Usai momen itu, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa keterangan persnya. Pertama soal kepastian menanam padi semuanya

“Saya ingin memastikan bahwa di awal Januari ini mulai menanam semuanya, karena hujan sudah turun. Air berarti, kebutuhan air sudah mencukupi dari hujan sehingga tanam,” ujar presiden, yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden.

“Di Desember, kita tanam 1,4 juta. Di Januari 1,7 juta hectare. Kemudian di Februari 1,4 juta hectare, sehingga kita harapkan ada peningkatan produksi kita di masa panen kita bulan Maret-April yang akan datang,” presiden menambahkan.

Soal kedua adalah soal pupuk. Soal ini, Jokowi menyampaikan bahwa sekarang pata petani jika ingin membeli pupuk tidak lagi harus menggunakan Kartu Tani. Bisa pakai KTP.

“Kemudian juga sudah bersiap persiapan masa panen ini 1,7 juta ton pupuk dari Pupuk Indonesia. Saya kira itu mencukupi. Dan kita harapkan keluhan untuk pupuk tidak ada lagi,” katanya lagi.

Kemudian soal subsidi pupuk, ia mengaku sudah meminta ke Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, untuk mengajukan dana tambahan subsidi pupuk sebesar kurang lebih Rp14 triliun.

“Pupuknya harus siap. Pupuknya harus siap. Segera tanam di awal-awal tahun ini, sudah. Kalau targetnya bisa naik lagi, artinya memang urusan pupuk tadi—juga ada keluhan urusan irigasi yang sedimennta tinggi di bendungannya. Nanti akan dikerjakan Pak Menteri PU. Secepatnya,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Presiden Jokowi di Banyumas: Beli Pupuk Tidak Harus Pakai Kartu Tani pertama kali tampil pada Parade.id.

Dugaan keinginan rencana Bahlil memindahkan pabrik baru pupuk Kaltim ini dapat disimak melalui statment-nya pada tanggal 15 Juni 2022 di Swiss-Belhotel Manokwari, Papua Barat. Demikian kata Sekjend DPP KP2IT Abdul Syukur Sangadji saat konferensi pers di kantornya, Jumat (24/6/2022).

Salah satu alasan mengapa rencana pemindahan pembangunan pabrik baru pupuk Kaltim ke Fakfak yakni mempertimbangkan kondisi pelabuhan. Namun, menurut Syukur persoalan itu adalah persoalan kecil.

“Dengan kecanggihan alat berat dan sistem penggalian—memakai teknologi canggih bisa menjawab alasan Bapak Investasi Bahlil ini. Misal soal kedalaman laut yang 8 meter bisa menjadi 20 meter dan atau sedalam mungkin,” kata dia.

Cara pandang Bahlil ini pun menurut dia mesti diluruskan. Agar jangan sampai menciderai masyarakat Teluk Bintuni.

“Otomatis pemerintah pusat telah menciderai janji pembangunan dan investasi buat masyarakat di Teluk Bintuni sebagai kawasan pembangunan industri. Dan ini menjadi preseden buruk pemerintah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas kepercayaan yang selama ini dibangun untuk pembangunan pabrik baru pupuk Kaltim ini,” paparnya.

“Padahal pemerintah daerah Teluk Bintuni telah menyiapkan 200 hektare yang akan menjadi kawasan industri berbasis petrokimia terbesar—berlokasi di Kampung Obor, Sumuri,” sambungnya.

KP2IT sendiri menurut dia kecewa atas rencana pemindahan pabrik baru pupuk Kaltim tersebut. Pasalnya, rencana pembangunan pabrik di Teluk Bintuni sudah berjalan cukup lama, terlebih sudah dikonsolidasikan Pemerinah Pusat.

Ia pun meminta agar Menteri Bahlil berpatokan pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Dimana kabupaten Teluk Bintuni ditetapkan sebagai kawasan industri khusus menjadi prioritas pembangunan—menggaet investasi dalam membangkitkan perekonomian nasional.

“Kami meminta Bapak Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia agar segera mengurungkam niatnya, karena hal ini berdampak pada kondisi dan situasi masyarakat adat. Baik itu masyarakat adat di Kabupaten Fakfak dan Teluk Bintuni,” katanya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel KP2IT Mempersoalkan Rencana Pemindahan Pabrik Baru Pupuk Kaltim ke Fakfak pertama kali tampil pada Parade.id.

Obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II senilai total Rp8 triliun.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat di Jakarta, Senin, mengungkapkan bahwa obligasi ini merupakan salah satu bagian dari strategi perusahaan untuk diversifikasi sumber pendanaan eksternal selain dari perbankan.

“Selain diversifikasi sumber pendanaan, ini merupakan salah satu upaya kami untuk mengurangi volatilitas suku bunga dengan beralih dari ‘variable rate’ ke ‘fixed rate’, sehingga kami bisa mendapatkan efisiensi untuk jangka panjang,” kata Aas dalam konferensi pers secara daring.

Aas menjelaskan bahwa dana obligasi ini akan digunakan untuk melakukan reprofiling atas pinjaman perbankan maupun obligasi baik di induk dan anak perusahaan

Pihaknya optimistis target penerbitan bisa terserap oleh pasar mengingat kinerja perusahaan yang selalu stabil, bahkan menunjukkan peningkatan walaupun di tengah masa pandemi COVID-19.

PUB II Obligasi Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020 terbagi dalam tiga seri, yaitu Seri A bertenor 3 tahun, Seri B bertenor 5 tahun, dan Seri C bertenor 7 tahun. Pembayaran bunga dilakukan secara triwulanan, dengan perhitungan 30/360.

Untuk obligasi Seri A dengan tenor 3 tahun memiliki indikasi kupon yang ditawarkan sebesar 6,25–7,25 persen; Seri B dengan tenor 5 tahun sebesar 7–8,30 persen; dan Seri C dengan tenor 7 tahun sebesar 7,5–8,75 persen.

Masa penawaran awal obligasi berlangsung pada 16-30 Juli 2020, sedangkan penawaran umum dijadwalkan pada 14-18 Agustus 2020.

Pupuk Indonesia menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas sebagai Joint Lead Underwriters (JLU), dan PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanat.

Obligasi berkelanjutan Pupuk Indonesia mendapat peringkat AAA (idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia. Obligasi ini tanpa jaminan khusus (clean basis).

Pupuk Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki 10 (sepuluh) anak perusahaan dengan lingkup usaha terintegrasi yang terdiri dari lima produsen pupuk yaitu PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kaltim.

Kemudian, lima perusahaan non pupuk yaitu PT Rekayasa Industri, PT Mega Eltra, PT Pupuk Indonesia Energi, PT Pupuk Indonesia Logistik, dan PT Pupuk Indonesia Pangan.

Pupuk Indonesia mempunyai peran penting dalam mengamankan pasokan pupuk untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Pupuk Indonesia ditugaskan oleh pemerintah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi (Public Service Obligation) ke seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Pupuk Indonesia juga menjual produknya untuk pasar komersil domestik dan ekspor.

Selama 2019, Pupuk Indonesia berhasil melakukan penyaluran dan penjualan pupuk subsidi dan non subsidi serta non pupuk sebanyak 13,76 juta ton.

Ada pun total pendapatan pupuk pada 2019 mencapai Rp71,3 triliun, naik rata-rata 10 persen per tahun. Begitu pula untuk Laba Tahun Berjalan selama 2017–2019 naik rata-rata 10 persen per tahun.

Pupuk Indonesia pada 2019 mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp3,71 triliun dari total nilai aset Rp 135,55 triliun. Dengan demikian Pupuk Indonesia berhasil mempertahankan kinerjanya sebagai 10 besar perusahaan pupuk dunia berdasarkan total aset, pendapatan, EBITDA, dan laba bersih.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Pupuk Indonesia Tawarkan Obligasi Rp2,5 Triliun pertama kali tampil pada Parade.id.