Namun, menurut Mazen Rantisi, kepala dewan direktur Komite Kerja Kesehatan, (HWC), yang mengelola rumah sakit dan klinik, dan termasuk di antara kelompok yang digerebek, penutupan itu ditujukan untuk “menghancurkan masyarakat Palestina”.

Selama penggerebekan militer, yang terjadi di Ramallah, kantor-kantor digeledah dan peralatan disita, dengan pintu-pintu dilas tertutup dan perintah militer menyatakan organisasi-organisasi itu “melanggar hukum” yang dipasang di sana.

Enam dari organisasi yang digerebek telah dikriminalisasi sebagai organisasi “teroris” pada Oktober 2021 oleh Israel, yang mengklaim mereka berafiliasi dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP). Demikian dikutip aljazeera.com.

Sejak 1967, Israel telah melarang lebih dari 400 organisasi lokal dan internasional, termasuk semua partai politik besar Palestina. Fatah, yang mengatur Otoritas Palestina, dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), di mana Israel sendiri menandatangani Kesepakatan Oslo 1993, termasuk di antara mereka.

Organisasi-organisasi yang ditargetkan pada hari Kamis bekerja di bidang-bidang seperti hak asasi manusia, dukungan tahanan, hak-hak anak, dan perawatan kesehatan. Inilah pandangan yang lebih dalam pada kelompok, dan tanggapan mereka terhadap upaya untuk menghentikan pekerjaan mereka.

(Irm/parade.id)

Artikel Tujuh Organisasi (HAM) di Palestina Ditutup Paksa Militer Israel pertama kali tampil pada Parade.id.

Kementerian Luar Negeri Palestina lewat pernyataan mengatakan bahwa “peluncuran tender untuk membangun lebih dari 1.355 unit permukiman adalah komitmen resmi Israel untuk terus mendirikan permukiman di wilayah-wilayah Palestina.”

Dalam pernyataan itu juga disebutkan bahwa pembangunan permukiman yang sedang berlangsung di Tepi Barat dan Yerusalem Timur merupakan “pengabaian terang-terangan atas posisi AS dan internasional yang menolak permukiman.”

Pihaknya memperingatkan imbas “proyek permukiman pembawa petaka terhadap peluang untuk mencapai perdamaian yang berdasarkan pada prinsip solusi dua negara.”

Pernyataan itu meminta “tanggung jawab langsung dan penuh dari Israel atas konsekuensi keputusan mereka yang melanggar semua garis merah.”

Pada Minggu media Israel melansir bahwa otoritas Israel mengeluarkan tender pembangunan sekitar 1.355 unit rumah baru di permukiman Tepi Barat.

*Sumber: Antara

Artikel Palestina Kecam Rencana Pembangunan Ribuan Rumah Israel pertama kali tampil pada Parade.id.