“Rakernas V Partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof. DR. Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025,” demikian bunyi hasil Rakernas V PDI Perjuangan, 26 Mei 2024, di poin 17.

Berikut belasan poin hasil Rakernas V PDI Perjuangan lainnya, yang diterima media:

1. Rakernas V Partai menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang (money politics). Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu.  Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas V merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem Pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan.

2. Rakernas V Partai menilai untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances). Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu. Untuk itu, Rakernas V Partai merekomendasikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPR RI agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila; untuk penguatan pelembagaan partai, dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan yang berada diluar pemerintahan.

3. Rakernas V Partai menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan (autocratic legalism) sebagaimana terjadi melalui perubahan UU MK, dan perubahan UU Penyiaran. Sedangkan terhadap putusan perkara Nomor 90/PUUXXI/2023 yang memasukkan materi muatan baru tentang syarat calon presiden dan wakil presiden, Rakernas V menilai bahwa hal tersebut telah melanggar batas kewenangan dan mengambil alih kewenangan DPR sebagai Lembaga pembuat undang-undang.

4. Rakernas V Partai mengajak para ahli hukum tata negara, masyarakat sipil, pers, akademisi, intelektual, dan seluruh elemen pro demokrasi untuk melakukan evaluasi secara obyektif atas pelaksanaan Pemilu 2024. Selanjutnya Rakernas V menegaskan pentingnya untuk memahami kembali keseluruhan aspek sosiologis politis dikeluarkannya TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR Nomor VII tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri (terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sikap politik Partai).

5. Rakernas V Partai mendorong seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mewujudkan cita-cita reformasi, khususnya pelembagaan demokrasi yang berkedaulatan rakyat; pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); penguatan pers dan masyarakat sipil; supremasi hukum; pelembagaan partai politik; penyelenggara Pemilu yang jurdil, dan menempatkan TNI dan POLRI agar semakin profesional; dan memiliki kedudukan yang setara sesuai dengan marwah dan sejarah pembentukannya; tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai UUD NRI tahun 1945.

6. Rakernas V Partai setelah mendengarkan suara arus bawah dari Anak Ranting, Ranting hingga Pengurus Anak Cabang Partai, dan sebagai konsistensi sikap menjaga demokrasi, merekomendasikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan untuk hanya melakukan kerjasama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi di dalam menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, dan sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi yang berkedaulatan rakyat guna peningkatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

7. Rakernas V Partai mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD, dan PDI Perjuangan dipercaya rakyat memenangkan Pemilu Legislatif tiga kali berturut-turut. Kepercayaan rakyat harus diwujudkan untuk memperbaiki Tiga Pilar Partai (Struktural, Legislatif, dan Eksekutif). Sehubungan dengan adanya perilaku kader Partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Rakemas V Partai merekomendasikan untuk menyempumakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan Partai, agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali.

8. Rakernas V Partai mendesak pemerintah untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap kebijakan kerjasama investasi guna menghindari kebijakan pragmatis jangka pendek yang berpotensi mengorbankan kepentingan nasional, dan kedaulatan Indonesia.

9. Rakernas V Partai mendorong seluruh jajaran Tiga Pilar Partai untuk solid bergerak menjalankan program kerakyatan dengan meningkatkan keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh, dan seluruh lapisan masyarakat lainnya guna memerangi kemiskinan ekstrim menjadi 0%, pencegahan stunting, menggalakkan program menanam 10 tanaman pendamping beras, dan menyediakan pekerjaan yang layak bagi rakyat.

10. Rakernas V Partai mendorong seluruh jajaran Tiga Pilar Partai untuk semakin solid bergerak memenangkan Pilkada serentak dan mempersiapkan pasangan calon terbaik serta strategi pemenangan pilkada berdasarkan kekuatan rakyat dan gotong royong Partai.

11. Rakernas V Partai mendorong Tiga Pilar Partai untuk mempercepat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui Pokok-pokok Kebijakan Kedaulatan Pangan Partai sebagaimana telah direkomendasikan pada Rakernas IV Partai tahun 2023.

12. Rakernas V Partai mencermati bahwa persoalan pemanasan global telah menciptakan kerusakan ekologi berupa kenaikan suhu bumi, kekeringan ekstrim, banjir dan tanah longsor, kepunahan keanekaragaman hayati, badai, tenggelamnya pulau-pulau kecil dan intrusi air laut, serta dampak sosial berupa krisis pangan dan kelaparan, krisis air, wabah penyakit, dan berbagai dampak sosial lainnya. Rakernas V Partai mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan secara serius kebijakan Net Zero Emission dengan transisi energi terbarukan, penghematan energi, dan kerjasama global melalui Perencanaan Transisi Energi yang Berkeadilan (Just Energy Transition Plan).  Rakernas V mendesak pemerintah untuk menghentikan deforestasi dengan moratorium alih fungsi lahan hutan dan penggundulan hutan serta mendorong reforestasi lahan hutan yang terdegradasi, termasuk ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, dan tanah berlumpur disepanjang pantai (wet land).

13. Mencermati gejolak yang terjadi diberbagai kampus akibat kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan luran Pengembangan Institusi (IPI) secara drastis, Rakemas V Partai menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya Pendidikan Tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024.

14. Rakernas V Partai mendorong penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan penuh rasa keadilan.

15. Rakernas V Partai menilai terdapat berbagai kerawanan dunia akibat pertarungan geopolitik sebagaimana terjadi perang Rusia-Ukraina, ketegangan Israel dan Iran, Semenanjung Korea, Selat Taiwan, Laut Tiongkok Selatan, dan berbagai persoalan dunia lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas V Partai mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam diplomasi dan mengambil prakarsa perdamaian untuk menghentikan konflik berdasarkan prinsip-prinsip dari Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non Blok (GNB), Conference of the New Emerging Forces (Conefo), Pidato Bung Karno To Build The World A New dan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.

16. Rakernas V Partai telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun intemasional. Berbagai persoalan tersebut di atas mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis. Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan Partai didalam menghadapi transisi pemerintahan kedepan. Oleh karena itu Rakemas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik Partai terhadap pemerintah.

17. Rakemas V Partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof. DR. Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025.

Rakernas V PDI Perjuangan 2024 bertemakan “Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang”.

(Verry/parade.id)

Artikel Hasil Rakernas V PDI Perjuangan, Megawati Diminta Jadi Ketum Lagi pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketua Umum (Ketum) Partai Ummat

Sebelum memulai pidato saya, ini sebuah tradisi baru bagi Partai Ummat, kita mengapresiasi kerja panitia yang luar biasa. Kalau tasyakuran kemarin, belum lama ini, kita beri nilai panitia A+. Maka panitia, baik SC maupun OC, Rakernas Perdana Partai Ummat, insya Allah nilainya A 24 karat.

Tanggal 5 Februari yang lalu, majalah Tempo merilis beberapa artikel, yang isinya menghentakkan kesadaran kita. Jadi ternyata wacana tunda pemilu 2024, tidak hanya dihidupkan kembali, namun telah dikaji dan bahkan telah diupayakan jalannya lewat berbagai macam cara. Mereka berusaha memperpanjang masa jabatan presiden dan Anggota DPR hingga lima tahun berikutnya, setelah 2024.

Berbagai upaya tengah mereka lakukan untuk mewujudkan wacana tersebut.

Pertama, mereka berupaya melakukan amandemen UUD 1945, dengan berbagai macam dalih ini adalah masa pemulihan ekonomi pascapandemi. Dalih yang lain, kita harus hidupkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Amandemen, di situ lah kemudian mengubah, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, tujuan akhir mereka adalah mengubah pasal 7 UUD 1945, yaitu yang mengatur masa jabatan presiden yang maksimal dua perioden.

Kedua, ada skenario lainnya yang didesain sedemikian rupa sehingga pada saatnya nanti, KPU akan mengatakan, “Mohon maaf, kami tidak siap, karena waktu yang relatif pendek, untuk mempersiapkan perubahan aturan dalam rangka merespons perubahan sistem (seumpama, dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup).”

Ketiga, gerakan-gerakan siluman telah dilakukan pendekatan-pendekatan ke ormas-ormas, ke kalangan kampus, yang bertujuna untuk mengondisikan, dalam artian meninakbobokan mereka agar menyetujui rencana penundaan pemilu 2024 dan bahkan ada delegasi yang dikirim kepada kiai-kiai di berbagai macam di wilayah Indonesia.

Siapa mereka-mereka ini? siapa gerangan mereka di balik semua ini? Siapa mereka yang berani melawan konstitusi UUD 1945? Di antara mereka ini ada yang berkata, kira-kira begini, “Saya tidak berminat atau ini ide dari siapa?” Katanya begitu.

Kemudian yang lain di antara mereka berkata, “Kita tidak bisa menghalangi Ketua Partai atau kelompok masyarakat tertentu berwacana soal perpanjangan.”

Lainnya dari mereka berkata lagi, “Secara konstitusi semua bisa terjadi.”

Mereka yang mengatakan ini lupa atau pura-pura lupa. Mereka ini pejabat pemerintah, ketua-ketua partai, relawan-relawan yang lahir dari rahim reformasi tetapi malah mengapa mereka kemudian durhaka terhadap konstitusi? Sebab telah jelas membatasi masa jabatan presiden hanya dua kali. Mereka seharusnya berada di garda terdepan. Pendekatan konstitusi. Tapi malah mengendap-endap di belakang.

Sadarlah yang di sana. Mengutip ayat yang ada di Qlquran, mereka telah membuat tipu daya, mereka membuat makar, dan Allah membalas tipu daya makar mereka tersebut. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya.

Sejarah telah mengajarkan kepada kita, kekuasaan yang terlalu lama bercokol, karena sirkulasi kepemimpinan yang ditunda-tunda, akan melahirkan tirani-tirani baru, akan menjadi bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu. Menimbulkan ledakan krisis sosial, krisis ekonomi dan lainnya itu. Bahkan di beberapa negara lain, tirani-tirani lahir begitu cepat. Kurang dari satu dekade saja, mereka sudah merajalela.

Lalu di Indonesia ini, mengapa pemilu mau ditunda? Kita sudah lihat dengan mata kepala kita sendiri, bagaimana tirani politik telah merusak demokrasi yang susah payah kita perjuangkan sejak reformasi hingga hari ini. Tirani politik membawa kita kembali ke zaman kegelapan otokrasi. Sekarang cengkraman oligarki hampir ada di semua lini. Politik pecah belah atas bangsa sendiri. Kebebasan diamputasi. Sedikit kritik bisa ditangkap Pak Polisi.

Reputasinya memang bertambah, namun dalam hal korupsi. Mengutip ayat Alquran dalam surat Al-Baqarah ayat 49: Ia mengingatkan kita, bagaimana seorang tirani, sebuah tirani itu demi menjaga kekuatannya, demi menjaga kekuasaannya, takut diambil secuil saja, itu tega melakukan apa pun, termasuk menyembelih, membunuh anak-anak laki pada zamannya waktu itu. Inilah yang kita lihat sekarang. Wakil rakyat pun tak lewat dikooptasi hingga mereka lupa fungsi. Lupa siapa yang diwakili. Lupa apa yang harus diawasi. Singkat kata, mereka yang terhormat itu lupa diri.

Politik nasional saat ini, telah sukses menciptakan kehidupan nasional yang hobbesian. Dimana manusia dikatakan akan menjadi srigala bagi manusia lainnya dan manusia akan memerangi manusia lain, yang kuat menindas yang lemah, yang dominan memaksa yang lain untuk menyerah, yang pinta memintari yang tak sekolah.

Tirani tak peduli demokrasi. Bagi mereka itu adalah kepentingannya sendiri. Lalu mengapa pemilu mau ditunda? Kita sudah melihat dengan mata kepada kita sendiri, bagaimana tirani hukum mengatur putusan peradilan. Diringankan sesuai pesanan. Diberatkan sesuai titipan. Bahkan ditembakan timas panas ke tubuh 16 laskar muda yang semuanya berumur 22 tahun. Puluhan gas air mata dilontarkan ke penonton Kanjuruhan. Bergelimpangan 135 orang meregang nyawa, 43 di antaranya masih anak-anak. Tapi mereka bukan sekadar angka. Mereka bukan sekadar daftar nama. Mereka adalah cita-cita dan kebanggan orang tua. Mereka dilahirkan dan disuapi, diajari untuk menyambung hidup, dan kehormatan keluarga. Mereka adalah masa depan dan harapan Indonesia.

Siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah membuat kerusakan di bumi maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia, kata Allah.

Tirani sekali lagi, tidak peduli dengan rakyatnya sendiri, apalagi hanya anak buahnya sendiri. Lantas apa alasan pemilu mau ditunda.

Kita telah lihat bagaimana tirani ekonomi membuah 1 persen orang kaya Indonesia mengusai lebih dari 50 persen aset nasional. Sedangkan 99 persen sisanya, termasuk seluruh kita yang hadir di ruangan ini, berebut sisanya (dari 50 aset nasional tersebut).

Bayangkan, adil atau tidak? Adil atau zalim? Kalau zalim kita lawan, dengan cara-cara yang beradab, yang adiluhur.

Kita lihat, 26 juta penduduk Indonesia, hidup di garis kemiskinan. Berapa garis kemiskinan itu? Garis kemiskinan itu setara Rp500 ribu. Setiap bulannya, untuk kebutuhan: sandang, pangan, papan. Satu orang, bayangkan. 500 ribu untuk sandang, pangan, papan. Ini bukan garis kemiskinan. Rp500 ribu itu, untuk sebulan itu adalah garis kemusnahan.

Kita juga lihat bagaimana tirani ekonomi membentangkan karpet merah yang empuk. Bukan untuk ekonomi dalam negeri, sayangnya untuk ekonomi asing. Indonesia menjadi komprador. Istilah sekarangnya asong. Membuka pintu bagi imprealisme modern, sehingga 90 persen produk yang dijual, di platform belanja online di Indonesia adalah produk asing.

Padahal lebih dari Rp400 triliun nilai belanja online pada tahun 2021. Hanya 10 persen produk dalam negeri.

Tirani, lagi-lagi tidak pernah peduli, sekalipun rakyatnya melarat ataupun sekara. Lalu mengapa pemilu mau ditunda? Apa perlu kita tunda pemilu?

Kita lihat bagaimana tirani sumber daya alam telah melakukan destruksi ekologi. Dilubangi 44 persen daratan Indonesia, dipangkas bukit Jayawijaya di Papua sana, digunduli 100 ribu hektare lebih hutan-hutan di nusantara, diambil macam-macam mineralnya, batubaranya, nikelnya, emasnya, uraniumnya, minyaknya, gasnya, kayunya, dan semuanya, jadi bancakan segelintir orang yang serakah yang berkongsi dengan asing dan aseng. Dan habis manis, sepah pun dibuang. Ditinggalkan begitu saja tanpa pemulihan lingkungan. Menyisakan lubang-lubang asam yang beracun, menyisakan tanah-tanah gundul dan air yang tercemar, dan ditambah dampak perubahan iklim, kerusakannya pun semakin masif. Tirani sekali lagi, tidak peduli ekologi sama sekali, yang penting kepentingan dirinya sendiri.

Di negeri ini masih banyak tirani-tirani lainnya: tirani pendidikan, tirani kesehatan, tirani kebudayaan dan lain sebagainya. Maka pertanyaan, mengapa pemilu mau ditunda? Jawabannya  tidak ada yang akan ditunda. Sirkulasi kekuasaan kepada anak bangsa yang punya kapasitas dan kapabilitas adalah sebuah keharusan demi lahirnya keadilan-keadilan multidimensional yang sekaligus membasmi tirani-tirani tersebut. Dan ini lah demokrasi yang merupakkan cita-cita dan amanah reformasi, yatitu demokrasi konstitusional yang menjami peralihan kekuasaan secara proporsional. Maka itu reformasi menjadi sebuah agenda bangsa yang mendesak untuk dilanjutkan, yang justru tidak boleh ditunda.

Partai Ummat untuk itu akan menambah perjuangannya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, Partai Ummat akan menggalakan pengkaderan untuk mencetak kader-kader ideologis yang memiliki kecerdasan teoritis maupun praktis dengan mental manusia tauhid yang merdeka seutuhnya, yang bebasa dari rasa inperior dan superior, yang bebas merasa takut ke selain Allah, dan siap memperjuangkan tegakan keadilan dan lawan kezaliman demi menggapai rida Allah semata. Katakanlah, kita ini semua, katakanlah, sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, matiku, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.

Kedua, Partai Ummat akan membangun struktur organisasi yang berstandar modern, yang efektif dan efisien tata kelolanya, yang  terintegrasi dengan kemajuan digitalisasi serta diisi dengan kolaborasi dan koordinasi antar kader yang solid dan konsisten.

Ketiga, Partai Ummat secara khusus akan melawan dengan cara beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, “ Ya! Kami, Partai Ummat, ya, kami adalah politik identitas!”

Kita akan jelaskan. Tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan akan terjebak dalam moralitas yang relatif dalam etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama tercerabut, dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas adalah politik yang pancasilais.

“Siapakah yang lebih baik perkataannya, dari orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, ‘Sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang  berserah diri’.”

Dalam semangat yang sama, Partai Ummat juga akan membangun perjuangan dari masjid sebagaiman Rasulullah s.a.w melakukan setelah hijrah. Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan juga etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran, untuk menyusun rencana dan strategi keumatan dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik. Dilarang di masjid seharusnya bukan politik gagasan, tapi politik provokasi. Keduanya sangatlah berbeda, yang seharusnya dilarang bukanlah politik persatuan tetapi politik segregasi. Politik pecah belah. Sekali lagi, keduanya sangatlah berbeda.

Keempat, sebagaiman kata-kata bijak, “1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak.”

Partai Ummat dengan ini mengajak segenap anak bangsa lainnya, ormas-ormas, kalangan kampus dan partai politik lainnya untuk berkolaborasi dan berlomba-lomba untuk membangun Indonesia.

“Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan.”

Kelima, dalam hal pilpres, pileg, maupun pilkada, Partai Ummat akan memeras isi pikirannya memberikan gagasan-gagasan terbaiknya, merumuskan rencana dan strategi baiknya, menugaskan kader-kader terbaiknya, insya Allah untuk memenangkan pemilu 2024.

Keenam, insya Allah pada saatnya nanti, Allah mengizinkan Partai Ummat, untuk memegang setangkup kekuasaan. Partai Ummat akan menegakkan keadilan-keadilan multidimensional, keadilan-keadilan komprehensif, keadilan-keadilan distributif, lewat rancangan, lewat perbaikan, penegakan UU serta peraturan, lewat upaya-upaya konkret yang responsif atas dasar platform perjuangan dan yang jelas tidak akan pernah berkompromi dengan bentuk kezaliman.

Akhir kata, kader-kader Partai Ummat, siapkan dirimu semua. Kita sambut bersama badai perjuangan di depan sana. Kita ini pejuang, bukan pecundang, maka kepada kata menyerah, kita katakan pantang. Rayakan perjuangan ini. Allah bersam kita semua. Allahu akbar.

Artikel Pidato Ketum Partai Ummat dalam Rakernas Perdana: Konsilidasi Ummat Menuju Kemenangan pertama kali tampil pada Parade.id.