“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menerapkan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti pada awal pandemi, paling tidak untuk seluruh provinsi di pulau Jawa selama minimal tiga minggu,” demikian siaran pers MCCC yang ditandatangani oleh Agus Samsudin selaku ketua dan sekretarisnya, Arif Nur Kholis.

Namun begitu, kebijakan ini harus pula disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar informasi yang menyesatkan (hoax/disinformasi) dan jaminan sosial bagi warga terdampak secara ekonomi selama PSBB tersebut diberlakukan. Demikian tertulis di website resmi Muhammadiyah.

Menurut MCCC, dalam surat yang dikirim ke Presiden, Pemerintah juga harus menjamin ketersediaan fasillitas layanan kesehatan untuk pasien Covid-19 dengan memastikan ketersediaan ruang perawatan di fasyankes, fasilitas isolasi pasien OTG di luar fasyankes, jaminan ketersediaan perangkat medis, alat pengaman diri, pasokan oksigen medis dan obat-obatan yang diperlukan.

Selain itu, pendirian rumah sakit darurat di berbagai daerah di Jawa dirasa mendesak dilakukan untuk merespon banyaknya Rumah Sakit yang tidak mampu menerima pasien Covid-19 lagi karena penuh.

Pemerintah bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ilmuwan dan Media menurut MCCC juga harus bersatu dalam menggerakkan solidaritas sosial bagi warga terdampak ekonomi kebijakan pembatasan mobilitas yang dilakukan.

Yakni menggerakkan ketaatan masyarakat pada penerapan protokol kesehatan, menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi dan meredam beredarnya informasi menyesatkan di kalangan masyarakat.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel MCCC Muhammadiyah Kirim Surat ke Presiden Jokowi soal Penerapan Kembali PSBB pertama kali tampil pada Parade.id.

PSBB diperpanjang kurang lebih satu bulan hingga 18 April 2021 mendatang. Keputusan perpanjang masa PSBB tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.70-Huk/2021 yang ditandatangani Minggu (21/3/2021).

Alasan perpanjangan PSBB, kata Gubernur,

karena masih ditemukan kasus konfirmasi positif,  keputusan tersebut diperoleh setelah Pemprov melakukan rapat evaluasi.

“PSBB dilaksanakan paling lama 30 hari sejak

tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021, dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran,” kata Gubernur sebagaimana tertuang dalam keputusan tersebut di atas.

Terkait pemberlakuan PSBB tersebut, kata Wahidin, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten wajib melaksanakan penetapan PSBB di masing-masing wilayah.

Sementara waktu penetapan pelaksanaannya di delapan wilayah kabupaten/kota di Banten ditentukan oleh masing-masing kepala daerah.

Adapun waktu dimulai dan lamanya operasional check point (tempat pemeriksaan) di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten juga diatur oleh Bupati/Wali Kota.

(Naz/PARADE.ID)

Artikel Banten Perpanjang PSBB di Seluruh Wilayah Provinsi pertama kali tampil pada Parade.id.

Terus meningkatnya jumlah korban pandemi. Desakan berbeda dari pendukung dan kelompok kepentingan di sekitarnya, membuatnya sangat bingung mengambil keputusan.

Seperti  buah simalakama: Dimakan mati bapak. Tidak dimakan mati emak.   

Jika dituruti, dia akan ditinggalkan pendukungnya. Tidak dituruti dia bakal ditagih dan juga ditinggalkan para cukongnya. Sebuah pilihan yang sungguh sangat sulit.

Persis seperti pernah dikatakan Jokowi “Ruwettttt….ruwetttt…..ruwett……”

Kebingungan Jokowi sangat terlihat pada rencana Gubernur DKI Anies Baswedan menarik rem darurat dan memberlakukan PSBB total di Jakarta.

Ahad (13/9) mantan Besar RI di Polandia Peter F Gontha membocorkan surat bos perusahaan rokok Djarum Budi Hartono kepada Presiden Jokowi.

Dalam suratnya,  orang terkaya di Indonesia itu secara tegas menolak rencana PSBB total di DKI.

Budi Hartono mengutip data-data menunjukkan warga yang  terinfeksi di Jakarta terus meningkat,  kendati sudah dilakukan PSBB.

Agaknya Budi lupa atau pura-pura tidak tahu bahwa pada awal pandemi, Anies mengusulkan lockdown. Bukan PSBB.

PSBB adalah keputusan pemerintah pusat. Mereka lebih khawatir harus menanggung ongkos dari kebijakan tersebut. Di luar itu pemerintah juga masih lebih mengkhawatirkan ambruknya ekonomi ketimbang jatuhnya ribuan nyawa rakyat.

Pada hari yang sama,  WA  mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif kepada Presiden Jokowi juga bocor ke publik.

Kepada Jokowi,  anggota Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP)

mengkhawatirkan tingginya jumlah dokter yang tewas karena Covid-19.

Salah satu pendukung utama Jokowi itu meminta agar Menkes dan jajarannya diperintahkan segera bertindak. Menghentikan angka kematian dokter dan  tenaga kesehatan.

Meski tidak menyebut secara spesifik agar Jokowi mengutamakan penanganan  kesehatan, Syafii jelas sangat khawatir. Dia bahkan menyinggung kemungkinan negara oleng bila sikap abai itu diteruskan.

( Pilihan sulit )

Desakan Budi Hartono dan Syafii Maarif yang berbeda kepentingan, membuat Jokowi dalam dilema besar.

Kepada para menterinya Jokowi sudah secara jelas —tapi bukan tegas —  agar lebih mengutamakan kesehatan ketimbang ekonomi.

Namun ucapan itu bisa diartikan hanya sekedar public relation, hanya lips service.

Meminjam istilah anak-anak muda sekarang “utamakan kesehatan, tapi boong.”

Terbukti ketika Anies Baswedan berniat menarik rem darurat, dia diserang oleh para menteri  dan beberapa kepala daerah di sekitar Jakarta.

Narasi yang dibangun senada. Seperti sebuah orkestrasi besar. Kebijakan Anies menghancurkan ekonomi nasional.

Konduktor orkestrasi besar itu tak tanggung-tanggung. Langsung dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Desakan untuk mengutamakan kesehatan, termasuk WA dari Syafii Maarif sesungguhnya  obat. Pahit,  tapi Insya Allah akan menyehatkan.

Sebaliknya iming-iming pertumbuhan ekonomi seperti dinyatakan bos Pabrik rokok Budi Hartono adalah racun disalut madu. Kelihatannya manis, tapi dampaknya sangat mematikan.

Bagaimana Jokowi menyikapinya?

Kita bisa membacanya dari keputusan Anies Baswedan. Jelang pemberlakuan PSBB total, Anies  mendapat tekanan keras dari para punggawa Jokowi di kabinet.

Jalan tengahnya kompromi. Kebijakan PSBB total menjadi PSBB diperlonggar.

Keputusan Anies adalah dejavu. Persis seperti tarik menarik pada awal pandemi. Anies menginginkan lockdown. Pemerintah pusat maunya PSBB.

Kita sudah melihat hasilnya sekarang. Jumlah korban terus meningkat. Kita juga belum tahu kapan masa puncak dan berharap kemudian melandai.

Di media, Walikota Bogor Bima Arya Sugianto, salah satu pendukung Jokowi  hanya bisa meratap dan menyesali.

“Kalau saja enam bulan lalu, lima bulan lalu, atau tiga bulan pertama,  serempak presiden sampaikan nomor satu kesehatan, kita lockdown semua, luar biasa itu,” kata Bima dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Sudah sangat jelas,  Jokowi lebih memilih tetap mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Lebih tepatnya mengakomodasi kepentingan para taipan dan korporasi besar. Bukan kesehatan rakyat.

Jokowi lebih memilih racun bersalut madu, ketimbang obat pahit yang menyehatkan.

Seperti Bima Arya kita tinggal bisa berandai-andai. Kalau saja, andai saja semua mulai siuman seperti Buya Syafii Maarif. End.

*Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa, Hersubeno Arief

Artikel PSBB: Obat, Madu, dan Racun di Tangan Jokowi pertama kali tampil pada Parade.id.

Ini adalah perpanjangan PSBB keenam dan akan berlaku hingga 26 Juli 2020 mendatang.

“Kita sepakat untuk memperpanjang PSBB,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim di Kota Serang, Minggu (12/7/2020).

Wahidin mengatakan PSBB diperpanjang untuk membiasakan warga menjalani hidup dengan protokol kesehatan.

Berbeda dengan sebelumnya, PSBB diberlakukan dengan pelonggaran-pelonggaran di sejumlah kegiatan di antaranya untuk kegiatan peribadahan, resepsi dan dalam rangka menghadapi Iduladha

“Ada kegiatan yang bisa dibolehkan namun dengan tingkat risiko yang rendah. Kegiatan lain yang berisiko tinggi, agak tinggi, dan sedang tentu harus menjadi perhatian kita bersama,” kata dia.

Wahidin mengatakan pemberlakuan PSBB periode sebelumnya di Provinsi Banten bisa dibilang membuahkan hasil.

Buktinya, kata dia, saat ini Banten keluar dari 10 besar jumlah kasus positif corona atau Covid-19 secara Nasional. Banten juga saat ini berada di zona kuning setelah sebelumnya menyandang status zona merah.

Untuk itu, kata dia, PSBB perlu diperpanjang hingga Banten menjadi zona hijau.

“Kalau PSBB ini tidak kita lanjutkan saya khawatir. Karena ada tugas kita yang harus kita optimalkan. Jangan sampai kalau kita cabut PSBB akan terjadi euforia, masyarakat kembali seperti semula dan lupa,” kata dia.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel PSBB Tangerang Raya Kembali Diperpanjang hingga 26 Juli 2020 pertama kali tampil pada Parade.id.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, berdasarkan evaluasi PSBB transisi selama satu bulan belakangan ini, pihaknya mendapatkan reproduction di angka satu atau sama dengan bulan lalu. Menurutnya, angka tersebut belum aman dan sangat risiko bila dilakukan pelonggaran.

“Kami mengambil sikap bertanggung jawab menyelamatkan jiwa nomor satu. Untuk itu kita ambil perpanjangan hingga 14 hari ke depan,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Anies berharap dalam 14 hari ke depan, masyarakat mematuhi dan disiplin terhadap protokol kesehatan Covid-19. Sehingga pelonggaran bisa dilakukan secepat mungkin.

“PSBB transisi semua berlangsung masih dengan kapasitas 50%. Untuk banyak berkegiatan harus disiplin protokol kesehatan Covid-19,” ucapnya.

(Sindo/PARADE.ID)

Artikel Demi Keselamatan Jiwa, DKI Perpanjang Masa PSBB Transisi hingga 14 Hari pertama kali tampil pada Parade.id.