“UU Pers No 40/1999 jelas-jelas menyebutkan fungsi pers dan wartawan melakukan kontrol sosial. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pun tegas- tegas melarang wartawan menerima sesuatu apa pun dari sumber berita,” jelasnya, dalam pernyataan resmi.

Menurut dia, wartawan yang menerima tunjangan pemerintah merupakan pelanggaran berat dalam KEJ.

“Bagaimana fungsi kontrol bisa jalan kalau wartawan menerima gaji atau tunjangan dari pihak yang mau dikontrolnya?” tutur Ilham.

Rapat DK-PWI menilai usulan wartawan yang telah lulus ujian kompetensi mendapat tunjangan pemerintah terlontar dari segelintir wartawan yang sesat pikir. Usulan itu jelas bertentangan dengan tuntutan dasar profesi wartawan yang harus bersikap independen.

Ketua PWI Pusat Atal S Depari mengatakan bahwa bantuan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dapat terus dilanjutkan dalam upaya pengembangan institusi pers secara keseluruhan. Tapi, bantuan itu hendaknya diwujudkan dalam bentuk program seperti uji kompetensi wartawan, pendidikan wartawan dan sebagainya.

“Jadi yang dibantu institusi bukan personal wartawan”, tegasnya.

Dalam rapat tersebut memang terungkap beban berat lembaga pers akhir-akhir ini, terutama akibat pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir ini.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memang menegaskan pers juga lembaga ekonomi yang harus mampu menghidupi dan menjaga kesejahteraan wartawan. Namun dalam pelaksanaan fungsi ekonomi itu, fungsi pers yang pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen demokrasi harus terus dijaga independensinya.

“Ruh profesi ada di sana. Bantuan kepada pers bisa dalam bentuk pengurangan pajak atau program kemitraan lain,” pungkasnya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Pengurus PWI Tolak Usulan Wartawan Menerima Tunjangan dari Pemerintah pertama kali tampil pada Parade.id.

Penghargaan diberikan oleh PWI Jabar ini sebagai bentuk apresiasi atas Kepala Daerah yang dinilai peduli terhadap jurnalis. Penghargaan diserahka tepat di Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang digelar di Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 16-17 Maret.

Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat mengatakan bahwa penghargaan diberikan juga sebagai bentuk kepedulian PWI kepada sejumlah tokoh masyarakat yang berjuang dalam menghadapi pandemi Covid-19. 

Selain itu, PWI Jabar juga memberikan penghargaan kepada sosok inspirator kepada Rudi Ansyari (Wartawan), UMKM Peci Rajut Sadulur, Yusman Faizal (Puskesmas Kota Cianjur), Agam Suparianto (Pendidikan), dan Sri Ratnawati (Relawan).

“Mereka berjasa dalam menghadapi pandemi. Kita memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada sosok inspirasi ini,” kata Hilman.

Plt. Bupati Cianjur Herman Suherman menyampaikan terima kasihnya kepada PWI Jawa Barat karena telah memilih Cianjur sebagai tuan rumah puncak acara HPN 2021.

“Saya atas nama pribadi beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Cianjur berterima kasih kepada seluruh pengurus PWI Jawa Barat karena telah memberikan kepercayaannya kepada Cianjur menjadi tuan rumah diperingatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 tingkat Jawa Barat,” ujarnya.

Cianjur adalah daerah pertama yang menjadi tempat HPN diadakan. Acara yang digelar oleh PWI ini berlangsung di Pendopo Kabupaten Cianjur.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Plt Bupati Herman dan Wagub Uu Mendapat Penghargaan dari PWI Jabar pertama kali tampil pada Parade.id.

Adapun tema yang diusung ialah “Bangkit dari Pandemi, Pers sebagai Akselator Perubahan”.

Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat mengatakan bahwa puncak peringatan HPN tingkat Provinsi Jawa Barat 2021 ini memiliki sejarah tersendiri. Pasalnya, hari puncak HPN biasanya selalu dilakukan di Ibu kota Provinsi Jawa Barat.

“Ini merupakan tahun berbahagia bagi PWI, karena HPN digelar di luar Bandung dan berjalan sukses juga meriah,” tutur Hilman, Rabu (17/3/2021).

Berkaca dari kesuksesan menggelar puncak HPN di luar Bandung, ke depan, lanjut Hilman HPN dimungkinkan akan dilakukan secara bergilir tempat pelaksanaannya.

“Mungkin tahun depan puncak HPN tingkat Provinsi Jawa Barat akan digelar di daerah lain dan lebih hebat lagi,” tandasnya, saat penutupan Puncak HPN di Cianjur.

Acara tersebut dihadiri oleh Plt. Bupati Cianjur Herman Suherman. Hadir pula Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Puncak HPN 2021 Tingkat Jawa Barat Digelar di Cianjur pertama kali tampil pada Parade.id.

“Munculnya ‘abuse of power’ pengelolaan bantuan sosial kemanusiaan (politisasi bansos) untuk penanganan COVID-19 ini oleh oknum kepala daerah yang maju sebagai petahana, data menunjukkan hampir di 224 daerah petahana mencalonkan kembali, karena masih 1 periode,” kata Ketua Dewan Pakar Mappilu-PWI Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakan Ferry dalam diskusi terbatas Pilkada Serentak yang diselenggarakan Mappilu-PWI di Kantor PWI, Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/7).

Dia juga menilai perlu peran-peran seperti KPK, PPATK, dan KASN untuk melakukan pengawasan terhadap para calon kepala daerah khususnya petahana dan oknum ASN agar tidak melakukan kampanye terselubung jelang Pilkada 2020.

Ferry menilai perlu memperhatikan aspek kualitas penyelenggaraan Pilkada seperti pertama, aspek kualitas penyelenggaraan, tidak hanya saat pemungutan suara, tetapi mulai dari persiapan dan pelaksanaan agar menjadi satu kesatuan “electoral process”.

Karena itu, menurut dia tantangannya pada kepastian aturan/hukum, tahapan yang berubah, pemutakhiran daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir, pencalonan termasuk calon perseorangan, logistik yang habis pakai, kampanye dan pemungutan penghitungan suara serta rekapitulasi, terpenuhinya anggaran pilkada akibat COVID-19 ini.

“Kedua, aspek kualitas penyelenggara pemilu yaitu integritas, profesionalisme, kemandirian dan tata kelola penyelenggara dan kesiapan penyelenggara dengan aturan, SOP dan protokol kerjanya yang menyangkut proses dan hasil pemilu. dan yang pasti penyelenggara juga harus terlindungi dan ada jaminan keselamatannya,” ujarnya.

Ketiga, menurut dia, terkait aspek kualitas peserta Pemilu, mekanisme rekrutmen pasangan calon yang terbuka dan kesiapan mengikuti kontestasi serta integritas peserta Pemilu.

Dan keempat, aspek kualitas pemilih, tingkat partisipasi pemilih dan antusiasme pemilih dalam Pilkada, dalam hal ini tren golput bisa jadi semakin meningkat serta keselamatan pemilih dan ketidaksetaraan akses pada informasi.

“Perlu terus didorong penyelenggaraan pilkada yang sehat dan ‘free and fair election’ dengan mengedepankan aspek penguatan demokrasi yang sehat juga terhindari dari ujaran kebencian, SARA, perpecahan, dan hoaks,” katanya.

Dalam diskusi tersebut, Ketua Umum PWI Atal S Depari mengatakan pers harus ikut mengawal agar Pilkada Serentak 2020 berjalan sesuai koridor hukum, mulai dari prapersiapan, persiapan, pelaksanaan, sampai penetapan pemenang. Menurut Atal, pers sebagai pilar demokrasi keempat harus benar-benar menegakan demokrasi berjalan pada “rel” yang benar.

Ketua Mappilu-PWI Suprapto mengingatkan para petahana untuk tidak memanfaatkan beberapa kemudahan regulasi terkait penanganan COVID-19 untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Kami tahu bahwa dengan alasan untuk penanganan Covid-19, maka kepala daerah bisa dengan mudah mengucurkan dana. Kalau ini tidak diawasi secara ketat, maka berpotensi terjadinya penyimpangan kekuasaan,” katanya.

Diskusi itu dihadiri antara lain Ketua Umum PWI Atal S Depari, Sekjen PWI Mirza Zulhadi, Ketua Dewan Pakar Mappilu-PWI Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Mappilu-PWI Suprapto, dan beberapa pengurus PWI serta pengurus Mappilu-PWI.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Mappilu-PWI Ingatkan Potensi Munculnya “Abuse of Power” di Pilkada pertama kali tampil pada Parade.id.

Di Jakarta, Senin, dia mengatakan peringatan tersebut disampaikan menanggapi beredarnya daftar nama pemimpin redaksi yang memenuhi undangan perjalanan ke luar negeri Menteri KKP (saat itu), Susi Pudjiastuti, beberapa waktu lalu. Perjalanan dinas ini kebanyakan ke Eropa Barat selain beberapa negara Asia, di antaranya Jepang dan Arab Saudi.

Menurut dia ada pihak yang tidak bertanggung jawab mem-framing daftar undangan perjalanan sedemikian rupa, seakan tiket maupun hotel selama perjalanan yang ditanggung pemerintah dianggap sebagai suap.

“Asumsi itu jahat sekali. Itu pelecehan kemampuan profesional, integritas wartawan dan kredibilitas media pers,” kata Bintang.

Padahal, lanjutnya undangan seperti itu biasa saja, lazim diterima wartawan sejak pemerintahan manapun, dari zaman Bung Karno, Pak Harto, sampai era Presiden Jokowi.

“Pengundang memang menyediakan fasiliras tiket dan hotel untuk wartawan, fasilitas itu tidak lantas diartikan dapat mengkoptasi wartawan. Wartawan juga tahu undangan kementerian bukan biaya pribadi menteri tapi negara dari uang rakyat, karenanya wartawan tentu hanya mempertimbangkan kepentingan negara dan rakyat,” kata dia.

DK PWI, kata dia, merasa berkepentingan menyoroti kasus tersebut karena salah satu anggotanya yakni Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosiana Silalahi, ikut tertera dalam daftar.

Ia mendapat kesempatan pertama berbicara, sekaligus untuk mengklarifikasi insinuasi yang mengaitkan namanya.

Sebelum itu, secara terpisah DK PWI juga telah meminta keterangan beberapa pemimpin redaksi yang namanya turut menjadi korban fitnah dan insinuasi.

Rosi mengakui beberapa kali mengikuti perjalanan Pudjiastuti ke luar negeri dan anggaran yang tertera itu memang dipakai oleh pihak pengundang untuk membayar akomodasi hotel dan transportasi pesawat selama perjalanan.

DK PWI Pusat berpendapat kegiatan perjalanan jurnalistik seperti itu lazim dilakukan sejak dulu kala, yang penting kemudian media tetap kritis dan menjaga independensinya dalam menulis berita, laporan maupun ulasan.

Pihaknya menduga ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas tulisan laporan majalah Tempo yang menyoroti ekspor benih lobster belakangan ini. Mereka kemudian berusaha memojokkan wartawan dan pemimpin redaksi dengan data insinuatif itu.

Oleh karena itu, DK PWI menggelar rapat dalam jaringan terkait persoalan tersebut pada Senin 13 Juli 2020. Dewan Kehormatan menyatakan tiga hal pokok yakni pertama, tidak ada pelanggaran kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan dalam kegiatan kunjungan jurnalistik itu.

Kedua, mendesak KKP segera memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai beredarnya daftar tersebut agar masyarakat mengetahui secara transparan kegiatan jurnalistik yang dilakukan.

Ketiga, meminta media dan pers agar terus mengkritisi setiap kebijakan yang dinilai merugikan, menyimpang dan kemungkinan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

“Jangan sampai ribut-ribut soal insinuasi daftar pemred malah mengalihkan perhatian dari masalah yang sesungguhnya terkait kebijakan Kementerian KKP”, ujar Bintang.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel DK PWI Kecam Pihak yang Melecehkan Kredibilitas Wartawan dan Media pertama kali tampil pada Parade.id.