Tuntutan utama KON kata Andi adalah keterlibatan pemerintah sebagai pihak penengah dalam perjanjian kemitraan antara driver dan aplikator. Organisasi ini menilai perjanjian yang berlaku selama ini bersifat berat sebelah dan menjadi akar permasalahan yang dihadapi para pengemudi ojol.

“KON secara tegas menolak wacana potongan sebesar 8 persen yang dinilai bukan solusi, maupun tarif potongan 20 persen yang dianggap sangat memberatkan mitra pengemudi. Selain itu, KON juga menolak perubahan status mitra menjadi pekerja yang dinilai hanya sebatas gimmick tanpa substansi nyata,” tekannya.

Menurut KON, apabila perjanjian kemitraan dijalankan secara adil dan transparan, keadilan serta kelayakan hidup bagi pengemudi ojol dapat terwujud. Organisasi ini mengimbau para pengemudi agar tidak terjebak pada isu potongan dan status pekerja yang dianggap sengaja diarahkan untuk mengalihkan perhatian dari permasalahan utama.

KON juga menyerukan agar kesadaran kolektif pengemudi bebas dari kepentingan politis. “Empat nilai utama yang diusung adalah transparansi, keadilan, berkeadilan, dan keberlanjutan, dengan semboyan: Bersatu, Berjuang, Berdaulat,” tandasnya.*

Artikel KON Tuntut Revisi Perjanjian Kemitraan Ojek Online yang Adil pertama kali tampil pada Parade.id.