“Pdhl mana ada orang sudah susah2 ngurus partai gak mau maju. Apalagi dgn pileg pilpres barengan, bawa dampak elektoral utk partainya,” kata dia, Ahad (19/6/2022).

Padahal, sebesar apa pun kuasa seseorang saat ini, kata Jansen, orang tersebut akan selesai juga. Tidak ada yang abadi.

Namun, kalau partai anjlok, kita yang bertanggungjawab pada kader dan generasi pendahulu. Apalagi jika sampai hilang tidak lolos PT, kita yang dicatat sejarah.

“Jd mari kita berdaulat nentukan capres sendiri. Salam! Jadi ayo partai2, mari kita berdaulat nentukan Capres kita.
Masak kita yg capek2 ngurus partai mutar2 Indonesia ini, orang luar mau atur2 kita. Memang kalau suara partai kita anjlok, krn terpaksa mendukung kandidat yg tidak cocok dgn pemilih kita, dia yg tanggungjawab? Kan tidak,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Rintangan Sulit Selain PT 20 Persen Menurut Wasekjend Demokrat pertama kali tampil pada Parade.id.

Ada tiga penuntut yang ditolak MK, yakni gugatan nomor perkara 13/PUU-XX/2022 yang diajukan tujuh warga kota Bandung, gugatan nomor 20/PUU-XX/2022 yang diajukan empat orang pemohon, serta gugatan nomor 21/PUU-XX/2022 yang diajukan lima anggota DPD. Ketiga itu dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, kemarin.

Atas penolakan itu, MK pun disebut oleh aktivis senior yang juga seorang ekonom Rizal Ramli (RR) tidak kredibel.

“MK makin lama makin tidak kredible dan konflik-kepentingan. Wong Ketuanya MK ipar jokowi,, puguh aja menangkan kepentingan yang kuasa Malu2-in dan keputusan2nya bertentangan dengan UUD : tidak ada aturan threshold di UUD !!” kata RR, ketika mengomentari cuitan Muhammad Said Didu, “Dan yang memutuskan adalah ……….”, kemarin (20/4/2022), di akun Twitter-nya.

Cuitan RR itu lantas dikomentari oleh Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Disampaikan oleh Fahri ke RR, bahwa gugatan Gelora akan menjadi harapan terakhir.

“Mohon Doa.. kami meminta agar pelaksanaan pemilu presiden tidak memakai tiket lama sebab berbahaya bagi legitimasi presiden yang akan datang, memakai tiket basi untuk berkuasa!” cuit Fahri, Kamis (21/4/2022).

Ketiga gugatan tersebut melakukan uji materi Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut mengatur soal ambang batas sebagai persyaratan mencalonkan presiden dan wakil presiden. Demikian dikutip cnnindonesia.

Undang-Undang Pemilu menjadi satu dari dua produk hukum yang paling banyak digugat sepanjang 2021.

Dalam catatan Kode Inisiatif sepanjang 2017-2020 terdapat 14 gugatan atas Pasal 222 yang mengatur ambang batas capres ke MK. Namun, tak ada satupun gugatan yang dikabulkan.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Kembali Tolak PT Nol Persen, Kredibelitas MK, dan Harapan Terakhir Penggugat? pertama kali tampil pada Parade.id.

Fahri menyebut bahwa PT 20 persen mempermudah elite mengatur sandiwara Pemilihan Umum (Pemilu).

“SUPAYA SIAPAPUN YG MENANG YA DIA2 JUGA,” kata Fahri, Ahad (19/12/2021).

Kata Fahri, persis seperti Pemilu kemarin. Bahkan rasanya masih terasa di tengah-tengah masyarakat akibat kemungkinan dampak PT 20 persen.

“RAKYAT BRANTEM BENERAN SAMPAI SEKARANG BELUM KELAR SEMENTARA DIA BERANTEM PURA2AN TERNYATA,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Dikutip kompas.com, PT sendiri adalah ambang batas kepemilikan kursi di DPR atau raihan suara partai politik untuk mencalonkan presiden.
Aturan tersebut mulai diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 2004.

Aturan presidential threshold pencalonan presiden mengalami beberapa perubahan ketentuan dari pemilu ke pemilu.

Pada 2004, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan pemilihan presiden (pilpres)
secara langsung.

Pelaksanaan pilpres secara langsung tersebut merupakan hasil Reformasi melalui amandemen ketiga UUD 1945, yakni Pasal 6A ayat 1, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”

Selain itu, amandemen UUD 1945 (terutama amandemen ketiga dan keempat), juga menetapkan beberapa kriteria pemilihan presiden dan wakil presiden. Antara lain waktu pelaksanaan, peserta pemilihan, syarat pengusulan, hingga penetapan pasangan calon (paslon) terpilih.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Fahri Hamzah: PT 20 Persen Mempermudah Elite Mengatur Sandiwara Pemilu pertama kali tampil pada Parade.id.

“Jelas, karena Pilpres dan Pileg saat itu tidak dilaksanakan serentak. Sejak 2019, Pileg dan Pilpres sudah serentak. Semua Parpol peserta Pemilu berhak ajukan Capres/Cawapres.Udah paham?#Liberte!” kata dia, kemarin.

Padahal menurut konstitusi, lanjut dia, kalau sudah menjadi Parpol peserta Pemilu berhak mengajukan Capres-Cawapres. Demikian alasannya.

“Anda pimpinan Parpol? Jika Parpol anda ditetapkan KPU menjadi peserta Pemilu 2024, apakah anda bisa mengajukan Capres/Cawapres? TIDAK,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Jadi, kata dia, bukan Demokrat yang menghendaki PT nol persen itu. Itu, kata dia, perintah Mahkamah Konstitusi (MK): mulai Pemilu 2019 Pilpres dan Pileg harus serentak.

Sehingga setiap Parpol peserta Pemilu-Pilpres dan Pileg-berhak mengajukan Capres-Cawapres dan mengajukan Caleg.

Sikap Demokrat yang menolak atas PT 20 persen untuk tahun 2024 adalah jawaban untuk pihak-pihak yang menyoalkannya.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Alasan Mengapa Demokrat Tidak Dukung PT 20 Persen Tahun 2024 pertama kali tampil pada Parade.id.