Bahkan kata Netty, pada Sidang Paripurna DPR RI yang digelar pada November tahun 2022, F-PKS juga mendorong agar RUU PPRT ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR.

“Sebagai upaya melindungi segenap tumpah darah Indonesia, melalui forum yang terhormat ini mudah-mudahan kita semua bersepakat untuk menjadikan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR RI,” Kata Netty dalam forum tersebut saat itu.

Netty juga menyampaikan bahwa selama ini, PKS rutin berdiskusi dengan berbagai stakeholder yang terkait dengan RUU PPRT.

“Dalam beberapa kesempatan, Fraksi PKS DPR RI juga telah menerima dan bertemu dengan Ketua maupun pengurus Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT). Dalam pertemuan itu kami sampaikan bahwa PKS dalam rapat-rapat di DPR selalu menyuarakan urgensi pengesahan RUU PPRT,” ungkap Netty.

Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher menyebut bahwa kehadiran RUU PPRT menjadi penting agar PRT bisa terlindungi.

“Jumlah pekerja rumah tangga (PRT) kita sangat besar yakni sekitar 4 juta orang lebih. Wilayah kerja yang privat dan tak terjangkau publik membuat kondisi mereka rentan sebagai PRT. Diperlukan payung hukum agar PRT kita terlindungi dari berbagai kekerasan fisik, verbal, seksual dan sebagainya” kata Netty.

Isu RUU PPRT kata Netty, menyangkut jaminan perlindungan profesi  pekerja rumah tangga yang selama ini belum diakui dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Prinsip  keadilan dan kesejahteraan sosial untuk seluruh rakyat mengharuskan negara memiliki undang-undang yang dapat  menjamin dan memayungi hak mereka.

“Jangan sampai prinsip ini tercederai karena penundaan pengesahannya,” tuturnya.

Menurut Anggota DPR Dapil Jabar VIII (Kota/Kab Cirebon-Indramayu) ini, pengesahan RUU PPRT juga akan membuka akses pekerja rumah tangga  terhadap semua paket bantuan sosial pemerintah.

“Faktanya,  PRT tergolong orang miskin dan  tidak mampu yang berhak mendapat bantuan dari negara, namun selama ini belum terdaftar,” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel PKS Jadi Partai yang Konsisten Mendukung Pengesahan RUU PPRT, Kata Netty Prasetiyani Aher pertama kali tampil pada Parade.id.

Aksi mereka tepat di hari Internasional Women’s Day 2023 (IWD), 8 Maret.

Ada dua kelompok yang membersamai mereka, yaitu Jala PRT dan Perempuan Mahardika.

Koordinator Jala PRT Lita Anggraini menjelaskan mengapa isu RUU PPRT yang dibawa.

“Baru kali ini ada RUU yang selama 19 tahun diperjuangkan dan diparkir sela bertahun-tahun di DPR,” kata dia.

Padahal kata dia, UU itu untuk wong cilik, mayoritas perempuan, dan pekerja miskin yang menjadi penopang berbagai aktivitas jutaan rumah tangga, tak terkecuali rumah para Anggota DPR RI.

Sementara itu, Koordinator Aksi Mutiara Ika dari Perempuan Mahardika menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan agar perempuan bersama-sama berdiri, menyatakan diri di depan DPR untuk dukungannya pada RUU PPRT.

“Kami semua adalah PRT. Kami semua adalah perempuan yang tidak akan berhenti jika para perempuan lain terdiskriminasi, dilecehkan dan dilukai. Kami berdiri bersama PRT, karena melukai PRT sama saja melukai kami,” katanya.

Aksi kali ini adalah bagian aksi yang akan dilakukan selanjutnya. Dimana akan dilakukan aksi serupa pada tanggal 11-13 Maret 2023.

Kata Lita, aksi tiga hari berturut-turut itu akan menggelar tenda di depan DPR. Dan jika pada tanggal 14 Maret 2023, RUU PPRT tidak dibawa ke Rapat Paripurna DPR, maka akan ada aksi mogok makan oleh massa.

(Rob/parade.id)

Artikel IWD 2023: Puluhan Perempuan Aksi di Depan Gedung DPR RI, Dukung PPRT pertama kali tampil pada Parade.id.

“Seluruh pihak harus membangun optimisme bahwa UU PPRT ini mengatur hal-hal yang baik. Bukan hanya untuk PRT, melainkan juga untuk generasi ke depan yang harus dilindungi,” demikian keterangan Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang, Selasa (31/1/2023).

Namun terpenting saat ini kata dia, menyamakan persepsi, tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pengesahan RUU PPRT. “Semua komponen harus digerakkan termasuk kolega kami di daerah. Dengan komitmen yang baik untuk melindungi salah satu komponen bangsa kita (PRT-red), Insha Allah akan terjadi kesepahaman yang baik,” demikian tertulis di akun Twitter Kemnaker RI.

“Bersama stakeholder, @KemnakerRI fokus pada percepatan pembahasan RUU PPRT dengan kembali melihat detil Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang ada,” sambungnya.

Permasalahan PRT saat ini menurut dia adalah problem kelembagaan. Saat ini, banyak yang mengatasnamakan Lembaga Perekrutan PRT. Namun hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau bahkan tidak memiliki NIB.

Padahal berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2021. Lembaga Penempatan PRT wajib memiliki NIB dan sertifikat standar terverifikasi yang diajukan melalui aplikasi OSS dan Permenaker.

“Melalui RUU PPRT ini dan komitmen semua pihak, maka pemerintah akan memberikan hadiah kepada PRT. Selain itu, dilakukan pula uji publik ke masyarakat melalui berbagai kegiatan penyebaran informasi untuk menyebarluaskan pentingnya regulasi pelindungan PRT dan mengumpulkan respon positif dan substantif dari masyarakat untuk memperkaya draft RUU PPRT.

(Rob/parade.id)

Artikel Pemerintah Terus Berkomitmen Dorong RUU PPRT Disahkan pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Netty dalam keterangan medianya belum lama ini, mengatakan bahwa pengesahan undang-undang ini terhambat karena masih ada fraksi di DPR RI yang belum sepakat untuk membawa RUU PPRT ke sidang paripurna.

“Masih ada persepsi dan sudut pandang yang belum komprehensif tentang sejumlah isu pada RUU PPRT,” katanya.

Padahal, lanjut Netty, isu RUU PPRT menyangkut jaminan pelindungan profesi pekerja rumah tangga yang selama ini belum diakui dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial untuk seluruh rakyat mengharuskan negara memiliki undang-undang yang dapat menjamin dan memayungi hak mereka.

“Jangan sampai prinsip ini tercederai karena penundaan pengesahannya,” tuturnya.

Menurut politisi PKS ini, pengesahan RUU PPRT akan membuka akses pekerja rumah tangga terhadap semua paket bantuan sosial pemerintah.

“Faktanya, PRT tergolong orang miskin dan tidak mampu yang berhak mendapat bantuan dari negara, namun selama ini belum terdaftar,” ujarnya.

Selain itu, kata Netty, adanya undang-undang PPRT akan berdampak pula pada pelindungan pekerja rumah tangga dari kekerasan, jaminan kebebasan membentuk perkumpulan atau serikat pekerja, serta pengaturan hak kewajiban pekerja dan pemberi kerja secara adil dan proporsional.

Lebih lanjut Netty mengatakan, penundaan pengesahan RUU PPRT menyebabkan beragam persoalan terkait pekerja rumah tangga akan makin kompleks dan bertumpuk.

“Kita harus mulai mengurai benang kusut persoalan PRT, semisal eksploitasi dan kekerasan yang dialami pekerja, kesewenangan penyedia jasa, kesimpangsiuran jam kerja, pengabaian perhitungan upah, termasuk masalah keluhan atau kerugian pemberi kerja akibat pekerja rumah tangga yang kurang terlatih,” katanya.

Masa pembahasan yang sudah mencapai 18 tahun, menurut Netty, membuat banyak pihak menanti sikap tegas Bamus dan pimpinan DPR untuk segera mengesahkan RUU PPRT.

“Perhatian publik terhadap isu ini cukup besar. Keterlibatan media sosial juga cukup luas. Jangan sampai Badan Musyawarah dan pimpinan DPR RI dinilai publik sebagai penghambat penjadwalan RUU PPRT di sidang paripurna,” pungkas Netty.*

Artikel RUU PPRT Mandeg, Netty Prasetiyani Ingatkan Ini pertama kali tampil pada Parade.id.