Hamzah dikabarkan meninggal dunia di Klinik Tegalan, Jakarta, Rabu (24/7/2024). Beliau meninggal sekira pukul 09.30 WIB.

Almarhum akan dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di Cisarua, Bogor, pada Rabu siang ini.

Selain sebagai mantan wakil presiden, Hamzah juga mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

(Rob/parade.id)

Artikel Hamzah Haz Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun pertama kali tampil pada Parade.id.

Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono mengucapkan selamat datang kepada Sandiaga Uno.

“Pak sandiaga Uno yang saya hormati, ahlan wa sahlan. Selamat bergabung, berjuang bersama dengan keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan (PPP), warisan para ulama untuk membangun Indonesia ke depan,” ujar Mardiono, saat memberikan sambutannya.

Secara pribadi, Mardiono mengaku mengenal Sandi telah lama, 20 tahunan. Kala itu, ia bercerita, mengenal Sandi sebelum menjadi Ketua hipmi dki Jakarta.

“Saya sudah kenal dengan beliau di kadin, karena sesame pelaku usaha sehingga sudah sering berinteraksi,” katanya.

Bagi PPP, kata dia, Sandi pun tidak asing lagi. Di antara menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju, kata Mardiono, Sandi termasuk orang yang kooperatif ketika diundang PPP Jakarta maupun daerah sebagai Menparekraf.

“Terakhir 7 bulan lalu ini di mana Pak Sandiaga Uno selalu melaporkan progresnya setiap mengunjungi daerah, apakah itu berkunjung ke daerah bertemu dengan kader-kader di tingkat wilayah maupun cabang—Pak Sandi pamit dengan saya dan melaporkan kepada saya secara terus menerus, walaupun Pak Sandi saat itu masih menjadi kader Gerindra tetapi Pak Sandi melaporkan dalam kontek kita undang sebagai Menparekraf yang paling aktif selama ini,” katanya lagi.

“Kemudian sejak lebaran hari pertama Pak Sandi telah menyampaikan kepada saya selaku Ketua Umum, bahwa Pak Sandi telah mengundurkan diri dari Partai Gerindra sebagai wakil dewan pembina di partai Gerindra, mulailah berdiskusi untuk menindaklanjutinya bagaimana kita bersama-sama berjuang di PPP,” sambungnya.

Dari situ, Sandi kata dia kepincut dengan PPP. Tapi kata dia, Sandi saat ini masih “mahasiswa yang belum lulus”. Sementara ini Sandi kata dia baru lulus dari ospek.

“Kemudian ditindaklanjuti lagi dengan berperan aktifnya Pak Sandi karena memang PPP adalah partai kader maka Pak Sandi juga lebih aktif lagi, karena memang kelihatannya sudah kepincut tertarik dengan tujuan bersama-sama PPP maka sering berdiskusi tentang perjuangan pada bangunan,” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel Sandiaga Salahuddin Uno Resmi Gabung ke PPP pertama kali tampil pada Parade.id.

Mengetahui hal itu, Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Al Quds Purworejo Kebumen bereaksi. Sebagai organisasi sayap kepemudaan tertua dari PPP, di mana berbasis massa di wilayah Kebumen dan Purworejo, menolak dan menentang keputusan DPP PPP, karena dinilai bertentangan dengan prinsip PPP—Partai Islam ahlus sunnah wal jamaah yang bertekad untuk terus menerus memperjuangkan amar makruf nahi mungkar, sebagai pijakan para ulama istikomah pendiri PPP.

“Saudara Ganjar Pranowo yang menjadi pilihan PPP terbukti banyak sekali melakukan pelanggaran syariat terhadap agama, seperti suka dan bangga nonton video porno tanpa malu, selama 2 periode memimpin Jawa Tengah belum bisa menyejahterakan rakyat, terutama para petani, dan terindikasi terlibat korupsi E-KTP,” demikian rilis yang diterima media, Rabu (26/4/2023).

Tidak mendukung Ganjar tetapi GPK Al Quds Purworejo Kebumen mendukung Anies Baswedan. Alasannya, Anies dipandang lebih pro terhadap kepentingan umat Islam dan sesuai dengan aspirasi kalangan bawah para pemilih PPP, serta terbukti berhasil memimpin Ibu Kota Jakarta meski hanya 1 periode.

“Kami cinta dan loyal kepada PPP tapi tidak kepada para pengurusnya yang menyimpang. Kami cinta kepada PPP Partai Islam ASWAJA, tapi kami lebih cinta kepada rakyat Indonesia dan umat Islam.”

Dukungan PPP ke Ganjar, menurut Mardiono sesuai keputusan Rapimnas PPP Nomor 05/04/Rapimnas/5/2023. Alasan mendukung Ganjar di antaranya PPP ingin melanjutkan estafet kepemimpinan.

Berikutnya, lanjur Mardiono, PPP ingin menitipkan politik ‘amar ma’ruf nahi munkar’ kepada Ganjar untuk diimplementasikan pada tataran politik pemerintahan di masa mendatang melalui politik religius.

“Sebab PPP yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur keluarga Nahdlatul Ulama (NU) beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan PPP,” kata dia.

(Rob/parade.id)

Artikel Reaksi GPK usai PPP Mendukung Ganjar Capres 2024 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini dalah partai Islam tertua yang sampai sekarang masih eksis, dengan infrastruktur dan jaringan yang sudah kuat sejak lama—50 tahun, hati-hati, dengan brand besar yang miliki,” kata presiden kepada awak media.

Dengan usia itu, kata presiden, apa yang ingin dicapai oleh PPP akan terealisasi. Menurut presiden keinginan itu bukan sesuatu yang sulit.

“Asal semuanya, di tingkat pusat sampai ke daerah bergerak. Bergerak dan solid,” keyakinan presiden.

(Rob/parade.id)

Artikel Presiden Imbau Hati-hati dengan Nama Besar PPP pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian untuk mengisi jabatan Plt. Ketua Umum PPP. Atas dukungan dan doa para kiai yang ada di majelis ini, bismillah saya akan bekerja keras agar PPP bisa bangkit di Pemilu 2024,” kata Mardiono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siradj mengatakan keputusan itu diambil atas usulan berbagai pihak. Dia pun berharap keputusan itu bisa bermanfaat dan lebih baik untuk partai.

“Kami tidak bisa menahan gejolak protes, suara, dan usulan dari berbagai pihak. Tidak kurang dari 10 kali pertemuan kami adakan untuk menanggapi gejolak ini. Keputusan ini semata-mata merespon kiai dan berbagai pihak,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur mengaku tidak ada kebencian terhadap pemimpin sebelumnya, yakni Suharso Monoarfa.

Ke depannya, menurut dia, kepemimpinan PPP akan dilakukan penuh kebersamaan, persatuan, dan kasih sayang; sehingga bangsa Indonesia menjadi lebih makmur, sejahtera, dan rakyat menjadi umat yang rahmatan lil alamin.

“Kami tetap berhubungan baik, tidak ada yang menaruh kebencian ataupun kemarahan, tetapi dalam menghadapi masalah sekarang ini kami mengharapkan Suharso melepas tugasnya sebagai Ketua Umum PPP,” tegasnya.

Sebelumnya, Majelis PPP telah dua kali mengirimkan surat kepada Suharso dan memintanya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PPP. Namun, Suharso tidak kunjung menanggapi surat tersebut.

Selain itu, ada pula rentetan aksi yang meminta Suharso mundur dari jabatannya, antara lain dari para santri, kader PPP, hingga para pecinta kiai. Aksi tersebut merupakan buntut dari ucapan Suharso terkait “amplop kiai” dan hal lain yang dinilai tidak sesuai dengan AD/ART PPP.

Mardiono dipilih melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) bertemakan “Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024”. Mukernas tersebut dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketua Majelis Pertimbangan PPP Plt Ketum Suharso Monoarfa pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami bisa pastikan, bahwa paslon yang kami usung sebagai pemenang Pilkada Cianjur akan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Cianjur masa bhakti 2021-2025,” katanya, beberapa waktu lalu.

Jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, menurut dia, kalau jadwal dari Kemendagri maka keduanya akan dilantik kira-kira pada bulan Juni mendatang. Namun, mantan Bupati Cianjur Irvan Rivani Muchtar dan Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman yang kini menjabat Plt Bupati Cianjur itu akan habis pada tanggal 18 Mei 2021.

Menurutnya, kalau memang Bupati Herman Suherman dan Wakil Bupati Cianjur TB Mulyana Syahrudin dilantik Juni, maka memang sesuai jadwal dari Kemendagri.

“Tapi kalau dilantik 18 Mei 2021 sesuai dengan habis masa bakti, maka itu merupakan sebuah prestasi,” kata dia.

Kabar pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur terpilih itu jatuh pada tanggal 18 Mei 2021. Kabar itu beredar dari surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri nomor 131.32/3125/OTDA tentang Pelantikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020.

Dalam surat itu disampaikan bahwa mekanisme pelantikan dilaksakan secara hybrid dilaksanakan di Kantor Gubernur Jawa Barat. Hanya dihadiri oleh Calon terpilih beserta istri.

Bagi forkopimda, DPD, keluarga beserta tokoh masyarakat beserta pihak lain yang terkait menyaksikan dikabupaten/kota masing-masing

Plt. Bupati Cianjur sekaligus Bupati Terpilih Herman mengakui selama kurang lebih dua tahun lima bulan menjabat Plt bukanlah hal yang mudah. Terlebih di tahun kedua menjabat Plt Bupati Cianjur, Herman dihadapkan dengan pandemi Covid-19.

“Nah tentunya pada saat saya menjabat jadi Plt Bupati Cianjur, pada saat awal saya melanjutkan kepemerintahan yang dulu dan pada saat tahun kedua, kita dihadapi dengan Pandemi Covid-19. Serba sulit, serba hati-hati dan juga kalau saya salah langkah membahayakan masyarakat,” katanya.

Selama menjabat Wakil Bupati dan Plt Bupati Cianjur periode 2016-2021, Herman mengungkapkan, ada sebagian program yang tercapai dan tidak. Terlebih di tahun-tahun terakhir periode kepemimpinannya, dilanda pandemi yang membuat sejumlah pekerjaan fisik tidak bisa dilaksanakan karena refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Tentunya, InsyaAllah di periode berikutnya akan kita kejar kembali agar visi misi bisa segera tercapai,” tandasnya.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Partai Pengusung Sambut Hangat Kabar Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hari ini (kemarin. red) saya bersilaturahmi ke @officialDPPPPP & berdiskusi bersama Pak @Suharso_M ttg ‘krisis kembar’ di Indonesia yaitu krisis kesehatan & krisis ekonomi. Ini adl tanggung jawab bersama & @PDemokrat berkomitmen utk turut memberi solusi penanganan Covid-19 & pemulihan ekonomi,” kata AHY, kemarin, di akun Twitter-nya.

Selain itu, anak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga membicarakan pendidikan di tengah pandemi yang terjadi.

“Saya dan Pak @Suharso_M jg membahas dampaknya kpd dunia pendidikan. Kita tidak tahu sampai kapan anak dan generasi penerus bangsa kita yang memiliki keterbatasan dari sisi infrastuktur, harus dipaksakan mengikuti Pendidikan Jarak Jauh.”

Hal lainnya, AHY dan Monoarfa membicarakan soal parlementary (PT) threshold. AHY mengatakan bahwa Monoarfa sepaham dengannya agat bisa mempertahankan PT 4 persen, untuk menjaga representasi masyarakat Indonesia yang jumlahnya besar dan majemuk.

“Kami sepakat untuk sama-sama memperjuangkannya di Parlemen.”

Terkait Pilkada 2020 pun tak ketinggalan dibicarakan oleh keduanya. Harapan keduanya dengan adanya puluhan koalisi di berbagai daerah dengan PPP yakni bisa sukses.

Ada 23 kebersamaan Demokrat dan PPP di Pilkada 2020. AHY tidak kali ini rajin menyambangi Ketum Partai. Sebelumnya AHY menyambangi PKS di DPP.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel AHY Menyambangi Ketum PPP: Ini yang Dibicarakan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Djoko Tjandra sudah menanggalkan kewarganegaraan Indonesia dan menjadi warga negara Papua Nugini, lalu bagaimana seorang WNA bisa mendapatkan paspor Indonesia,” kata Arsul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mempertanyakan pihak Keimigrasian Kemenkumham bisa mengeluarkan paspor pada seseorang khususnya paspor Djoko Tjandra yang diterbitkan dari Kantor Imigrasi Jakarta Utara.

Menurut dia, Ditjen Imigrasi Kemenkumham harus menjelaskan proses kehati-hatian sebelum mengeluarkan paspor kepada seseorang karena semua warga sudah mengetahui bahwa Djoko Tjandro merupakan seorang buronan.

“Seluruh masyarakat Indonesia sudah tahu kalau Djoko Tjandra merupakan buronan dan terpidana, saya ingin Dirjen Imigrasi memberikan jawaban apa adanya. Kalau ada kelalaian dan kesalahan, akui saja,” ujarnya.

Arsul mengatakan Djoko dengan status buronan datang ke Kantor Imigrasi untuk membuat paspor lalu apakah Ditjen Imigrasi Kemenkumham telah melakukan kerja sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian sebelum mengeluarkan paspor tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN Syarifuddin Sudding mengatakan dalam kasus Djoko Tjandra terdapat keanehan karena yang bersangkutan sebagai warga negara asing dan buronan yang telah berkekuatan hukum tetap bisa lolos masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi.

Menurut dia, seseorang napi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap lalu mengapa pihak imigrasi bisa mengeluarkan paspor atas nama Djoko Tjandra pada tanggal 23 Juni.

“Ini jadi pengetahuan umum dan tidak perlu cari alasan. orang ini merupakan napi yang (kasusnya) telah berkekuatan hukum tetap, tapi kenapa paspor atas nama yang bersangkutan bisa keluar tanggal 23 Juni yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Utara tanpa koordinasi dengan penegak hukum,” katanya.

Sudding mempertanyakan sistem keimigrasian yang ada karena kenapa bisa tidak terdeteksi pencarian seorang yang berstatus daftar pencarian orang (DPO), lalu bagaimana koordinasi dengan penegak hukum.

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery dengan dihadiri Dirjen Imigrasi Kemenmumham Djoni Ginting.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel DPR Pertanyakan Ditjen Imigrasi terkait Paspor Djoko Tjandra pertama kali tampil pada Parade.id.