Samad menyinggung cita-cita bangsa, yang belakangan atau 5 tahun terakhir dianggap tenggelam oleh sosok Jokowi, presiden ke-7. Samad mencontohkan KKN yang seperti dilanggengkan Pemerintahan Jokowi. Dan itu awalnya, kata Samad.

Samad bahkan mengatakan bahwa KKN dipertontonkan. Dinormalisasi (keadaannya). “Misal lewat Mahkamah Konstitusi (MK) yang dia (Jokowi) praktikan anak kesayangannya jadi wakil presiden,” kata Samad.

Sejurus, Samad melabeli Jokowi diktator. Kediktatoran Jokowi kata Samad karena ingin meniru rezim orde baru (orba) yang brutal tetapi tidak pernah diadili. Samad pun khawatir dengan Presiden Prabowo yang akan berlaku demikian karena dugaan alasan yang sama.

“Maka itu kita kawal Indonesia ini. Evaluasi seluruh kesalahan rezim Jokowi seperti pelanggarn HAM, KKN, dll,” tekan Samad.

Menurut budayawan, Erros Djarot, Samad mengatakan demikian karena memiliki data. Data yang boleh jadi menurutnya benar atau salah.

Namun, Erros meminta agar soal Jokowi tidak perlu lagi dibahas karena semua sudah tercatat. “Tinggal kasih saja data-datanya (ke Noel, Wamenaker Immanuel Ebenezer),” seloroh Erros.

“Noel, bantulah itu Abraham Samad untuk mengadili Jokowi,” imbuhnya.

Ketika disinggung soal itu, Noel lepas tawa kecil. Menurut dia, itu bagian dari kritik. Pun diakui dirinya, ketika mengkritisi Jokowi semasa menjadi presiden.

“Kritik itu penting. Dua periode Jokowi, saya juga kritik, seperti bansos,” kata dia.

“Saya juga punya hak pandangan seperti teman-teman di sini,” sambungnya.

Namun, ia seperti ingin menyinggung keadilan. Seperti parpol, mestinya kata dia juga dikritisi.

Sementara itu, pakar hukum tata negara, Feri Amsari menyinggung berita terkini, di mana RUU TNI disahkan DPR menjadi UU. Feri merasa atas hal itu, hukum kita berantakan. Ia mencontohkan kasus Letkol Teddy yang menduduki Seskab.

“Dahulu Mayor Teddy tidak boleh jabat di Seskab. Akhirnya duduk secara ‘haram’—yang sekarang (mau) ‘dihalalkan’ dengan ubah UU (TNI). Ini wajah supremasi hukum kita sekarang,” sesalnya.

Menurut Feri, militer yang benar tidak akan masuk ke urusan lain seperti politik, selain kemiliteran. “Tapi hari ini malah masuk ke kancah yang tidak sepatutnya seperti ekonomi, bisnis dan politik. Hampir semua di-back up oleh militer,” kata dia.

Mantan presiden Jokowi bertanggung jawab atas hal itu, kata dia. Namun, Presiden Prabowo pun kata Feri ikut bertanggung jawab karena momen tersebut terjadi di eranya, termasuk soal-soal lain seperti IHSG anjlok dan kasus Minyakita.

Mestinya hal itu kata Feri tidak terjadi kalau saja Prabowo mencegahnya. Tapi tampak malah sebaliknya.

“Kalau rakyat merasakan penderitaan atas hal-hal itu, gerakan akan muncul. Saya percaya kalau besok pagi ekonomi berbasis kepentingan elit maka akan mengubah sesuatu (gerakan),” pungkasnya.

Menurut pengamat politik, Ray Rangkuti, itu disebabkan oleh politik basa-basi. Tidak ajek. “Saatnya kita berpolitik ‘sumatra’. Saklek,” usul Ray.

“Seperti dinasti apakah dilarang atau tidak—jika tidak maka diperbolehkan—padahal aturan itu dibuat untuk kepentingan. Seperti sekarang RUU TNI jadi UU TNI yang berpolitik basa-basi. Kecuali jika sifatnya berhubungan dengan pertahanan,” sambungnya.

Akhirnya kata Ray, semua itu karena minus etika, termasuk adanya dinasti politiknya, yang anak jadi wapres, mantu jadi gubernur, dan anak jadi ketum parpol walau baru dua hari menjadi anggota. “Kalau ubah dinasti politik maka kita jangan berpolitik basa-basi dan dimulai dari diri sendiri,” tandasnya.

Diskusi diakhir dengan berbuka puasa bersama. Hadir dalam diskusi dan buka bersama itu ratusan orang.

(Rob/parade.id)

Artikel Diskusi dan Buka Puasa Bersama Barikade 98: Merampok Indonesia Merobek Merah Putih Kita pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita memiliki luas wilayah daratan dan lautan yang sangat besar. Kita memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Kita mengerti bahwa sumber alam ini terdiri dari sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia di abad ke-21 dan seterusnya,” pidato perdana Presiden Pabowo pada Ahad (20/10/2024), di DPR/MPR RI.

“Namun di tengah karunia tersebut, di tengah segala kelebihan yang kita miliki, yang memang membuat kita menghadapi masa depan dengan optimis tetapi kita pun harus berani untuk melihat hambatan, tantangan, rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita,” Prabowo melanjutkan.

Atas hal itu, ia mengaku selalu mengajak sebangsa dan setanah air, untuk menjadi bangsa yang berani. Bangsa yang tidak takut tantangan. Bangsa yang tidak takut rintangan. Bangsa yang tidak takut ancaman.

“Sesungguhnya, sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan, penuh pengorbanan, penuh keberanian—tidak hanya pemimpin-pemimpin tetapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan. Bahkan invasi-invasi dari bangsa lain,” katanya.

Prabowo mengajak—terutama pimpinan dari unsur semua kalangan. Kalangan cendikiawan, ulama, kalangan pengusaha, kalangan pemimpin politik, kalangan pemuda dan mahasiswa—mari berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

“Kita paham dan kita mengerti, bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah. Kemerdekaan kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Dan kita harus paham serta ingat selalu, pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita, dari rakyat kita yang paling miskin. Wong cilik, yang berjuang memberi makan kepada pejuang-pejuang,” terang Prabowo.

(Rob/parade.id)

Artikel Presiden Prabowo Bicara Tantangan di Tengah Dinamika dan Pergolakan Dunia pertama kali tampil pada Parade.id.

Berikut nama-nama menterinya:

1. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan
2. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
3. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
4. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno
5. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono
6. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar
7. Menko Pangan Zulkifli Hasan
8. Prasetyo Hadi, Mensesneg
9. Muhammad Tito Karnavian, Mendagri
10. Sugiono, Menteri Luar Negeri
11. Safrie Samsoedin, Menhan
12. Nazaruddin Umar, Menag
13. Supratman Andi Agtas, Menteri hukum
14. Natalius Pigai, Menteri Ham
15. Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
16. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan
17. Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
18. Satrio Sumantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
19. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan
20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan
21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial
22. Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan
23. Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja MIgran Indonesia/Kepala BPNTKI
24. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian
25. Budi Santoso, Menteri Perdagangan
26. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
27. Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum
28. Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
29. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
30. Iftitah Suryanagara, Menteri Transmigrasi
31. Dodi Purwakandi, Menteri Perhubungan
32. Meutya Hafidz, Menteri Komunikasi dan Digital
33. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian
34. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan
35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan
36. Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
37. Rahmat Pambudi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
38. Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara
40. Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
41. Hanif Faisol Nurrofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
42. Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM
43. Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi
44. Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah
45. Widyanti Putri, Menteri Pariwisata
46. Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif
47. Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48. Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga
49. ST Burhanudin Jaksa Agung
50. Herindra Kepala BIN
51. AM Putranto kepalda staf kepresidenan
52. Hasan Nasbi kepala Kantor komunikasi Presiden
53. Teddy Sekretaris Kabinet

Nama-nama Wakil Menteri

1. Wamen Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus
2. Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan
3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto
4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro
5. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto
6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk
7. Wakil Menteri Luar Negeri: Anis Matta
8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Nasir
9. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas Oegroseno
10. Wakil Menteri Pertahanan: Donny Ermawan
11. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafii
12. Wakil Menteri Hukum: Edward O.S Hiariej
13. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto
14. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim
15. Wakil Menteri Keuangan: Thomas Djiwandono
16. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
17. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu
18. Wakil Menteri Pendidikan: Fajar Riza Ul Haq
19. Wakil Menteri Pendidikan: Atip Latipulhayat
20. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan
21. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie
22. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha
23. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono
24. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo
25. Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Imanuel Ebenezer Gerungan
26. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala BPMI: Christina Aryani
27. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala BPMI: Dzulfikar Tawalla
28. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Reza
29. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti
30. Wakil Menteri ESDM: Yuliot
31. Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Diana Kusumastuti
32. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah
33. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Ahmad Riza Patria
34. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi
35. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana
36. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Angga Raka Prabowo
37. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria
38. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono
39. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar
40. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: Didit Herdiawan Ashaf
41. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN: Ossy Dermawan
42. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas: Febrian Alphyanto Ruddyard
43. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Purwadi Arianto
44. Wakil Menteri BUMN: Kartika Wirjoatmodjo
45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf
46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria
47. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka
48. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Diaz Hendropriyono
49. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM: Todotua Pasaribu
50. Wakil Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
51. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni Moraza
52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Puspa
53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar
54. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Veronica Tan
55. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat
56. Wakil Kepala Staf Kepresidenan: M. Qodari

(Rob/parade.id)

Artikel Nama-nama Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo pertama kali tampil pada Parade.id.

“Itu akan terus kita ketuk hatinya, karena apa pun presiden adalah penanggung jawab utama maju mundurnya sebuah negara. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan oleh Prabowo,” ujar Jumhur kepada parade.id, saat ikut serta merayakan Hari Tani Nasional (HTN) 2024 di depan Gedung DPR/MPR RI, Selaa (24/9/2024).

Kasus yang pernah ada pun, seperti di Rempang dan lainnya, menurut Jumhur, nanti, mesti dikembalikan—statatus quo-nya. “Bukan direbut, bukan diusir tetapi diproduktifkan,” kata Jumhur.

Negara, kata dia, mesti berfungsi demikian. Bukan dengan mengusirnya. Kalaupun ada masyarakat yang sudah tinggal di satu tempat tetapi tampak tidak produktif, justru kata Jumhur, dibantu untuk produktif.

“Kalau diusir, mereka ke mana? Hidupnya pasti jauh lebih miskin. Faktanya memang, setiap ada penggusuran lahan, orang yang digusur hanya bisa menikmati sebentar karena ada uang yang tidak seberapa,” ungkap Jumhur.

“Tapi kemudian jatuh miskin dan lebih papah dan itu tidak boleh terjadi lagi di era pemerintahan yang akan datang,” imbuhnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Kepercayaan Jumhur Hidayat kepada Prabowo Subianto Menyelesaikan Kasus Tanah (Petani) pertama kali tampil pada Parade.id.

Lainnya, Rudi meminta Prabowo, di pemerintahannya yang akan datang agar menjalankan reforma sejati, bangun industri nasional, serta cabut Omnibus Law Cipta Kerja. Dan itu kata Rudi yang paling diinginkan oleh kaum buruh Indonesia.

“Kaum tani dan kaum buruh juga berpesan kepada pemerintah selanjutnya, yang dipimpin Prabowo Subianto, jika ingin melanjutkan program Jokowi, sudah bisa dipastikan bahwa kekuasaan Presiden Prbowo Subianto tidak akan lama. Apalagi mempertahankan ‘fufufafa’, apalagi mempertahankan si anak hilirisasi, anak haram konstitusi—itu akan membuat kekuasaan Prabowo akan diganggu oleh rakyat—tidak akan lama,” peringatan Rudi, yang disampaikannya di depan Gedung DPR/MPR RI, Selasa (24/9/2024).

“Tapi jika Prabowo memilih sebagai jalan keluar atas apa yang dihadapi rakyat Indonesia, oleh kaum buruh, oleh kaum tani, maka Prabowo akan didukung oleh rakyat,” imbuhnya.

Rudi mengatakan bahwa kehidupan kaum tani di usianya yang ke-64 tahun tidak ada perubahan. Pun dengan struktur agraria yang dirasanya juga tidak ada perubahan.

“Masih saja struktur kolonial, walaupun berganti rezim. Dan lebih parahnya lagi, di rezim Jokowi ini semakin bar-bar, semakin brutal, bagaimana melegalkan perampasan dan monopoli tanah,” ujar Rudi.

Salah satunya menurut Rudi yang telah disinggung di atas adalah melalui PSN yang menurutnya dilegalisasi dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Jadi masalah monopoli dan perampasan tanah, masalah PSN, itu bukanlah hanya milik kaum tani, juga ini menjadi milik—isu yang diperjuangkan oleh kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Menurut Rudi, bagi kaum buruh, tidak akan ada upah yang layak, tidak akan ada kepastian kerja, tidak ada kebebasan berserikat, selama praktik monopoli dan perampasan tanah itu masih masif. “Bagaimana negara bertindak sebagai tuan tanah—beberapa kelompok orang, korporasi pribadi menguasai tanah dengan jutaan hektare tiada terkira, ini adalah menjadi masalah penyebab utama,” katanya.

Untuk itu, ia melanjutkan, di momentum peringatan HTN ini, buruh kata dia membersamai dan juga berjuang bersama, untuk terwujudnya reforma agraria sejati dan dibangunnya industri nasional.

“Maka, teman-teman kaum tani dan kaum buruh bersepakat, kita setuju dengan apa yang disampaikan kaum tani untuk segera ditangkap dan diadili Jokowi sebagai penjahat agraria, sebagai sumber masalah bagi kaum tani dan bagi kaum buruh, serta seluruh rakyat Indonesia,” tegas Rudi.

“Karena tidak kehidupan tanpa tanah. Tidak ada demokrasi tanpa land reform. Tidak ada industri yanh kuat tanpa land reform. Maka land reform itulah yang paling penting,” imbuhnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Permintaan Ketum GSBI ke Prabowo di HTN 2024 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Partai Buruh secara resmi mendukung pemerintahan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Namun, bukan berarti dukungan ini tanpa syarat,” demikian yang dicuitkan akun X resmi Partai Buruh, Kamis (19/9/2024).

“Kami sudah memberikan enam poin penting untuk pemerintahan baru ini, yang mencakup: 1.Mengkaji ulang UU Cipta Kerja. 2.Upah minimum yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak. 3.Pendidikan gratis sampai ke perguruan tinggi. 4.Menghapus sistem outsourcing. 5.Mengangkat guru honorer jadi PNS. 6.Reforma agraria dan kedaulatan pangan.”

Meski mendukung, Partai Buruh mengklaim tak akan tinggal diam. “Kami siap jadi mitra kritis untuk memastikan enam harapan ini benar-benar dilaksanakan.”

Dukungan ini kata Partai Buruh adalah bentuk kerja sama untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera bagi kaum buruh. “Tapi kami juga bakal terus mengawal setiap kebijakan pemerintahan baru ini.”

Partai Buruh akan selalu hadir dan bersuara lantang kalau ada kebijakan yang nggak sesuai dengan kepentingan pekerja. Bagi partai yang tak lolos parlemen DPR RI ini, enam poin harapan itu bukan sekadar janji manis, melainkan amanah yang harus diperjuangkan sampai terwujud.

“Jadi, tenang aja! Kami akan pastikan kepentingan kaum buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, kaum miskin kota tetap jadi prioritas di pemerintahan Prabowo.”

(Rob/parade.id)

Artikel Partai Buruh Terang-terangan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran pertama kali tampil pada Parade.id.

Usai memuji Prabowo, Jokowi yakin bahwa program kerakyatan, pembangunan infrastruktur dan SDM, hilirisasi, serta ekonomi hijau dapat dilanjutkan oleh Presiden Terpilih 2024 itu—yang sangat mencintai NKRI.

“Setelah pelantikan tanggal 20 Oktober, Bapak Prabowo tidak hanya menjadi milik Gerindra, tapi juga milik bangsa Indonesia yang akan mengemban seluruh kepentingan rakyat,” kata Jokowi, di akun X-nya, Senin (2/9/2024).

Jokowo berharap transisi pemerintahan dapat berjalan dengan baik untuk melanjutkan upaya mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Jokowi mengatakan itu ketika hadir di Apel Kader Partai Gerindra. “Saya merasakan kehangatan dan semangat dari Bapak Prabowo dan seluruh kader. Mari kita terus bersatu untuk Indonesia,” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel Jokowi Puji Prabowo: Gerindra Beruntung pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal itu disampaikan Dedi saat KSBSI menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Bandung, Jawa Barat, Kamis s/d Sabtu 8-10 Agustus 2024.

“Saya berharap Presiden terpilih, Prabowo Subianto dapat merealisasikan keinginan pekerja buruh untuk menghapus regulasi dan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang merugikan hak-hak pekerja buruh Indonesia,” ujar harapan Dedi, dalam keterangan tertulisnya kepada parade.id, Selasa (13/8/2024).

Kebijakan-kebijakan yang merugikan buruh, kata Dedi seperti Omnibus Law UU Cipta Kerja, UU P2SK, dan terbaru adalah UU Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)—yang harus dihapus.

Ia menganalisis tidak ada satu pun kebijakan Pemerintah sebelumnya yang menguntungkan pekerja buruh Indonesia.

Regulasi dan kebijakan yang lahir justru semakin melemahkan, termasuk melemahkan daya beli dan mendegradasi hak-hak buruh.

Dalam UU Cipta Kerja, perusahaan bisa mengambil tenaga kerja lewat outsourcing dengan upah murah. Belum lagi kemudahan PHK dengan pesangon yang dibayar begitu rendah.

“Kenapa hari ini begitu banyak PHK? Karena fleksibilitas dan regulasi yang mempermudah pelaksanaan itu,” ungkap Dedi.

Menurut dia, dengan lahirnya Cipta Kerja, orang jadi kehilangan pekerjaan. Belum lagi keberadaan outsourching yang diperluas.

“Jika dulu hanya ada 5 sektor, kini semua sektor pekerjaan bisa di outsourching,” ungkapnya lagi.

Dedi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Pekerja Buruh Indonesia Raya (GPBI), sebuah organisasi Buruh yang menjadi sayap Partai Gerindra juga menyoroti keberadaan dan pergerakan serikat buruh yang semakin sulit di bawah UU Cipta Kerja, karena hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan saat ini makin pendek dengan kontrak yang terus menerus dilakukan.

Untuk itu, KSBSI akan mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran lebih mengutamakan perlindungan pekerja buruh dengan memperbaiki regulasi yang ada.

“Kita akan mengusulkan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk memperbaiki regulasi perburuhan di Indonesia agar tidak terus menerus merugikan Pekerja Buruh Indonesia,” terangnya.

Buruh dan Perekonomian  Nasional

Buruh adalah subyek pembangunan nasional yang jika terus dirugikan dan dilemahkan tentu akan berdampak pada perekonomian bangsa.

“Peran penting buruh pada pembangunan adalah perannya dalam produksi barang dan jasa. Ini menguntungkan perusahaan dan menjadi nilai tambah bagi pemerintah karena pemasukan pajak. Pekerja Buruh juga merupakan konsumen atau pengguna barang dan jasa karena memiliki daya beli yang mampu mendongkrak perekonomian,” urai Dedi.

Namun jika terus dilemahkan dengan regulasi dan kebijakan yang merugikan, perluasan outsourching, kemudahan PHK dan kerja magang dengan upah murah, maka daya beli buruh akan semakin lemah.

“Lemahnya daya beli buruh tentu berdampak pada perekonomian. Dan ini tak boleh dibiarkan,” kata Dedi.

Rekomendasi KSBSI

Untuk itu, dalam Rakernas KSBSI kali ini, kata Dedi, KSBSI akan mengusulkan dan memberikan masukan kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam bentuk paper rekomendasi KSBSI terkait dengan persoalan-persoalan tenaga kerja.

“Seperti, perlu dibuatnya perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja. Kemudian pembatasan outsourching, lalu regulasi K3, regulasi perlindungan terhadap pekerja platform digital dan usulan lainnya akan kita masukan menjadi sebuah rekomendasi,” tandas aktivis buruh senior KSBSI ini.

Ia berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat memberikan solusi yang dibutuhkan Buruh untuk kesejahteraan dan perlindungan.

“Kami dari KSBSI mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Prabowo-Gibran, semoga menjadi pemimpin yang amanah yang mampu melindungi dan mensejahterakan Pekerja Buruh Indonesia,” pungkasnya.

Solusi Prabowo untuk TAPERA

Diketahui, Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat merespons polemik kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang mendapat penolakan keras kalangan Buruh.

“Kami akan pelajari dan cari solusi terbaik,” kata Prabowo kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024 lalu.

Namun demikian Prabowo tidak menjelaskan solusi apa yang disiapkan. Ia juga tidak menjawab ketika ditanya apakah kebijakan itu akan dilanjutkan pemerintahannya pada periode 2024-2029 mendatang.

Komitmen Prabowo-Gibran untuk Pekerja Buruh

Pada masa kampanye Pilpres 2024 kemarin, Capres-Cawapres Prabowo-Gibran juga memiliki komitmen kepada pekerja Buruh Indonesia. Redaksi mencatat komitmen Prabowo-Gibran untuk Buruh, di antaranya:

• Semua Buruh bisa tidur tenang karena menerima penghasilan yang cukup;
• Menyediakan beasiswa bagi Putra-putri Petani, Nelayan, Guru dan Buruh untuk melanjutkan jenjang pendidikan S-1 hingga S-3;
• Meningkatkan daya beli buruh dan menyediakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan Buruh;
• Memberikan prioritas pemberantasan korupsi pada sektor yang punya korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik seperti pertanian, perdesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, SDA dan perburuhan.

Sedangkan komitmen Prabowo-Gibran untuk pekerja Indonesia, di antaranya:

• Mendorong perusahaan untuk menempatkan angkatan kerja berusia 18-24 tahun sebagai karyawan tetap melalui subsidi premi asuransi untuk pekerja selama 12 bulan;
• Memperluas program pendidikan baik formal maupun non formal dan pendampingan kepada pekerja serta komunitas seni akan pentingnya kewirausahaan di bidang seni, budaya, dan kreatif untuk menghasilkan seniman yang berjiwa enterpreneurship;
• Menyediakan transportasi publik murah bagi pekrerja dan rakyat tidak mampu;
• Mencabut PP Nomor 78 Tahun 2016 dan menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak sebagai dasar penetapan upah minimum untuk meningkatkan daya beli pekerja;
• Melakukan revisi jaminan pensiun PP nomor 45 Tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja.*

Artikel KSBSI Berharap Presiden Terpilih, Prabowo Memperbaiki Regulasi Perburuhan Rezim Jokowi pertama kali tampil pada Parade.id.

Elly mengatakan itu ketika ia hampir menutup orasinya di aksi tolak Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada hari ini, Selasa (9/7/2024), di dekat patung kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

“Kita harus bertemu Pak Prabowo, untuk membicarakan Tapera hingga Omnibus Law Cipta Kerja agar dibatalkan,” ujar Elly di atas mobil komando.

KSBSI menolak Tapera. KSBSI minta Tapera dibatalkan, bukan diundur ataupun ditunda.

“Apa pun alasannya, Tapera harus dibatalkan. Kalau tidak, kita akan melakukan aksi hingga 2027,” ancam Elly.

Turun jalan bukan salah satu opsi KSBSI menolak Tapera. Ada jalan atau jalur lain, yakni menggugatnya di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dan itu kita sudah daftarkan (gugatan) judicial review ke MK terkait Tapera,” tandasnya.

Massa aksi buruh KSBSI datang dari berbagai daerah. Tidak hanya dari Jabodetabek, melainkan juga ada dari Bandung, Sukabumi, dan Banten.

Massa buruh membubarkan diri usai membakar semua alat peraga yang berisi aspirasi maupun tuntutan.

(Rob/parade.id)

Artikel Presiden KSBSI Ingin Bertemu Prabowo pertama kali tampil pada Parade.id.

“Terima kasih kepada Presiden RI @jokowi yang sudah memberikan dukungan moril dan doa,” ucap Prabowo, lewat akun Instagram pribadinya, Ahad (30/6/2024).

Selain kepada Jokowi, Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas doa dan dukungannya sehingga operasi besar yang dijalaninua berhasil.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat atas doa dan dukungannya,” Prabowo kembali mengucapkan terima kasih.

Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada tim dokter yang menanganinya.

“Saya ucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT beserta ucapan terima kasih kepada tim dokter yakni Brigjen TNI Purn dr. Robert Hutauruk, Kolonel dr. Sunaryo, dr. Siska Widayati, dibantu dengan dr. Thomas dan seluruh perawat serta para tenaga medis di RSPPN Sudirman atas

keberhasilan tindakan operasi besar yang dilakukan kepada saya,” ucap Prabowo.

Prabowo mengungkap mengapa ia melakukan operasi besar.

“Seperti sudah diketahui banyak pihak, saya pernah mengalami 2 kali kecelakaan terjun payung saat bertugas di TNI pada tahun 80an di kaki kiri saya, cidera ini selama ini masih saya rasakan,” pengakuannya.

Prabowo sempat sadar dan paham tindakan medis yang dijalaninua penuh dengan resiko dan pertaruhan nyawa. Namun ia yakinkan diri bahwa semua ini untuk Negara dan Bangsa.

“Saya juga yakin tim dokter dan seluruh tenaga medis yang menanganinya pun handal dan profesional. Puji syukur 1 minggu lalu tim dokter berhasil melakukan tindakan medis untuk memulihkan cidera yang saya alami selama ini,” kata Prabowo.

“InsyaAllah dengan kondisi sehat walafiat kedepan saya semakin siap untuk berbakti dan mengabdi untuk Negara dan Rakyat Indonesia,” harapan Prabowo, presiden terpilih 2024-2029.

(Rob/parade.id)

Artikel Prabowo Mengucapkan Terima Kasih kepada Jokowi usai Menjalani Operasi Besar pertama kali tampil pada Parade.id.