Aksi yang dimulai jelang sore hari ini membawa tiga tuntutan, yaitu jaga demokrasi dan konstitusi, penegakan supremasi hukum, dan pemberantasan KKN.

Menurut Ketum SBSI 92 Sunarti, reformasi yang banyak diharapkan ada perubahan, salah satunya soal KKN, namun justru sebaliknya. KKN, kata dia, malah makin merajalela.

“KKN malah semakin merajai di Indonesia,” kata Sunarti, saat orasi.

Ia pun menilai, reformasi yang berusia 26 tahun ini telah gagal. Tidak ada hasil sebagaimana yang diharapkan semestinya.

Bahkan Sunarti menilai, sedikit banyak pemimpin bangsa Indonesia tidak tahu malu atas apa yang dihasilkannya di era sekarang. Hal itu menurut Sunarti karena mereka sudah lupa dengan harga diri bangsa sendiri.

“Kalau berjanji, hanya seladar janji saja,” cetus dia.

Usia reformasi yang ke-26 ini pun, menurut salah satu perwakilan emak-emak, otoriterian malaj kembali terjadi. “Padahal sebelum itu kita menumbangkannya (otoriterian),” ia menyampaikan ketika orasi.

“Tampaknya kita mesti kembali memekikkan ‘merdeka’ untuk kembali memerdekakan Indonesia seperti yang dilakukan oleh para pemuda 100 tahun lalu,” ia menambahkan.

Sementara itu, Ketum PEJABAT Eka Jaya dalam orasinya menyinggung kasus-kasus yang belum terselesaikan di usia 26 tahun reformasi. Eka kemudian menyindir akhlak atas hal itu.

“Maka Panggung Revolusi Akhlak ini hadir untuk memperbaiki itu, di antaranya akhlak dalam politik, hukum, moral, dan lain-lain. Untuk moral politik adalah naiknya anak presiden menjadi wakil presiden terpilih saat ini,” kata Eka.

Mestinya, menurut dia, hal-hal demikian turut dijaga, karena itu bagian dari demokrasi.

“Sebab Negara kita bukan kerajaan. Dimana anak dan keluarganya bisa menjadi pejabat. Tapi ini sudah terjadi,” katanya.

Muslim Arbi yang tergabung dalam Petisi 100 dan ikut hadir memberikan orasinya, menyebut cita-cita reformasi telah hancur. Hancur oleh Presiden Jokowi.

Ia pun meminta pertanggungjawaban Ketum PDI P Megawati Soekarnoputri untuk mendorong agar digelarnya hak angket.

“Kalau tidak, maka Megawati ikut berdosa karena telah meghancurkan reformasi (lewat tangan Jokowi),” orasi Muslim.

Mega diimbau Muslim agar berani melakukan dorongan untuk hak angket.

“Jangan takut dengan Jokowi. Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak berpartai. Pun semua partai jangan takut dengan Jokowi,” imbauan Muslim.

Di akhir aksi, sebelum membubarkan diri, massa menyalakan puluhan lilin. Puluhan lilin dinyalakan sebagai simbol perjuangan bahwa reformasi masih akan tetap menyala.

(Rob/parade.id)

Artikel 26 Tahun Reformasi pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut salah satu orator aksi, dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, reformasi saat ini mengalami kemunduran–tidak sebagaimana mestinya yang diperjuangkan.

Hal itu ditandai dengan adanya KKN yang merajela—dikuasai oleh oligarki.

“‘Soeharto-soeharto’ kecil bermunculan. Belum lagi Presiden saat ini tidak mengurus kita. Presiden malah sibuk mengurus Pemilu,” orasinya.

Kalau orator dari Universitas Indonesia malah menyebut bahwa 25 tahun reformasi tidak ada perubahan. Ia memberikan contoh yang sama: KKN.

KKN menurut dia karena KPK dilemahkan. Ia ragu kalau pemberantasan KKN akan terwujud.

“Mari kita berpikir, apakah reformasi ini sudah terwujud atau belum? Atau malah hanya ada seperti Orde Baru?” tanyanya ke massa aksi.

Orator lainnya yang juga dari Universitas Indonesia bahkan menyebut reformasi saat ini telah gagal. Ia mengajak untuk kembali membuatnya (reformasi).

Ajakannya itu karena, menurut dia yang mengutip ucapan seseorang, kondisi saat ini belum disebut reformasi.

“Sebab masih ada persoalan pelanggaran HAM, seperti di Kanjuruhan,” kata dia.

Tergabung pada aksi menyoal 25 Tahun Reformasi: Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Indonesia (UI), Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Universitan Padjajaran (Unpad), Universitas Moestopo, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Pamulang, UPDM (B), Universitas Trisakti, Indonesian Boarding School (IBS), dan STIAMI.

Aksi selesai sekira pukul 18.00 WIB. Massa aksi bubar dengan kondusif.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Memperingati 25 Tahun Reformasi pertama kali tampil pada Parade.id.

Ada sembilan isu atau tuntutan yang dibawa oleh puluhan mahasiswa itu. Pertama, meminta agar diwujudkannya pendidikan gratis, ilmiah, demokratis serta mengabdi kepada kepentingan rakyat kecil.

Kedua, menuntut jaminan kebebasan berpendapat.

“Hentikan represifitas dan kriminalisasi masyarakat sipil serta aktivis gerakan rakyat,” demikian isi tuntutan yang diterima parade.id.

Ketiga, mereka meminta agar korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dihapuskan. “Miskinkan pelaku KKN.

Keempat, menuntut dituntaskannya kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Kelima, meminta dicabutnya dan dibatalkannya kebijakan yang anti rakyat dan anti demokrasi.

Keenam, menuntut UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya dicabut. Ketujuh, menuntut diselesaikannya konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati.

Kedelapan, menuntut diciptakannya ruang publik yang aman untuk perempuan, disabilitas dan masyarakat termarjinalkan. Terakhir, menuntut agar dicabutnya keberadaan unsur militeris dalam siatem pendidikan dan ruang publik.

Aksi simbolik digelar pada pukul 13.00-15.00 WIB. Berikut mereka (kampus) yang tergabung dalam Mahasiswa se-Jabodetabek:
1. Paralegal Jalanan Jakarta
2. SEMA Paramadina
3. Aliansi Mahasiwa Moestopo
4. ILMISPI BAKORDA DKI JAKARTA
5. BEM Tanri Abeng University
6. BEM Indonesia Banking School
7. Blok Politik Pelajar
8. Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO)
9. SEMA UIN Jakarta
10. BEM UHAMKA JAKARTA
11. BEM Universitas Budiluhur
12. LKBHMI JAKARTA TIMUR
13. BEM UIJ
14. ILMISPI WILAYAH 2
15. HIMAPOLINDO
16. Pelopor Bangsa
17. BEM UPN Veteran Jakarta
18. BEM Universitas Trilogi
19. BEM UI
20. kepresma Trisakti
21. BEM KM Yarsi
22. BEM INSTITUT STIAMI
23. FH Universitas Bung Karno

(Verry/parade.id)

Artikel Aksi Simbolik Memperingati 25 Tahun Reformasi Mahasiswa se-Jabodetabek di DPR pertama kali tampil pada Parade.id.

“Stratifikasi sosial menjadi warisan rezim Soeharto hingga hari ini, untuk memenuhi dua kepentingan yang berbeda, yakni integrasi Indonesia ke dalam kapitalisme global dan memakmurkan aliansi pendukung yang terdiri dari kalangan bisnis-militer-politisi, Soeharto mengambil inisiatif ekonomi-politik yang kelak melahirkan kontradiksi khas di dalam rezim Orde Baru,” kata dia, dalam keterangan pers tertulis kepada media, Ahad (21/5/2023).

Menarik benang merah setelah 25 tahun reformasi, ia merasakan bahwa perubahan hanya ada pada sistem politik.

“Namun pembungkaman suara pun juga masih terjadi lewat pengesahan RKUHP,” kata dia.

Korporasi asing kata Adli juga masih jadi raja yang menginjak usaha warga kita. Keadilan pun belum tegak bagi mereka korban pelanggaran HAM berat, malah justru seolah terlupa.

“Melihat permasalahan sebelum dan sesudah reformasi sama kompleksnya. Pertanyaannya apakah reformasi diharapkan dan sesuai tujuan?” tanyanya.

Aksi simbolik kemarin kata Adli dilakukan pada pukul 16.00 WIB-selesai. Massa sempat melakukan longmarch dari Universitas Trilogi melewati Stasiun Kalibata, dan berakhir di TMP Kalibata.

Aksi simbolik dilakukan dengan membawa dan memamerkan lukisan, flyer, serta orasi-orasi yang berkaitan dengan derita masyarakat di zaman orde baru baik itu pembungkaman, kejahatan korporasi, hingga kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan kekerasan.

(Verry/parade.id)

Artikel Stratifikasi Masih Terjadi pada Era Reformasi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Contoh kasus pemborosan anggaran hingga Rp500 triliun yang sempat ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu. Kendati disebut pemborosan anggaran tak sebesar itu, namun hal itu kerap terjadi akibat birokrasi yang tidak efektif,” kata Gatot, Kamis (18/5/2023), dalam webinar 25 tahun reformasi yang digelar Gerakan Bersama Indonesia.

“Bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan hanya dari selesainya rapat? Dan itu masih masuk indikator performance, bukan bagaimana persoalannya selesai. Oleh karena itu kinerjanya kita perlu benahi, antara proses perencanaan dan penganggaran tidak nyambung, bagaimana dengan turunannya? Itu PR yang luar biasa besar di birokrasi,” sambung Gatot.

Setelah sistem birokrasi dibenahi, Gatot menegaskan perlunya pembenahan sumber daya manusia (SDM) birokrasi agar berintegritas.

“Kita boleh punya investasi teknologi yang luar biasa di birokrasi, SOP paling hebat, tools paling canggih, tapi tanpa manusia yang punya karakter yang bagus, akan sia-sia,” pungkas Gatot.

(Rob/parade.id)

Artikel Diperlukan Melakukan Reformasi Birokrasi di 25 Tahun Reformasi, Kata Stafsus Wapres pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dengan demikian akan lahir sistem rekrutmen pemimpin yang efektif. Tanpa kepemimpinan efektif indonesia tidak bisa menjadi negara maju,” kata Bachtiar, Kamis (18/5/2023), dalam webinar 25 tahun reformasi yang digelar Gerakan Bersama Indonesia.

Pelembagaan itu kata dia bisa kita mulai dari reformasi parpol, demokrasi internal, keuangan hingga pengkaderan parpol sehingga memunculkan pemimpin berintegritas. Sampai pada reformasi birokrasi, meluas tidak hanya di sektor publik tapi juga sektor privat.

“Sayangnya, hal yang terjadi hari ini justru sebaliknya, partai politik cenderung melahirkan kepemimpinan yang koruptif. Hal itu tak hanya berimbas pada banyaknya politisi yang diciduk KPK, tapi juga membuat negara tak serius melakukan pemberantasan demokrasi,” kata dia.

“Pemberantasan korupsi di Indonesia makin jadi seremoni dan rutinitas, tidak ada pembenahan sistem secara kelembagaan yang benar-benar serius. Kita lihat hukuman jadi koruptor di Indonesia sangat enak, tidak dimiskinkan, fasilitas mewah di penjara, sampai dapat remisi,” jelas Bachtiar.

(Rob/parade.id)

Artikel 25 Tahun Reformasi, Parpol Cenderung Melahirkan Kepemimpinan yang Koruptif pertama kali tampil pada Parade.id.

“Tata kelola keuangan parpol harus dikuatkan, tidak hanya lagi bergantung figur Ketua Umum dan pemodal. Ketika parpol hanya bergantung pada Ketum untuk membiayai semua operasional parpol yang ada, semua pengambilan keputusan parpol hanya berdasarkan Ketua Umum,” ujar Fadil, Kamis (18/5/2023), dalam webinar 25 tahun reformasi yang digelar Gerakan Bersama Indonesia.

Menurut Fadli, jika keuangan parpol dikelola secara transparan dan akuntabel, tidak bergantung pada satu dua individu oligarki, parpol lebih leluasa mengeksplorasi ide, memperdebatkan gagasan untuk menjawab kebutuhan kebangsaan. Sebaliknya otoritas partai terkunci pada satu dua orang saja, bagaimana diskursus mau terbangun.

“Agenda reformasi partai politik, harus dimulai dengan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana keuangan Parpol harus bisa dipantau secara transparan dan akuntabel,” kata dia.

(Rob/parade.id)

Artikel Peneliti Perludem Sebut Parpol adalah Institusi Demokrasi yang Tertinggal untuk Direformasi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Setelah rezim orde baru runtuh, oligarki berpindah dari Soeharto beralih menguasai Partai Politik,” ujarnya, Kamis (18/5/2023), dalam webinar 25 tahun reformasi yang digelar Gerakan Bersama Indonesia.

Sekarang ini situasinya malah kata dia kembali seperti orde baru dengan KKN-nya, bahkan dalam satu level yang lebih vulgar.

“Ini penyebabnya apa? Ternyata kemunduran demokrasi kita seiring dengan naiknya oligarki yang sempat limbung saat Soeharto lengser, tapi mereka tahu yang akan berkuasa parpol, nah mereka pelan-pelan mendekat dan kini menguasai parpol,” jelas Firman Noor.

Oligarki semakin kuat dalam politik ketika ongkos politik semakin mahal dengan maraknya politik uang.

Firman mengutip catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut 82 persen calon Kepala Daerah terkait oligarki. Bahkan menurut Mahfud MD, kata Firman Noor malah 92 persen kandidat terkait dengan cukong.

Bobroknya situasi elit politik tersebut, juga merusak kondisi masyarakat di mana publik semakin memaklumi politik uang.

“LIPI pernah meneliti,  46,7 persen responden menganggap money politics itu biasa, bahkan 40 persen mengaku terlibat. Nah ini warning karena hampir 50 persen tidak merasa aneh atau risih tapi biasa,” ungkap Firman.

(Rob/parade.id)

Artikel Guru Besar BRIN Nilai Reformasi yang Berusia 25 Tahun Gagal pertama kali tampil pada Parade.id.

Misalnya hari ini, kata dia, kita mengingat ditanggal 21 Mei 1998 (lalu, red.) adalah hari yang bersejarah bagi perubahan masyarakat Indonesia, yaitu jatuhnya rezim diktator militer Suharto dimana sejarah ini menjadi catatan emas bagi kaum muda dan masyarakat Indonesia.

Sejak dijatuhkan rezim Suharto, hingga saat ini 24 tahun reformasi telah berlangsung, masih banyak persoalan yang belum terselesaikan oleh Negara.

“Indonesia Negara yang kaya namun juga merupakan salah satu negara yang memiliki catatan dan sejarah yang kelam dalam lapangan HAM dan Demokrasi. Mulai dari pelanggaran Ham berat masa lalu, demokrasi, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, kepasitain tempat tinggal yang layak masih sangat jelas dirasakan oleh kaum muda,” kata dia, belum lama ini, kepada media.

“24 tahun reformasi berbagai macam kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti, Pembantaian 1965, Kerusuhan Tanjung Priok (1984), Peristiwa Talangsari (1989), Trisakti (1998), Tragedi Semanggi I (1998), Tragedi Semanggi II (1999), penculikan Aktivis (1997-1998) dan masih banyak yang belum terselesaikan,” sambungnya.

Ini, kata dia, merupakan bagian dari kegagalan pemerintah Jokowi-Ma’ruf untuk mengadili dan menghukum seluruh pelaku pelanggar HAM masa lalu, sebagai jalan untuk memberikan keadilan bagi para korban.

Catatan kelam bagi Demokrasi Indonesia terus berlanjut di era ini, di mana kebebasan berekspresi semakin sempit. Setidak-tidaknya sepanjang tahun 2019 menurut Komnas HAM melaporkan 52 orang meninggal dunia dalam aksi menyampaikan pendapat.

Hal ini sangatlah memprihatinkan bagi kita, terutama kata dia bagi kaum muda—bagaimana kaum muda dapat mengekspresikan seluruh kegelisahannya, seluruh persoalan yang tengah dihadapin saat ini, ketika ruang demokrasi dipersempit.

“Maka kami sebagai kaum muda memandang persoalan demokrasi adalah persoalan mendasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah saat ini karena demokrasi adalah syarat bagi kaum muda untuk menggapain hari depan yang lebih baik,” katanya.

Ia pun mendesak pemerintahan Jokowi-Ma’ruf untuk segera menyelesaikan asus pelanggaran HAM masa lalu, sebagai bentuk memberikan rasa keadilan bagi para korban dan keluarganya.

Soal ekonomi, dan alih-alih segera menyelesaikan persoalan yang selama ini menyelimuti masyarakat Indonesia, pemerintah menurutnya justru fokus terhadap program-program kebijakan yang secara tidak langsung menguntungkan segilintir orang kaya, salah satunya adalah UU Cipta Kerja yang banyak merugikan masyarakat, khususnya kaum muda tetapi menguntungkan para pemilik modal besar.

Kebijakan ini pun menurut dia merupakan salah satu kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya.

“Sejak lahirnya produk hukum Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 12 Tahun 2021 adalah malapetaka bagi rakyat Indonesia khususnya kaum muda. Poltik upah murah, fleksibelity diseluruh sektor dunia kerja, sistem kerja kontrak dan outsorching, menjadi ancaman nyata bagi kaum muda dikemudian hari tidak
dapat mewujudkan kesejahteraan,” ungkapnya.

Ia meminta agar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf mencabut UU Cipta Kerja karena inkonstitusional. Selain itu ia meminta agar pemerintah memberikan Jaminan Pendidikan, Kesehatan, Lapangan Pekerjaan dan Tempat Tinggal yang layak bagi kaum muda dan rakyat Indonesia.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel 24 Tahun Reformasi di Mata Ketua Bidang Pemuda Partai Buruh pertama kali tampil pada Parade.id.

Ada beberapa hal yang disinggung oleh Ilham ketika menjadi orator di acara aksi itu. Salah satunya ia menyinggung reformasi yang telah berusia 24 tahun yang jatuh pada hari ini.

“Reformasi saat ini malah seperti menjadi pintu masuk untuk neoliberalisme. Bahkan sisa-sisa Orde Baru (Orba) masih ada yang bercokol dan menguasai,” kata dia.

Yakni masih mementingkan kepentingan pemilik modal. Rezim ini juga tidak ada prestasinya dalam komitmen untuk mengatasi pelanggaran HAM seperti yang dialami oleh mahasiswa Trisaksi dan lainnya.

Hal lainnya yang diamati oleh Ilham adalah soal adanya kesan sama hari ini dengan masa Orba. Sebut saja seperti ruang demokrasi yang tumbuh tetapi malah mencengkram ekonomi kita.

Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) juga ia singgung. Bahwa Ciptaker ini kalau tidak terus dikritisi, maka masa depan buruh akan sengsara. Omnibus Law adalah sapu jagad untuk itu.

Omnibus Law Ciptaker adalah aturan hukum yang justru mengabdi kepada kapitalisme, kata dia.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Ketum KPBI Hadir Bersama GEBRAK di Perayaan May Day Silang Monas pertama kali tampil pada Parade.id.