja khususnya untuk swab antigen dan PCR (Polymerase Chain Reaction). Hal ini karena banyak perusahaan yang meminta pekerjanya untuk melakukan swab antigen dan PCR secara mandiri atau biaya sendiri.

“Persyaratan dari perusahaan ini tentunya akan semakin memberatkan para pekerja. Karena pekerja sudah dipotong upahnya namun masih harus menanggung biaya swab antigen atau PCR sendiri.”

Pandemi Covid 19 dan segala dampaknya memang sangat berat. Namun Pemerintah tetap berkewajiban untuk dapat melindungi seluruh rakyatnya agar tidak jatuh pada jurang kemiskinan dan mengalami kelaparan, kata dia.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel ASPEK Indonesia Minta Pemerintah Mempertimbangkan Memperpanjang Kebijakan PPKM Darurat pertama kali tampil pada Parade.id.

“Khusus kpd yg terlibat dlm penegakan hukum selama pandemi utk memahami urutan dlm proses sanksi,” imbaunya, kemarin.

Agar aturan itu benar-benar ditaati, Gubernur Kamil sampai-sampai membuat skema sanksi ketika menemuai masyarakat yang dirasa melanggar PPKM Darurat. Ini dia skemanya:

Dengan diskresi dan rasa bijak, lanjut dia, jika ada yang melanggar, maka diharapkan bisa melalui proses nomor 1-5 dahulu.

“Jangan langsung ke no 6 yaitu proses denda, apalagi jika yang melanggar prokes dan aturan adalah mereka yang sedang mencari nafkah di golongan ekonomi jalanan” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Dan menurutnya semua itu harus dilakukan secara manusiawi dan humanis ketika sedang menjalani proses dari hal tersebut.

Dengan ini, ia berharap semoga semua dari kita bisa saling bekerja sama dan saling memahami kebijakan PPKM Darurat ini.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Gubernur Jabar Imbau Penegak Hukum yang di Lapangan untuk Taat Aturan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Iya, kalau Cianjur tidak usah berpikir kedepanlah. Selesaikan saja PPKM Darurat ini sampai tanggal 20. Optimalkan, lebih ditingkatkan,” kata dia saat ditemui di Pendopo Bupati Cianjur, kemarin (16/7/2021).

BupatiHerman menegaskan bahwa saat ini yang perlu dilakukan adalah fokus untuk menyelesaikan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 20 Juli 2021 mendatang. Ia yakin, jika pelaksanaan PPKM Darurat ditingkatkan nantinya hasilnya akan bagus dan tidak diperpanjang.

“Kalau misalkan kita meningkatkan pelaksanaan PPKM Darurat, InsyaAllah hasilnya bagus. Saya yakin tidak akan diperpanjang,” ucapnya.

“Dan diperpanjang pun mungkin nanti Pemerintah Pusat pun melihat, kabupaten mana yang masih rendah, kabupaten mana yang tidak melaksanakan,” sambungnya.

Intinya, Herman meminta masyarakat harus tenang dan melaksanakan aturan PPKM Darurat dengan sungguh-sungguh

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Wacana PPKM Darurat Diperpanjang, Ini Kata Bupati Cianjur pertama kali tampil pada Parade.id.

“Secara umum, disiplin masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Cianjur mulai cenderung meningkat. Utamanya pemakaian masker dan mengurangi mobilitas selama PPKM Darurat,” kata dia.

“Demikian juga ketika malam, tidak ada kerumunan ataupun mobilitas dan aktivitas tinggi masyarakat,” sambungnya.

Bupati Herman mengapresiasi tinggi apa yang dijalankan oleh warganya. Disiplin penerapan prokes.

Ia pun berharap saat selesainya nanti PPKM Darurat pada 20 Juli 2021, disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan terus terjaga dengan baik.

Tim Gabungan Satgas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melakukan patroli diterapkannya PPKM Darurat, Senin (15/7). Patroli lebih fokus menyisir pelaku usaha yang masih beroperasi.

Berdasarkan pantauan, patroli diawali apel bersama di halaman Pendopo Cianjur. Tim kemudian dilanjutkan menyisir ke ruas Jalan Ir H Juanda (Selakopi).

Di ruas jalan itu terdapat sebuah kedai makanan yang di luar terlihat tutup tapi ketika disidak ke dalam masih melayani pembelian di tempat.

Bupati Herman, yang memimpin sidak ketika itu, sempat geram dengan ulah tersebut. Apalagi di kedai itu terdapat enam orang pembeli yang sedang makan di tempat.

Herman pun minta pengelola kedai didata dan ditindak untuk menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring). Selanjutnya patroli bergerak ke beberapa lokasi lainnya. Namun tak ditemukan pelanggaran protokol kesehatan.

Ruas-ruas jalan lainnya yang merupakan tempat jajanan pun tak luput dari patroli. Salah satunya di Jalan Dewi Sartika (Sinar) yang merupakan pusat jajanan kuliner malam di Cianjur.

“Di lapangan masih ditemukan pedagang yang melayani makan di tempat. Kurang lebih ada enam orang. Mereka harus menjalani sidang tipiring,” katanya.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Bupati Cianjur Evaluasi PPKM Darurat, Ini Hasilnya pertama kali tampil pada Parade.id.

“Walau masih wacana, tapi pasti ledakan PHK karyawan terjadi. Seberapa banyak? Seberapa cepat juga pemulihan ekonomi bisa stabil dan normal. Tapi kalau ekonomi masih krisis di tengah pandemi seperti ini, maka akan terjadi sebaliknya,” kata Iqbal, secara virtual, Kamis (15/7/2021).

Ia menyebut KSPI memprediksi akan ada ratusan ribu buruh yang akan di-PHK. Dan menurutnya, Menko Marves dan Menaker mesti memikirkan ini.

“Mudah-mudahan salah. Tapi kalau diperpanjang, boleh jadi akan terjadi, terutama berdampak pada sektor manufaktur. Sebab sektor ini sebagai penyumbang terbesar PDB,” jelasnya.

Sementara itu, selama pandemi Covid-19, Iqbal mengaku sudah ada di beberapa perusahaan yang melakukan PHK kepada para buruhnya. Mulai dari manufaktur, besi, baja, ritel, transportasi, hingga perhotelan.

“Maka kita bisa bayangkan jika situasi ini terjadi, akan ada ledakan PHK di depan mata kalau PPKM diperpanjang lagi,” ujar Said Iqbal.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Presiden KSPI Khawatir Akan Ada Ledakan PHK Jika PPKM Diperpanjang pertama kali tampil pada Parade.id.