Sebelum disahkan, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan kepada ratusan anggota dewan yang hadir—akhirnya disetujui.

“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU TNI, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Ketua DPR Puan Maharani selaku pemimpin rapat.

“Setuju,” seru anggota DPR.

“Terima kasih,” kata Puan sambil mengetuk palu sebagai tanda pengesahan.

Ketukan palu Puan itu pun disambut dengan tepuk tangan dari para anggota dewan yang hadir.

(Rob/parade.id)

Artikel DPR RI Mengesahkan RUU TNI Jadi UU pertama kali tampil pada Parade.id.

“Berbagai kebijakan Pemerintah yang mereka tentang dan menjadi bahan agitasi yang menimbulkan keresahan masyarakat, dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat yang sebenarnya mereka sedang memperjuangkan kepentingan asing yang mensponsorinya untuk melemahkan kedaulatan negara dan persatuan anak bangsa,” kata Penanggung Jawab Aksi, Gema CN dalam keterangan tertulisnya kepada media.

“Saat ini agenda mereka semakin terlihat jelas sedang berupaya melemahkan sistem hukum dan keamanan di Indonesia dengan menolak RUU Kejaksaan, RUU TNI dan RUU Polri. Tapi di sisi lain mereka paling vokal untuk membela kepentingan LGBT dan kebebasan lainnya atas nama kemanusiaan, tanpa memperdulikan norma-norma agama, kesusilaan, sosial dan lainnya,” ungkapnya.

Mereka kata Gema, selalu berusaha memanfaatkan situasi untuk menciptakan konflik. “Hampir semua konflik besar di Indonesia selalu ada LSM-LSM tersebut di belakangnya, di mana hal itu menjadi prestasi bagi mereka untuk mendapatkan poin dan keuntungan dari pendonor asing,” katanya.

“Bagaimana mereka tumbuh berkembang dengan berbagai organ saat ini tetapi tanpa kontribusi yang jelas untuk rakyat, di mana mereka hanya menjadikan isu sebagai komoditi untuk mendapatkan donasi. Pimpinan LSM di Indonesia yang didanai oleh asing adalah para ahli propgandis dan provokator pemecah belah bangsa,” imbuhnya.

Mereka kata Gema, juga mengedukasi generasi muda untuk tidak mengindahkan nilai-nilai fundamental tersebut dan sekali lagi atas nama kemanusiaan, di mana hal itu mempermudah mereka untuk menginfiltrasikan agenda-agenda asing yang mensponsori mereka.

“LSM yang didanai asing selalu berusaha tampil mengambil peran di saat ada polemik, mereka selalu berusaha untuk merangkul kelompok mahasiswa maupun buruh atas nama gerakan perjuangan, yang sebenarnya mereka sedang mengeksploitasi gerakan itu untuk kepentingan mereka dalam menciptakan instabilitas negara, yang kemudian mempermudah asing untuk masuk sebagai pahlawan dan akhirnya mendikte Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka,” katanya.

Gema merasa, saat ini mereka ingin mengulangi kembali keberhasilannya pada kejadian 98 yang hampir membuat Indonesia terpecah belah dan juga berdampak terhadap krisis ekonomi yang berkepanjangan. “Karena itu kami

Aliansi Masyarakat Anti Intervensi Asing tentunya tidak bisa membiarkan hal itu terjadi kembali,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Aliansi Masyarakat Anti Intervensi Asing telah mengambil langkah-langkah konkret, yaitu: Melakukan evaluasi dan penertiban terhadap LSM/NGO yang terindikasi sebagai agen asing; Melakukan audit terhadap sumber dana yang di terima oleh LSM/NGO yang terima dana dari asing;

Menolak segala bentuk intervensi asing melalui agen-agen LSM/NGO yang membuat Bangsa Indonesia terpecah belah; Kejadian tahun 98 akibat ulah dari agen asing melalui LSM/NGO, jangan sampai terulang kembali; Tolak segala bentuk upaya-upaya untuk melegalkan LGBT yang diperjuangkan LSM/NGO berkedok HAM.

“Kami dari Aliansi Masyarakat Anti Intervensi Asing dengan ini menyampaikan pernyataan resmi sebagai bentuk klarifikasi dan sikap kami terhadap Kemenkumham untuk segera melakukan evaluasi hingga mencabut izin terhadap LSM/NGO dengan dugaan berperan sebagai agen asing yang berpotensi mengancam kedaulatan dan stabilitas nasional,” pinta Gema.

Ratusan orang yang mengikuti aksi unjuk rasa tersebut. Selain aksi di depan Kemenkumham, massa juga aksi di Kemenlu.

(Rob/parade.id)

Artikel Waspada Agen Asing Berkedok LSM Tolak RUU TNI tapi Dukung LGBT pertama kali tampil pada Parade.id.

“Adanya pelaporan bikin jelas bahwa itu bukan forum terbuka. Itu forum tertutup, yang orang dilarang masuk sehingga orang ingin masuk, warga ingin bersuara, warga mau berbicara, warga mau mengeluhkan, dilaporkan pidana. Dan ini bagian dari pembungkaman orang untuk berekpresi,” tegas Isnur.

“Penghalang-halangan orang untuk berbicara. Dan ini bagian dari serangan balik oleh orang yang disuruh. Sebab kami menduga satpam itu tidak inisiatif. Tapi dia disuruh,” imbuhnya.

Menurut dia, pihak hotel berlaku demikian memiliki masalah serius. “Anda melaporkan warga negara bagi saya adalah tindakan yang justru mengkhianati konstitusi. Dia (hotel) membungkam (kita) bagian dari kejatahan legislasi. Sebab legislasi adalah terbuka. Semua orang berpartisipasi,” kata Isnur.

Kalau ada yang ingin berpartisipasi kemudian dilaporkan pidana ini adalah kejahatan legislasi, kata Isnur. Harusnya kata dia, kepolisian tidak memprosesnya.

“Ada yang aneh. Sehari setelah laporan, kemarin, datang laporan—langsung pemanggilan. Ini sangat cepat—dalam dua hari datang klarifikasi ke teman-teman KontraS. Ini ada apa? Panggilannya pun sangat tidak layak. Bagi kami ada orkestrasi untuk membungkam teman-teman bersuara,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan tak ada rapat tertutup dalam membahas RUU TNI, termasuk di Hotel Fairmont, Jakarta, beberapa waktu lalu. Rapat konsinyering di Hotel Fairmont kata dia, sedianya terbuka.

“Tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam, karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya, rapat diadakan terbuka,” ucapnya, saat jumpa pers terkait polemik RUU TNI di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin.

(Rob/parade.id)

Artikel Tanggapan Ketua YLBHI soal Dasco Bilang Sidang RUU TNI Terbuka pertama kali tampil pada Parade.id.